Jumat, 03 April 2009

PEMKAB KKR TUNGGU LPH INSPEKTORAT PROVINSI

Adanya temuan LSM Lembaga Pemantau Pembangunan Daerah – LPPD Kalbar, bahwa terjadi mark up pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – APBD Tahun Anggaran 2008, sejauh ini` belum direspon pemerintah kabupaten Kubu Raya. Diduga pembelian genset dan pengadaan 12 unit komputer di Sekretariat Daerah, melebihi harga pasar.
Dikonfirmasi` Kamis (02/04/09) Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Agus Suparwanto mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima secara resmi laporan ataupun pengaduan, tentang penyimpangan APBD Tahun Anggaran 2008. Sejauh ini` informasi yang diperoleh hanya dari media massa, namun jika penyimpangan itu dapat dibuktikan, pihaknya segera memproses kasus itu ke tingkat penyidik.
Agus Suparwanto mengatakan ada atau tidak penyimpangan anggaran yang dilakukan semasa penjabat bupati sebelumnya, tergantung Laporan Hasil Pemeriksaan – LHP Inspektorat Provinsi Kalbar. Saat ini Inspektorat provinsi tengah memeriksa seluruh penggunaan alokasi anggaran APBD Kubu Raya 2008, termasuk dugaan proyek yang tidak dianggarkan pada tahun lalu.
Agus menambahkan, jika laporan hasil pemeriksaan LHP Inspektorat Provinsi Kalbar menemukan penyimpangan anggaran di masa pemerintahan penjabat bupati Kamaruzzaman, tentu segera ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh LHP yang kemudian menjadi dokumen negara, akan menjadi acuan pemerintahan sekarang terkait penggunaaan anggaran pemerintah sebelumnya.

PENCORETAN 5 CALEG DARI DCT PEMILU 2009

Panwaslu kabupaten Kubu Raya akhirnya mencoret 5 caleg dari Daftar Calon Tetap – DCT Pemilu 2009, menyusul surat pengunduran diri yang dilayangkan masing-masing caleg ke KPU beberapa waktu lalu. 3 diantaranya yakni aa dari PAN, Gusdin dari Partai Republikan serta Kamarussalam asal PPP.
Dikonfirmasi` Kamis (02/04/09), Ketua Panwaslu Kubu Raya Heru Siswanto menyebutkan, ketiganya menyatakan mundur dari bursa pemilu legislatif dengan alasan pribadi. Sedangkan 2 caleg lainnya bernama Syamsiar asal Partai Perjuangan Indonesia Baru - PIB dan Almuzani asal Partai Penegak Demokrasi Indonesia - PPDI, memilih mundur setelah dinyatakan lulus dalam penerimaan CPNS 2008. Kelimanya dicoret dari DCT Desember lalu, sehingga nama-nama tersebut tidak lagi tercantum dalam kertas surat suara pemilu 9 April nanti. 
Heru Siswanto mengatakan mendekati pelaksanaan pemilu yang tinggal beberapa hari lagi, pihaknya terus intensifkan pengawasan, khususnya dalam kampanye rapat umum, yang digelar para caleg maupun jurkam parpol peserta pemilu. Selain itu` masyarakat juga diminta ikut memantau aktifitas politik di lapangan, jika ditemukan pelanggaran segera dilaporkan ke aparat terdekat.

Kamis, 02 April 2009

KPKNL MENGECEWAKAN. BUDIONO TAN MELECEHKAN

Pertemuan antara perwakilan petani plasma pir-trans dengan Ketua KPKNL Jakarta, menghasilkan keputusan yang sangat mengecewakan para petani sawit. Sebab KPKNL tidak mencantumkan asset PT. BIG, dalam proses pelelangan seperti yang diinginkan para petani.
Dikonfirmasi via telpon` Kamis (02/04/09), Ketua Perwakilan petani plasma pir – trans di bawah naungan PT. BIG Ketapang Nana Sujana menilai` keputusan KPKNL tidak aspiratif dan bertolak belakang dengan keinginan 13 ribu petani plasma. Dimana asset yang sebelumnya diinginkan petani termasuk dalam proses lelang, batal dengan sendirinya. Menyusul kemenangan gugatan PT. BIG, di Pengadilan Negeri Jakarta pusat.
Selain itu` Nana juga kecewa atas sikap pemilik perusahaan Budiono Tan, yang menolak menemui perwakilan petani di Jakarta. Apalagi` Budino juga mengabaikan tuntutan petani, untuk segera melunasi tunggakan tandan buah segar – tbs sawit petani selama 4 bulan. Dirinya meminta pihak yang terkait` untuk menekan budiono tan segera melunasi hutangnya sebesar 72 milyar rupiah.
Jika tidak, Nana mengancam menyegel 4 unit pabrik dan seluruh asset PT. BIG di Ketapang. Nana Sujana menegaskan, berdasarkan keterangan wakil bupati dan wakil Ketua DPRD Ketapang yang menemui Budiono Tan di kediamannya, "hutang tbs sawit dari bulan November hingga Februari, sanggup dibayar 2 bulan saja, itu pun dengan cara menycicil. Sehingga dirinya pun meminta Dirjen perkebunan untuk mendesak Budiono tan, membayar lunas seluruh hutang tersebut paling lama sebelum digelarnya pemilu.

GUBERNUR KALBAR BANTAH TUDINGAN INTERVENSI KPKNL

Tudingan sejumlah pihak adanya intervensi terhadap kelembagaan KPKNL, terkait batalnya proses pelelangan asset PT. BIG di kabupaten Ketapang, dibantah gubernur Kalbar Cornelis. Menurutnya surat yang dilayangkan ke KPKNL Jakarta 1 pada 11 Maret lalu, disamping untuk menghindari sanksi hukum di kemudian hari, mengingat status asset perusahaan masih dalam tahap banding di pengadilan Jakarta pusat. Juga pertimbangan aspek keamanan wilayah menjelang penyelenggaraan pemilu 2009.
Selain itu` surat yang dikirim hanya bersifat saran, sehingga tidak mengikat apalagi dapat membatalkan proses pelelangan. Cornelis menilai masalah ini terlalu dipolitisir oleh pihak tertentu dan ingin menyudutkan dirinya.
Ditemui di sela-sela kunjungannya ke PT. MISP di Bengkayang Senin (30/04/09), Ia mengatakan kondisi 13.000 keluarga petani plasma pir-trans di ketapang yang kini terancam kelaparan, tidak sepenuhnya benar. Hal itu terlalu dipolitisir. Ditegaskan Cornelis pemerintah kabupaten Ketapang telah distribusikan bantuan tanggap darurat, berupa beras bagi keluarga petani di wilayah perkebunan. Selain itu` penanggulangan pertama rawan pangan, merupakan kewenangan pemerintah setempat. Cornelis juga meminta para petani plasma yang menggelar aksi demo dan masih menduduki gedung DPRD Ketapang, menunggu berakhirnya sidang gugatan PT. BIG terhadap pihak KPKNL, yang masih proses banding di pengadilan Jakarta pusat.

ANTISIPASI PHK KARYAWAN DI PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT

Gubernur Kalbar Cornelis MH. mengharapkan perusahaan perkebunan sawit, meningkatkan kinerja dengan produktifitas CPO yang berkualitas. sehingga mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dan tidak terjadi PHK karyawan di pabrik.  
Hal itu diungkapkan Cornelis saat mengunjungi PT. Mitra Inti Sejati Plantation - MISP di kabupaten Bengkayang Selasa (30/03/09). Ia memberikan apresiasi tinggi terhadap manajemen perusahaan perkebunan sawit ini, yang tidak melakukan PHK terhadap karyawan di pabrik. Padahal krisis ekonomi global yang dimulai 2 tahun lalu, telah memukul perekonomian Kalbar, termasuk usaha sektor perkebunan sawit.
Dimana sejumlah perusahaan perkebunan telah mengurangi secara bertahap karyawan, dengan alasan beban biaya produksi yang tidak sebanding dengan nilai jual komoditas di pasaran. Ia meminta manajemen PT. MISP untuk memaksimalkan kinerja dengan produksi CPO yang berkualitas.
Di tempat yang sama, ketika ditanya strategi yang diambil manajemen perusahaan, sehingga mampu bertahan di tengah krisis ekonomi, dan tidak terjadi PHK karyawan di pabrik. Vice Manager PT. MISP Lisdiono mengatakan selain meningkatkan kwantitas CPO, manajemen perusahaan juga tetap memproduksi CPO yang berkualitas. Sehingga memiliki daya saing di pasaran nasional maupun dunia, dengan harga jual yang cukup tinggi.
Lisdiono menegaskan perusahaan yang bergerak pada divisi perkebunan ini, merupakan perusahaan yang menerapkan pola pir-trans. Terdiri dari 70 % petani transmigran dan sisanya 30 % petani lokal. Saat ini perusahan memperkerjakan 213 karyawan di pabrik, dengan penghasilan per-bulan sesuai standar upah minimum regional.

MASYARAKAT TUNTUT PERBAIKAN JALAN PROVINSI

Kunjungan kerja gubernur Kalbar Cornelis MH. di desa Balai Gemuruh kecamatan Subah kabupaten Sambas Selasa (30/03/2009), diwarnai tuntutan warga terkait perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah. Ribuan warga yang memadati lokasi pertemuan, mengeluhkan kondisi jalan provinsi yang berlubang dan digenangi air ketika turun hujan.
Hal ini telah menghambat arus lalu-lintas barang maupun orang yang melewati jalan tersebut. Padahal jalan yang menghubungkan Sambas -Bengkayang ini, merupakan urat nadi sektor perekonomian masyarakat kedua daerah.
Menyikapi tuntutan warga, cornelis mengakui tanggungjawab perawatan dan perbaikan jalan tersebut, memang kewenangan Pemerintah provinsi. Namun dirinya meminta maaf` jika keinginan itu belum dapat terealisasi pada Tahun Anggaran 2009. Ia meminta masyarakat bersabar, dan dirinya berjanji proyek perbaikan jalan diusulkan masuk pada APBD Kalbar 2010 mendatang. 
Cornelis mengatakan sambil menunggu perbaikan jalan yang diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 10 milyar rupiah ini. Masyarakat di kedua daerah dapat memaksimalkan jalan alternatif yang telah ada. Ia juga meminta masyarakat tidak memaksakan mengangkut barang dengan melebihi kapasitas kendaraan, apalagi di musim penghujan. Selain berisiko juga semakin memperparah kerusakan badan jalan.
Cornelis juga mengakui disamping minimya alokasi angaran, faktor lain yang menyebabkan sulitnya perawatan dan penambahan ruas jalan di kalbar. Yakni struktur tanah yang labil, dimana untuk biaya perawatan jalan 1 kilometer saja, pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar 300 juta rupiah. Kondisi ini diperparah lagi dengan konstruksi awal pembangunan jalan, yang tidak sesuai dengan karakter tanah sehingga mudah rusak.