KASUS MENDAGRI TAK GANGGU PROGRAM E KTP

Kisruh di Kementrian Dalam Negeri terkait laporan konsorsium tender yang kalah dalam lelang, adanya penyimpangan dalam lelang pelaksanaan proyek KTP Elektronik, diyakini tidak akan menggagalkan pelaksanannya secara keseluruhan. Meskipun sedikit terganggu menyusul 2 pejabat di Kemendagri yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, namun program KTP E telah terkoordinasi secara sinergis sejak awal hingga ke seluruh daerah, sehingga dampaknya tidak begitu signifikan. 

Hal itu diungkapkan MY Roso dari Sekretariat Kabinet saat dimintai tanggapannya, terkait laporan adanya pengaturan dalam lelang rekanan pengerjaan KTP Elektronik Senin (26/09/11). Menurutnya semua prosedur pelaksanaan KTP telah dikuti, terlebih pelaksanaan tender untuk menentukan rekanan proyek, yang merupakan salah satu rekomendasi dari KPK. 

Sementara untuk mendapatkan data aktual menyangkut kependudukan, Sekretariat Kabinet telah menerjunkan tim untuk memantau langsung proses pelaksanaan E KTP di beberapa daerah, termasuk di Kota Pontianak. Informasi yang nanti diperoleh kemudian disampaikan kepada Presiden, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Mega proyek E KTP telah dimulai tahun lalu dan ditargetkan rampung tahun 2012, dengan besaran biaya mencapai angka 5,9 trilyun rupiah. Sebanyak 15 Kementrian terlibat dalam proyek E KTP, yang menargetkan selama 2 tahun menjangkau 200 juta pengguna.

Read More

BPN AJAK MASYARAKAT PERIKSA KEMBALI SERTIFIKAT

BPN Kalbar kembali berjanji untuk menuntaskan kepemilikan sertifikat ganda atau tumpang tindih lahan, yang masih marak dan menjadi salah satu persoalan krusial di Kalbar. Apalagi, terkadang tanah yang dipersengketakan, bukan hanya diklaim oleh 2 subjek melainkan 3 subjek. Bahkan, ada kasus sebidang tanah yang diklaim oleh 4 pihak sekaligus, dengan masing – masing pihak mengantongi sertifikat dari BPN. 

Ditemui Senin (26/09/110), Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar Emil Poluan menyebutkan salah satu upaya untuk mengurai persoalan klasik sertifikat ganda yakni melakukan pemulihan atau recovery database, dengan mengajak masyarakat untuk memeriksakan kembali sertifikat mereka. Saat ini, penerbitan sertifikat memang sangat selektif, dengan selalu mengacu pada bukti otentik. Bahkan, sejak 1 Januari 2009 lalu, masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat, bukan hanya harus melengkapi keterangan atas tanah, tetapi juga batas – batas tanah yang bersangkutan. 

Namun, BPN bukanlah penentu tunggal penyelesaian, sehingga tetap membutuhkan kerjasama dengan semua pihak terkait. Terlebih lagi, BPN bukanlah suatu badan yang mempunyai kewenangan, untuk memeriksa suatu pembenaran materil. 

Terkait, keberadaan 14 gereja di Kabupaten Ketapang yang belum mengantongi sertifikat, Emil mengungkapkan bahwa berkas pengajuan telah diterima dan menjadi prioritas BPN untuk disertifikasi. Namun, 8 berkas diantaranya terpaksa dikembalikan lagi untuk dilengkapi, karena adanya kekurangan dalam hal administrasi, antara lain kesalahan dalam penulisan nama.

Khusus di momen Hari Agraria Nasional ke 51 Tahun 2011. Emil mengajak semua pihak melaksanakan ketentuan hukum tanah secara konsisten dan konsekuen, untuk menghindari konflik atau benturan akibat permasalahan tanah. Karena hanya dengan mematuhi semua produk hukum sebagai bagian kepastian hukum, maka tidak terjadi tumpang tindih terhadap pengakuan atau klaim atas sebidang tanah.

Read More

SIKAP BANGGAR DPR KIAN PERBURUK CITRA LEMBAGA

Sikap Badan Anggaran DPR RI yang menolak membahas Rancangan APBN Tahun 2012, menjadikan citra lembaga ini semakin terpuruk di mata rakyat. Hal ini menunjukkan arogansi sebagian anggota DPR, yang hanya mengedepankan sikap sebagai politisi, ketimbang wakil rakyat. 

Ditemui Jum`at (23/09/11), Tokoh masyarakat Kalbar Ibrahim Banson mengaku kecewa atas sikap Badan Anggaran DPR, yang telah membahayakan bangsa dan negara, karena egonya untuk menunda pembahasan RAPBN. Kalau memang ada unsur pimpinan DPR yang terindikasi melakukan kesalahan dan kini diperiksa oleh KPK, seharusnya hal itu diserahkan saja sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bukannya lalu menggelar aksi mogok untuk membahas anggaran, karena merupakan tugas yang diamanatkan rakyat bagi anggota DPR. Seharusnya anggota dewan menghormati proses hukum, soal benar atau salah itu persoalan lain. 

Apalagi keempat pimpinan Badan Anggaran yang diperiksa KPK yakni Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, dan Olly Dondokambey, masih sebatas dimintai keterangan, bukan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Banson, jika pembahasan anggaran masih ditunda, sudah sepantasnya seluruh rakyat Indonesia menggelar aksi demo di Senayan, menuntut mundur semua anggota Badan Anggaran. 

Terkait keputusan untuk menunda pembahasan karena proses pemeriksaan KPK dapat menggangu jalannya pembahasan anggaran, Banson menyatakan hal itu hanya akal – akalan agar tidak diperiksa oleh KPK. Karena pembahasan di Badan Anggaran merupakan tugas dan tanggungjawab anggota dewan dan tidak berkaitan sama sekali dengan kasus hukum. 

Sebenarnya jika dicermati, penundaan pembahasan anggaran juga berdampak pada pendanaan kegiatan kedewanan, bukan hanya bagi masyarakat banyak. Dirinya mengkhawatirkan kondisi ini akan semakin memperburuk citra lembaga DPR, yang bukan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya tidak lagi diakui oleh rakyat Indonesia. 

Di sisi lain Banson mendukung penuh sikap KPK untuk menegakkan supremasi hukum di tanah air, dengan memproses semua oknum yang terindikasi terlibat tindak korupsi termasuk anggota DPR.

Read More

TINJAU ULANG KONSEP FBBK

Anggota Komisi D DPRD Kalbar Andry Hudaya Wijaya mengusulkan, konsep penyelenggaraan Festival Budaya Bumi Khatulistiwa – FBBK ditinjau kembali. Pasalnya, acara pembukaan FBBK X di Taman Alun – Alun Kapuas Pontianak Selasa lalu, ternyata sepi pengunjung dan tidak berhasil menyedot wisatawan seperti yang dikampanyekan. Bahkan para pejabat daerah yang seharusnya datang untuk mensupport kegiatan, justru sebagian besar tidak hadir. 

Ditemui Kamis (22/09/11), Andry meminta instansi terkait sebaiknya tidak berlindung di balik minimnya anggaran, untuk membela diri dari kegagalan menyelenggarakan even yang meriah. Meskipun besaran anggaran memang sangat menentukan kesuksesan kegiatan, tetapi khusus untuk FBBK sebaiknya konsep kembali ditinjau. Karena tidak menutup kemungkinan jenis kegiatan yang diperlombakan dianggap membosankan, atau paket yang dikemas kurang menarik, sehingga menimbulkan keengganan praktisi budaya untuk terlibat, apalagi partisipasi pihak ketiga untuk menjadi sponsor kegiatan. 

Lebih lanjut, Andry menyatakan terkait anggaran yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Kalbar hanya Rp. 500. juta dari 1 M yang diusulkan, juga patut menjadi perhatian Dinas Kebudayaan & Pariwisata – Disbudpar. Karena tidak menutup kemungkinan, hal ini juga diakibatkan konsep FBBK yang dianggap belum mampu menjadi kegiatan untuk mempromosikan kepariwisataan Kalbar. 

Dikhawatirkan Disbudpar terjebak dalam rutinitas even 2 tahunan, sehingga kegiatan relatif monoton. Meskipun FBBK memang bertujuan untuk memajukan pembangunan kepariwisataan, tetapi belum dapat diunggulkan, apalagi menjadi kekuatan industri pariwisata.

Read More

DPRD REKOMENDASIKAN SEJUMLAH POINTER

Pemerintah Provinsi Kalbar menyatakan siap untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kalbar, terkait sejumlah temuan BPK RI Perwakilan Kalbar atas Laporan Hasil Pemeriksaan LHP Tahun Anggaran 2010. Terutama sejumlah pointer yang tertuang dalam Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD, akan menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi jajaran eksekutif.

Ditemui seusai sidang di DPRD Kalbar Rabu (21/09/11), Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sandjaya menyatakan, sesuai rekomendasi dewan, perbaikan difokuskan pada sistem pengelolaan dan manajemen keuangan, serta penataan asset di lingkungan pemerintahan provinsi. Sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar dapat ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian ( Unqualified Opinion ). Namun, penyelesaiannya tentunya dilakukan secara bertahap oleh suatu tim khusus yang diketuai Sekretaris Daerah, dengan mendahulukan penataan yang termudah.

Panitia Khusus DPRD Provinsi Kalbar Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK-RI Perwakilan Kalbar Tahun Anggaran 2010, merekomendasikan 13 pointer pada pemerintah Provinsi , terkait sejumlah temuan BPK RI. Gubernur Kalbar sebagai penanggung Jawab utama SKPD, harus bersikap tegas kepada pimpinan SKPD yang tidak melaksanakan rekomendasi temuan BPK, bahkan kalau perlu memberikan sanksi kepada pimpinan SKPD yang melakukan kesalahan berulang – ulang.

Pemerintah Provinsi Kalbar diminta segera mengajukan Raperda Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah melalui TP/TGR kepada DPRD, sehingga dalam melaksanakan tugasnya majelis pertimbangan TP/TGR dapat membedakan kasus yang memang merupakan tugas majelis Pertimbangan, dan kasus mana yang masih dalam proses tanggung jawab pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Read More

REVISI UU UNTUK ATASI KUTU LONCAT

Kepindahan sejumlah politisi ke partai Demokrat terutama yang menjabat sebagai Kepala Daerah, ternyata masih menyisakan ganjalan bagi pengurus partai yang ditinggalkan. Terlebih kepindahan Wakil Walikota Pontianak Paryadi asal PKB, dan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sandjaya asal PDS.

Mengingat keduanya dapat menduduki kursi Wakil Kepala Daerah, tidak terlepas dari peran partai yang membesarkannya. Paryadi misalnya, dianggap tidak memiliki etika politik, karena hijrah ke Demokrat tanpa menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada DPW PKB.

Tetapi ketika dikonfirmasi Rabu (21/09/11), Paryadi membantah kepindahannya ke partai Demokrat tidak memiliki etika politik, karena keanggotaanya dalam PKB pun sebenarnya juga tidak jelas. Terbukti hingga saat ini dirinya belum memegang Kartu Anggota. Begitupula terkait jabatan Wakil Ketua II dalam struktur kepengurusan DPW PKB Kalbar, dirinya juga belum mengantongi adanya DPP PKB. Namun, Paryadi tidak menampik adanya persoalan di internal PKB, juga mendorong dirinya untuk hijrah ke partai Demokrat.

Di tempat terpisah Ketua DPD PDS Kalbar Suprianto menilai fenomena pindah partai, terutama politisi yang tengah menjabat Kepala Daerah, sebenarnya bukan hanya terjadi di Kalbar, namun juga di berbagai daerah di Indonesia. Umumnya berpindah ke partai yang tengah berkuasa.

Meskipun hal itu memang hak masing – masing individu untuk masuk keluar dari satu partai ke partai yang lain, tetapi setiap politisi dituntut untuk menjunjung tinggi etika berpolitik. Menurutnya UU Tentang pemilu legislatif & UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah harus direvisi, dengan memberlakukan aturan yang menentukan rentang waktu bagi seorang yang berasal dari satu partai untuk pindah ke partai lain.

Begitu pula seorang yang menjabat sebagai Kepala Daerah, ketika mengundurkan diri dari partai yang mengusungnya maju dalam Pemilukada, maka yang bersangkutan juga harus mengundurkan diri dari jabatan Kepala Daerah. Seperti halnya anggota legislatif, yang harus mengundurkan diri sebagai anggota dewan, ketika mengundurkan diri dari partai yang mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat.

Namun, Suprianto membantah usulan revisi UU tentang Partai Politik muncul karena kekecewaanya atas kepindahan Wakil Gubernur kalbar Christiandy Sandjaya dari PDS ke Partai demokrat. Dirinya hanya menginginkan adanya produk hukum untuk mengantisipasi kepentingan subyektif pejabat publik, yang ingin melanggengkan kekuasaannya dengan memanfaatkan celah peraturan lalu menjadikan partai politik sebagai kendaraan politik semata.

Read More

ATASI KELANGKAAN GAS ELPIJI DENGAN PERBANYAK SPBE

Kalangan DPRD Kalbar mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 Kg, yang memicu tingginya nilai jual di tingkat pengecer. Saat ini Harga Eceran Tertinggi – HET di beberapa daerah di Kalbar seperti di Kota Singkawang mencapai Rp. 16.000 per Kilogram, di atas harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 12. 750 per Kg. Sedangkan di Sambas mencapai 19.000 per Kg, bahkan di Sekadau melambung hingga Rp. 22. 400 per Kg.

Dihubungi Rabu (21/09/11), anggota Komisi C DPRD Kalbar Suprianto mendesak pemerintah dan Pertamina, segera mengatasi persoalan kelangkaan gas elpiji, dengan menstabilkan pasokan terutama Kabupaten di belahan timur Kalbar.

Jika tidak, maka harga kian melambung, mengingat HET saat ini saja telah tidak terkendali. Pihak terkait termasuk Pertamina juga diminta melakukan sidak ke lapangan atas kelangkaan dan kenaikan harga gas ukuran 3 Kg tersebut, serta menindak oknum yang terindikasi melakukan penimbunan.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kalbar Andi Aswad meminta Pemerintah dan Pertamina, tidak hanya berfikir mengatasi persoalan ini untuk jangka pendek, tetapi berupaya menuntaskannya secara permanen. Karena kelangkaan gas elpiji ukuran 3 Kg sebenarnya dipicu terbatasnya Stasiun Pengisian Bahan Elpiji – SPBE.

Maka solusinya adalah memperbanyak titik pengisian gas, idealnya di setiap Kabupaten Kota.

Lebih lanjut, Andi mengatakan Komisi B akan mengundang semua pihak terkait untuk membicarakan persoalan ini, termasuk mempertimbangkan kemungkinan mengundang pihak swasta untuk membangun SPBE. Dengan meratanya SPBE di tiap Kabupaten Kota, tentunya lebih memperluas jangkauan pelayanan pada konsumen.

Read More

APARAT PENGAWASAN TENTUKAN LKPD SESUAI SAP

Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pembahasan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), merupakan agenda tahunan, untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga momentum Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) menjadi strategis dan signifikan, untuk menyamakan persepsi dan sinergitas pengawasan dalam peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Hal itu disampaikan Inspektur Jendral Kemendagri Maliki Heru Santosa, saat membuka Rakorwasda Provinsi Kalbar tahun 2011 Senin (19/09/11). Menurutnya hasil rapat harus dapat memperhatikan keserasian hubungan institusi pengawasan, antara lain Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota maupun antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Jendral Kementerian dan BPKP.

Khususnya menyangkut aspek pengawasan, obyek pengawasan dan agenda pengawasan. Ditegaskan Maliki, fungsi aparat pengawasan merupakan bagian penting dari managemen, untuk mendukung terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Sistem Administrasi pemerintahan - SAP.

Maliki menyebutkan 3 tiga hal penting untuk perbaikan mutu laporan keuangan, diantaranya, penguatan pada reviuew atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - LKPD, sesuai pasal 33 ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya menjalankan fungsi sebagai Catalys yaitu secara pararel melakukan sosialisasi dan asistensi/konsultasi secara intensif terhadap SKPD atas pentingnya pelaksanaan adminstrasi dan laporan keuangan sesuai PP 24 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007.

Terakhir membangun serta meningkatkan intensitas, komunikasi dan kerjasama dengan BPK RI, guna menyepakati proses reviuew yang harus dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah – LKPD.

Read More

PARPOL HARUS GENCAR PROMOSI AGAR LARIS

Perkembangan partai politik dewasa ini telah menjadikan dirinya sebagai kekuatan dinamis mendukung proses pembangunan politik, yang telah, tengah dan terus terlaksana untuk merealisasikan peranannya sebagai bagian dari modal dasar pembangunan. Tetapi di sisi lain, pembangunan politik sebenarnya merupakan pembangunan yang paling sulit dilaksakan. Karena pelaksanaannya yang sudah pasti berkenaan dengan sistem dan mekanisme, struktur dan lembaga serta isi lembaga itu sendiri. Berikutnya adalah budaya politik yang akan bersentuhan dengan kualitas SDM.

Hal itu diungkapkan gubernur Kalbar Cornelis, saat memberikan sambutan dalam Musda II Partai Demokrat Kalbar Senin (19/09/11). Menurutnya berfungsinya struktur dan infrastruktur belumlah cukup menunjang keberhasilan pembangunan politik. Melainkan faktor yang terpenting yakni partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, yang dilandasi kesadaran tinggi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Proses pembangunan politik harus mampu mendukung bertumbuhkembangnya kehidupan demokrasi di semua sektor kehidupan. Dengan demikian pembangunan politik, seyogyanya diarahkan untuk mewujudkan sistem politik demokrasi yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat.

Ditambahkan Cornelis, konsepsi para filosof politik, mengimpikan proses ke bernegara yang sehat, yakni semua anggota masyarakat dapat terlibat secara leluasa dalam setiap proses politik dan kebijakan publik. Hal ini hanya dimungkinkan, jika semua institusi politik tumbuh secara demokratis.

Namun, harus diingat bahwa masyarakat memiliki otoritas penuh untuk menentukan partai politik yang terbaik menurut nurani masing – masing. Untuk partai politik dengan sumber daya yang dimiliki, harus memiliki output yang memang selaras dengan keinginan publik. Seperti halnya produk barang dan jasa, maka partai politik perlu menjual, memasarkan dan mensosialisasikan diri agar diminati konsumen.

Read More

WAGUB KALBAR & WAKIL WAKO PONTIANAK GABUNG KE DEMOKRAT

Musda II Partai Demokrat Kalbar Senin (19/09/11), menandai sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat Kalbar secara resmi bergabung ke dalam Partai Demokrat. 2 diantaranya yakni Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan Wakil Wali Kota Pontianak, Paryadi. Christiandy sebelumnya merupakan kader Partai Damai Sejahtera – PDS, dan maju dalam pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalbar pada 2007 lalu, mendampingi Cornelis MH. dari PDI P. Sedangkan Paryadi sebelumnya kader PKB, dan maju dalam Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Pontianak 2008, mendampingi Sutarmidji dari Partai Persatuan Pembangunan – PPP.

Tokoh masyarakat lainnya yakni mantan anggota DPRD Kalbar dari PDI SM. Kaphat, mantan Wakil Bupati Landak Agustinus Sukiman, Ketua Asosiasi Pengusaha Perbatasan HR. Thalib, serta Sultan Sanggau Gusti Arman. Bergabungnya mereka ke Partai Demokrat ditandai dengan penyerahan jaket oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Dalam sambutannya Anas mengatakan tingginya minat masyarakat untuk bergabung, menunjukkan partai Demokrat merupakan altrernatif yang tepat untuk berkarier di bidang politik. Karena dianggap mempunyai masa depan dan menjadi sarana untuk berjuang secara efektif.

Lebih lanjut, Anas mengungkapkan banyaknya tokoh masyarakat untuk bergabung ke dalam Partai Demokrat, bukan hanya terjadi di Kalbar tetapi sebenarnya merupakan fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari mekanisme demokratis yang ada di tubuh Demokrat, terlebih kemampuan tokoh – tokoh utama partai membangun komunikasi yang santun, elegan dan bertanggungjawab

Read More

SURYADMAN GIDOT NAKHODAI DEMOKRAT KALBAR 5 TAHUN KEDEPAN

Musyawarah Daerah – Musda II Partai Demokrat Provinsi Kalbar, Senin malam (19/09/11), akhirnya menetapkan Suryadman Gidot sebagai Ketua DPD Partai Demokarat Kalbar periode 2011-2016. Gidot berhasil meraih suara terbanyak dalam Rapat Pemilihan Ketua DPD di Function Hall Kapuas Palace Hotel, yang dipimpin langsung Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Johny Allen Marbun.

Dari 16 suara yang diperebutkan oleh 3 kandidat yang bertarung yakni Suryadman Gidot, Milton Crosby DAN Bambang Widyanto , Gidot berhasil meraih 10 suara, Milton memperoleh 5 suara dan Bambang 0. Sementara 1 suara dinyatakan abstein.

Atas kemenangannya ini Gidot yang juga menjabat sebagai Bupati Bengkayang, berhak untuk menggantikan Plt. Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar Muda Mahendrawan.

Kepada wartawan seusai pengukuhan dirinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar, Gidot menyatakan, akan merangkul semua kader untuk masuk dalam jajaran kepengurusan partai 5 tahun kedepan, termasuk saingannya dalam pemilihan Ketua DPD. Dirinya berjanji struktur kepengurusan partai diisi oleh kader yang terbaik, berdasarkan dedikasi dan kompetensi masing – masing kader.

Terkait kemungkinan dirinya maju dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalbar Tahun 2012, Gidot menyatakan terlalu dini untuk dibicarakan. Yang terpenting saat ini adalah membangun kesamaan persepsi dari seluruh elemen partai` termasuk organisasi sayap, untuk mendukung efektifitas program yang telah digariskan partai.

Sebelumnya saat membuka Musda, Ketua Umum Partai Demokrat Annas Urbaningrum menyatakan, bahwa Musda kali ini merupakan peristiwa demokrasi yang bernilai penting dan strategis, serta berdampak bukan hanya pada perkembangan partai, melainkan juga kemajuan Kalbar kedepan.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Cornelis MH. saat ketika memberikan sambutan dalam Musda, berharap siapa pun calon yang terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar dapat membantu pemerintah mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Apalagi, pengentasan masyarakat dari kemiskinan adalah instruksi Presiden, sehingga hal itu bukan hanya tugas Gubernur, melainkan semua pihak termasuk pengurus partai di daerah. Cornelis yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI P Kalbar berharap, posisi oposisi partainya di Pemerintah Pusat, tidak menghalangi kerjasama dengan Partai Demokrat di Kalbar

Read More

RAWAGEDE JADI INSPIRASI BAWA KASUS MANDOR KE MAHKAMAH INTERNASIONAL

Putusan Pengadilan Sipil Den Haag Belanda yang memenangkan gugatan janda korban pembantaian tentara Belanda di Rawagede Jawa Barat 1947 silam, menginspirasi Ketua Majelis Kerajaan Kalbar Gusti Suryansyah untuk menggugat kekejaman tentara Jepang di Mandor ke Mahkamah Internasional. Mengingat kasus di Rawagede memiliki kesamaan dengan tragedi Mandor, yakni adanya pembunuhan massal oleh bala tentara Jepang secara keji, sehingga layak diajukan sebagai kejahatan perang. Bahkan, dari jumlah korban jiwa, tragedi Mandor jauh lebih besar yakni mencapai 21.037 jiwa.

Dihubungi Minggu (18/09/11), Gusti Suryansyah menyebutkan kasus Mandor dapat diangkat dan dibawa ke Mahkamah Internasional, untuk menuntut Jepang atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Mandor. Apalagi korban jiwa terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, yang berdampak lenyapnya satu generasi di Kalbar.

Menurut Gusti, saat ini adalah momen yang tepat bagi ahli waris korban Mandor, melakukan konsolidasi dan mengorganisir diri, untuk mengikuti jejak korban Rawagede memenangkan gugatan dan mendapat kompensasi melalui pengadilan. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah, adanya pengakuan Jepang di dunia internasional, bahwa mereka telah melakukan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama masa pendudukan di Kalbar antara 1942 – 1945.

Lebih lanjut, Gusti Suryansyah mengungkapkan, dalam waktu dekat Majelis Kerajaan Kalbar akan mengundang seluruh Raja se-Kalbar dan para ahli waris korban tragedi Mandor, untuk membicarakan kemungkinan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda. Pihaknya tentunya tidak akan gegabah dalam mengindentifikasi para korban, mengingat korban jiwa di Mandor diperkirakan baru sepertiga dari total korban pembantaian tentara Jepang di Kalbar. Belum lagi, wanita yang dipaksa menjadi PSK atau Jugun Ianfu.

Mengingat hal ini menuntut perjuangan keras, tentunya perlu dukungan semua pihak, tanpa terkecuali. Jadi bukan hanya dibebankan pada para ahli waris korban. Terlebih Pemerintah Daerah, seharusnya juga mengambil sikap dengan memfasilitasi upaya untuk membawa kasus Mandor ke Mahkamah Internasional.

Read More

KADER DEMOKRAT GALAKKAN TANAM POHON TREMBESI

Seribu bibit trembesi Sabtu (17/09/11) ditanam di Jl. Ahmad Yani II oleh kader Partai Demokrat, yang tergabung dalam fraksi Demokrat DPRD Kalbar dan pengurus DPC Partai Demokrat Kubu Raya. Penanaman mulai dilakukan di ruas jalan di depan kantor Bupati Kubu Raya hingga menuju bandara Supadio.

Ditemui wartawan, Ketua fraksi Demokrat DPRD Kalbar Ary Pudyanti mengatakan, aksi penanaman pohon trembesi digagas oleh para legislator di provinsi, sebagai rangkaian kegiatan memperingati HUT Partai Demokrat Kalbar X yang jatuh 9 September 2011 lalu. Mengingat perayaan HUT Partai Demokrat tidak sempat dikuti oleh seluruh anggota fraksi Demokrat di DPRD akibat kesibukan menjalankan tugas kedewanan, maka peringatan dialihkan dengan mengadakan kegiatan sosial.

Rencananya pohon trembesi yang ditanam mencapai 5.000 bibit, yang dilakukan secara bertahap di beberapa Kabupaten Kota di Kalbar. Penanaman pohon trembesi dimaksudkan untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap dampak pemanasan global, akibat gas buang karbondioksida (CO2). Dipilihnya jenis pohon trembesi, karena memiliki daya serap gas CO2 yang sangat tinggi, serta mampu menurunkan konsentrasi gas secara efektif, sebagai tanaman penghijauan, dan memiliki kemampuan menyerap air tanah dengan akar dan batang yang kuat.

Seusai melakukan penanaman pohon, selanjutnya rombongan kader Demokrat yang dipimpin Ary Pudyanti, juga mengunjungi 7 Panti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, baik Panti Asuhan dan Panti Jompo yang dikelola oleh organisasi keagamaan maupun milik Pemerintah. Selain mempererat tali siturahmi, kader Demokrat juga menyerahkan bantuan tali asih ke setiap panti yang dikunjungi.

Adapun kegiatan terakhir yang digelar pagi ini, yakni mengadakan Bazar Murah yang dipusatkan di Sekretariat DPD Partai Demokrat Kalbar di Jl. Imam Bonjol Kota Pontianak. Sebanyak 800 kupon telah dibagikan pihak panitia kepada masyarakat kurang mampu, untuk ditukarkan dengan paket sembako, yang terdiri dari beras, gula dan minyak goreng.

Read More

PEDULI LINGKUNGAN, DEMOKRAT TANAM 5 RIBU TREMBESI

Tidak hanya sibuk mengurusi perpolitikan, ternyata kader Partai Demokrat Kalbar juga peduli terhadap pelestarian lingkungan, khususnya yang tergabung dalam fraksi Demokrat DPRD Kalbar. Hal itu ditunjukkan kader partai berlambang mercy ini dengan melakukan penanaman 5 ribu pohon trembesi, di sepanjang Jl. Ahmad Yani pagi ini Sabtu (17/09/11).

Ditemui Jumat (16/09/11), Ketua fraksi Demokrat DPRD Kalbar Ary Pudyanti mengatakan, kegiatan penanaman dalam rangka HUT Demokrat Kalbar ke 10. Apalagi, saat ini isu lingkungan tengah menjadi isu sentral dan peningkatan perekonomian terkadang tidak berjalan beriringan, seperti pembukaan kawasan untuk kelangsungan industri berdampak pada hilangnya kawasan hijau.

Kegiatan ini menunjukkan konsistensi partai, melakukan upaya pelestarian lingkungan sebagai wujud kepedulian, tanggung jawab, serta kepekaan terhadap lingkungan hidup. Di samping itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan inspirasi bagi semua lapisan masyarakat, agar bersama-sama berusaha mengurangi pemanasan global. Pihaknya mencoba menularkan semangat peduli lingkungan dan mengajak seluruh masyarakat Kalbar, untuk menanam dan merawat pepohonan di lingkungan masing – masing.

Lebih lanjut, Ary menjelaskan dipilihnya jenis pohon trembesi, karena memiliki daya serap gas CO2 yang sangat tinggi, dimana satu batang pohon trembesi usia 5 tahun mampu menyerap 28 ton gas CO2 setiap tahun. Selain itu, trembesi mampu menurunkan konsentrasi gas secara efektif, sebagai tanaman penghijauan, dan memiliki kemampuan menyerap air tanah dengan akar dan batang yang kuat. Apalagi, berdasarkan pertemuan Presiden SBY di Swis beberapa waktu lalu, yang juga dihadiri Gubernur Kalbar, Cornelis, pohon trembesi merupakan salah satu terobosan baru untuk mengatasi global warming.

Read More

SOSEKMALINDO SEPAKATI BEBERAPA POINTER PENTING

Pertemuan Sosekmalindo tingkat lokal di Pontianak akhirnya menyepakati beberapa pointer penting dan strategis, bagi perkembangan wilayah perbatasan kedua negara. Diantaranya, menyepakati Peresmian Border Aruk di Sambas dan Badau di Kapuas Hulu dilakukan tahun 2012 mendatang, bersama – sama mencegah terjadinya tindak kejahatan di perbatasan serta melakukan langkah kongrit untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di perbatasan.

Sementara untuk usulan penundaan pemberlakuan Inland Port Tebedu di Serawak Malaysia, hingga rampungnya pembangunan Dry Port di Entikong dibahas pada Pertemuan Sosekmalindo tingkat Nasional, yang dilakukan oleh kedua Pemerintahan pusat.

Ditemui Rabu (14/09/11), Ketua Kelompok Kerja Sosekmalindo Provinsi Kalbar Hemanus Munsin, mengungkapkan yang tak kalah pentingnya yakni kedua delegasi menyepakati perlunya lebih menumbuhkembangkan budaya, melalui kegiatan budaya. Mengingat masyarakat yang tinggal di perbatasan Kalbar – Serawak masih memiliki hubungan kekerabatan, dan masih tergolong 1 rumpun.

Kendati demikian, Munsin memaparkan untuk beberapa persoalan yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kalbar – Pemerintah Negara Bagian Serawak, dibahas pada pertemuan Sosekmalindo tingkat nasional.

Diantaranya menyangkut masalah pengiriman tenaga kerja dan perdagangan antar negara. Seperti PT. Sinar Mas yang berencana untuk mengekspor produk CPO melalui Serawak, mekipun pemerintah setempat merespon positif namun putusan akhir tetap berada di Kuala Lumpur.

Ditambahkan Munsin, pada kesempatan itu, delegasi Kalbar juga mendorong pembukaan 5 PLB di Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan Malaysia, masing – masing 2 di Negara Bagian Serawak dan 3 di Negara Bagian Sabah.

Read More

KEKUASAAN DEWAN TIDAK SEBANDING FASILITAS

Anggota DPRD Kalbar Mulyadi Yamin mengungkapkan, ditinjau dari Undang – Undang, tidak ada bedanya kekuasaan dan kewenangan antara dewan dan gubernur. Karena keduanya merupakan bagian dari pemerintah daerah yang harus sejalan. Tapi jika ditilik dari segi fasilitas maupun sarana dan prasarana, apa yang didapatkan anggota dewan masih jauh di bawah gubernur.

Ditemui Rabu, (14/09/11), Mulyadi menyatakan, bahkan, jika dibandingkan dengan pejabat eselon III di lingkungan pemerintah provinsi juga masih kalah. Misalnya saja dari fasilitas rumah jabatan dan mobil dinas. Tetapi anehnya, masyarakat selalu saja menyoroti dan memandang negatif, jika kebetulan dewan mengajukan tambahan fasilitas melalui APBD.

Padahal, penambahan fasilitas sebenarnya untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas kedewanan. Yang lebih parah lagi, ketidakhadiran dewan juga seringkali dipersoalkan. Seolah – olah anggota dewan sama seperti PNS/ yang harus selalu ada di Kantor. Padahal, anggota dewan yang baik tentu saja harus sering turun lapangan, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat banyak.

Mulyadi meminta masyarakat dapat menilai secara obyektif kinerja DPRD Kalbar, terutama besarnya tanggungjawab dalam menjalankan pembangunan bersama pemerintah. Jadi jangan hanya memandang dari sisi luarnya saja, jika kebetulan dewan mengajukan tambahan fasilitas atau biaya perjalanan dinas.

Read More

IBAS BAKAL DAPAT PENGAWALAN KHUSUS

Kedatangan Ibas atau Edhie Baskoro Yudhoyono ke Pontianak mendampingi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, untuk membuka Musda II Partai Demokrat Kalbar bakal mendapat pengamanan khusus dari Paspamres. Sebagai putra Presiden RI, Ibas memang termasuk berada di ring 1 dalam pengamanan, terutama saat mengunjungi daerah, meskipun untuk kegiatan politik.

Dalam Jumpa Pers Kamis (15/09/11), Ketua Panitia (OC) Musda II Partai Demokrat Kalbar Zainul Arifin mengatakan, pengamananan terhadap Ibas nantinya terbilang ketat, sebagaimana pengamanan atas Presiden SBY dan Wakil Presiden Budiono ketika mengunjungi Pontianak. Terutama tempat berlangsungnya Musda di Ballroom Kapuas Palace Hotel.

Tetapi hal itu, tidak akan menghalangi para kader untuk berinteraksi langsung dengan Ibas. Sementara untuk teknis pengamanan telah diserahkan panitia sepenuhnya pada Paspamprers sesuai protap, termasuk koordinasi dengan pihak Kodam XII Tanjungpura Pontianak dan Polda Kalbar.

Lebih lanjut, Zainul menyebutkan Musda II Partai Demokrat Kalbar yang berlangsung di Kapuas Palace 19 September 2011, akan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Adapun agenda yang dibahas dalam Musda yakni ; mengevaluasi laporan pertanggungjawaban kepengurusan Partai Demokrat Kalbar periode 2006 – 2011, merumuskan program kerja baru serta Pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar periode 2011 – 2016.

Selain Ibas dan Anas, Musda II Partai Demokrat juga dihadiri jajaran pengurus lainnya yang mencapai 20 orang. Sedangkan peserta Musda meliputi undangan dan peninjau, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1.000 orang.

Read More

SEGERA TERTIBKAN MOBIL DINAS BER PLAT HITAM

Pemerintah Provinsi Kalbar perlu segera menertibkan pengalihan kendaraan dinas yang seharusnya ber plat merah, menjadi plat hitam oleh penggunanya. Sebab, saat ini disinyalir banyak mobil dinas milik Pemerintah provinsi yang dipergunakan pejabat, belum berganti plat merah sesuai peruntukkan. Padahal, SK Kapolri Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Administrasi Pemakaian Mobil Dinas telah mengatur kriteria pejabat negara yang boleh mengenakan plat hitam bagi mobil dinas, yakni hanya untuk tugas tertentu atau rahasia.

Ditemui Selasa (13/09/11), anggota DPRD Kalbar Suprianto mendesak aparat Satpol PP segera menertibkan pengalihan plat mobil dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, termasuk di Sekretariat DPRD. Apalagi, gubernur dan wakil Gubernur Kalbar juga sudah menyontohkan penggunaan plat merah atas mobil dinas yang digunakan, sehingga tidak ada alasan bagi para bawahannya di pemerintahan untuk mengabaikan.

Suprianto mengatakan, selain menjalankan aturan, penertiban juga dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan penyalahan penggunaan mobil dinas oleh para pejabat. Mengingat pengadaan dan perawatan semua kendaraan dinas yang dibebankan melalui APBD, merupakan uang rakyat yang tentu saja menuntut pertanggungjawaban yang jelas.

Sehingga peruntukkan atas semua mobil dinas harus sesuai dengan kapasitas dan tugas yang dijalankan oleh masing – masing pejabat. Bahkan, jauh lebih baik jika semua mobil dinas di lingkungan pemerintah provinsi diidentifikasi, dengan memberikan logo sesuai instansi dari pejabat bersangkutan.

Read More

KENAIKAN BIAYA PERJALANAN DINAS MASIH IDEAL

Usulan kenaikan biaya perjalanan dinas bagi 55 anggota DPRD Kalbar dalam APBD Perubahan Tahun 2011, terus menimbulkan pro dan kontra di kalangan dewan. Kenaikan sebesar 4,492 M dari 19.036 M menjadi 23,528 M dinilai teralu besar, mengingat Tahun Anggaran 2011 tinggal menyisakan waktu 3 bulan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Ananta Tur, ketika dimintai komentarnya terkait usulan kenaikan biaya perjalanan dinas anggota dewan di Sekretariat DPRD Kalbar Rabu, (14/09/11). Menurutnya, dengan sedikit waktu yang tersisa, sulit rasanya jika anggaran yang diajukan dapat terserap seluruhnya.

Untuk itu, dirinya mengusulkan adanya evaluasi yang mendetail atas usulan anggaran tersebut dengan menyesuaikan kebutuhan dan waktu, sehingga tidak menimbulkan pemborosan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalbar Minsen SH. menyatakan telah menginstruksikan Sekretaris DPRD, untuk menghitung kembali biaya perjalanan dinas yang disulkan dalam APBD Perubahan. Karena sifatnya baru usulan, maka masih terbuka untuk dikoreksi.

Namun, dirinya meminta semua pihak tidak terlalu tendesius menyikapi persoalan ini, karena jika mengacu pengalaman sebelumnya biaya perjalanan dinas sekitar Rp. 4 M dengan rentang waktu 4 bulan masih terbilang ideal.

Apalagi, agenda kunjungan ke daerah untuk meninjau proyek pembangunan yang memang menyedot anggaran besar, karena jika melibatkan Komisi terkait maka semua anggota harus turun. Berbeda dengan tinjauan dari jajaran eksekutif, maka cukup hanya pimpinan dari SKPD terkait.

Lebih lanjut, Minsen juga menghormati adanya keberatan dari beberapa rekan di legislatif, namun putusan akhir di Badan Anggaran nantinya juga harus dihormati. Jika kemudian putusan final kenaikan biaya perjalanan dinas disetujui, maka semua anggota dewan harus menerima dan menghormati putusan tersebut.

Read More

SKPD TERKAIT SEGERA TINDAKLANJUTI 4 PERDA BARU

Sidang Paripurna II masa persidangan III DPRD Kalbar Selasa (12/09/11), mengesahkan 4 Rancangan Peraturan Daerah - Raperda untuk menjadi Peraturan Daerah – Perda setelah dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Keempat Raperda tersebut merupakan hasil rumusan dari 4 Pansus DPRD masing – masing ; Raperda Penanaman Modal, Raperda Tentang Penambahan Setoran Modal Pada Bank Kalbar, Raperda Tentang Penambahan Setoran Modal Pada Perusda Aneka Usaha serta Raperda Program Legislasi Daerah – Prolegda.

Setelah disetujui oleh seluruh anggota DPRD, dokumen pengesahan kemudian diserahkan oleh Ketua DPRD Kalbar Minsen SH. Kepada Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya.

Ditemui seusai Paripurna, Christiandy mengatakan, penetapan 4 Perda yang dimaksud merupakan wujud dari komitmen bersama Pemerintah Daerah, yakni eksekutif dan legislatif bahwa semua persoalan yang menyangkut penanaman modal, setoran modal dan prolegda telah mendapat paying hukum yang jelas. Untuk itu, kepada semua SKPD yang terkait dengan 4 Perda tersebut, agar segera melakukan langkah kongkrit, sesuai proses dan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalbar Minsen SH. menyatakan bahwa Perda yang baru disyahkan masih terbuka untuk kembali direvisi dan disempurnaan, jika memang nanti dalam penerapannya belum optimal.

Lebih lanjut, Minsen mengakui khusus Perda tentang Prolegda memang tidak bersentuhan secara langsung dengan masyarakat banyak, tetapi lebih pada mitra pemerintah. Berbeda dengan 3 Perda lainnya yang lebih condong pada kegiatan perekonomian, sehingga memilki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya bergerak di bidang ekonomi.

Read More

PIMPINAN DPRD KALBAR KELABUI MASYARAKAT

Anggota DPRD Kalbar Tony Kurniady menilai pimpinan dewan telah mengelabui masyarakat, dengan mengatakan pembelian kendaraan dinas baru untuk kepentingan seluruh anggota. Padahal, rencana pengadaan 2 unit mobil baru yakni Mitsubishi Pajero Sport adalah untuk 2 wakil Ketua, masing – masing Prabasa Ananta Tur (F. Golkar) dan Ahmadi Usman (F. PPP).

Ditemui Senin (12/11/11), Tony menyatakan, hal itu, terungkap dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Selasa (06/11/11), dimana pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua DPRD Nicodemus R. Toun mengakui bahwa pengadaan 2 mobil untuk 2 pimpinan dewan. Sebab, Ketua DPRD Minsen SH. selain memiliki kendaraan dinas jabatan yakni 1 unit Toyota Camry, juga mendapatkan 1 unit Pajero Sport. Begitu pula dirinya (Nicodemus R. Toun) selain mendapatkan 1 unit mobil dinas Toyota Vios juga mendapatkan 1 unit Nissan Terano.

Karena 2 pimpinan dewan masing – masing mendapatkan 2 mobil dinas, maka 2 pimpinan DPRD lainnya juga berkeinginan mendapatkan hal yang sama. Agar tidak menjadi sorotan sesama rekan di legislatif dan juga publik, usulan yang disampaikan melalui Badan Anggaran didisain sedemikian rupa seolah – olah untuk kepentingan seluruh anggota dewan.

Dikonfirmasi, Ketua DPRD Kalbar Minsen SH. membenarkan jika 2 dari 4 pimpinan dewan, masing – masing mendapatkan 1 unit kendaraan operasional di luar mobil dinas. Tetapi pengadaanya memang diperuntukkan untuk mendukung kelancaran tugas kedewanan, terutama mengunjungi daerah yang terbatas dalam infrastruktur jalan. Begitupula pengadaan 1 unit speedboad juga untuk mempermudah anggota dewan, menjangkau daerah perhuluan yang masih belum dapat diakses mengunakan jalan darat.

Lebih lanjut, Minsen mengatakan, usulan pengadaan kendaraan operasional baru yang tertuang dalam draf Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPD) 2011 pada Sekretariat DPRD Kalbar, belum bersifat final, sehingga masih terbuka untuk dikoreksi. Apalagi, putusan akhir yang menentukan jadi atau tidaknya pengadaan kendaraan baru, tetap memperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat. Hanya saja pengadaan 2 unit mobil tersebut bukan terbatas untuk kepentingan pimpinan dewan, melainkan seluruh anggota jika memang diperlukan. Jika pun terealisasi, penempatannya tetap di Sekretariat DPRD, bukan diserahkan pada unsur pimpinan seperti yang diberitakan beberapa media lokal.

Read More

HASIL MUSDA DEMOKRAT KALBAR TENTUKAN PEMILUKADA 2012

Persiapan Musyawarah Daerah – Musda Partai Demokrat Kalbar 15 – 16 September 2011, terus dimatangkan oleh Panitia Pelaksana, terutama menyiapkan materi serta bahan yang nantinya menjadi agenda pembahasan dalam Musda. Selain mengevaluasi kerja DPD Partai Demokrat periode 2006 – 2011 dan merumuskan program kerja partai 5 tahun kedepan, agenda utama Musda yang tak kalah pentingnya yakni memilih Ketua DPD Partai Demokrat periode 2011 – 2016.

Dalam Dialog Interaktif di RRI Pontianak Senin (12/09/11), Wakil Ketua I Sekretaris Stering Comitte (Panitia Pelaksana) Musda Partai Demokrat Kalbar NCH. Saiyan mengatakan, menurut rencana Musda dibuka langsung oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekjend DPP Partai Demokrat Adhie Baskoro Yudhoyono.

Hanya saja, kepastian keduanya untuk datang dan membuka Musda masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Namun, Saiyan, memperkirakan jika tidak ada halangan keduanya dapat membuka Musda, sebab saat ini seluruh DPD telah menggelar Musda, hanya Kalbar yang belum.

Terkait mantan Bendahara Demokrat M. Nazaruddin yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi, Saiyan mengatakan hal itu tidak berpengaruh terhadap agenda Musda partai. Terbukti sejumlah kader siap meramaikan bursa pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat, diantaranya Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Bupati Sintang Milton Crosby serta mantan Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid.

Mereka adalah kader partai yang bukan hanya memiliki kapasitas terbatas di tingkat lokal, namun sebenarnya punya kompetensi untuk mewakili partai berbicara di tingkat nasional. Tapi yang jelas, siapa pun yang nantinya memimpin partai Demokrat, memiliki kans untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Kalbar 2012.

Apalagi, partai memang bertekad untuk mengusung kader sendiri sebagai calon gubernur, karena perolehan kursi di DPRD sebagai syarat pencalonan telah mencukupi dan tidak perlu berkoalisi dengan partai lain. Sehingga hasil Musda kali ini memiliki nilai dan posisi strategis, bukan hanya untuk partai tetapi juga menentukan ajang Pemilukada tahun depan.

Read More

MASYARAKAT JANGAN ANGGAP NEGATIF MOBNAS BARU

Ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar Ary Pudyanti meminta masyarakat tidak menanggapi secara negatif, adanya usulan Badan Anggaran DPRD untuk membeli kendaraan operasional baru. Sebab, kendaraan yang diusulkan yakni 2 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport dan 1 unit Speedboard, adalah untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas kedewanan. Apalagi, peruntukannya juga untuk kegiatan operasional seluruh anggota dewan, bukan hanya terbatas untuk pimpinan DPRD, seperti yang diberitakan beberapa media lokal.

Dihubungi Senin (12/09/11), Ary mengaku telah menanyakan langsung perihal pengadaan kendaraan operasional baru, pada Badan Anggaran dan pimpinan Dewan. Pengadaan 2 unit mobil diperuntukkan untuk mempermudah tugas anggota, ketika melakukan kunjungan ke daerah yang masih terbatas dalam infrastruktur jalan.

Begitupula pengadaan 1 unit speedboard juga untuk mempermudah anggota dewan, ketika mengunjungi daerah pedalaman dan terpencil yang belum dapat diakses menggunakan jalan darat.

Di bagian lain, pengadaan kendaran operasional baru juga dapat menghemat pengeluaran anggaran, karena selama ini kegiatan dewan ke daerah terpaksa harus menyewa kendaraan atau memanfaatkan jasa pihak penyedia angkutan.

Read More

WAGUB COBA AMANKAN POLITIK PEMILUKADA 2012

Ketua fraksi PAN DPRD Kalbar Syarif Izhar Assyuri mensinyalir himbauan Wakil Gubenur Kalbar Christiandy Sandjaya, agar Kepala SKPD tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, sebenarnya justru mendorong para birokrat untuk mendukung agenda Pemilukada tahun 2011.

Ditemui Senin (12/09/11), Izhar menyatakan, meskipun sepintas lalu hal itu sepertinya berupa ajakan agar PNS tetap menjaga netralitas, tetapi sebenarnya jika diteliti secara mendalam merupakan suatu ultimatum agar para birokrat, tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan politik Wakil Gubernur. Jadi, sebenarnya himbauan tersebut hanya sebuah kamuflase, untuk mengamankan agenda politik Pemilukada Gubernur & Wakil Gubernur tahun 2012.

Terlepas apakah yang bersangkutan tetap sebagai wakil gubernur dan masih berpasangan dengan Cornelis MH, ataupun memilih maju sebagai calon gubernur dan berpasangan dengan figur lain.

Lebih lanjut, Syarif Izhar menyarankan wakil gubernur jika mendengar adanya indikasi bawahannya terlibat kegiatan politik, sebaiknya melakukan klarifikasi langsung dengan yang bersangkutan. Jika memang terbukti seperti hal yang dimaksud, tentunya ada aturan penindakan sebagai dasar hukum yang tertuang dalam UU Kepegawaian.

Begitupula jika ada temuan Kantor Pemerintahan dijadikan lokasi ataupun menjadi tempat pemasangan baliho, umbul – umbul dan spanduk dari partai politik, tokoh politik maupun kegiatan politik juga telah ada aturan hukumnya untuk ditindaklanjuti. Sebelumnya, saat pelantikan pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi beberapa waktu lalu, Christiandy Sandjaya kembali menghimbau agar Kepala SKPD maupun jajaran birokrat, untuk tetap menjaga netralitas.

Tujuanannya adalah untuk menjaga loyalitas dan kinerja PNS sendiri, jika hasil Pemilukada nantinya menetapkan adanya pergantian pucuk pimpinan daerah. Para PNS sebaiknya tidak ambil pusing, apalagi ikut secara aktif mengkampanyekan salah satu kandidat yang bersaing dalam pemilukada. Karena dampak dari tindakan itu, tentunya sangat berpengaruh terhadap karier PNS bersangkutan.

Read More

KADISPENDA SANTAI TANGGAPI ANGGOTA DEWAN

Prakiraan realisasi penerimaan PAD Tahun 2011 yang melampaui target yang dipatok, menimbulkan tanggapan bertolak belakang antara kalangan legislatif dan pihak eksekutif. Jika sebelumnya, gubernur Kalbar mengatakan bahwa peningkatan PAD mencapai 13 % dari target, merupakan prestasi dari instansi terkait, dalam memaksimalkan potensi untuk meningkatkan pemasukan daerah, maka anggota DPRD Kalbar Andy Aswad justru menilai sebaliknya. Menurut Andy, realisasi penerimaan PAD yang melampaui target yang dipatok, menunjukkan kegagalan instansi terkait yakni Dinas Pendapatan Daerah – Dispenda dalam menghitung estimasi penerimaan.

Ketika dikonfirmasi Jum`at (09/09/11), Kepala Dispenda Kalbar Taruli Manurung enggan mengomentari adanya penilaian miring kalangan legislatif, terkait ketidakmampuan pihaknya dalam memperkirakan nilai PAD dalam setahun. Menurutnya sah – saja seorang anggota dewan menilai kinerja eksekutif, walaupun hal itu terkadang saling bertolak belakang antara keduanya.

Sebelumnya Gubernur Kalbar Cornelis MH. mengklaim berhasil menggenjot PAD, sehingga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan APBD TA 2011. Seperti pada tahun 2011 ini, diperkirakan anggaran pendapatan mencapai 1,9 trilyun rupiah. Meningkat sebesar 232 milyar rupiah atau 13 % dari target yang dipatok sebesar 1,7 trilyun rupiah.

Peningkatan berasal PAD yang semula dipargetkan sebesar 733 milyar, menjadi 888 milyar. Hal itu diungkapkan Cornelis MH. saat menyampaikan Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan TA 2011 & KUA PPAS APBD TA 2012 di DPRD Kalbar Senin (05/09/11).

Namun, anggota DPRD Kalbar Andi Aswad justru menilai peningkatan PAD sebesar 13 % dari target awal, bukanlah suatu prestasi yang membanggakan, melainkan menunjukkan bahwa kinerja Dispenda kurang profesional. Sebab, hasil konsultasi dewan ke Ditjen BAKD Kementrian Dalam Negeri, bahwa realisasi PAD yang baik adalah nilainya mendekati atau mencapai target yang ditetapkan, bukan melampaui target.

Apalagi, peningkatan masuk pada APBP Perubahan, dinilai tidak dapat dirasakan langsung manfaatnya, terutama untuk pembenahan infrstruktur. Hasilnya lebih cenderung untuk belanja non fisik.

Read More

PAJAK PROGRESIF TERUS DIMAKSIMALKAN

Kalbar masih berpeluang untuk mendongkrak PAD, melalui Pajak Kendaraan Progresif yang telah diberlakukan secara efektif sejak 1 Agustus 2011. Tetapi karena baru berjalan sekitar 1 bulan, sehingga instansi terkait belum memiliki data riil yang menunjukkan persentase kontribusi bagi PAD. Namun, yang jelas sejak diberlakukan belum diterima adanya keluhan dari masyarakat, terkait pemberlakuan tarif pajak progresif, mengingat gencarnya sosilaisasi yang dilakukan.

Dihubungi Jum`at (09/09/11), Kepala Dinas Pendapatan Daerah – Dispenda Kalbar Taruli Manurung mengatakan, pajak kendaraan progresf diberlakukan bagi kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari 1 unit dalam satu keluarga, berdasarkan nama dan alamat yang diketahui melalui KTP dan KK.

Misalnya dalam 1 keluarga terdapat lebih dari 1 anggota keluarga yang memiliki kendaraan atas nama masing – masing. Terkait kendaraan yang telah dijual atau berpindah tangan ke pihak lain, tapi belum dilakukan balik nama maka pajak progresif tetap dibebankan pada pihak pertama.

Lebih lanjut, Taruli menyebutkan Pendapatan Asli Daerah – PAD Kalbar untuk tahun 2011 diperkirakan meningkat dibanding realisasi penerimaan pada tahun lalu. Peningkatan diperkirakan berkisar 10 – 15 %. Penyumbang terbesar PAD masih sama dengan tahun lalu, yakni dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN).

Meskipun terdapat sektor lain, namun keduanya masih menjadi primadona untuk mendongkrak pemasukan kas daerah. Khusus Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang sekitar 30 % dari PAD. Hanya saja dirinya belum dapat memperkirakan angka bulat total kenaikan, tapi diprediksi mencapai 15 persen. Itu artinya Kalbar mengulang capaian tahun lalu. Dimana realisasi penerimaan PAD pada tahun 2010 mencapai Rp. 777,24 milyar, melampaui target awal sebesar Rp. 667,18 milyar.

Read More

FRAKSI GOLKAR KEMBALI TOLAK PEMBELIAN MOBNAS

Seruan agar pimpinan DPRD Kalbar membatalkan rencana pembelian kendaraan operasional baru, yakni 2 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport dan 1 unit speedboat dengan nilai anggaran sebesar 2,034 M terus bergulir. Kali ini datang dari Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalbar Andri Hudayawijaya. Meskipun salah satu dari 4 unsur pimpinan DPRD berasal dari fraksi Golkar, namun hal itu tidak menyurutkan kader lainnya untuk menolak pengadaan kendaraan operasional baru.

Ditemui Jum`at (09/09/11), Andre Hudaya Wijaya mengatakan, khusus pengadaan mobil baru, masih belum urgens karena masih banyak bidang lain yang membutuhkan anggaran. Walaupun pada dasarnya hal itu untuk mendukung kelancaran para wakil rakyat dalam melaksanakan tugas, tetapi sebaiknya pimpinan DPRD lebih peka terhadap tuntutan rakyat agar belanja publik mendapat prioritas dalam penyusunan anggaran.

Apalagi, sebenarnya keempat pimpinan DPRD juga telah mendapatkan mobil dinas, yakni 1 unit Toyota Camry untuk Ketua DPRD Minsen, kemudian 2 Wakil Ketua Nicodemus R. Toun dan Prabasa Ananta Tur masing – masing 1 unit Toyota Vios dan 1 unit Honda Civiv untuk wakil Ketua Ahmadi usman.

Lebih lanjut, Andri mengatakan, selain melukai masyarakat, pengadaan mobil baru juga melanggar PP Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Dimana Pada Bab III Belanja Pimpinan Dan Anggota DPRD bagian Pertama pasal 17 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa pimpinan DPRD disediakan masing – masing 1 Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 unit kendaraan dinas jabatan. Kemudian belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

Ditegaskan Andri, bahwa penolakan tersebut merupakan instruksi partai sehingga harus dilaksanakan oleh seluruh anggota fraksi Golkar di DPRD. Jika pun nantinya pengambilan keputusan pengadaan kendaraan operasional harus melalui voting, dirinya menyarankan agar fraksi Golkar memilih untuk walkout.

Read More

MUTASI JABATAN CIPTAKAN IKLIM BARU ORGANISASI PEMERINTAH

Pengangkatan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu wujud pembinaan karier PNS, sekaligus upaya untuk lebih meningkatkan kapasitas dan efektifitas organisasi pemerintahan. Pengangkatan dilakukan melalui mutasi jabatan, baik berupa mutasi promosi maupun mutasi horizontal.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sandjaya, saat memberikan sambutan dalam Pelatikan 62 Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Jum`at (09/09/11).

Menurutnya, perpindahan pejabat struktural dari satu posisi ke posisi lain, baik dalam ruang lingkup SKPD yang sama maupun antar SKPD, dapat memberikan penyegaran dalam pelaksanaan tugas, sehingga tercipta iklim baru yang dapat menjamin berfungsinya seluruh komponen organisasi secara optimal. Disamping itu, mutasi jabatan juga dimaksudkan untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengalaman tugas bagi PNS yang bersangkutan.

Pada kesempatan itu, Christiandy juga meminta seluruh pejabat eselon III tidak bekerja hanya sebatas melaksanakan instruksi atasan atau meneruskan pekerjaan bawahan. Melainkan dengan inisiatif sendiri dapat membangun kreatifitas dan melakukan inovasi, sehingga lebih meningkatkan kinerja PNS yang bersangkutan maupun organisasi.

Tetapi kinerja yang baik belum lah cukup, jika tanpa adanya loyalitas. Sebab, bekerja tanpa loyalitas, sama halnya melakukan pembusukan dari dalam. Begitu pula sebaliknya, loyalitas tanpa kemampuan dan kreatifitas, juga tidak berguna bagi suatu organisasi. Untuk itu, dirinya mengharapkan seluruh PNS dapat bekerja dengan loyalitas yang tinggi dan penuh semangat serta terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi di bidang masing – masing.

Read More

PENGHITUNGAN SEMENTARA PNS DI BEBERAPA SKPD LEBIH

Pemerintah provinsi Kalbar berencana untuk melakukan penghitungan ulang jumlah keseluruhan PNS, karena beberapa SKPD di lingkungan pemerintahan provinsi mengalami kelebihan PNS. Sebagian PNS yang berada di unit kerja berlebihan, selanjutnya dipindahkan ke unit kerja yang masih kekurangan agar penyebaran PNS di lingkungan pemerintah provinsi dapat merata.

Ditemui Senin (05/09/11), Kepala BKD Kalbar Robertus Isdius mengakui terjadi kelebihan PNS di beberapa bidang, namun angka pastinya masih menunggu hasil penghitungan. Apalagi, Kementrian PAN & Birokrasi telah mengeluarkan instruksi, agar seluruh provinsi dan Kabupaten Kota, untuk melakukan penghitungan ulang jumlah PNS di daerah masing – masing.

Lebih lanjut, Isdius mengatakan, dengan berpedoman adanya kelebihan PNS, kemungkinan besar Pemerintah provinsi Kalbar memilih untuk melaksanakan moratorium atau penghentian sementara penerimaan PNS pada tahun ini, terkecuali untuk tenaga guru dan kesehatan.

Mengingat Kalbar masih kekurangan tenaga pengajar di daerah pedalam dan terpencil, terlebih tenaga medis, seperti bidan, perawat dan dokter. Sehingga provinsi tetap membuka formasi penerimaan di kedua bidang tersebut, pada Pengadaan CPNS daerah tahun 2011. Kendati demikian, penerapannya masih menunggu edaran Surat Keputusan Bersama – SKB 3 Menteri, yakni Menteri PAN & Birokrasi, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Read More

FORMASI GURU & KESEHATAN TETAP DIBUKA DALAM PEREKRUTAN CPNS 2011

Pemerintah provinsi Kalbar berencana untuk melakukan penghitungan ulang jumlah keseluruhan PNS, karena beberapa SKPD di lingkungan pemerintahan provinsi mengalami kelebihan PNS. Sebagian PNS yang berada di unit kerja berlebihan, selanjutnya dipindahkan ke unit kerja yang masih kekurangan agar penyebaran PNS di lingkungan pemerintah provinsi dapat merata.

Ditemui Senin (05/09/11), Kepala BKD Kalbar Robertus Isdius mengakui terjadi kelebihan PNS di beberapa bidang, namun angka pastinya masih menunggu hasil penghitungan. Apalagi, Kementrian PAN & Birokrasi telah mengeluarkan instruksi, agar seluruh provinsi dan Kabupaten Kota, untuk melakukan penghitungan ulang jumlah PNS di daerah masing – masing.

Lebih lanjut, Isdius mengatakan, dengan berpedoman adanya kelebihan PNS, kemungkinan besar Pemerintah provinsi Kalbar memilih untuk melaksanakan moratorium atau penghentian sementara penerimaan PNS pada tahun ini, terkecuali untuk tenaga guru dan kesehatan.

Mengingat Kalbar masih kekurangan tenaga pengajar di daerah pedalam dan terpencil, terlebih tenaga medis, seperti bidan, perawat dan dokter. Sehingga provinsi tetap membuka formasi penerimaan di kedua bidang tersebut, pada Pengadaan CPNS daerah tahun 2011.

Kendati demikian, penerapannya masih menunggu edaran Surat Keputusan Bersama – SKB 3 Menteri, yakni Menteri PAN & Birokrasi, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Read More

PDI P SIAP BUKA PENDAFTARAN CALON KB 1

DPD PDI P Kalbar telah mengambil posisi menghadapi Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalbar 2012 mendatang, dengan membuka pendaftaran pasangan calon. Draf telah dirampungkan dan kini tinggal pengajuan ke Ketua DPD untuk dipelajari dan disetujui, sebagai dasar pembukaan pendaftaran pasangan calon.

Dihubungi Senin (05/09/11), Sekretaris DPD PDI P Kalbar ML. Kebing memperkirakan pendaftaran pasangan calon mulai dibuka sekitar 2 minggu kedepan, atau pertengahan bulan September ini.

Syarat pendaftaran diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, mengingat ketentuan umum tetap mengacu persyaratan yang ditetapkan KPU. Adapan lokasi pendaftaran dapat dilakukan di Kantor DPD maupun DPC seluruh Kabupaten Kota di Kalbar, sehingga memudahkan bagi pasangan calon yang ingin maju dalam Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalbar menggunakan perahu PDI P.

Terkait, keinginan Ketua DPD PDI P Kalbar Cornelis MH. yang juga menjabat sebagai gubernur Kalbar saat ini, untuk maju kembali dalam Pemilihan gubernur & wakil gubernur, Kebing enggan berkomentar lebih jauh.

Karena proses pendaftaran belum dibuka. Namun, dari hasil komunikasi di internal partai, yang bersangkutan memang berkeinginan kuat untuk maju kembali. Dan hal itu tentunya bakal mendapatkan dukungan penuh dari partai, mengingat Cornelis merupakan kader utama PDI P.

Read More

KALBAR KLAIM PAD 2011 NAIK 13 PERSEN

Pemerintah Provinsi Kalbar mengklaim berhasil menggenjot Pendapatan Asli Daerah – PAD, sehingga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan APBD TA 2011. Seperti pada tahun 2011 ini, diperkirakan anggaran pendapatan mencapai 1,9 trilyun rupiah. Meningkat sebesar 232 milyar rupiah atau 13 % dari target yang dipatok sebesar 1,7 trilyun rupiah.

Peningkatan berasal PAD yang semula dipargetkan sebesar 733 milyar, menjadi 888 milyar. Hal itu diungkapkan Cornelis MH. saat menyampaikan Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan TA 2011 & KUA PPAS APBD TA 2012 di DPRD Kalbar Senin (05/09/11). Peningkatan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan aset daerah serta pendapatan lain yang sah.

Beberapa faktor yang mendongkrak PAD antara lain, situasi daerah yang kondusif, pertumbuhan ekonomi yang kian membaik, tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan modal serta terbangunnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Di samping itu, menguatnya kepercayaan Pemerintah Pusat pada Kalbar, juga berdampak pada anggaran pembangunan yang dikucurkan melalui APBN. Berpedoman pada capaian tahun 2011, dirinya menargetkan anggaran pendapatan Kalbar pada Tahun 2012 mampu menembus angka 2 trilyun rupiah.

Di tempat terpisah, anggota DPRD Kalbar Andi Aswad justru menilai peningkatan PAD sebesar 13 % dari target awal, bukanlah suatu prestasi yang membanggakan, melainkan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan daerah kurang profesional.

Sebab, hasil konsultasi dewan ke Ditjen BAKD Kementrian Dalam Negeri, bahwa realisasi PAD yang baik adalah nilainya mendekati atau mencapai target yang ditetapkan, bukan melampaui target. Apalagi, peningkatan pada APBP Perubahan, dinilai tidak dapat dirasakan langsung manfaatnya, terutama untuk pembenahan infrstruktur.

Hasilnya lebih cenderung untuk belanja non fisik. Hal ini membuktikan Dispenda belum berhasil menentukan estimasi penerimaan, yang menyesuaikan potensi dengan situasi dan kondisi daerah.

Read More

HINGGA H + 3 SHENG HIE RELATIF NORMAL

Suasana Pelabuhan Sheng Hie Pontianak memasuki H+3 Idul Fitri 1432 H masih normal, tidak terjadi lonjakan penumpang yang berarti pada kapal ekspress, baik untuk jadwal keberangkatan dari Pontianak – Ketapang, maupun sebaliknya, yakni jadwal kedatangan dari Ketapang – Pontianak. Sebenarnya kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kemarin, bahkan memasuki H + 1 Idul Fitri. Seperti jumlah penumpang yang tercatat pada jadwal kedatangan 2 kapal dari Ketapang – Pontianak, Sabtu (02/09/11), yakni Poly Express dan Mega Exspress. Untuk, Kapal Poly Ekspres memang penuh, dimana penumpang mencapai 273 orang, dari 250 kapasitas tempat duduk. Tetapi Mega Expsress justru sebaliknya, dari 220 kapasitas tempat duduk yang disedikan, jumlah penumpang sebanyak 215 orang.

Sehari sebelumnya, ketika ditemui Komandan Posko Syahbandar Pelabuhan Sheng Hie M. Kamil menyatakan belum dapat memprediksi lonjakan penumpang, tapi jika pun terjadi tidak terlalu signifikan.

Kondisi ini juga sama seperti arus mudik dan arus balik Idul Fitri pada tahun lalu. Adanya akses jalan darat dari Pontianak menuju Ketapang, menjadi salah satu pilihan bagi warga untuk mudik menggunakan kendaraan pribadi ataupun angkutan umum. Sehingga menggunakan jasa transportasi laut melalui pelabuhan Sheng Hie, tidak lagi menjadi alternatif utama warga untuk mudik lebaran di Kabupaten Ketapang.

Sementara itu, hingga memasuki H+3 Idul Fitri petugas di Pos Lebaran yang terdiri dari syahbandar, Airud, Dishub Kota Pontianak, serta KP3L, belum menemukan adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga mengganggu kelancaran aktifitas pelayaran. Pengamanan juga difokuskan terhadap calo tiket, untuk menciptakan kenyamanan selama pelaksanaan arus mudik di pelabuhan Sheng Hie.

Read More

MOMEN IDUL FITRI DORONG BANGUN DAERAH

Gubernur Kalbar Cornelis MH. mengajak seluruh masyarakat Kalbar, khususnya kaum muslimin untuk terus menjaga kondusifitas daerah. Situasi daerah yang stabil bukan hanya memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktifitas, namun juga mendorong berkembangnya perekonomian melalui investasi.

Hal itu diungkapkan Cornelis, saat memberikan sambutan dalam Gema Takbir Akbar Hari Raya Idul Fitri 1432 H di Pendopo Gubernur Kalbar Selasa malam (30/08/11). 

Menurutnya perkembangan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kalbar, telah mampu mengikuti perubahan paradigma nasional. Dari sentralistik menuju desentralistik, sehingga kondisi ini menyumbang peran dan posisi yang lebih besar bagi masyarakat, sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. 

Lebih lanjut, Cornelis mengatakan, warga Kalbar patut berbangga dan bergembira, karena tingkat ketentraman dan keamanan masyarakat sangat kondusif. Sehingga masyarakat dapat hidup aman, nyaman, tenang dan damai.

Berkenaan dengan hal tersebut, dirinya mengajak seleuruh elemen masyarakat tetap menjaga situasi kondusif, agar berbagai program pembangunan berjalan tanpa kendala. Roda perekonomian berjalan dengan baik, yang tentunya semakin mendorong masuknya investasi di berbagai sektor ke wilayah Kalbar.

Read More