PENYULUH HUKUM HARUS PIAWAI

Kondisi geografis Kalbar yang masih banyak memiliki daerah terpencil, terutama di sepanjang garis perbatasan dan pedalaman memerlukan tenaga penyuluh hukum piawai yang secara teknis “menyatu” dengan masyarakat. Sehinggga masyarakat merasa “ada” dan tidak merasa termarginalkan dengan kondisi yang dihadapi. Sebagaimana diketahui, masyarakat asli/indigenious people memiliki kapasitas budaya sendiri, sistem pengetahuan dan teknologi yang diwariskan secara tradisi serta memiliki modal sosial seperti etika dan kearifan lokal. Demikian penjelasan gubernur Kalbar Cornelis MH. ketika membuka Rapat Koordinasi Teknis Penyuluhan Hukum Kementrian Hukum dan Ham di Kapuas Palace Rabu (30/06/10), Menurut norma – norma dan institusi hukum secara adat tersebut, pengelolaan SDA harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Kapasitas budaya seperti ini merupakan kekayaan budaya yang harus diperhitungkan, diberdayagunakan dan diakomodasikan dalam penyuluhan hukum, agar mengayomi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Cornelis juga mengakui jika di era globalisasi saat ini, banyak kebutuhan dan kepentingan masyarakat, belum sebanding dengan pemerataan pembangunan hampir di semua bidang kehidupan, sehingga wajar dalam implementasi pemenuhan kebutuhan masyarakat, kerapkali terjadi ketidak sinkronan pemahaman dan penerapan suatu perundang – undangan. Bukan hanya disebabkan keterbelakangan dan ketidaktahuan masyarakat , namun juga pengaruh tuntutan zaman yang erat kaitannya denagn kemudahan akses global komunikasi dan informatika.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, sudah sepantasnya Pemerintah daerah mengambil sikap untuk saling berkoordinasi, menyamakan persepsi dan mensinkronkan berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat banyak secara sinergis.   

Read More

LATSITARDANUS KALBAR XXXI 2010

Sejumlah Kabupaten kota di Kalbar menjadi target dari Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus ) XXXI Kalbar 2010, dengan pertimbangan menonjolnya persoalan menyangkut keamanan, terutama di wilayah perbatasan. Latihan antara lain digelar di Kabupaten Pontianak, Sambas, Kubu Raya dan Kota Singkawang tanggal 26 Oktober 2010, meliputi pelatihan fisik maupun non fisik. Pelatihan dimaksudkan untuk membantu percepatan  pembangunan daerah dan menumbuhkembangkan sadar bernegara & bela negara bagi masyarakat. Kemudian memberikan wawasan kepada taruna dengan mengenal suatu daerah, berikut segala aspek sebagai bagian dari NKRI serta melatih metode & NIK bagian risos. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai menumbuhkembangkan moralitas kejuangan, cinta tanah air, jiwa & semangat integrasi taruna dan masyarakat. Kemudian meningkatkan kemampun akademis taruna, menumbuhkembangkan semangat kemanunggalan TNI/POLRI dengan rakyat. Serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Peserta terdiri dari Taruna Akmil sebanyak 299 orang, Kadet AAL 216 orang, Karbol AAU 124 orang, Taruna Akpol 393 (61 Taruni), Mahasiswa asal Pulau Jawa sebanyak 100 orang, mahasiswa asal Kalbar sebanyak 100 orang, Staf Mako AKDM TNI, AKDM Angkatan & Akpol sebanyak 292 orang dan Pengasuh/dosen/pembimbing sebanyak 292 orang. Total peserta sebanyak 1. 622 orang.

Kegiatan ini digelar berdasarkan Peraturan panglima TNI No 56 tahun 2008, Tentang Pokok – pokok Organisasi dan Prosedur Akademisi TNI. Kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Panglima TNI tanggal 22 April 2010, Tentang Persetujuan Pelaksanaan Latsitardanus XXXI di wilayah Kalbar. Serta Surat Mendagri pada gubernur Kalbar tanggal 27 Mei 2010, Tentang Penyelenggaraan latsitardanus. Terakhir Surat yang dikeluarkan gubernur Kalbar tanggal 10 Mei 2010. 

Read More

PELUANG INVESTASI BAGI PENGUSAHA TIMUR TENGAH

Secara umum, minat investor asing untuk menanamkan modal di Kalbar menunjukkan trend peningkatan. Hal ini dibuktikan dari data perkembangan investasi PMDN yang telah disetujui hingga Maret 2010 tercatat sebesar 181 proyek, dengan rencana investasi 50, 094 trilyun, danrealisasi sebanyak 129 proyek dengan nilai sebesar 6, 485 trilyun. Sementara ditindaklanjuti melalui  investasi PMA yang telah disetujui pada periode yang sama sebanyak 175 proyek, dengan rencana investasi US $ 2,850 juta dan realisasi sebanyak 58 proyek dengan nilai US $ 965,49 juta. Meskipun data menunjukkan sektor penanaman modal di Kalbar cukup menggembirakan, namun dari sisi realisasi masih belum memperlihatkan angka yang memadai. Demikian paparan gubernur Kalbar Cornelis MH, di hadapan para duta besar dan kalangan pengusaha asal Timur Tengah Selasa (29/06/10). Dirinya berharap kunjungan kali ini membawa hasil positif dan dapat ditindaklanjuti melalui jalinan kerjasama maupun terciptanya kegiatan investasi di berbagai sektor. Cornelis juga menyebutkan berbagai peluang usaha yang dapat digarap antara lain ; sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan kehutanan maupun pariwisata. 

Sementara itu Direktur Jendral Asia, Pasifik dan Afrika Kemeterian luar Negeri Abdul Mun`in mengatakan kawasan Timur tengah memiliki arti sangat strategis bagi Indonesia, terutama dalam aspek ekonomi. Namun dalam beberapa aspek, masih terkendala antara lain ;

-   Kurangnya kegiatan promosi

-   Banyak produk Indonesia diekspor melalui pihak ketiga yang mendominasi pemasarannnya, sehingga kurang dapat bersaing dengan komoditas negara lain yang masuk secara langsung ke pasar Timur Tengah.

-  Kalangan eksportir Indonesia dinilai masih konservatif dan cenderung mengutamakan pasar tradisonal sseperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korsel dan Singapura.

-   Budaya bisnis khas Timur Tengah umumnya mengutamakan tampilan luar (kemasan cantik), menuntut kualitas dan layanan tinggi namun murah, langsung dijual di pusat perbelanjaan, langsung dipromosikan antar person, serta standar pelayanan purna jual yang baik.   

-  Masyarakat Timur Tengah cenderung memperhatikan rekomendasi kolegial daripada sekedar advertorial. Di satu sisi hal ini dapat dimanfaatkan sebagai instrumen  promosi yang efektif dan rendah biaya, namun , di sisi lain, sifat subyektif dari “kabar mulut ke mulut” juga dapat dengan mudah digunakan oleh kompetitor sebagai alat persaingan.

Dirinya menyebutkan strategi untuk mengatasi hambatan antara lain ; melalui promosi yang tepat, efektif dan berkesinambungan serta diiringi dengan penerapan total quality control yang baik untuk menjamin standar dan konsistensi kualitas serta avaibilitas produk. Perlu dikembangkan ; strategi diplomasi ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendukung penetrasi pasar non tradisisonal ; sinergi yang erat antara pemerintah dan swasta ; mereduksi hambatan tariff dan non tarif ; serta mendorong agar sektor  swasta sigap mendayagunakan semua peluang.

Lebih lanjut Abdul Mu`in mengatakan kegiatan ini merupakan langkah kecil untuk menuju langkah yang lebih besar, dalam mempromosikan Indonesia ke pasar Timur Tengah yang potensial. Apalagi jika muncul inisiatif untuk melanjutkan kegiatan ini, pada tataran provinsi dan kabupaten kota.   

Read More

GERHANA BULAN DAN KEAGUNGAN TUHAN

Fenomena Gerhana Bulan Sebagian merupakan salah satu peristiwa alam yang menarik, dan memiliki makna relijius bagi kalangan umat Islam. Fenomena alam ini tidak hanya dianggap sebagai kejadian biasa, tetapi mengandung nilai kebesaran dari sang Pencipta. Merujuk beberapa Hadits Shahih, umat Islam dianjurkan untuk melakukan Shalat Gerhana Bulan, sebagai bentuk pengagungan terhadap kebesaran dan keagungan ilahi, yang telah menjadikan Matahari dan Bulan. Meskipun dapat dilakukan seorang diri, namun jauh lebih baik jika shalat dilaksanakan secara berjama`ah. Apalagi jika memungkinkan, shalat Gerhana juga dibarengi dengan materi khutbah.

Ditemui Jum`at (25/06/10), Ketua Yayasan Bi`tsatuth Thalabah Abdul Chaliqurrahman mengajak kaum muslimin di Kalbar, untuk melaksanakan Shalat Gerhana bulan, memperbanyak dzikir, doa dan bersedekah. Shalat Gerhana merupakan Sunnah rasul, sehingga harus dihidupkan.

Gerhana Bulan pertama di Tahun 2010 diperkirakan kembali terjadi hari ini, mulai pukul 15. 57 menit 21 detik WIB, dimana bayangan gelap bumi menutupi hampir setengah permukaan bulan selama 2 ¾ jam, sehingga diistilahkan Gerhana Bulan Sebagian. Sementara puncak gerhana atau pertengahan gerhana, diperkirakan terjadi pukul 11. 38 WIB. Namun perubahan fase gerhana hanya dapat disaksikan secara utuh di Papua Bagian Timur. Sedangkan dari Kota Pontianak Kalbar, diprediksi Gerhana mulai terjadi pukul 17. 45 WIB, dengan Posisi 109 Derajat 19 menit Bujur Timur, 00 derajat 01 menit Lintang Selatan. Namun sangat sulit untuk disaksikan dan durasi juga sangat singkat.

Read More

KADIN HARUS DUKUNG REVISI BTA

Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agreement), antara Indonesia dan Malaysia dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Isi perjanjian yang mengatur tata niaga perbatasan kedua negara, dengan 600 ringgit bagi setiap pemegang Pas Lintas Batas – PLB per bulan, dan mengenakan pajak impor bagi transaksi yang melebihi kuota, lebih menguntungkan masyarakat di Serawak Malaysia daripada masyarakat Kalbar. Meskipun Pemerintah Pusat telah mengusulkan draft revisi perjanjian, namun hingga saat ini pembahasan oleh delegasi kedua negara belum memasuki tahap final. Untuk itu` diharapkan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia, melalukan negoisasi dengan Kadin Malaysia, agar segera merubah tata niaga di perbatasan tersebut.

Harapan tersebut disampaikan Gubernur Kalbar saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi – Rapimprov Kadin se Indonesia Kamis (24/06/10). Idealnya, batas transaksi jual beli bukan sebesar 1. 500 ringgit, namun di atas 10. 000 ribu ringit, agar mampu mengangkat derajat perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan Kalbar.

Sejak diberlakukan tahun 67 silam, Border Trade Agreement (BTA), telah direvisi pada tahun 1970, namun rencana revisi kedua yang dimulai sejak tahun 94 lalu, hingga saat ini belum rampung. Sebagian besar masyarakat perbatasan yang melalui PLB Entikong Kabupaten Sanggau, membeli kebutuhan sembako di negara bagian Serawak Malaysia Timur. Selain harga lebih murah dibandingkan produk sembako sejenis dalam negeri, Pemerintah juga belum mampu sepenuhnya menyuplai kebutuhan sembako masyarakat perbatasan.

Read More

PERSIAPAN PERLOMBAAN BURUNG PERKUTUT KAPOLDA CUP

Memperingati Hari Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2010, Polda Kalbar mengelar perlombaan burung perkutut. Lomba bertajuk Koong Ker perkutut 2010 Kapolda CUP ini, bekerjasama dengan Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia P3SI Kalbar yang menurut rencana digelar Minggu 27 Juli 2010 di GOR Pangsuma Pontianak. Sejauh ini persiapan berupa penyebarluasan informasi telah dilakukan pihak panitia, dengan melibatkan media lokal.

Ditemui Jum`at 925/06/10) Ketua Panitia lomba AKBP Suhadi SW. mengatakan, ” selain memeriahkan Hari Bhayangkara, kegiatan ini juga untuk mempererat kemitraan Polri dan masyarakat serta memotivasi para peternak dalam pengembangan usaha peternakannya. Lomba kali ini didisain sedikit berbeda dari lomba burung biasanya, karena tidak memberikan hadiah berupa uang. Karena sang juara hanya mendapatkan Trophy dari panitia. Sedangkan kelas yang diperlombakan yakni dewasa, senior dan junior. Tercatat sebanyak 153 burung yang telah didaftarkan ke pihak panitia, dengan uang pendaftaran sebesar Rp. 30. 000, per ekor. Disamping itu, pihak panitia juga menyediakan hadiah hiburan (doorprize) bagi penonton, antara lain televisi berwarna, kambing.

Read More

LANJUTKAN REFORMASI DI TUBUH POLRI

Era reformasi birokrasi yang bergulir dewasa ini, menuntut seluruh jajaran Polri melakukan perubahan, baik dari aspek paradigma, perilaku maupun perubahan artefaks atau penampilan. Reformasi harus diwujudkan melalui internalisasi nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Dimana polisi sejajar dengan masyarakat, memiliki etos kerja yang tinggi, jujur dalam perbuatan serta menjauhi sikap arogan dalam bertindak.

Demikian arahan Kapolda Kalbar Brigjend Erwin TP. Lumban Tobing, saat menyampaikan pidato seusai serah terima jabatan Wakapolda Kalbar Jum`at pagi (25,06,10). Dirinya mengajak seluruh jajaran untuk melaksanakan 9 atensi Kapolri, karena dari hasil evaluasi masih ditemukan adanya oknum anggota yang melibatkan diri,” baik langsung maupun tidak langsung tindakan melanggar hukum, seperti kasus perjudian dan narkoba. Demikian pula masalah preman proyek dan kejahatan jalanan, hendaknya disikapi dan disadari. Karena kedua kejahatan tersebut, dapat berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian.

Read More

MAJUKAN WANITA DENGAN PENDIDIKAN

Kondisi aktual kaum wanita Indonesia saat ini, berada di persimpangan jalan yang di satu sisi mengajak wanita untuk memperjuangkan hak melalui suara emansipasi dan di bagian lain justru membiarkan wanita tetap terbelenggu dengan kebodohan dan ketrbelakangan. Untuk itu` Wanita Islam sebagai salah satu organisasi kewanitaan yang komit terhadap nasib kaum hawa di negeri ini, berupaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang menghantui kaum wanita. Yakni meretas segala belenggu, baik belenggu budaya maupun berbagai pemahaman yang kolot. Sebab` hampir di semua lapangan kehidupan kaum wanita, tidak mendapatkan hak sebagaimana yang diperoleh kaum pria.

Demikian penegasan Ketua Umum PP Wanita Islam/WI Sri Harti Djauhari seusai membuka Konfrensi Wilayah Wanita Islam Kalbar Jum`at pagi (25/06/10). Menurutnya, Islam memberikan hak dan penghormatan yang tinggi terhadap kaum wanita. Namun` kondisi kaum wanita di Indonesia, “yang mayoitas muslimat, belum dapat tampil dan berperan secara maksimal. Untuk mengejar ketertinggalan dan meraih kesetaraan, tidak ada jalan lain yang ditempuh, kecuali meningkatkan pengetahuan. Sehingga kaum wanita islam mampu menjabarkan nilai – nilai Islam secara aktual, dan menjadi masukan maupun alternatif pandangan yang positif guna mendorong peningkatan peran kaum wanita.

Sementara itu` Gubernur Kalbar melalui Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah, Sri Jumiadatin mengharapkan Wanita Islam dapat memberikan nilai lebih, dalam bentuk peran maupun fungsinya bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Kaum muslimat harus mampu menunjukkan karya nyata, meningkatkan dan memperat rasa persatuan dan kesatuan, sehingga kehidupan yang aman dan damai dapat terwujud di bumi Khatulistiwa. Lebih lanjut` Gubernur menghendaki Konfrensi Wilayah Wanita Islam yang digelar, dapat mempelopori dan menunjukkan kualitas sebagai umat pembawa perubahan dan pembaharuan bagi keluarga, bangsa dan negara. Di samping itu, juga diingatkan agar Pengurus Wilayah WI Kalbar, selalu memegang teguh fungsi utamanya sebagai Organisasi Sosial keagamaan.

Read More

MAGGOT PAKAN IKAN ALTERNATIF

Pakan ikan alternatif dengan harga murah dan mudah diproduksi, kini mulai di kembangkan para peternak ikan di Kabupaten Sanggau. ”Yakni membuat pakan ikan dari Maggot atau fermentasi larva serangga, dengan memanfaatkan limbah produksi sawit. Inovasi teknologi ramah lingkungan ini, merupakan upaya pemerintah menjawab tantangan dan keluhan para peternak, yang sering merugi akibat kesulitan dan mahalnya harga pakan ikan.

Ditemui Kamis (24/06/10), Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Dinas Kelautan & Perikanan Kalbar Erwin Yakub mengatakan, ” keuntungan menggunakan maggot dalam budidaya perikanan adalah dari segi harga dan ketersediannya. Dengan 3 Kg bungkil kelapa sawit, dapat diproduksi 1 Kg maggot dengan kandungan protein 29 persen. Sedangkan pellet dengan kandungan protein yang sama, harganya berkisar Rp 6. 500 per Kg. Apalagi penggunaan maggot sebagai pengganti tepung ikan, telah diteliti oleh Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar (lR-BIHAT) dan lembaga riset dari negara Prancis.

Read More

TANTANGAN KADIN DALAM MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN

Kamar Dagang dan Industri – Kadin Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah, diharapkan berperan signifikan dalam memajukan sektor perdagangan dan industri nasional. Sekaligus menjembatani berbagai kepentingan antara pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah, terutama mengatasi persoalan investasi. Harapan tersebut disampaikan Gubernur Kalbar Cornelis MH. Saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi – Rapimprov Kadin se Indonesia Kamis (24/0610). Dirinya menyebutkan salah satu kendala yang menggangu proses investasi, adalah regulasi menyangkut perizinan. Aturan birokrasi yang panjang dan rumit, menyebabkan sebagian investor yang mulanya tertarik menanamkan modal di suatu daerah, kemudian memilih mundur dan mengalihkan ke negara tetangga.

Sementara itu` Ketua Komite Tetap Bidang Perdagangan dan Distribusi Kadin Indonesia, Natsir Mansyur mengakui, ”peran Kadin selama ini belum mampu mengakomodir semua kepentingaan pelaku usaha. Seperti yang diamanatkan UU No. 1 Tahun 1987, dimana Kadin berfungsi untuk merampungkan dan menyalurkan aspirasi seluruh sektor usaha. Untuk itu` seluruh Jajaran Kadin baik di pusat maupun daerah, harus meningkatkan pelayanan, sehingga mampu memberikan manfaat langsung bagi anggota maupun dunia usaha dalam skala luas.

Lebih lanjut, Natsir Mansyur mengatakan Kadin Indonesia terus berupaya, agar tercipta iklim usaha yang kondusif dalam peningkatan perekonomian nasional. Dengan mengatasi berbagai persoalan menyangkut regulasi, antara lain mengusulkan pada Pemerintah revisi terhadap aturan dalam perizinan, perpajakan, sumber energi maupun ketenaga kerjaan.

Read More

KALBAR ANTISIPASI KEBAKARAN LAHAN

Peta rawan kebakaran lahan dan hutan di Kalbar untuk tahun 2010, masih sama seperti tahun lalu. Dimana Kabupaten Kubu Raya, Ketapang masih menjadi daerah dengan peluang terbesar  terjadinya kebakaran lahan. Akibat aktifitas pembukaan lahan melalui Land Clearing, baik kegiatan perusahaan perkebunan maupun aktifitas pertanian tradisonal. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penanggulangam Bencana Daerah/BPBD Kalbar Try Budiarto, seusai mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Apel Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan Rabu (23/06/10).  Langkah antisipatif dari Pemerintah, disamping meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengurangi kegiatan membakar lahan, untuk membuka lahan pertanian. Juga menginventarisir potensi rawan kebakaran, terutama kegiatan perkebunan dengan skala besar.  Saat ini ,proses inventarisir tengah mendekati finalisasi up dating informasi ketersedian peralatan pemadam kebakaran, yang meliputi perusahaan yang beroperasi di kawasan HTI maupun HPH. Meskipun demikian, Try mengakui dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama, tingkat kebakaran di Kalbar menurun sekitar 50 %. Hal ini disebakan faktor cuaca di sebagian wilayah Kalbar, dengan kecenderungan intensitas hujan yang tinggi. 

Terkait persiapan Apel Pencegahan Kebakaran dan Lahan, Try Budiarto mengatakan Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan kepanitiaan lokal, yang melibatkan sejumlah instansi . Termasuk mengerahkan lembaga yang memiliki alat Pemadam Kebakaran, pada kegiatan Apel serta mendirikan stand pameran, sebagai bukti bahwa Kalbar telah siap menghadapi kemungkinan musibah kebakaran menjelang musim kemarau.  Diperkirakan Apel digelar Minggu ketiga bulan Juli, dengan lokasi di pusatkan di kota Pontianak. Menurut rencana Apel dipimpin langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. 

Read More

PANSUS SETUJUI PERUSDA LEPAS SEBAGIAN ASSET

Pansus III Raperda DPRD Kalbar menyetujui pelepasan sebagaian asset yang dimiliki Perusda Aneka Usaha. Salah satunya asset berupa sebidang tanah, yang berada di Jl. Adi Sucipto Kabupaten Kubu Raya. Pasalnya` tanah yang kini tengah disewakan pada pihak ketiga, memiliki nilai sewa yang dinilai relatif murah yakni sebesar 2,7 M per tahun. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Raperda DPRD Kalbar Martin Sudarno, seusai mengunjungi Perusda Aneka Usaha (21/06/10).

Dirinya menilai nilai sewa terlalu murah, dan tidak sesuai dengan kondisi keuangan Perusda yang sangat membutuhkan dana segar, terutama untuk melunasi hutang yang menjerat perusahaan. Dirinya menyarankan lebih baik tanah tersebut dilepaskan saja, dan hasilnya selain dipergunakan untuk menutup hutang di Bank Mandiri, juga dapat dipergunakan untuk menambah modal usaha. Terkait penyertaan modal sebesar 500 M yang diusulkan pihak eksekutif, Martin menegaskan masih dibahas oleh Pansus Raperda. Meskipun nantinya terealisasi, dana yang dikucurkan tidaklah sekaligus, melainkan secara bertahap. Sehingga tidak membebani keuangan daerah.

Dikonfirmasi, Direktur Utama Perusda Aneka Usaha Paulus Florus merespon positif, usulan untuk melepaskan tanah di Jl. Adi sucipto. Bahkan hal itu, dapat menjadi solusi untuk mengurangi kekurangan modal pengembangan usaha. Selain itu` hasil penjualan tanah, juga dapat dipergunakan untuk membeli tanah lain untuk menyelamatkan asset tanah yang berada di Jl. Sutan Syahrir. Sebab tanah yang saat ini tengah menjadi agunan di bank Mandiri, ditaksir memiliki nilai jual sekitar 8 M. Terkait usulan Pansus untuk mengubah status Perusda menjadi Perseroan Terbatas (PT), “menurut Paulus Florus hal itu bukan jaminan jika perusahaan bakal berkembang. Perusda pun berpotensi untuk maju, asalkan didukung manajemen pengelolaan keuangan yang baik, SDM berkualitas serta dukungan modal usaha yang cukup. Di bagian lain, tercatat hutang Perusda Aneka Usaha hingga 31 Mei 2010, sebesar 1,9 M, dengan hutang terbesar pada Bank Mandiri senilai 716 juta. Sedangkan Daftar Piutang Perusda pada periode yang sama sebesar 2,2 M, dengan piutang terbesar PT. Mekar Argajasa Manunggal/KSO senilai 865 juta.

Read More

TIM TERPADU TINJAU KE LAPANGAN

Proses panjang Revisi Tata Ruang wilayah Provinsi – RTRWP Kalbar, yang sempat tertunda selama 2 tahun lebih, ”mulai menunjukkan titik terang. Menyusul kedatangan Tim Terpadu bentukan Kementrian Kehutanan ke Kalbar, untuk meninjau tipologi wilayah yang mengacu pada hasil kajian Tim Teknis. Dihadapan gubernur dan bupati walikota se Kalbar di Balai Petitih (21/06/10), Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Jendral Planologi Kementrian Kehutanan, Basuki Karyaatmadja mengatakan, ” Tim terpadu terdiri dari puluhan tenaga ahli dari beberapa Kementrian terkait, serta unsur Pemerintah daerah, termasuk dari kalangan akademisi. Selain mengkaji wilayah yang diusulkan mengalami perubahan status peeruntukan lahan, Tim juga mempertimbangkan dampak ekonomis dan ekologis dari perubahan status kawasan.

Sementara itu` gubernur Kalbar Cornelis MH. meminta perubahan terhadap usulan RTRW di daerah, segera dikonsultasikan dengan Tim terpadu. Namun` usulan secara resmi ke Pemerintah Pusat, harus mengikuti prosedur yakni menyertakan rekomendasi dari gubernur.

Disamping mencakup perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan, RTRWP Kalbar juga memuat perubahan antar fungsi kawasan hutan dan penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi areal kawasan hutan. Jika draf RTRW yang diusulkan kemudian dinyatakan sinkron dengan kondisi di lapangan, dan memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan, maka dokumen tinggal menunggu pengesahan DPR RI. Baru kemudian, Menteri Kehutanan menerbitkan persetujuan substansi kehutanan, yang menjadi dasar bagi Gubernur dan DPRD Kalbar, menyesuaikan revisi Peraturan Daerah menyangkut RTRW. Dan terakhir Perda tersebut, menjadi dasar Menteri Kehutanan untuk megeluarkan Surat Keputusan tentang Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Jika revisi telah rampung dan diperkuat melalui penetapan suatu Perda, maka menjadi kekuatan hukum yang mempedomani Pemerintah Kabupaten Kota, untuk menyusun Rencana Tata Ruang masing – masing.

Read More

KEMAH BUDAYA SERUMPUN HARUS OPTIMAL

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya meminta kegiatan Kemah Budaya Serumpun, yang digelar di Kabupaten Sambas Desember mendatang berjalan sukses. Sebab event perdana ini, melibatkan gerakan kepanduan dari 3 negara serumpun yakni Indonesia, Malaysia serta Brunei Darussalam. Untuk itu` dirinya menginstruksikan Gerakan Pramuka Provinsi Kalbar dan Kabupaten Sambas, segera merancang dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Sehingga ajang Kemah Budaya serumpun, terlaksana dengan baik. Hal itu` diungkapkan Christiandy Sanjaya ketika membuka Rapat Koordinasi Kepramukaan Kalbar Tahun 2010 di Balai Petitih Kantor Gubernur Selasa (22/06/10). Dirinya juga mengharapkan partisipasi dari seluruh Pemerintah Kabupaten Kota lainnya, agar menyukseskan event internasional tersebut, sebagai bukti komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah mendukung Gerakan kepramukaan di Kalbar. Gerakan Pramuka diharapkan menjadi wadah dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa, serta sebagai wadah yang ideal dan efektif dalam menanamkan nilai – nilai moral dan spiritual bagi generasi muda.  

Christiandy mengakui gerakan Pramuka dengan Dasa Dharmanya, jika diamalkan secara konsisten dalam keseharian, diyakini dapat membentuk generasi muda yang memiliki SDM berkualitas, serta memiliki kekokohan jati diri. Apalagi pengaruh globalisasi, telah menyebabkan masuknya budaya luar terutama yang bersifat destruktif. Kondisi ini tentu memerlukan jati diri bangsa yang kokoh, agar tidak terpengaruh dan terperangkap imitasi budaya luar, misalnya pergaulan bebas, porno aksi & porno grafi, penggunaan NAPZA serta perilaku anarkis.

Di sisi lain, seiring dengan dampak pelaksanaan Otonomi Daerah, jika tidak difahami secara arif dan bijak, bakal memicu sentimen kedaerahan, kesukuan, agama dan feodalisme yang berpotensi melahirkan benih – benih disintegrasi bangsa, yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Dalam konteks ini, keberadaan organisasi gerakan Pramuka sangat relevan sebagai wadah pembinaan generasi muda. Untuk itu` perlu dukungan seluruh Stake Holder terkait secara sinergi, mengingat keberadaan keanggotaan pramuka yang tersebar di semua satuan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Disamping itu, kepenguirusannya juga terintegrasi dalam jabatan birokrasi/publik, serta citra kelembagaan yang relatif terjaga kemurniannya dari pengaruh kepentingan politik. Hal ini merupakan potensi sekaligus keunggulan yang nyaris tidak dimiliki oleh organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.     

Read More

STRATEGI PENGAWASAN PERAIRAN 2011

Kawasan Laut Natuna, Laut Cina Selatan dan Selat Karimata berdasarkan perjanjian internasional/UNCLOS tahun 1982, telah ditetapkan sebagai Alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Sehingga ketiga perairan ini menjadi alur pelayaran bebas yang dapat dilayari oleh kapal – kapal niaga negara asing, menuju Samudra Hindia. Dengan kata lain sebagai pintu gerbang keluar masuknya kapal – kapal ikan negara asing, untuk memanfaatkan potensi sumber daya ikan Indonesia, baik secara legal maupun ilegal. Demikian paparan Gubernur Kalbar Cornelis MH, ketika membuka Rapat Kerja Teknis Perencanaan Pengawasan Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2011 di Hotel Orchadz Senin   (21/06/10).

Modus operandi dalam Illegal Fishing antara lain ; tidak memiliki izin, pemalsuan dokumen, pelanggaran daerah penangkapan, penggunaan alat tangkap terlarang, pemindahan ikan antar kapal di laut. Tercatat hingga bulan Juni 2010, sebanyak 50 unit kapal nelayan asing terjaring, karena melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Semua yang terjaring kemudian menjalani proses hukum sesuai UU No. 15 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Dalam penegakan hukum di bidang perikanan, Pemerintah Provinsi Kalbar berkomitmen untuk memberantas Illegal Fishing, sehingga menuntut adanya kesiapan dari semua pihak terkait, yakni ;

a.  Sanksi hukum yang berat bagi pelaku pida perikanan, sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan mencegah kejadian yang sama terulang.

b.  Komitmen dan konsistensi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelangggaran, sehingga menutup celah hukum yang dapat dipergunakan oleh tersangka untuk meringankan hukuman ataupun lolos dari jeratan hukum.

c.   Meningkatkan sinergitas fungsi dan tugas instansi terkait, dalam penanganan tindak pidana perikanan, sehingga diperoleh kinerja yang maksimal dalam penegakan hukum di bidang perikanan.  

Di bidang pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar, telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, baik di perairan laut maupun perairan umum, antara lain ; operasional pengawasan kapal ikan, pengawasan ekosistem laut dan perairan umum, pengawsan budidaya ikan sertya pengawasan pengolahan, pengangkutan maupun distribusi perikanan.

Sementara, pengawasan keluar masuk di pintu perbatasan darat antar negara, Kalbar Indonesia – Serawak Malaysia, Kalbar telah membentuk Pos Pengawasan Perikanan Terpadu. Lembaga yang dibiayai melalui APBD Kalbar ini, dilengkapi dengan Laboratorium Mutu Hasil Perikanan, sehingga hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan uji mutu produk untuk mengetahui keamanan produk bagi kesehatan. Kendati demikian, Pemerintah Daerah masih menemui kendala dalam efektifitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yakni ; terbatasnya SDM (Pengawas Perikanan & PPNS) baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kemudian sarana dan prasaranan yang belum mendukung serta alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan operasional yang juga masih minim.  

Read More

PRESIDEN DIJADWALKAN KUNJUNGI KALBAR

Kebakaran lahan dan hutan merupakan persoalan klasik, yang rutin melanda Kalbar di setiap pergantian musim. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah daerah, untuk meminimalisir tingkat kebakaran lahan dan hutan. Meskipun belum menyeluruh, namun eskalasi kebakaran, terutama aktifitas perladangan tradisional di wilayah pedalaman mulai berkurang, “termasuk pada wilayah lahan gambut di bagian pesisir Kalbar. Hal ini pun menjadi penilaian dari Kementrian Kehutanan untuk memilih Kalbar sebagai lokasi pencanangan Hari Peringatan Hari Kebakaran Lahan dan Hutan. Kegiatan nasional yang digelar awal Juli mendatang ini, dijadwalkan dibuka oleh Presiden RI Susilo bambang Yudoyono.

Ditemui seusai melantik Kepala Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak di Balai Petitih (18/06/10), Plt Sekretaris Daerah Kalbar Moses Hermanus Munsin mengatakan, “informasi yang diperoleh, presiden telah memilih Kalbar sebagai daerah penyelenggara Hari Kebakaran Lahan dan Hutan. Disamping prestasi dalam penanganan kebakaran, pertimbangan lain yang menjadi dasar Kepala Negara memilih Kalbar sebagai Tuan Rumah, adalah kondisi daerah yang relatif stabil. Moses Hermanus Munsin mengakui tantangan lingkungan yang cukup berat kedepan, yakni adanya perubahan lingkungan hidup dan pemanasan global. Salah satu langkah yang diambil Pemerintah Daerah adalah menggalakkan penanaman pohon, sebagai upaya mempertahankan ekosistem hutan. Selain itu` Pemerintah juga telah menetapkan 8 arah kebijakan prioritas pembangunan 2010 - 2014, untuk menuju Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Read More

PERUSDA TUNGGU HASIL AUDIT BPK

Di samping manajemen pengelolaan keuangan yang tidak sehat, persoalan lain yang menghambat perkembangan Perusda Aneka Usaha adalah keterbatasan di bidang permodalan. Sehingga` dalam upaya meraih peluang strategis, Dewan Direksi dituntut memaksimalkan potensi yang dimiliki serta lebih memfokuskan pada kegiatan bisnis untuk menarik modal ke perusahaan. Ditemui seusai dilantik sebagai Direktur Keuangan Perusda Aneka Usaha di Balai Petitih Jum`at pagi (18/06/10), Ignatius Lyong bertekad memajukan BUMD ini, dengan mencari peluang dan kegiatan usaha baru yang menguntungkan. Beberapa kegiatan usaha yang dimungkinkan untuk dikembangkan yakni bidang transportasi, travel serta konveksi.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Perusda Aneka Usaha Paulus Florus mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil audit BPK Kalbar, terkait laporan keuangan yang selama ini dipersoalkan. Meskipun demikian` apapun hasil temuan dari hasil audit BPK, tetap diterima dan tidak dipermasalahkan. Hasil audit bakal memperjelas manajemen pengelolaan BUMD ini di masa lalu, karena memuat data mengenai jumlah dan nominal asset maupun hutang yang menjerat perusahaan. Sekaligus mengetahui secara detail akar permasalahan yang mengakibatkan perusahaan plat merah ini, nyaris mengalami kebangkrutan. Terkait asset berupa tanah yang sebagian menjadi agunan di Bank Mandiri, masing – masing di Jl. Sutan Syahrir dan Jl. Adi Sucipto, “Paulus Florus mengatakan diupayakan untuk dilunasi. Melalui pembicaraan dengan pihak Bank Mandiri, disepakati jika kedua bidang tanah tersebut, batal dieksekusi. Disinggung mengenai gebrakan untuk memajukan Perusda, Paulus Florus mengatakan, “salah satu konsep yang diusulkan ke eksekutif, yakni adanya kewenangan untuk membangun anak perusahaan. Dirinya berharap usulan tersebut terakomodir dalam Raperda Perusda, yang kini tengah dirumuskan lembaga Legislatif.

Sebelumnya dalam kata sambutannya Plt Sekretaris Daerah Kalbar Moses Hermanus Munsin mengatakan, “berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan anatara lain BUMD. Sehingga Pemerintah Daerah sangat berkepentingan terhadap keberadaan Perusda Aneka usaha, dan dapat diandalkan sebagai salah satu sumber PAD. Dirinya mengakui, persoalan klasik yang menghambat perkembangan Perusda yakni, keterbatyasan di bidang permodalan. Untuk itu` dalam upaya meraih peluang strategis, ditekankan pada dewan direksi mencari solusi mengatasi kendala yang dihadapai, antara lain memaksimalkan potensi yang dimiliki serta lebih memfokuskan pada kegiatan bisnis untuk menarik modal ke perusahaan. Menyadari landasan hukum bagi perusda yang tidak relevan lagi diterapkan, maka Perda nomor 2 tahun 1988, mendesak untuk direvisi. Dengan adanya penyempurnaan melalui penyusunan Raperda Perusda di Legislatif, diharapkan Perusda dapat lebih leluasa mengembangkan usaha.

Read More

10 DUTA BESAR TIMUR TENGAH KUNJUNGI KALBAR

10 Duta Besar dan kalangan pengusaha dari kawasan Timur Tengah, dijadwalkan mengunjungi Kalbar tanggal 28 Juni mendatang. Dalam kunjungan ini` para duta besar tersebut, diagendakan mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemerintahan Provinsi Kalbar, untuk menjajaki kemungkinan kerjasama perekonomian antar negara. Ditemui di ruang kerjanya Kamis sore, Kepala Bagian Humas & Protokoler Setda Kalbar Numsuan Madsun mengatakan, “kunjungan para duta besar dan kalangan pengusaha Timur tengah, merupakan bagian dari forum Indonesian – Midle East Update, yakni forum peningkatan kerjasama bidang perdagangan, investasi dan pariwisata. Selain itu` kalangan pengusaha timur tengah juga melakukan pertemuan dengan pengusaha Kalbar, melalui West Kalimantan Investment Forum. Dalam forum ini dibicarakan peluang investasi di Kalbar, antara lain perkebunan kelapa sawit, industri perkapalan serta budidaya aloevera. Adapun negara – negara asal Timur Tengah yang dijadwalkan datang ke Kalbar antara lain ; Turki, UEA, Arab Saudi, Qatar, Kuwait dan Yordania.Lebih lanjut, Numsuan Madsun menjelaskan jika Indonesian – Midle East Update dan West Kalimantan Investment Forum, difasilitasi oleh Direktorat Jendral Asia Pasifik & Afrika (APA) Kementrian Luar Negeri. Kedua forum merupakan upaya Pemerintah Pusat, menarik minat investor asing untuk menanamkan modal di seluruh Indonesia, berdasarkan potensi SDA dan peluang usaha di masing – masing daerah.

Read More

SAR GELAR LATIHAN SIAGAKAN BARISAN

Meskipun secara geografis wilayah Kalbar termasuk daerah aman dari jalur gempa, namun bukan berarti bebas dari resiko musibah bencana alam. Bencana alam tetap mengancam wilayah Kalbar, terutama dampak dari degradasi hutan akibat penebangan secara – besaran selama 20 puluh tahun terakhir, “antara lain banjir dan tanah longsor. Untuk itu` Badan SAR Nasional (Basarnas) yang memiliki wilayah tugas di Kalbar, terus menyiagakan personil guna menjalankan tugas penyelamatan jika sewaktu – waktu diperlukan. Dalam Jumpa Pers di Kantor SAR Pontianak Rabu pagi (16/06/10), Direktur Operasi dan Latihan Basarnas Marsma TNI Teddy Sutedjo mengatakan, " saat ini tengah digelar pelatihan dengan nama Karuna Nesevanam, yang berpusat di kota Singkawang sejak 14 hingga 18 Juni 2010. Pelatihan merupakan penyempurnaan dari simulasi sebelumnya, dengan melibatkan institusi TNI, Polri dan juga masyarakat setempat. Dipilihnya Singkawang sebagai lokasi pelatihan, karena daerah ini termasuk rawan kemungkinan bencana alam. Lebih lanjut` Teddy Sutedjo “menyebutkan total personil SAR di Kalbar sebanyak 76 orang, yang tersebar di 3 Pos yakni Pontianak, Sintete dan Singkawang. Pos SAR Pontianak ditempatkan pada 2 wilayah yang memiliki kerawanan tinggi, terhadap terjadinya musibah atau bencana alam. Disamping memberikan bantuan penyelamatan dalam bencana dan musibah, SAR juga berfungsi sebagai pembina, pengkoordinasian dan pengendalian potensi penyelamatan, terhadap marabahaya. Baik berupa bencana alam maupun bahaya yang ditimbulkan dari suatu insiden. di air, darat dan udara. Bantuan` bukan hanya fokus pada manusia namun juga keselamatan objek yang bersifat materil.

Read More

REGULASI BARU PENANGANAN HIV -AIDS

Epidemi AIDS di Indonesia sudah berlangsung hampir 20 tahun, dan diprediksi terus berlanjut dengan dampak yang sulit diatasi. Disamping hubungan sex di luar nikah, faktor lain yang memicu tingginya penyebaran AIDS adalah penggunaan jarum suntik dari kalangan pencandu narkoba. Ditemui di sela – sela Sosialisasi HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Kalbar Selasa pagi (15/06/10), Project Manager The Global Fund wilayah Kalbar Dr. Munthe Krisman mengatakan trend penggunaan jarum suntik di kalangan remaja, telah meningkatkan jumlah pengidap AIDS pada generasi muda. Untuk itu, pemahaman terhadap wabah AIDS harus sudah tertanam pada anak- anak sejak usia dini, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkup pendidikan formal.

Di tempat yang sama` Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kalbar, Syarif Toto al-Qadrie mendesak adanya regulasi baru, dalam penanganan endemi AIDS. Dengan membagi metode penanganan melalui 3 kelompok, yakni Departemen Kesehatan pada penanganan medis, ormas keagamaan sebagai pendamping dan KPA sebagai fasilitator.

Berdasarkan data dari KPA, pengidap HIV positif di Kalbar tercatat sebanyak 184 orang, dan pengidap AIDS sebanyak 59 orang. Sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 13 orang. Menurun jika dibandingkan tahun 2009, sebanyak 46 orang meninggal dunia. Sementara` berdasarkan daerah penyebaran, maka peringkat tertinggi diraih kota Pontianak dengan angka mencapai 1. 170 pengidap HIV positif, kemudian AIDS sebanyak 717 orang, sedangkan meninggal dunia 113 orang. Sementara berdasarkan jenis kelamin, pengidap HIV positif untuk kaum pria sebanyak 1. 643 orang dan AIDS sebanyak 854 orang. Sedangkan kaum wanita HIV positif sebanyak 808 orang dan AIDS sebanyak 392 orang. Berdasarkan umur, maka yang paling rentan terjangkit virus HIV pada usia 25 – 49 tahun, dengan pengidap HIV positif mencapai 1.555 orang, dan AIDS sebanyak 766 orang.

Read More

TINGKATKAN PAD MELALUI OPTIMALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI

Terbitnya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, memberikan Kalbar kesempatan untuk meningkatkan PAD dari sektor pendapatan pajak. Terbukti realisasi PAD dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan, dengan rasio pertumbuhan sejak tahun 2005 hingga 2009 rata – rata mencapai 17,78 %. Namun` hingga Mei tahun 2010, realisasi penerimaan dari Retribusi Daerah justru menunjukkan trend penurunan, karena baru mencapai 41, 26 % dari target. Ditemui di Kapuas Palace Hotel Selasa pagi (15/06/10), Plt Sekretaris Daerah Kalbar Moses Hermanus Munsin meminta seluruh instansi maupun unit kerja, yang realisasi penerimaannya masih rendah, agar lebih mengoptimalkan upaya yang berkaitan dengan pungutan retribusi di unit kerja masing masing. Terutama instansi penghasil retribusi yang realisasi penerimaannya, masih 0 %.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendapatan Daerah – Dispenda Kalbar Darwin Muhammad mengatakan, “ upaya yang dilakukan untuk mendongkrak PAD adalah koordinasi yang sinergis dari seluruh pihak terkait, baik dari perspektif moril maupun materil. Mulai dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah hingga lain – lain Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data dari Dispenda` realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2010 hingga Mei, mencapai 314 M, atau sebesar 49,80 % dari target yang ditetapkan sebesar 630 M atau sebesar 46,99 %. Dengan rincian, Pajak daerah sebesar 231 M atau sebesar 46, 99 %, Retribusi Daerah sebesar 30 M atau 41, 26 %, Bagian Laba Usaha Daerah sebesar 34 M atau 125, 00 % serta lain – lain Pendapatan daerah sebesar 17 m atau 47, 60 %.

Read More

PREVALENSI GANGGUAN JIWA PER MIL CAPAI 6000 ORANG

Fenomena sosial menjamurnya orang gila di Kalbar, menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Sebagian diantara penderita gangguan kejiwaan tersebut, tidak diurus oleh keluarganya dan dibiarkan berkeliaran di jalan. Bahkan, ada beberapa diantaranya mengalami pemasungan oleh keluarganya sendiri, dan berlangsung selama ber tahun – tahun. Ditemui` di Kapuas Palace Hotel Selasa pagi (15/06/10), Direktur RSJ Singkawang Oscar Primadi mengatakan, ”kondisi tersebut dipengaruhi faktor kondisi sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan masyarakat. Sehingga banyak keluarga yang karena tidak mengetahui jalur untuk mendapatkan pelayanan medis, kemudian memilih untuk mengasingkan anggota keluarga yang menderita gangguan kejiwaan. Meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut juga dilandasi kebaikan, karena khawatir menggangu orang lain. Namun` tanpa disadari, perbuatan itu justru memperparah kondisi kejiwaan dari penderita. Sementara itu` berdasarkan Riset Kesehatan Daerah – riskesda prevalensi gangguan jiwa di Kalbar, 1 per mil berkisar 6.000 orang. Untuk itu` diperlukan keterlibatan dari semua pihak dalam penanggulangan penderita gangguan jiwa, melalui penyuluhan kepada masyarakat. Di bagian lain` setiap daerah memiliki karakteristik berbeda dalam penderita gangguan jiwa, sehingga perlu penanganan yang insentif. Dirinya menyontohkan kota Pontianak, dimana sebagian penderita gangguan jiwa merupakan gelandangan yang bukan hanya berasal dari kota tersebut, namun juga luar daerah.

Lebih lanjut` Oscar Primadi menjelaskan jika kondisi RSJ Singkawang saat ini mulai sesak, akibat jumlah pasien melebihi kapasitas. Dimana kapasitas tempat tidur tersedia sebanyak 300 unit, sedangkan jumlah pasien mencapai 555 orang. Sebenarnya` sekitar 40 % diantaranya telah dinyatakan sembuh, dan boleh dibawa pulang oleh keluarganya. Persoalan ini dipicu stigma malu dari pihak keluarga terhadap pasien, dan ketakutan tidak diterima lingkungan sehingga pasien belum dibawa pulang. Padahal rehabilitasi sosial di tengah – tengah masyarakat. berperan penting terhadap kesembuhan total penderita gangguan jiwa. Meskipun telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, sedikit sekali yang merespon.

Read More

BAKN KECEWA GUBERNUR ABSEN

Pertemuan antara Badan Akuntabilitas Keuangan Negara – BAKN DPR RI dan Pemerintah Provinsi Kalbar, yang dijadwalkan Senin pagi (14/06/10) di Balai petitih terpaksa dibatalkan. Menyusul ketidakhadiran Gubernur Kalbar Cornelis MH. Sementara` Asisten II Setda yang datang mewakili gubernur, dinilai anggota BAKN tidak berwenang, karena bukan pengambil keputusan. Kepada Wartawan` Ketua BAKN DPR RI Yahya Secawirya menyatakan kecewa, atas sikap gubernur yang absen dalam pertemuan. Dirinya dan seluruh rombongan sepakat meninggalkan ruang pertemuan, dan memilih melanjutkan ke kabupaten kota lain di Kalbar. Meskipun pada saat bersamaan, Asissten II tengah menyampaikan kata sambutan dari gubernur. Kedatangan rombongan BAKN DPR RI ke Kalbar merupakan melaksanakan salah satu amanat konstitusi, menyangkut hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah – LKPD. Dimana LKPD Kalbar 2 tahun belakangan dinyatakan Disclaimer Opinion oleh BPK, karena mekanisme pengelolaan keuangan yang belum mengacu pada Sistem Akuntasi Pemerintahan - SAP.

Dikonfirmasi Assisten II Setda Kalbar Maryadi mengatakan, gubernur yang tengah berada di luar kota, sebenarnya berencana untuk menghadiri pertemuan, namun` kesibukan dan padatnya jadwal menyebabkan belum tiba di Pontianak. Jadi bukan` berarti tidak menghormati kedatangan BAKN. Kendati demikian dirinya meminta maaf atas ketidaknyamanan ini, dan meminta agar persoalan tersebut tidak diperpanjang.

Sementara itu` Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kalbar Numsuan Madsun mengatakan, jadwal kedatangan rombongan BAKN tanpa koordinasi terlebih dahulu. Dimana rencana kedatangan BAKN ditentukan oleh pihak BAKN sendiri, tanpa menyesuaikan kegiatan dan jadwal kerja Kepala Daerah. Meskipun demikian` dirinya telah menyampaikan kepada pihak protokoler BAKN, jika pada waktu tersebut gubernur dan wakil gubernur tidak berada di tempat, karena kesibukan dan padatnya jadwal kerja di daerah maupun di luar daerah. Selanjutnya` Numsuan mengatakan ada aturan tidak tertulis di birokrasi pemerintahan, sebaiknya menghindari kegiatan di hari Sabtu dan Minggu secara dadakan. Terkecuali telah beritahukan sejak jauh hari, sehingga dapat disesuaikan dengan jadwal kerja Kepala Daerah.

Read More

WALHI DESAK BANGUN SENTRA PENANGANAN LIMBAH

Produk limbah domestik seperti shampo, sabun, deterjen maupun pemutih, kini menjadi ancaman serius terhadap kualitas air sungai Kapuas. Degradasi air sungai Kapuas, bukan hanya mengancam populasi satwa endemik lokal, namun juga membahayakan kesehatan masyarakat secara luas.

Ditemui Jum`at sore (11/06/10), Kepala Divisi Advokasi & Pendidikan Walhi Kalbar Nicodemus Ale menilai, penangangan limbah baik produk rumah tangga maupun usaha berbasis industri, sudah seharusnya ditangani secara komprehensif. Apalagi` sumber polutan tidak hanya mencemari bagian hilir sungai, namun juga di bagian hulu sungai, terutama bahan mercury dari aktifitas pertambangan ilegal. Untuk itu` dirinya meminta pemerintah Daerah segera membangun Sentra Penanganan Limbah, untuk mengendalikan bahaya limbah sekaligus menyelamatkan habitat satwa endemik.

Sementara itu` Ketua Gemawan Agus Sutomo mengatakan Pemerintah dan institusi penegak hukum, telah mengabaikan dampak kerusakan lingkungan, akibat berbagai polutan berbahaya produksi limbah pabrik. Terkesan Pemerintah bermain mata dengan kalangan dunia usaha, dengan lemahnya regulasi yang mengatur kewajiban dunia usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Seharusnya Pemerintah membentuk lembaga yang memiliki otoritas, untuk memberikan sanksi terhadap dunia usaha yang merusak lingkungan.

Di tempat terpisah, anggota Komisi C DPRD Kalbar Awang Sofyan Rozali merespon positif, usulan aktifis lingkungan maupun para akademisi, tentang urgensinya pembanguanan Sentra Penanganan Limbah. Namun` jika keuangan daerah belum memungkinkan terealisasinya konsep tersebut, Pemerintah dapat melibatkan partisipasi pihak swasta dalam penanganan limbah.

Penurunan kualitas air sungai Kapuas, sebenarnya persoalan krusial yang membutuhkan penanganan prioritas dari Pemerintah daerah. Apalagi hampir 70 persen masyarakat Kalbar, masih memanfaatkan air sungai ini untuk dikonsumsi, baik melalui pengolahan PDAM maupun dimanfaatkan langsung. Pergeseran sumber polutan yang mencemari air Sungai di Kalbar, telah berlangsung sekitar 5 tahun terakhir. Sebelumnya industri pengolahan kayu berkontribusi besar terhadap pencemaran air sungai, melalui senyawa kimia seperti Phenol, Formalin, Urea maupun Melamin, namun pasca kebangkrutan industri perkayuan di Kalbar, ancaman polutan berasal dari limbah domestik dan industri non kayu. Meskipun kadar kandungan racun relatif kecil dibandingkan zat kimia dari limbah pabrik, tetapi tingginya produksi mengakibatkan limbah domestik menjadi ancaman serius terhadap ekosistem lingkungan.

Read More

PLN WILAYAH KALBAR BELI ENERGI LISTRIK DARI PMS

PT. PLN wilayah V Kalbar memberikan sinyal positif, untuk membeli energi listrik dari limbah Produksi Minyak Sawit – PMS sejumlah pabrik CPO milik PT. PN XIII Pontianak. Langkah ini ditempuh pihak PLN, menyusul tawaran dari PT. PN XIII untuk menjual sebagian energi listrik dari 3 unit Pabrik Pengolahan CPO, masing – masing di Ngabang, Parindu dan Meliau. 

Ditemui Kamis pagi (10/06/10), Kepala Cabang PT. PLN wilayah V Kalbar Budi Nugroho mengatakan, kesepakatan kerjasama tinggal menunggu kesiapan dari pihak PT. PN, namun diperkirakan awal tahun dapat terealisasi. Bahkan` kedepan PT. PLN juga menjajaki kemungkinan membeli energi listrik dari beberapa unit pabrik lain milik PT. PN, serta pabrik pengolahan CPO dari perusahaan swasta. Budi Nugroho mengakui, selain mengurangi biaya produksi, pemanfaatan energi listrik dari limbah PMS juga ramah lingkungan, sehingga relevan menjadi sumber energi alternatif di masa mendatang.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Direktorat Perencanaan dan pengembangan PT. PN XIII Pontianak, Purwadi mengatakan saat ini produksi Bio Diesel Minyak Sawit – BMS telah diproduksi secara terbatas, untuk kebutuhan pabrik dan perumahan karyawan. Masing – masing di Ngabang dengan kapasitas 45 ton tandan buah segar – tbs per jam, menghasilkan energi listrik antara 2 hingga 3 Megawatt. Kemudian di gunung Meliau dengan kapasitas 60 ton tbs per jam, memproduksi listrik antara 4 hingga 5 watt. Sedangkan hasil sampingan sawit, yang dapat diproduksi menjadi energi listrik yakni Fiber, Shell, Tangkas dan Bio gas. Diperkirakan potensi energi listrik dari limbah PMS, mencapai 54. 990 Megawatt per tahun.

Read More

BAIDURI – PAMERO ADUKAN 7 PELANGGARAN PEMILUKADA

Pasca Pemungutan Suara yang digelar 19 Mei lalu, menyisakan ganjalan bagi salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu Baiduri – Anton Pamero. Berbagai pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilukada, dinilai pasangan nomor urut enam ini telah merusak pesta demokrasi yang digelar. Ironisnya` pelanggaran yang terjadi mulai dari politik uang, intimidasi, serta keterlibatan beberapa oknum PNS untuk memenangkan salah satu pasangan calon, justru tidak pernah ditemukan oleh Panwascam, sehingga menimbulkan pertanyaan.

Ditemui Rabu sore`(09/0/10) Baiduri menyebutkan belasan pelanggaran selama Pemilukada yang dilakukan kubu pasangan calon AM. Nasir – Agus Mulyana telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu. Namun` dirinya menolak jika pengaduan yang disampaikan, sebagai bentuk kekecewaannya atas kekalahan dalam Perolehan suara. Jika kemudian laporan yang disampaikan, semuanya disinyalir dilakukan oleh kubu pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, menurutnya hal itu secara kebetulan saja. 

Sementara itu` dihubungi via Ponsel Kuasa Hukum Pasangan calon Baiduri – Anton Pamero M. Hardi Marhaen menyebutkan, dari 14 laporan yang masuk ke Panwaslu, 3 diantaranya telah ditindak lanjuti melalui Penegakkan Hukum Terpadu - Gakkumdu. Bahkan` 2 kasus telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, yakni praktek politik uang di Kecamatan Buyan Tanjung dan Putussibau Selatan. Sedangkan kasus yang sama di Kecamatan Nanga Kalis, masih dalam proses penyidikan.

Read More

DISPENDA DINILAI TIDAK TRANSPARAN

Pansus IV DPRD Kalbar tengah merumuskan Rancangan Peraturan Daerah – Raperda, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari 5 kewenangan Pemerintah Daerah, berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Pajak Kendaraan Bermotor/PKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBBKB serta Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/PBBNKB, tetap menjadi prioritas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah – PAD. Namun` upaya Pansus untuk merumuskan landasan hukum terkendala, akibat tidak memiliki data akurat tentang jumlah kendaraan bermotor di Kalbar, berikut klasifikasi kendaraan.

Ditemui` Selasa (08/06/10), anggota Pansus IV DPRD Kalbar Sabirin menyesalkan, sikap Dinas Pendapatan Daerah yang belum menyerahkan data, mengenai jumlah peredaran Kendaraan bermotor di Kalbar. Padahal` telah diminta oleh Badan Anggaran DPRD sejak bulan Februari lalu, ketika RAPBD Kalbar tahun 2010 masih dalam tahap pembahasan.

Lebih lanjut` Sabirin mengatakan Pansus IV juga tengah menjajaki kemungkinan, pajak pemanfaatan Air Permukaan. Study banding ke kota Semarang Jawa Timur beberapa hari lalu, menjadi masukan bagi Pansus IV untuk menyusun Raperda tentang pajak Air Permukaan. Seperti kota Semarang yang mendapatkan pemasukan sebesar 6 milyar rupiah per tahun, dari pajak Air Permukaan.

Namun` pajak Air Permukaan hanya diberlakukan pada kegiatan usaha yang bersifat komersil. Selama ini pemasukan daerah dari pemanfaatan Air Permukaan dari sejumlah Perusahaan, masih terbatas pada sumbangan sukarela. Antara lain` sumbangan dari PT. Sumber Jantin di Pontianak Utara sebesar 500 ribu rupiah perbulan, dari penggunaan air sungai Kapuas. Kendati demikian` dirinya mengatakan finalisasi tentang regulasi Pajak Air Permukaan, memerlukan kajian khusus, termasuk melibatkan tim ahli. Sedangkan Pajak Rokok baru dapat diberlakukan pada tahun 2014 mendatang, dengan besaran 10 % dari cukai rokok.

Read More

PERDA MINOL JUGA ATUR MINUMAN TRADISIONAL

Pasca study banding ke Provinsi Bali, Pansus II DPRD Kalbar memiliki rujukan, untuk menyusun Raperda Tentang Minuman Beralkohol - Minol. Bukan saja memuat aturan hukum mengenai Pengaturan, Pengawasan maupun Peredaran Minol. Namun` juga landasan hukum bagi Pemerintah Daerah menjadikan produk Minol, bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah – PAD.

Ditemui Senin (07/06/10), anggota Pansus II DPRD Kalbar Thomas Alexander mengatakan, “selama ini Pemerintah Daerah hanya mendapatkan sumbangan dari Asosiasi Pengusaha Minol sekitar Rp. 150. 000. 000,- per tahun. Idealnya Pemerintah Daerah mengambil Fee dari percetakan hologram yang ditempel pada setiap kemasan produk Miras, dan kontrak percetakan hologram dilakukan melalui tender terbuka oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Seperti Bali yang mendapatkan pemasukan sebesar 25 Milyar per tahun, dari kontrak percetakan Hologram.

Hal senada juga diungkapkan rekan sesama anggota Pansus II DPRD Krisantus Kurniawan. Namun` dirinya mengusulkan agar Perda Minol nanti, bukan hanya mengatur peredaran minuman keras produksi perusahaan, namun juga mengatur peredaran minuman tradisional khas Kalbar seperti Arak maupun Tuak. Namun` minuman tradisional yang dipasarkan harus memenuhi standar kemasan dan memiliki merk produk.

Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang kini tengah direvisi Pansus II DPRD Kalbar, sebelumnya sempat menimbulkan protes dari kalangan pengusaha. Karena salah satu poin dari Perda tersebut, mewajibkan produsen minuman beralkohol, menyantumkan label alkohol dapat merusak kesehatan pada setiap produk yang dipasarkan. Sama halnya dengan label merokok dapat merusak kesehatan, yang tertera dalam setiap bungkus rokok.

Read More

KALBAR TUAI PROBLEM TKI ILEGAL

Kalbar yang memiliki perbatasan darat langsung dengan negara bagian Serawak dan Sabah di Malaysia Timur, begitu rawan dengan aksi penyeludupan TKI ilegal. Kaum wanita mendominasi pengiriman TKI ilegal untuk dipekerjakan pada berbagai sektor usaha, termasuk dipaksa menjadi penghuni rumah bordil. Meskipun saat ini telah dibentuk BNP2TKI di Entikong Kabupaten Sanggau, namun penyelundupan TKW ilegal masih menjadi persoalan krusial di kawasan perbatasan.

Ditemui Minggu (06/06/10) anggota Komisi D DPRD Kalbar Martinus Sudarno mengatakan, Kalbar harus menuai berbagai masalah akibat persoalan perdagangan wanita, terutama dari luar pulau Kalimantan yang mengalami penipuan Biro pengiriman TKI ilegal. Termasuk TKW yang menjadi korban tindak kekerasan dan penganiayaan majikan di Malaysia, juga sering ditemukan terlantar dan mengalami gangguan kejiwaan.

Martinus Sudarno mengakui selain dipicu mimpi indah mendapat imbalan tinggi bekerja di negara Malaysia, tingginya mobilitas warga Indonesia mengadu nasib ke negara tetangga, juga diakibatkan mekanisme pengiriman TKI ke luar negeri yang belum optimal.

Untuk itu` dirinya meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas PJTKI, mulai dari perekrutan, pemberangkatan dan penempatan TKI ke luar negeri, khususnya TKW. Begitu pula PJTKI dari Luar Kalbar yang mengirimkan TKI melalui pintu perbatasan Kalbar, seharusnya didata dan dimonitor. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan Divisi penanganan TKI yang berada di luar negeri, memberikan advokasi bagi TKI yang memerlukan bantuan hukum.

Read More

NILAI SILPA TUNGGU HASIL AUDIT BPK KALBAR

Pemerintah Kalbar masih menunggu hasil audit BPK, terhadap Sisa lebih penggunaan anggaran - Silpa tahun Anggaran 2009. Sehingga Tim Anggaran Eksekutif belum dapat menyusun perubahan anggaran, dalam APBD Perubahan 2010.

Dikonfirmasi Jum`at (04/06/10)` Plt. Sekretaris Daerah Kalbar Moses Hermanus Munsin mengatakan, ”masih tersisa waktu seminggu, menunggu penyerahan Laporan Hasil audit BPK. Baru kemudian dibawa dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD, untuk dipergunakan dalam ABPD Perubahan 2010. Kendati demikian` seluruh SKPD telah menyusun rencana perubahan anggaran, dengan progam pendanaan mengacu pada skala prioritas.

Pembahasan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2010 antara Badan Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran eksekutif, rampung Februari lalu dengan catatan defisit sebesar 115 milyar rupiah. Defisit kemudian diantisipasi dengan mengalokasikan SILPA Tahun Anggaran 2009, sebesar 135 miliar rupiah. Namun` jika hasil audit BPK nanti, menyatakan nilai SILPA di bawah angka yang diprediksi, “ maka disesuaikan pada APBD Perubahan 2010. Sementara itu` total APBD Kalbar Tahun Anggaran 2010 sebesar 1, 5 triliun, sedangkan target penerimaan dari dana perimbangan sebesar 914 miliar rupiah.

Read More

2010 PU PRIORITASKAN PERBAIKAN JEMBATAN

Dinas PU Kalbar melalui Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - UPJJ, masih fokus pada penanganan jalan provinsi yang bersifat rehabilitasi. Penanganan jalan hanya menjaga fungsional jalan, belum mendanai kegiatan proyek pengerjaan fisik ruas jalan provinsi.

Ditemui Jum`at (04/06/10), Kepala Dinas PU Kalbar Jakius Sinyor menyebutkan pada tahun ini, anggaran melalui UPJJ masih memprioritaskan peningkatan jembatan. Antara lain proyek jembatan di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya sebesar 7 Milyar rupiah, sedangkan peningkatan jalan provinsi baru diusulkan pada Tahun Anggaran 2011 mendatang.

Di bagian lain` terkait peningkatan infrastruktur jalan di belahan timur Kalbar, Jakius menyebutkan untuk ruas jalan Sanggau - Sekadau telah memasuki tahap pengerjaan. Kendati demikian memang masih memerlukan dana tambahan. Diharapkan pada APBN Perubahan 2010, Pemerintah Pusat mengalokasikan kembali dana peningkatan jalan di Kalbar, idealnya di atas 20 milyar rupiah.

Jakius menyebutkan total serapan anggaran bagi perawatan dan peningkatan jalan nasional di Kalbar mencapai 2 trilyun rupiah. Namun` Pemerintah Pusat telah mengalokasikan untuk Dinas PU Kalbar sebesar 1, 3 trilyun rupiah untuk mendanai proyek infrastruktur jalan dan sumber daya air. Pengerjaan awal dimulai tahun 2011 dan diperkirakan tahun 2014, sekitar 94 persen seluruh jalan nasional di Kalbar telah rampung, termasuk proyek prestisius Direktorat Jendral Binamarga jembatan Tayan di Kabupaten Sanggau.

Read More

TIDAK ADA PERUBAHAN KWANTITAS ASSET KALBAR

Biro Pengelolaan Asset Sekretariat Daerah Kalbar terus menginventarisasi kepemilikan asset milik pemerintah provinsi yang tersebar di seluruh daerah, termasuk yang berada di pulau Jawa. Sebab` sebagian asset tidak bergerak berbentuk tanah, masih belum memiliki bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional – BPN.

Ditemui Jum`at (04/06/10)` Kepala Biro Pengelolaan Asset Sekretariat Daerah Kalbar Kartius mengatakan, prioritas penertiban asset dilakukan dengan menelusuri seluruh dokumen yang membuktikan kepemilikan sah atas tanah. Terutama tanah milik Pemerintah Provinsi yang di beberapa daerah, juga diklaim oleh sejumlah pihak.

Di sisi lain` Kartius mengakui adanya selisih nilai kepemilikan asset yang tercatat dalam Daftar Inventarisasi Asset. Berdasarkan neraca, total nilai asset berkisar 1,3 hingga 1, 5 trilyun rupiah, sedangkan berdasarkan Daftar Penilaian Asset - DPA sekitar 2, 5 trilyun rupiah. Kendati demikian` Kartius menegaskan secara kwantitas, tidak terjadi perbedaan antara keduanya, karena perbedaan hanya pada nilai, bukan pada jumlah asset.

Read More

PANSUS PERUSDA DPRD KALBAR STUDY BANDING KE JAWA TIMUR

Pansus III Raperda Perusda DPRD Kalbar menjajaki kemungkinan untuk menggelar study banding ke provinsi lain, menyangkut mekanisme pengelolaan Perusda. Provinsi yang dipilih adalah Jawa Timur, karena daerah ini terbukti sukses membangun dan mengembangkan BUMD sehingga berkontribusi terhadap sektor Pendapatan Asli Daerah – PAD.

Dikonfirmasi` Senin (31/05/10), Wakil Ketua Pansus III Raperda DPRD Kalbar Martin Sudarno mengatakan revisi terhadap Perda Nomor 2 tahun 1988, yang menjadi acuan pengelolaan Perusda Aneka Usaha milik Pemerintah provinsi Kalbar memang sudah seharusnya dilakukan. Karena dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Namun` untuk mendapatkan masukan kongkrit, maka study banding merupakan alternatif Pansus, sebelum merumuskan landasan hukum pengelolaan perusda di masa mendatang. Disamping itu` Pansus juga mempertimbangkan kemungkinan Perusda menjadi Perseroaan Terbatas (PT), sehingga menjadi lokomotif usaha milik Pemerintah Daerah.
Sejak berdiri pada tahun 1988 sampai sekarang, PERUSDA telah menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 4,9 Milyar. Dengan perincian Rp. 1,5 Milyar merupakan nilai asset dari 3 perusahaan sebelumnya yang dimerger menjadi Perusda Aneka Usaha, serta Rp. 2,2 Milyar tambahan modal pada tahun 2002 dan Rp. 1,2 Milyar tambahan modal tahun 2004. 

Read More

PERERAT SILATURAHMI MELALUI COMMANDERS MEETING

Jajaran TNI AD menjalin kemitraan dengan militer negara Malaysia, dalam menjaga wilayah perbatasan dari berbagai kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban. Salah satu yang kini disepakati adalah Commanders Meeting, yakni pertemuan peridoik antara pimpinan TNI AD wilayah Kalbar dan pimpinan TDM di Serawak.
Ditemui Kamis (03/06/10)` Danrem 121 ABW Kolonel (Inf) Toto Rinanto S. mengatakan, Commanders Meeting merupakan langkah strategis untuk menjaga hubungan bilateral kedua negara maupun kedua angkatan bersenjata, agar tetap harmonis. Pointer penting yang telah disepakati dalam Commanders Meeting yakni Patroli gabungan antara TNI - AD dan TDM, di perbatasan Kalbar – Serawak. Pada tahun 2010 ini telah dijadwalkan 2 kali patroli, masing – masing pertengahan bulan Juni di bawah koordinasi TDM, kemudian dilanjutkan pada pertengahan Desember mendatang di bawah koordinasi TNI AD.

Selanjutnya Kolonel Toto Rinanto menyebutkan kerjasama antara militer kedua negara, bukan hanya fokus pada aspek pertahanan mapun keamanan. Namun` juga mempererat tali silaturrahmi antara dua negara serumpun, melalui berbagai kegiatan sosial. Diantaranya saling kunjung antara personil serta pertandingan olah raga persahabatan, antara prajurit yang bertugas pada 2 pos militer, yang saling berhadapan di perbatasan kedua negara.

Read More

KEMBANGKAN PARIWISATA LOKAL DENGAN POLA TRAVEL PATTERN

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata terus mendukung pembangunan dan pengembangan dunia kepariwisataan di daerah, dengan menggulirkan program secara tematik. Bersama Pemerintah Daerah, Kementrian Pariwisata kini merancang suatu Paket wisata, yang menggabungkan berbagai objek wisata unggulan lokal dalam perjalanan wisata. 

Strategi yang diusung untuk meningkatkan daya saing dunia keparariwisataan nasional adalah menerapkan pola Travel Pattern, yakni pola perjalanan wisata yang memuat potensi fasilitas dan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata. 

Ditemui Selasa (01/06/10), Direktur Usaha Pariwisata Direktorat Jendral Pariwisata Abdul Haris Sitaba mengatakan, “ Travel Pattern merupakan terobosan dari Kementrian Pariwisata, yang menyusun paket wisata di daerah melalui penelitian mendalam dan pemetan potensi secara sistematis. Diharapkan` inovasi dalam pengembangan sektor kepariwisataan ini, mampu menyaingi paket wisata negara asing yang terus membanjiri pangsa pasar pariwisata nasional.

Dikonfirmasi` Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar Kamaruzzaman merespon positif, program yang diusung Kementrian Pariwisata, untuk memajukan dunia kepariwisataan di daerah. “Namun proses penyusunan paket wisata lokal, tentunya harus mempertimbangkan kondisi geografis wilayah. 

Sebab` beberapa potensi dan objek wisata di daerah, memiliki jarak tempuh yang jauh dan sulit diakses melalui jalur transportasi darat.

Berdasarkan data dari BPS Kalbar, jumlah wisatawan Mancanegara yang berkunjung melalui 2 pintu masuk yakni Entikong dan Supadio hingga bulan April 2010, tercatat sebanyak 1. 668 orang, turun sebesar 20, 35 % dibandingkan bulan Maret 2010 sebanyak 2. 099 orang. Namun` jika dikalkulasikan mulai bulan Januari – April 2010 total wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Kalbar, meningkat sebesar 19, 56 % dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009 , yakni sebesar 6. 254 orang. 

Wisatawan mancanegara yang datang sebagian besar masuk melalui PPLB Entikong Kabupaten Sanggau yakni sebesar 87, 13 %, sedangkan melalui bandara Supadio Pontianak sebesar 12, 87 %.  

Read More