KOMPOSISI BELANJA RABPD KALBAR 2011 TIDAK IMBANG

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - RAPBD Provinsi Kalbar Tahun 2011 sebesar 1,7 trilyun rupiah, mendapat sorotan dari anggota fraksi Khatulistiwa Bersatu DPRD Kalbar Andy Aswad.
Sebab, komposisi belanja tidak langsung atau belanja aparat melebihi belanja langsung atau belanja publik, yakni sekitar 51,8 persen dari total anggaran yang diusulkan. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2011, maka komposisi belanja langsung harus lebih besar dari belanja tidak langsung. 
Struktur APBD Tahun 2011 yang diusulkan Panitia Anggaran Eksekutif dinilai Andy tidak ideal serta memberatkan keuangan daerah, sebab belanja aparat melebihi belanja publik. 
Ditemui di Ruang Fraksi Khatulistiwa Bersatu DPRD Kalbar Rabu (01/12/10) Andy menegaskan, “dalam pembahasan lebih lanjut Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara/KUA–PPAS RAPBD Tahun 2011, antara Badan Anggaran legislatif dan Panitia Anggaran Eksekutif nanti, komposisi belanja daerah yang kurang ideal ini diupayakan untuk dipangkas, antara lain mengurangi biaya perjalanan dinas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah - SKPD. 
Paling tidak perbandingan antara keduanya sama yakni 50 persen. Sehingga belanja daerah lebih mengakomodir kebutuhan dan kepentingan publik, terutama program – program infrastruktur dan pendidikan.

Lebih lanjut, Andy Aswad mengatakan, Pemerintah Provinsi masih berpeluang meningkatkan APBD Tahun 2011, dengan memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah – PAD, “antara lain dari Pajak Air Permukaan dan Pajak progresif Kendaraan Roda Empat. 
Andy memperkirakan jika semua sektor PAD tersebut digarap secara maksimal, dapat meningkatkan APBD Kalbar Tahun 2011 mencapai 1, 9 Trilyun rupiah.    

Read More

GUBERNUR BERANG DIBILANG MENGHAMBAT KAPUAS RAYA

Persoalan pembentukan Provinsi Kapuas Raya tampaknya menjadi isu yang semakin membingungkan masyarakat Kalbar. Pasalnya antara legislatif dan eksekutif  mengeluarkan pernyataan yang berbeda mengenai proses pembentukan Kapuas Raya kedepan. Jika sebelumnya DPRD Kalbar menyatakan peluang masih terbuka melalui pintu legislatif, “maka Gubernur Kalbar Cornelis MH, menyebut hal itu sebagai suatu kebohongan. Ditemui di Kantor Gubernur Kalbar Rabu (03/12/10), dirinya menilai sebagian anggota DPRD Kalbar telah melakukan pembodohan pada masyarakat, dengan menyatakan berkas pembentukan Kapuas Raya telah sampai DPR RI. Padahal, hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu, membuktikan pengajuan provinsi baru padda 5 Kabupaten di Kalbar belum menjadi agenda pembahasan DPR RI. Di samping itu, Cornelis juga menyebutkan sejumlah pihak telah menyebarkan informasi menyesatkan, dengan mengatakan dirinya sengaja menghambat pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Karena jika sebagian Kabupaten di timur Kalbar membentuk provinsi baru, sangat tidak menguntungkan dirinya dari segi kekuatan politik untuk Pemilihan Gubernur Tahun 2014.

Lebih lanjut, Cornelis mengungkapkan bahwa dirinya tidak mempersoalkan dan juga tidak pernah menghambat masyarakat, yang ingin memekarkan wilayah, baik berstatus Kabupaten Kota maupun Provinsi. Namun` mekanisme maupun proses pembentukan suatu daerah otonom baru telah diatur dalam perundang – undangan, dan sepenuhnya merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat. Namun, hingga saat ini, dirinya belum pernah menerima instruksi, surat atau pun permintaan secara lisan dari Menteri Dalam Negeri, menyangkut pembentukan provinsi Kapuas Raya.

Read More

RESPON POSITIF INPRES NO 7 TAHUN 2009

Anggota Komisi D DPRD Kalbar Martin Sudarno merespon positif keputusan Pemerintah Pusat untuk merevisi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Perberasan. Dimana Pemerintah mengharuskan Perum Bulog untuk menyerap beras produksi petani, meskipun dengan kualitas di bawah standar. Bahkan, jika terjadi penolakan, “petani dapat melaporkan kepada Kepala Dinas terkait setempat, karena dianggap melangar Instruksi Presiden. Ditemui di Ruang Fraksi PDI – P DPRD Kalbar Rabu (01/12/10), Sudarno meyakini kebijakan ini semakin menggairahkan para petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, sekaligus mengembangkan sektor komoditas tanaman pangan. Kendati demikian adanya garansi dari Pemerintah menyangkut pembelian beras, harus disikapi para petani dengan selalu menjaga kualitas. 

Pemerintah Pusat tengah menggodok regulasi baru yang mewajibkan Perum Bulog untuk membeli beras produk petani. Saat ini revisi tengah memasuki tahap finalisasi dan diperkirakan regulasi baru tersebut terbit Desember ini. Keharusan Bulog untuk menyerap beras produk petani, merupakan solusi untuk pemenuhan stok. Sebab, kondisi cuaca buruk seringkali menyebabkan stok beras terbatas, sehingga memicu tingginya harga jual. Dengan tercukupinya stok beras, tentunya tekanan harga beras terhadap inflasi dapat berkurang. Sementara itu, untuk menekan harga beras , Kementrian Perdagangan tengah mengusulkan kepada Kementrian Keuangan, adanya penghapusan bea masuk impor beras. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan harga beras nasional yang terus melambung.

Read More

KOMITMEN DETASEMEN BRAVO 90 ATASI TERORISME

Maraknya aksi terorisme yang muncul di sejumlah daerah beberapa tahun terakhir, mengindikasikan kelompok terorisme internasional semakin meningkatkan aktivitasnya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menyikapi hal itu, Detazemen Bravo` 90 sebagai salah satu dari 3 satuan elit TNI, terus meningkatkan kemampuan penanganan terorisme, operasi intelijen maupun operasi khusus lainnya. Di akhir tahun 2010, Detasemen Bravo `90 kembali menggelar latihan penanggulangan teror dan pembebasan sandera di pesawat udara, di bandara Supadio Pontianak Rabu (01/12/10). Ditemui di sela - sela persiapan simulasi di Bandara Supadio, Komandan Detazemen Bravo` 90 TNI AU, Letkol psk M. Juanda mengatakan, latihan dengan sandi Albara 2010 yang digelar merupakan salah satu strategi peningakatan kemampuan satuan dan persiapan menghadapi berbagai ancaman terorisme dengan fokus di Bandara. Termasuk di dalamnya kegiatan pendeteksian dan penjinakan bahan peledak atau bom yang diduga dipasang oleh kelompok teroris.

Sementara itu, ditemui seusai simulasi Wakil Komandan Korps Paskhas TNI AU Kolonel psk Harpin mengatakan, ”latihan penanganan teroris yang digelar merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas satuan Detazemen Bravo dan TNI AU secara keseluruhan. Sedangkan dipilihnya Bandara Supadio sebagai pusat latihan karena, termasuk salah satu bandara dengan intensitas penumpang yang tinggi dan rute penerbangan cukup padat, sehingga tidak menutup kemungkinan menjadi target terorisme.  

Lebih lanjut, Kolonel Harpin menyatakan, ”selama ini seluruh operasi penanganan terorisme di tanah air, masih menjadi domain dari institusi kepolisian. Namun` mengingat semakin tingginya resiko serangan teroris, serta kondisi geografis maka keterlibatan TNI AU melalui Dezamen Bravo 90 dalam penaganan terorisme merupakan suatu keharusan. Kendati demikian, sebagai satuan khusus matra udara, maka keterlibatan bravo 90 dalam pelaksanaan tugas pengananan terorisme fokus pada aspek udara.    

Di bagian lain, Asisten Operasi Korps Pakhas TNI AU Kolonel psk Roland D.G Waha menyatakan, “TNI AU berencana menggelar latihan bersama penanganan jaringan terorisme internasional, dengan Tentara Udara Diraja Malaysia – TUDM. Latihan yang melibatkan satuan elit angkatan udara dari kedua negara tersebut, direncanakan berlangsung di bandara Supadio Pontianak pertengahan tahun 2011 mendatang. Latihan bersama nanti, tidak jauh berbeda dengan latihan bersandi Albara 2010 yang baru saja digelar di bandara Supadio. Namun, jumlah personil yang dilibatkan lebih banyak dan menyertakan sejumlah pesawat tempur dari kedua angkatan bersenjata. Untuk TNI AU kembali satuan elit Detasemen Bravo` 90 menjadi bagian dari latihan. Roland menyatakan,”latihan bersama merupakan upaya kedua angkatan bersenjata untuk mempersiapkan diri, terhadap kemungkinan ancaman teroris internasional yang marak beberapa tahun terakhir.  

Read More

GOLKAR – PDI P BERSETERU SOAL PROYEK MULTI YEARS

Sikap Fraksi Partai Golkar yang belum menyetujui proyek Multi years bidang infrastruktur jalan di Kabupaten Sambas dan Bengkayang, menuai protes dan kritik dari sejumlah fraksi di DPRD Kalbar. Bahkan, fraksi PDI Perjuangan mengecam keputusan tersebut sebagai suatu sikap yang tidak menunjukkan keberpihakan pada masyarakat banyak, dengan menghambat program pembangunan yang diusung Pemerintah Daerah. Ditemui di Ruang Fraksi PDI – P Rabu (02/12/10) anggota Fraksi PDI – P Martin Sudarno menuding, sikap partai berlambang pohon Beringin tersebut, dilatarbelakangi kepentingan politik untuk Pemilihan Gubernur Tahun 2013. Partai Golkar disinyalir sengaja mempolitisir program pemerintah, untuk membenturkan masyarakat dengan gubernur Kalbar. Sebab jika proyek pengerjaan infrastruktur di dua Kabupaten tersebut gagal, maka yang dipersalahkan masyarakat tentu saja Pemerintah Daerah. Terutama Gubernur Kalbar, karena telah menjanjikan bahwa pengerjaan keempat ruas jalan dimulai Tahun 2010 hingga Tahun 2012. Apalagi, beredar rumor sikap fraksi yang menolak program multiyears, merupakan instruksi dari Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar Kalbar Morkes Effendi. Bahkan, sanksi bakal dijatuhkan pada kader yang membangkang. Martin menilai Golkar telah melakukan kekeliruan besar, jika sengaja mengorbankan kepentingan masyarakat banyak demi mengusung target politik.

Dikonfirmasi, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalbar Andry Hudaya membantah, jika Partainya tidak menyetujui proyek multi years pengerjaan proyek infrastruktur 4 ruas jalan di Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Sebenarnya yang dipersoalkan oleh fraksi Golkar adalah mekanisme dan teknis pelaksanaan program, yang dinilai menyalahi aturan dan berpotensi menyeret anggota legislatif terjerat kasus hukum. Di samping biaya pengerjaan fisik melebihi pagu indikatif yang tertera dalam APBD tahun 2010, Dinas Pekerjaaan Umum sebagai penanggungjawab proyek ternyata telah menggelar lelang untuk pelaksanaan Tahun pertama,”sementara proyek multiyears belum diparipurnakan di DPRD.  

Lebih lanjut, Andry menyebutkan proyek Multiyears infrastruktur yang diusulkan Pemerintah Kalbar untuk 3 Tahun anggaran, nilai total sekitar 62 milyar rupiah. Namun, draft usulan dari Dinas Pekerjaan Umum ternyata anggaran membengkak, mencapai 191 milyar rupiah. Menurut Andry “tentunya pembengkakan anggaran ini perlu dipertanyakan dan suatu hal yang wajar jika fraksi Golkar belum menyetujui proyek Multy years tersebut diparipurnakan pada Sidang DPRD Kalbar.  Karena itu sebuah kesalahan dan Golkar memilih untuk tidak terlibat dalam kesalahan, yang berpotensi menjerat anggota legislatif pada kasus hukum.

Read More

GUBERNUR INSTRUKSIKAN SEKDA KAWAL RAPBD

Gubernur Kalbar Cornelis MH. menginstruksikan Sekretaris Daerah definitif  M. Zeet Assovi Hamdi, segera membangun koordinasi yang sinergis dengan seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi. Terutama dalam mengawal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – RAPBD Kalbar Tahun 2011, yang tengah dibahas oleh Lembaga Legfislatif. Ditemui seusai Pelantikan Sekretaris Daerah Kalbar di Kantor Gubernur  Senin (29/11/10), Cornelis mengatakan ” Sekretaris Daerah berperan penting dalam menjaga keseimbangan, antara Tim Anggaran eksekutif dan Badan Anggaran Legislatif. Sehingga kedua belah pihak dapat konsentrasi penuh dalam menyusun dan membahas KUA PPAS raperda APBD Tahun 2011, mengingat Tahun 2010 tinggal menyisakan waktu 1 bulan.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kalbar M. Zeet Assovi Hamdi meyakinkan semua pihak, bahwa seluruh tugas dan fungsi sebagai Sekretaris Daerah dijalankan dengan efektif, sekaligus memberikan motivasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di samping memprioritaskan pembahasan RAPBD Tahun 2011/ dirinya juga berinisiatif untuk melakukan kembali kajian komprehensif dalam meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan.

Pelantikan M. Zeet Assovi sebagai Sekretaris Daerah Kalbar, menggantikan H. Syakirman yang telah memasuki masa Purna tugas, mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat menyangkut figur yang bakal mengisi posisi strategis tersebut. Perhatian khusus bukan hanya datang dari kalangan aparatur pemerintah daerah, namun juga dari masyarakat. Hal ini merupakan sinyal positif dan mengindikasikan kepedulian berbagai pihak, terhadap penyelenggaran pemerintahan.

Read More

HIMBAU MASYARAKAT BAYAR PAJAK SECARA LANGSUNG

Kantor Pajak Wilayah Kalbar membantah adanya keterlibatan pegawai di instansi tersebut, dalam kasus penggelapan pajak oleh oknum perantara pajak berinisial RMA. Penipuan yang dilakukan oknum pelaku terhadap wajib pajak Syahrul Lubis, merupakan tindak pidana di luar otoritas Kantor Wilayah pajak. Pasalnya, wajib pajak menyerahkan tanggungjawab untuk menyetorkan uang pajak, kepada orang atau pihak perantara yang tidak memiliki hubungan kerjasama. Ditemui Selasa (23/11/10), Kepala Bidang P2 Humas Kantor Pajak Wilayah Kalbar Etty Rahmiati menyatakan, pihaknya belum pernah menerima uang pajak yang dibayarkan perantara berinisial RMA sebesar 24 juta rupiah. Dirinya menyebutkan bukti pembayaran yang dilaporkan sang perantara kepada wajib pajak adalah bukti fiktif. Karena setelah diperiksa bukti pembayaran yang ditunjukkan oleh wajib pakak, berbeda dengan tanda penyeteran uang yang dikeluarkan Kantor Wilayah Pajak.  Teridentifikasi sebanyak 7 wajib pajak telah mengalami korban penipuan dari perantara,  dengan modus yang sama seperti kasus penggelapan oleh oknum RMA. Tidak menutup kemungkinan jumlah korban penipuan perantara pajak, lebih banyak lagi di masyarakat. Saat ini Direktorat Pajak telah memberlakukan sisten E- Payment, sehingga setiap penyetoran dapat langsung diketahui di Kantor Pajak mana pun.

Lebih lanjut, Etty Rahmiati mengungkapkan ”pihaknya telah sering menghimbau masyarakat agar membayar pajak secara langsung, tanpa melalui perantara atau Biro Jasa. Ironisnya sebagaian besar wajib pajak masih memeprcayai tugas pembayaran pajak pada pihak perantara atau Biro Jasa. Dirinya menyarankan jika menggunakan pihak ketiga sebaiknya melalui Konsultan Pajak yang resmi dan memiliki kekuatan hukum. Apalagi di Kota Pontianak telah ditunjuk sebanyak 11 Konsultan Pajak resmi dan berkompeten, yang memiliki hak dan legalitas mewakili wajib pajak dalam hal perpajakan. Meskipun peran Biro Jasa tidak dilarang, namun adanya kasus penggelapan yang terjadi belakangan ini, membuktikan berbahayanya menyerahkan pembayaran pajak pada pihak yang tidak berkompeten.

Read More

PLN JANJI TINDAK TEGAS PEGAWAI INDISIPLINER

Program spektakuler Gerakan Sehari Sejuta Sambungan atau GS3 yang diusung PT. PLN Persero, di momen Hari Listrik Nasional menjadi awal dari proses peningkatan mutu dan pelayanan pada pelanggan. Pemasangan 1 juta sambungan baru secara serentak di seluruh Indonesia, diharapkan membangun citra positif perusahaan sekaligus membuktikan pada publik kemudahan untuk mengakses pelayanan listrik. Ditemui wartawan seusai memimpin Apel Penyambungan di Kantor PLN cabang Pontianak (27/10/10), Kepala Satuan Pengawasan Intern PT. PLN Pusat Paiman menyatakan, peningkatan pelayanan juga dibarengi dengan pembenahan di internal kelembagaan, terutama membangun kedisiplinan seluruh Pegawai. Termasuk di dalamnya menjatuhkan sanksi tegas terhadap oknum pegawai yang terbukti melakukan indisipliner.

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya , memuji sikap PLN yang merayakan Hari Listrik Nasional ke 65 Tahun 2010, dengan meningkatkan mutu dan pelayanan pada para pelanggan. Bukan dengan mengelar suatu kegiatan yang menghamburkan biaya, di tengah kesulitan ekonomi yang melanda sebagian masyarakat.

Pemasangan sambungan baru di Kalbar mencapai 20. 000 titik, yang tersebar pada beberapa unit pelayanan, yakni 14. 000 calon pelanggan di PLN Cabang Pontianak, 2.000 calon pelanggan di Cabang Sanggau, 3. 000 calon pelangan di Cabang Singkawang serta 1. 000 calon pelangan di Cabang Ketapang. Untuk memastikan standar pemasangan dan mengantisipasi terjadinya gangguan pada sambungan baru, PLN wilayah Kalbah telah menyerahkan kewenangan pada Komite Nasional Keselamatan untuk Instalatir Listrik atau Konsuil, yang nantinya memonitor kondisi sambungan listrik secara periodik.

Read More

TIRU KEJATI TANGANI KORUPSI

Keberhasilan Kejaksaan Tinggi Kalbar mengungkap indikasi tindak pidana korupsi pengadaan baju hansip, mendapat apresiasi dari angota Komisi A DPRD Kalbar Retno Pramudya. Keberanian Kejaksaan Tinggi menetapkan 2 pejabat Tinggi Provinsi sebagai tersangka, masing – masing Kepala Dinas Kehutanan berinisial CK dan Kepala Kesbanglinmas berinisial TF merupakan tred positif, dalam penegakan supremasi hukum. Namun, sangat disayangkan keseriusan Kejaksaan Tinggi Kalbar dalam menegakkan supremasi Hukum, tidak disertai dengan komitmen yang sama dari Jajaran Polda Kalbar. Sehingga secara umum pengusutan berbagai tindak pidana korupsi masih berjalan di tempat, karena tidak adanya sinergi dari lembaga hukum terkait. Ditemui di Ruang Fraksi PPP DPRD Kalbar Selasa (02/11010), Retno menilai pihak Kepolisaian masih setengah hati untuk mengungkap kasus korupsi, yang terbukti dengan mengendapnya sejumlah kasus tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan.

Selanjutnya, Retno Pramudya juga meminta Gubernur Kalbar bersikap pro aktif, dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dengan mendorong pihak kepolisian mengungkap kasus korupsi yang menggerogoti keuangan negara, sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Read More

KEPALA DISPENDA GUNAKAN DANA NEGARA UNTUK KAMPANYE

Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PPP Retno Pramudya, mensinyalir Kepala Dinas Pendapatan Daerah – Dispendaberinisial DM, memanfaatkan kegiatan sosialisasi pajak sebagai kampanye terselubung. Pasalnya program populis pemerintah yang disebar melalui pemasangan baliho, lebih menonjolkan figur yang bersangkutan daripada sosialisasi masyarakat sadar pajak. Ditemui di Ruang Fraksi PPP DPRD Kalbar Selasa (02/11010), Retno Pramudya mengungkapkan, hasil kunjungan beberapa anggota DPRD Kalbar ke Kabupaten Sambas beberapa waktu lalu, menemukan sejumlah baliho yang dipasang pada lokasi keramaian lebih mempublikasikan Kepala Dispenda, daripada ajakan untuk membayar pajak. Hal ini teridentifikasi dari ukuran foto Kepala Dinas yang lebih besar dari tulisan, sehingga mengaburkan isi pesan yang ingin disampaikan Pemerintah Daerah. Di samping itu, pemasangan baliho juga terkonsentrasi di Kabupaten Sambas, yang termasuk salah satu Daerah penyelenggara Pemilukada Tahun 2011 mendatang. Menurut Retno, hal ini bukanlah suatu kebetulan, karena yang bersangkutan juga disebut sebagai salah satu kandidat, untuk maju pada Pemilukada Sambas.

Retno Pramudya menyatakan tidak mempermasalahkan kampanye sadar pajak melalui pemasangan baliho, namun jika memang harus menampilkan figur seseorang untuk memperkuat sosialisasi, maka idealnya gambar yang dipasang adalah figur Kepala daerah, Gubernur atau Wakil Gubernur bukan Kepala Dinas. Melihat indikasi program populis Pemerintah Daerah yang dipergunakan Kepala Dispenda untuk kepentingan pribadi dan politik, Retno Pramudaya berencana mengusulkan anggaran sosialisai sadar Pajak Dispenda dihapuskan dalam pembahasan RAPBD Tahun 2011.

Read More

RRI – RTM PERWUJUDAN SOSEK MALINDO

Pemerintah Provinsi Kalbar merespon positif program kemitraan antara LPP RRI Pontianak dan Radio Televisyen Malaysia – RTM Kuching Serawak, untuk meningkatkan Kerjasama Sosek Malindo di tingkat daerah melalui bidang penyiaran. Gagasan untuk melakukan kerjasama penyiaran seni dan gelar budaya antara RRI Pontianak dan RTM Kuching, merupakan pararelisasi kerjamama kedua Pemerintahan hingga ke tingkat daerah, melalui lembaga penyiaran yang bertetangga. 

Demikian Kata sambutan Gubernur Kalbar yang dibacakan Kepala Bidang Informatika Dishubkominfo Provinsi Kalbar Ruslizan Arif, terhadap kerjasama RRI dan RTM di aula RRI Pontianak Sabtu (06/11/10). Diharapkan Kerjasama penyiaran Seni dan Gelar Budaya RRI Pontianak dengan RTM Kuching Serawak, dapat menjangkau serta memperpanjang rentang penyebaran informasi maupun siaran ke seluruh pelosok daerah, sehingga efektifitas arus informasi tercapai secara tepat, cepat dan cermat. Tentunya hal ini berdampak positif bagi masyarakat tentang berbagai program pembangunan serta terjadinya sinergisitas antara Pemerintah Indonesia maupun serawak Malaysia, khususnya kerjasama di bidang seni dan budaya serumpun. Apalagi pemerintah Kalbar berkomitmen untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan sekaligus membanggakan seni dan budaya lokal, sebagai upaya memperkaya dan meperkuat seni budaya nasional serta bergema di pentas internasional.

Di tempat yang sama, Deputy Pengarah RTM Tuan Haji Monsi Abdullah menyatakan jika kerjasama yang terjalin hampir 10 tahun antara RRI dan RTM, merupakan tindak lanjut dari Sosek Malindo untuk memupuk hubungan persaudaraan antara kedua belah pihak, serta mensejahterakan penduduk kedua negara, terutama yang berada di wilayah perbatasan Kalbar – Serawak. 

Sementara itu, Kepala LPP RRI Pontianak Jarot Nur Singgih mengatakan bahwa kerjasama penyiaran RRI secara nasional dengan RTM Kuala Lumpur, sebenarnya telah lama terjalin dengan fokus pada pertukaran seni budaya kedua negara. Bahkan, RRI Pontianak dan RTM Kuching Serawak telah berhasil menyepakati untuk menyelaraskan program siaran bersama, yang dimulai pada akhir tahun 2010 dan berlaku secara efektif di tahun 2011 mendatang. Kerjasama meliputi pertukaran berita, program siaran perbatasan, program siaran Hari Besar Keagamaan, program siaran budaya serta pertukaran reporter berita. 

Jarot optimis jika kerjasama penyiaran ini dapat terlaksana secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga berimplikasi pada peniongkatan pemahaman masyarakat terhadap hubungan negara serumpun, saling menghormati antara masyarakat dari kedua negara sekaliguis mewujudkan keamanan terhadap masyarakat kedua negara, baik yang bermukim, bekerja maupun yang tengah menempuh pendidikan.

Read More