Senin, 30 Januari 2012
Minggu, 29 Januari 2012
KASUS HUKUM DIREKSI PT. BIG BELUM JELAS
Proses hukum dugaan penggelapan dana petani plasma oleh direksi PT. Benua Indah Group/BIG, Budiono Tan masih belum jelas. Meskipun gelar perkara telah berlangsung di Mabes Polri Kamis (26/01/12) lalu, namun hasilnya masih harus diperdalam lagi oleh Polda Kalbar.
Dihubungi Sabtu (28/01/12), Kuasa hukum petani plasma, Abdul Hadi Lubis menerangkan, rekomendasi dari gelar perkara nantinya menjadi salah satu rujukan bagi Direskrimsus Polda Kalbar, untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Namun, laporan masyarakat petani plasma yang diwakili Ketua PIR Trans Supirman, jelas kasusnya mengarah pada indikasi tindak pidana.
Dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar mengaku belum mengetahui hasil gelar perkara di Mabes Polri, karena masih menunggu kedatangan Direskrimsus. Tapi yang jelas, pihaknya tetap akan menindaklanjuti semua petunjuk dari gelar perkara tersebut dan melengkapinya dengan fakta – fakta baru, sebagai dasar untuk memutuskan apakah kasusnya dilanjutkan atau dihentikan.
Mukson mengakui kasus yang melilit direksi PT. BIG bukan hanya mendapat sorotan dari masyarakat Kalbar, namun juga atensi khusus dari Mabes Polri, karena termasuk dalam kasus besar.
Adapun, tuntutan petani terhadap Budiono Tan antara lain, segera melunasi tunggakan panen tbs selama 4 bulan sebesar Rp. 199 milyar. Kemudian mengembalikan uang petani yang tidak disetorkan ke Bank Mandiri sebesar 77 M dan mengembalikan uang setoran petani yang digelapkan senilai Rp. 26 M, yang tersimpan di bank Danamon cabang Ketapang.
Dihubungi Sabtu (28/01/12), Kuasa hukum petani plasma, Abdul Hadi Lubis menerangkan, rekomendasi dari gelar perkara nantinya menjadi salah satu rujukan bagi Direskrimsus Polda Kalbar, untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Namun, laporan masyarakat petani plasma yang diwakili Ketua PIR Trans Supirman, jelas kasusnya mengarah pada indikasi tindak pidana.
Dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar mengaku belum mengetahui hasil gelar perkara di Mabes Polri, karena masih menunggu kedatangan Direskrimsus. Tapi yang jelas, pihaknya tetap akan menindaklanjuti semua petunjuk dari gelar perkara tersebut dan melengkapinya dengan fakta – fakta baru, sebagai dasar untuk memutuskan apakah kasusnya dilanjutkan atau dihentikan.
Mukson mengakui kasus yang melilit direksi PT. BIG bukan hanya mendapat sorotan dari masyarakat Kalbar, namun juga atensi khusus dari Mabes Polri, karena termasuk dalam kasus besar.
Adapun, tuntutan petani terhadap Budiono Tan antara lain, segera melunasi tunggakan panen tbs selama 4 bulan sebesar Rp. 199 milyar. Kemudian mengembalikan uang petani yang tidak disetorkan ke Bank Mandiri sebesar 77 M dan mengembalikan uang setoran petani yang digelapkan senilai Rp. 26 M, yang tersimpan di bank Danamon cabang Ketapang.
PETANI KETAPANG KEMBALI TAGIH JANJI KOMISI IV DPR
Masyarakat petani plasma PT. Benua Indah Group (BIG) di Kabupaten Ketapang kembali menagih janji Komisi IV DPR RI, untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan pihak perusahaan. Pasalnya, dalam kunjungan spesifik ke Kabupaten Ketapang akhir November 2011 lalu, Komisi IV berjanji untuk membahas persoalan ini dengan mengundang semua pihak terkait, termasuk perwakilan petani.
Dihubungi Sabtu (29/01/12), Ketua PIR Trans Kabupaten Ketapang, Supirman menyatakan, pembahasan masalah PT. BIG dijanjikan oleh Komisi IV berlangsung antara 12 – 16 Desember 2011. Namun, hingga akhir Januari 2012 ternyata rencana tersebut belum terealisasi. Padahal, 13.000 KK petani plasma sangat berharap Komisi IV membantu menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung sejak 2005 silam, dengan mengambil langkah penyelesaian melalui keputusan politik.
Dikonfirmasi, anggota Komisi IV DPR RI asal Kalbar Sukiman, menyatakan, Komisi IV tetap komit untuk membantu menyelesaikan persoalan antara petani dengan PT. BIG. Namun, karena padatnya kegiatan dewan, maka masalah PT. BIG belum dapat diagendakan dalam waktu dekat. Apalagi dalam waktu bersamaan, Komisi IV juga tengah menangani sejumlah masalah menyangkut konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, termasuk diantaranya konflik berdarah di Mesuji, Lampung.
Di bagian lain, gelar kasus atas dugaan penggelapan dana petani oleh direksi PT. BIG, Budiono Tan, telah dilakukan di Mabes Polri Kamis (26/01/12). Namun ketika dimintai keterangannya terkait hal ini, Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar mengaku belum mengetahui hasil gelar perkara di Mabes Polri, karena masih menunggu kedatangan Direskrimsus. Yang pasti, pihaknya tetap akan menindaklanjuti semua petunjuk dari gelar perkara tersebut dan tentu melengkapinya dengan fakta – fakta baru, sebagai dasar untuk memutuskan apakah kasusnya dilanjutkan atau dihentikan.
Sementara itu, tuntutan petani terhadap Budiono Tan antara lain, segera melunasi tunggakan panen tbs selama 4 bulan sebesar Rp. 199 milyar. Kemudian mengembalikan uang petani yang tidak disetorkan ke Bank Mandiri sebesar 77 M dan mengembalikan uang setoran petani 30 % yang digelapkan senilai Rp. 26 M.
Dihubungi Sabtu (29/01/12), Ketua PIR Trans Kabupaten Ketapang, Supirman menyatakan, pembahasan masalah PT. BIG dijanjikan oleh Komisi IV berlangsung antara 12 – 16 Desember 2011. Namun, hingga akhir Januari 2012 ternyata rencana tersebut belum terealisasi. Padahal, 13.000 KK petani plasma sangat berharap Komisi IV membantu menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung sejak 2005 silam, dengan mengambil langkah penyelesaian melalui keputusan politik.
Dikonfirmasi, anggota Komisi IV DPR RI asal Kalbar Sukiman, menyatakan, Komisi IV tetap komit untuk membantu menyelesaikan persoalan antara petani dengan PT. BIG. Namun, karena padatnya kegiatan dewan, maka masalah PT. BIG belum dapat diagendakan dalam waktu dekat. Apalagi dalam waktu bersamaan, Komisi IV juga tengah menangani sejumlah masalah menyangkut konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, termasuk diantaranya konflik berdarah di Mesuji, Lampung.
Di bagian lain, gelar kasus atas dugaan penggelapan dana petani oleh direksi PT. BIG, Budiono Tan, telah dilakukan di Mabes Polri Kamis (26/01/12). Namun ketika dimintai keterangannya terkait hal ini, Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar mengaku belum mengetahui hasil gelar perkara di Mabes Polri, karena masih menunggu kedatangan Direskrimsus. Yang pasti, pihaknya tetap akan menindaklanjuti semua petunjuk dari gelar perkara tersebut dan tentu melengkapinya dengan fakta – fakta baru, sebagai dasar untuk memutuskan apakah kasusnya dilanjutkan atau dihentikan.
Sementara itu, tuntutan petani terhadap Budiono Tan antara lain, segera melunasi tunggakan panen tbs selama 4 bulan sebesar Rp. 199 milyar. Kemudian mengembalikan uang petani yang tidak disetorkan ke Bank Mandiri sebesar 77 M dan mengembalikan uang setoran petani 30 % yang digelapkan senilai Rp. 26 M.
DEWAN KEHUTANAN NASIONAL FOKUS KONFLIK TENURIAL
Konflik tenurial menjadi salah satu agenda pembahasan Dewan Kehutanan Nasional/DKN dalam Raker yang berlangsung di Jakarta, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat rawan memicu gejolak sosial. Apalagi, saat ini di beberapa daerah konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan meyangkut kepemilikan atas tanah, telah menimbulkan korban jiwa.
Dihubungi Kamis (26/01/12), Ketua Kamar Masyarakat DKN Region Kalimantan Sujarni Aloy mengakui, konflik tenurial bermuara dari kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor kehutanan, yang tidak lagi memperhatikan hak – hak masyarakat, melainkan berorientasi pada kepentingan pemilik modal. Bahkan, penunjukan kawasan hutan atau areal hutan lindung oleh pemerintah terkadang dianggap sebagai pencaplokan, karena tanpa proses atau kompensasi yang jelas bagi masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan secara turun temurun.
Untuk itu, DKN berupaya mendorong penyelesaian konflik tenurial, dengan memperjuangkan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses atau memanfaatkan sumber daya kehutanan. Termasuk mendorong reformasi agraria untuk mengembalikan tanah milik masyarakat, yang telah dikuasai secara tidak syah oleh perusahaan perkebunan maupun pertambangan.
Lebih lanjut, Aloy menilai kurang sinerginya antar sektor terkait, misalnya di bidang kehutanan dan perkebunan, secara tidak langsung juga menjadi penyebab konflik tenurial. Meskipun di beberapa daerah pasca berlakunya otonomi, kedua sektor tersebut digabungkan ke dalam satu atap, namun dalam praktiknya tetap saja tidak sejalan. Di satu sisi sektor kehutanan memang dituntut menjaga kelestarian hutan, tetapi di sisi lainnya justru sektor perkebunan yang merusak, melalui izin pembukaan lahan perkebunan.
DKN berupaya mendorong terciptanya sinergi dari semua lembaga pemerintahan, dengan usulan untuk merevisi aturan mengenai kelembagaan dan kewenangan dari beberapa sektor yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.
Dihubungi Kamis (26/01/12), Ketua Kamar Masyarakat DKN Region Kalimantan Sujarni Aloy mengakui, konflik tenurial bermuara dari kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor kehutanan, yang tidak lagi memperhatikan hak – hak masyarakat, melainkan berorientasi pada kepentingan pemilik modal. Bahkan, penunjukan kawasan hutan atau areal hutan lindung oleh pemerintah terkadang dianggap sebagai pencaplokan, karena tanpa proses atau kompensasi yang jelas bagi masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan secara turun temurun.
Untuk itu, DKN berupaya mendorong penyelesaian konflik tenurial, dengan memperjuangkan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses atau memanfaatkan sumber daya kehutanan. Termasuk mendorong reformasi agraria untuk mengembalikan tanah milik masyarakat, yang telah dikuasai secara tidak syah oleh perusahaan perkebunan maupun pertambangan.
Lebih lanjut, Aloy menilai kurang sinerginya antar sektor terkait, misalnya di bidang kehutanan dan perkebunan, secara tidak langsung juga menjadi penyebab konflik tenurial. Meskipun di beberapa daerah pasca berlakunya otonomi, kedua sektor tersebut digabungkan ke dalam satu atap, namun dalam praktiknya tetap saja tidak sejalan. Di satu sisi sektor kehutanan memang dituntut menjaga kelestarian hutan, tetapi di sisi lainnya justru sektor perkebunan yang merusak, melalui izin pembukaan lahan perkebunan.
DKN berupaya mendorong terciptanya sinergi dari semua lembaga pemerintahan, dengan usulan untuk merevisi aturan mengenai kelembagaan dan kewenangan dari beberapa sektor yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.
DPRD KALBAR SEGERA BENTUK PANSUS ASSET
DPRD Kalbar dalam waktu dekat akan membentuk Pansus Pengelolaan dan Penertiban Aset, untuk menginventarisir dan menertibkan seluruh asset milik daerah yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di luar Kalbar. Usulan sebenarnya telah digagas oleh 21 anggota dewan awal tahun 2011 lalu, namun belum dapat ditindaklanjuti karena menunggu hasil audit BPK.
Ditemui Jum`at (27/01/12), Sekretaris fraksi Golkar Andry Hudaya Wijaya menyatakan, fraksinya telah menyurati pimpinan DPRD terkait hal yang dimaksud, untuk memenuhi persyaratan secara administratif. Pengelolaan aset selama ini memang belum tertata dengan baik, sehingga menjadi temuan BPK ketika mengaudit Laporah Keuangan Pemprov Kalbar mulai dari APBD tahun 2008, 2009, 2010 hingga tahun 2011.
Selain Golkar, fraksi PAN juga telah menyurati pimpinan DPRD agar membentuk Pansus Pengelolaan dan Penertiban Aset, bahkan Sekretaris fraksi PAN Syarif Izhar Asyuri menyatakan, tidak ada alasan untuk menunda kembali, karena semua persyaratan telah terpenuhi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ahmadi Usman menerangkan, dalam pertemuan antara pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi beberapa hari lalu, semua menyepakati untuk segera terbentuknya Pansus Aset. Namun, mengingat padatnya kegiatan dewan, diperkirakan pembentukan Pansus baru dapat dijadwalkan Bamus Maret mendatang. Setelah berakhirnya masa kerja 3 Pansus DPRD yakni Pansus RPJMD, Pansus Prolegda dan Pansus Revisi Tatib.
Amburadulnya manajemen asset di Pemprov Kalbar memang menjadi sorotan, bahkan anggota BPK Rizal Jalil meminta eksekutif dan legislatif bekerja keras dan lebih fokus membenahi dan menata persoalan barang daerah agar tidak menimbulkan permasalahan yang selalu berulang.
Ditemui Jum`at (27/01/12), Sekretaris fraksi Golkar Andry Hudaya Wijaya menyatakan, fraksinya telah menyurati pimpinan DPRD terkait hal yang dimaksud, untuk memenuhi persyaratan secara administratif. Pengelolaan aset selama ini memang belum tertata dengan baik, sehingga menjadi temuan BPK ketika mengaudit Laporah Keuangan Pemprov Kalbar mulai dari APBD tahun 2008, 2009, 2010 hingga tahun 2011.
Selain Golkar, fraksi PAN juga telah menyurati pimpinan DPRD agar membentuk Pansus Pengelolaan dan Penertiban Aset, bahkan Sekretaris fraksi PAN Syarif Izhar Asyuri menyatakan, tidak ada alasan untuk menunda kembali, karena semua persyaratan telah terpenuhi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ahmadi Usman menerangkan, dalam pertemuan antara pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi beberapa hari lalu, semua menyepakati untuk segera terbentuknya Pansus Aset. Namun, mengingat padatnya kegiatan dewan, diperkirakan pembentukan Pansus baru dapat dijadwalkan Bamus Maret mendatang. Setelah berakhirnya masa kerja 3 Pansus DPRD yakni Pansus RPJMD, Pansus Prolegda dan Pansus Revisi Tatib.
Amburadulnya manajemen asset di Pemprov Kalbar memang menjadi sorotan, bahkan anggota BPK Rizal Jalil meminta eksekutif dan legislatif bekerja keras dan lebih fokus membenahi dan menata persoalan barang daerah agar tidak menimbulkan permasalahan yang selalu berulang.
Kamis, 26 Januari 2012
MENERIAKKAN KISAH PERBATASAN LEWAT BLOG
PONTIANAK. Berbagai kisah human interest yang tersembunyi di kawasan perbatasan Kalbar – Malaysia, selama ini luput dari perhatian pembuat kebijakan. Terkecuali yang bombastis seperti pencaplokan wilayah yang diekspos secara besar-besaran hingga ke tingkat nasional. Kini, sebuah program bernama Border Blogger Movement (BBM) digagas oleh para bloger dan wartawan di Kalbar, diperuntukkan khusus bagi warga perbatasan.
Melalui program ini, warga yang terpilih sebagai peserta akan dibekali dengan keterampilan jurnalisme kampung, adaptasi lokal dari model jurnalisme warga. Peserta juga diberikan materi mengenai fotografi dan video sederhana, serta pemanfaatan media social seperti web blog.
Dihubungi Kamis (26/1/12), Manajer Program BBM, AA Mering, mengatakan, program ini diberikan dalam bentuk beasiswa, namun bukan dalam bentuk yang umumnya dipahami sebagai pemberian sejumlah dana pendidikan. Melainkan dalam bentuk bantuan fasilitas modem dan pulsa gratis, mencetak buku tentang perbatasan, peningkatan kapasitas berupa kursus menulis, memotret, weblog, social media, secara offline maupun online. “Selain itu juga memberi penghargaan bagi blogger terbaik dari perbatasan,” ujar Mering.
Mering menambahkan, bahwa program ini diwujudkan bekerjasama dengan Ford Foundation melalui Cipta Media Bersama. Dari pelatihan yang digelar gratis bagi setiap peserta, diharapkan berbagai persoalan sederhana namun penting dan menarik yang terjadi di wilayah perbatasan, dapat dipublikasikan secara luas melalui blog.
Dalam lima bulan periode program ini, para para peserta wajib menayangkan kisah-kisah, foto-foto, video, dan aneka peristiwa yang terjadi di perbatasan, ke blog masing-masing. Ia mengakui, ada impian bahwa dalam beberapa bulan ke depan, tersedia referensi yang riil tentang perbatasan yang bisa diakses semua orang melalui internet.
“Tentu bukan kisah-kisah bombastis, tetapi yang bersifat human interest dan bahkan terlewatkan oleh para bapak-ibu pejabat yang hanya berkunjung dalam kerangka formalitas belaka ke beranda yang terlupakan ini,” ujarnya.
Peserta program ini khusus bagi warga potensial yang berasal dari lima kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebagai langkah awal, proses sosialisasi telah dilakukan dengan Himpunan Mahasiswa Perbatasan Sekayam di Pontianak, Selasa (24/1/12). Ketua himpunan tersebut, Yana, mengungkapkan, program ini memberi kesempatan baginya dan anggota lain untuk semakin menambah ilmu.
“Selama ini kami berfikir, apa yang bisa kami buat untuk kampung halaman di perbatasan sana. Program BBM ini memberi kami harapan,” ujar Yana.
Tim BBM memulai kegiatan perdana di Sanggau Ledo pada 28-29 Januari, bersama sejumlah peserta yang akan terlibat dalam program, dan selanjutnya pelatihan akan digelar secara bergiliran di Kabupaten lainnya.
Warga yang berminat dapat menghubungi email: borderblogger@mail.com. Di antara kriteria bagi calon peserta, berusia minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah, bukan PNS, bisa mengoperasikan komputer dan hand phone, lebih disukai yang memiliki komputer atau laptop sendiri dan memiliki ketertarikan terhadap dunia tulis-menulis.
OPERASI PENERTIBAN GULA ILEGAL, PESANAN KELOMPOK TERTENTU
Gencarnya operasi penertiban gula ilegal asal Malaysia yang dimotori Kejaksaan Tinggi Kalbar, mulai dikeluhkan para pedagang gula di perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau. Selama ini mereka memang memasok gula asal negara tetangga, untuk dipasarkan ke berbagai daerah di Kalbar. Meskipun telah diatur dalam perjanjian Tata Niaga Perbatasan (BCA), produk impor asal Malaysia hanya boleh beredar di 4 Kecamatan yang berbatasan yakni Sekayam, Noyan, Beduai dan Balai Karangan.
Dihubungi Rabu (25/01/12), salah seorang warga Entikong, Raden Nurdin meminta Pemerintah sebaiknya melegalkan saja impor gula asal Malaysia, untuk membantu warga meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan kedekatan geografis dengan negara tetangga. Bukan seperti sekarang, memburu para pedagang dengan alasan telah melakukan praktik penyelundupan.
Secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kalbar Retno Pramudya mensinyalir di balik gencarnya operasi penertiban gula ilegal oleh aparat hukum, sebenarnya pesanan pihak tertentu yang merasa tersaing dengan peredaran maraknya gula asal Malaysia. Padahal, sebenarnya konsumen sangat terbantu dengan peredaran gula asal Malaysia, yang harganya relatif lebih murah dari gula yang didatangkan dari pulau Jawa.
Di samping itu, penanganannya pun terkesan tebang pilih, karena hanya menjerat para pedagang kecil, sementara pedagang besar hingga kini belum tersentuh.
Lebih lanjut, Retno berjanji untuk mengagendakan pembahasan persoalan ini di Komisi A DPRD, dengan mengundang semua pihak terkait, mulai dari kepolisian, Kejaksaan, Bea & Cukai, YLKI, BB POM serta instansi Pemerintah provinsi lainnya. Sekaligus menjajaki kemungkinan adanya aturan yang memberi kesempatan bagi masyarakat perbatasan untuk mengedarkan gula asal Malaysia, tentunya di dalam aturan tersebut juga memuat adanya kontribusi bagi pemasukan negara.
USAID GELAR PELATIHAN TATA RUANG UNTUK PERUBAHAN IKLIM
Pemerintah AS, melalui USAID dan Program Dukungan Hutan dan Perubahan Iklim Indonesia (USAID IFACS) bekerjasama dengan Dinas Kehutanan AS (USFS), mengadakan pelatihan komprehensif untuk Penataan Ruang di Kalbar. Kegiatan berlangsung 25 Januari - 2 Februari 2012 dengan peserta berasal dari mitra pemerintah dan LSM.
Dihubungi Rabu (25/01/12), Spesialis Komunikasi Kalimantan di USAID, Ronny Christianto menyebutkan topik yang dibahas antara lain ; pemetaan area dengan nilai konservasi tinggi dan sasaran prioritas konservasi serta pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS/SEA) untuk menentukan prioritas wilayah yang harus dilestarikan.
Pelatihan ini bagian dari program USAID untuk membantu Indonesia, dalam mengelola hutan yang tersisa dari hutan dataran rendah dan hutan gambut.
Selain di Kalbar, kegiatan serupa juga digelar di Aceh, Kalteng dan Papua dengan waktu yang sama.
USAID akan bekerjasama dengan pemerintah lokal, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengadopsi strategi pembangunan ekonomi rendah emisi, yang menekankan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, melindungi hutan dari kebakaran, perambahan dan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalbar Robert Nusanto mengakui, perencanaan tata ruang merupakan proses yang kompleks, dalam memetakan beragam kepentingan dan harapan dari semua stakeholder.
Dirinya berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan kemampuan para pihak dalam menyusun dan mengembangkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, yang disesuaikan dengan karakter wilayah masing-masing. Apalagi Pemerintah Indonesia telah lama menyadari pentingnya perencanaan tata ruang dalam pengelolaan hutan yang lebih baik, dan saat ini tengah melakukan kajian ulang tata ruang wilayah di sebagian besar provinsi.
SERIKAT BURUH KETAPANG KECAM KUASA HUKUM PT. BIG
Ketua Serikat Buruh Kabupaten Ketapang Lubuk Simanjuntak, mengecam pernyataan Kuasa Hukum PT. Benua Indah Group/BIG Yohanes Nenes di salah satu media cetak, yang mempersoalkan status dirinya sebagai seorang buruh. Padahal, dirinya memang karyawan salah satu pabrik di PT. BIG, yang tengah berjuang untuk mendapatkan pesangon setelah perusahan milik Budiono Tan ini pailit.
Dihubungi Selasa (24/01/12), Lubuk menilai pernyataan asal – asalan Yohanes Nenes di media cetak, menunjukkan yang bersangkutan tidak memahami permasalahan yang sebenarnya. Bahkan, mungkin tidak memahami Undang – Undang Ketenagakerjaan, yang mewajibkan perusahaan membayar hak – hak pekerja yang telah di PHK.
Tindakan tersebut bukan saja telah mencemarkan nama baiknya, tetapi juga telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, dengan menuding petani dan karyawan merongrong perusahaan, padahal yang sebenarnya justru perusahaan lah yang telah menyengsarakan kehidupan 13.000 KK petani dan ratusan mantan karyawan PT. BIG.
Lubuk juga membantah tudingan Yohanes Nenes, bahwa karyawan dan petani telah melakukan pencurian CPO milik PT. BIG, sebab hasil penjualan atas CPO tersebut diperuntukkan untuk menghidupi petani maupun karyawan yang terancam kelaparan. Selain itu, mereka berani menjual karena telah mendapat rekomendasi dari Muspida Ketapang. Bahkan, kapal yang membawa muatan CPO tersebut dari Ketapang menuju Sunda Kelapa, dikawal oleh aparat kepolisian.
Menurutnya, kalau memang tindakan tersebut tergolong tindak pidana, tentunya jajaran Muspida Ketapang termasuk aparat yang mengawal muatan CPO juga melakukan aksi pencurian. Anehnya, justru petani yang dipidakan, sementara direksi PT. BIG, Budiono Tan yang jelas telah melanggar hukum, belum memiliki status hukum yang jelas.
PETANI PT. BIG DESAK KOMISI IV PENUHI JANJI
Perwakilan petani plasma PT. Benua Indah Group (BIG) di Kabupaten Ketapang mendesak Komisi IV DPR RI, segera menindaklanjuti hasil kunjungan spesifik ke Kabupaten Ketapang akhir November 2011 lalu, guna menyelesaikan permasalahan antara petani plasma dengan perusahaan tersebut. Sebab Komisi IV telah berjanji untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengambil langkah penyelesaian melalui keputusan politik, bahkan jika dipandang perlu membentuk Pansus.
Ditemui Selasa (24/01/12), salah seorang perwakilan petani, Supirman menyatakan, pertemuan dengan Komisi IV DPR di Ketapang menghasilkan beberapa pointer, diantaranya Komisi IV akan melakukan pembahasan masalah PT. BIG antara tanggal 12 – 16 Desember 2011 dengan mengundang semua pihak terkait, termasuk perwakilan petani plasma dan mantan karyawan. Namun, hingga pertengahan Januari 2012, ternyata rencana tersebut belum terealisasi.
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Kalbar asal Kabupaten Ketapang, Andy Hudaya Wijaya mendesak KPKNL Jakarta I dan Bank Mandiri secepat mungkin melakukan eksekusi lelang atas semua asset PT. BIG di Kabupaten Ketapang.
Dirinya khawatir jika persoalan ini terus berlarut dapat memicu konflik, karena krisis sosial ekonomi masyarakat petani semakin parah. Bahkan tidak menutup kemungkinan tragedi Mesuji di Lampung terulang di Kabupaten Ketapang.
Untuk itu, dirinya meminta semua pihak, terutama aparat penegak hukum segera memproses tuntutan para petani dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan.
Sebelumnya, perwakilan petani plasma telah melaporkan direksi PT. BIG Budiono Tan ke pihak kepolisian, atas dugaan penggelapan uang milik petani plasma dan karyawan. Meskipun proses penyidikan telah berlangsung sejak tahun 2009 lalu, namun hingga saat ini belum memiliki status hukum yang jelas.
Adapun, tuntutan terhadap Budiono Tan antara lain, segera melunasi tunggakan panen tbs selama 4 bulan (TMB Juni, Juli, Agustus dan September 2009) sebesar Rp. 199 milyar. Kemudian mengembalikan uang petani yang tidak disetorkan ke Bank Mandiri sebesar 77 M dan mengembalikan uang setoran petani 30 % yang digelapkan senilai Rp. 26 M, yang tersimpan di bank Danamon Ketapang.
LAKI KALBAR SIAP KAWAL PILGUB
Lembaga Anti Korupsi Indonesia – LAKI Kalbar siap mengawal seluruh proses tahapan pemilihan gubernur Kalbar, terutama mengawasi terjadinya praktik money politic. Sebab, sudah menjadi trend di kalangan politisi maupun pasangan calon untuk memenangkan Pemilukada, bukan dengan menjual program, tetapi justru melakukan praktik politik uang.
Hal itu diungkapkan Ketua LAKI Kalbar Burhanuddin Abdullah, terkait potensi money politic dalam pilgub Kalbar Senin (23/01/12). Ia menilai serangan fajar masih menjadi alternatif bagi pasangan calon, karena dianggap ampuh untuk meraup suara.
LAKI akan kembali menerapkan pola dan strategi pengawasan seperti Pemilukada di Kubu Raya dan Kapuas Hulu untuk Pilgub Kalbar, melalui pengumpulan data dan fakta serta investigasi. Hal ini dapat dilakuan karena jaringan LAKI telah terbentuk hingga ke tingkat RT, meskipun penyampaian informasi masih bersifat manual, namun dapat diyakini keakuratannya.
Apresiasi atas upaya tersebut disampaikan aktivis mahasiswa Glorio Senen, yang mengakui isu terkait politik uang dalam pilkada kerap terjadi, sehingga membutuhkan partisipasi dan kerjasama keras semua pihak untuk mengungkapnya. Kesiapan LAKI untuk memantau pilgub Kalbar merupakan langkah positif, sehingga pesta demokrasi yang nantinya berlangsung dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Menurut Glorio, jika masyarakat memilih hanya berdasarkan uang, justru semakin menyengsarakan rakyat. Karena Kepala Daerah yang menang dan berkuasa tidak segan untuk menghalakan segala cara dalam memerintah, termasuk melakukan korupsi dengan membuat program kerja fiktif guna menutupi ongkos politik yang telah dikeluarkan. Di samping itu, proses demokrasi juga kehilangan esensi, karena pemimpin dan masyarakat juga korup, yang pada akhirnya merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun.
LAKI KALBAR DORONG POLDA TUNTASKAN KASUS BANSOS
Lembaga Anti Korupsi Indonesia – LAKI Kalbar mengapresiasi keseriusan Polda Kalbar, untuk menangani indikasi korupsi dalam kasus Bansos KONI Kalbar senilai 22 Milyar. Pemeriksaan terhadap Zulfadhli sebagai saksi, yang saat ini tercatat sebagai anggota DPR RI, menimbulkan secercah harapan bagi masyarakat atas penegakan supremasi hukum. Meskipun pemeriksaan terhadap saksi lainnya yakni mantan gubernur Kalbar Usman Ja`far, yang juga anggota DPR akan menyusul belakangan.
Ditemui Senin (23/01/12), Ketua DPP LAKI Kalbar Burhanuddin Abdullah mengakui diperiksanya pejabat negara tersebut, telah menimbulkan kepercayaan masyarakat atas proses penanganan kasus korupsi. Namun, dirinya mengharapkan kasusnya tidak berhenti di situ saja, tetapi dapat ditangani secara tuntas dengan status hukum yang jelas terhadap semua yang terkait dalam kasus tersebut.
Hal senada diungkapkan aktivis mahasiswa Glorio Senen, yang sangat berharap penanganan indikasi korupsi dalam kasus Bansos dapat tuntas, begitu pula berbagai kasus korupsi lainnya, terutama yang melibatkan para pejabat maupun mantan pejabat pemerintahan.
Kasus Bansos mencuat pasca hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kalbar tahun 2008, yang mengindikasikan adanya kerugian negara dalam penyaluran Bansos melalui APBD tahun 2006 hingga 2008. Kasusnya kemudian dilimpahkan ke pihak penyidik dan akhirnya mantan Wakil Bendahara KONI, Iswanto ditetapkan sebagai tersangka
SEMARAK PERGANTIAN MALAM TAHUN BARU IMLEK
Ribuan warga tumpah ruah memadati Jl. Gajahmada di Kota Pontianak Minggu (22/01/12), kawasan Pecinaan yang menjadi salah satu titik untuk merayakan malam tahun baru Imlek 2.563, yang jatuh pada Shio Naga Air. Mereka yang memadati kawasan pecinaan ini bukan hanya berasal dari etnis Tionghoa, namun juga masyarakat umum. Semua membaur untuk menikmati atraksi pesta kembang api, yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Menjelang detik – detik pergantian tahun, ribuan petasan diluncurkan ke angkasa dan mencapai puncaknya tepat pukul 00.00 WIB.
Warna warni yang muncul dari percikan kembang api di angkasa diiringi teriakan warga, tiupan terompet, bunyi klakson kendaraan menjadi satu menciptakan instrumen unik, menyambut detik pertama tahun baru China.
Ribuan Lampion yang dipasang di sepanjang kawasan pecinaan tersebut semakin menambah semarak malam pergantian tahun, sekaligus menjadi tontonan menarik bagi warga.
Pesta kembang api atau perayaan tahun baru Imlek di Kota Pontianak relatif berhasil, baik dari sisi kemanan, lalu-lintas serta keyamanan warga. Untuk pengamanan, ratusan petugas dari Polresta Pontianak telah disebar di puluhah titik, diantaranya Rumah Ibadah dan pusat keramaian. Beberapa Posko juga dibangun dengan menempatkan sejumlah petugas.
Sedangkan untuk mengantisipasi kelancaran lalu-lintas, pihak Polantas memberlakukan arus 1 arah pada Jl. Gajahmada, Jl. Diponegoro, Jl. Tanjungpura dan Jl. pahlawan. Sistem 1 arah cukup berhasil mengurangi kemacetan dengan mengalihkan penumpukan pengedara dari lokasi yang menjadi konsentrasi massa.
Adapun kekuatan pengamanan meliputi, unsur TNI, Polri, Satpol PP serta puluhan personil Pemuda Pancasila yang bergabung untuk melakukan pengamanan.
Sementara itu, pengamanan dari Polresta Pontianak sesuai dengan Operasi Liong Kapuas berlangsung hingga Perayaan Cap Go Meh 6 Februari 2012. Sebelumnya, Kapolresta Pontianak, Kombes Muharrom Riyadi menyebutkan sebanyak 645 personil telah disebar ke seluruh wilayah hukum Pontianak, termasuk sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya. Langkah pengamaan tertuang dalam Operasi yang bersandi Liong Kapuas 2012, dengan tujuan menciptakan dan menjaga kondisi Pontianak tetap stabil.
Sabtu, 21 Januari 2012
Udah pasang kontrasepsi, kok Ngak bahagia ?
“saya sudah pasang kontrasepsi, pake kondom, pake spiral dan ikut vasektomi, tapi kok ngak kunjung sejahtera dan bahagia? "Padahal katanya KB mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera?
Pertumbuhan penduduk dewasa ini menjadi permasalahan di hampir setiap negara, termasuk Indonesia dengan populasi sekitar 240 juta jiwa dan laju pertumbuhan 1,49 %. Kalbar dengan wilayah yang sangat luas dan penduduk yang jarang, memang tidak perlu khawatir dengan trend peningkatan jumlah penduduk, namun bagaimana pun pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali sangat memberatkan pemerintah, dalam hal penyediaan dan pemenuhuan pelayanan publik. Persoalan ini dibahas dalam Aspirasi Merah Putih (AMP) di RRI Pontianak Kamis (19/01/12), dengan topik Optimalisai Strategi Pembangunan Bidang Kependudukan di Kalbar.
2 nara sumber yang dihadirkan yakni Kepala Bidang Advokasi Penggerakan & Informasi BKKBN Kalbar, Eka Sulistyaningsih dan anggota Komisi D DPRD Kalbar Ikhwanin A. Rahim.
Eka mengawali paparannya dengan menyatakan bahwa upaya pengendalian ledakan penduduk pernah berhasil diterapkan di masa lalu, dan pada saat yang bersamaan pemerintah juga berhasil meraih swasembada pangan, sehingga tercapai keseimbangan pertumbuhan populasi penduduk dengan kemampuan mencukupi kebutuhan. Tapi kini, kondisinya jusru terbalik.
Menyikapi hal ini, BKKBN tetap fokus pada upaya untuk pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Upaya pengendalian ditempuh dengan menggencarkan promosi KB melalui penyuluhan atau mendatangi langsung masyarakat, baik oleh PLKB maupun dan para kader di seluruh pelosok daerah.
Hambatannya adalah jumlah tenaga penyuluh yang terbatas. Saat ini tercatat di Kalbar ada 1.870 desa, idealnya 1 PLKB membina 2 desa. Tapi karena jumlah PLKB cuma 235 orang, maka penyebaran penyuluh belum pada tataran ideal.
Dulu memang hampir 1. 000 orang, namun pasca penyerahan kewenangan pengelolaan KB dari pusat ke daerah, menyebabkan sebagian diantara penyuluh ditarik ke instansi lain yang secara kebetulan memang membutuhkan pegawai.
Tapi Eka menyatakan, hal itu tidak mengurangi semangat petugas untuk menjangkau daerah – daerah terpencil dan pedalaman dalam memberikan pelayanan KB. Terkait tunjangan bagi PLKB, merupakan tanggungjawab dari masing – masing daerah, sedangkan fungsi BKKBN di sini hanya sebatas koordinasi dengan SKPD terkait.
Ia mengakui, di beberapa Kabupaten Kota, program KB memang belum didudukung porsi pendanaan yang cukup, karena skala prioritas berada di sektor lain yang sangat menyedot anggaran belanja. Apalagi ada daerah yang tingkat kepadatan penduduknya baru 7 orang per KM, seperti di belahan timur Kalbar, program KB terkesan dinomor duakan. Meskipun ia yakin sebenarnya tidak begitu, tapi yang jelas kondisi itu menghambat efektifitas program KB, “bukan pada program pengendalian kuantitas melainkan di bagian peningkatan kualitas penduduk, jelas Eka.” Padahal, peningkatan kualitas memainkan peran penting terhadap keberhasilan program pemerintah dalam hal menurunkan angka kemiskinan.
Ya, “karena program KB merupakan investasi jangka panjang, persoalan ini memang harus segera diatasi dengan adanya kesamaan persepsi dari semua stake holder,” harapnya.
Tentunya saya berharap, “setelah mendengar hal ini semua, Pak Ikhwani dapat menindaklanjutinya melalui kelembagaan DPRD, agar program nasional ini dapat berjalan dengan baik di daerah”.
Adapun program prioritas BKKBN adalah memperluas jangkauan pelayanan program KB melalui penyuluhan penundaan usia perkawinan, pengaturan jarak kelahiran, peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan bina ekonomi keluarga, untuk menuju masyarakat sejahteran dan bahagia. Tapi UU No 52 Th 2009 dan PP No 62 Th 2010 telah memberikan tambahan tupoksi bagi BKKBN untuk memberikan pendidikan kependudukan, yang kemudian ditindaklanjuti melaui sosialisasi tentang PHBK (Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan)
Eka mengaku sering mendapatkan pertanyaan kocak dari akseptor atau masyarakat, “saya sudah pasang kontrasepsi, pake kondom, pake spiral dan ikut vasektomi, tapi kok ngak kunjung sejahtera dan bahagia? Padahal katanya KB mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera? Eka menjelaskan, sebenarnya penggunaan kontrasepsi baru pada tahap pengendalian kuantitas, sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan, BKKBN melakukan melaui program peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan bina ekonomi keluarga.
Program KB tidak hanya melulu membicarakan alat kontasepsi, tetapi yang jauh lebih penting adalah terjadinya perubahan cara pandang, pola perilaku setiap orang tentang pengruh timbal balik antara pertumbuhan penduduk dan upaya peningkatan kesejahteraan.
Mempunyai anak merupakan hak reproduksi yang merupakan bagian dari hak – hak azasi manusia, begitupula hak setiap individu untuk menetukan waktu menikah dan mengatur kelahiran.
Untuk itu kita mengkampanyakan jangan sampai ada lebih dari 1 balita di dalam suatu keluarga, “menyitir seorang pakar, bahwa hak asuh dari anak pertama berkurang 20 %, “ungkap Eka.
Eka mengakui, ditinjau dari perspektif HAM baik secara individu maupun kelompok memang semua program KB tidak perlu dipaksakan, artinya jika memang bisa menjamin pendidikan, kesehatan dan lainnya tentunya tidak masalah punya anak lebih dari 2.
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Kalbar Ikhwani A. Rahim mengakui bahwa salah satu program pemerintah adalah mengurangi angka kemiskinan, tentu saja ini tidak dapat terealisasi jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Jadi sudah saatnya kita membuat terobosan kebijakan untuk mencapai hal yang dimaksud. “Maka optimalisasi program KB perlu digencarkan kembali, tegas Ikhwani.
Terkait permasalahan di BKKBN, maka perlu dievaluasi semua program yang telah berjalan dan mengkaji titik lemah permasalahannya. “Misalnya keterbatasan PLKB, ‘apakah karena kewenangan yang telah beralih ke daerah, atau kaderisasi di lembaga ini yang memang kurang prioritas,”.
Untuk Kalbar sat ini, memang masih belum urgens, tapi kita harus melihat dalam skala nasional. Selanjutnya kita merancang suatu terobosan dengan target signifikan dalan jangka tertentu. Meskipun secara kelembagaan BKKBN bukan bagian dari Pemda, namun sangat dituntut adanya sinergisitas dari program mengenai kependudukan.
Di bagian lain, tujuan Optimalisai Strategi Pembangunan Bidang Kependudukan adalah mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat. Untuk itu, harus disepakati seperti apa dan bagaimana indikator dari kesejahteraan maupun kebahagiaan tersebut. Yang tak kalah pentingnya adalah, anak – anak yang telah lahir tentu harus diperhatikan, paling tidak pemenuhan hak – hak dasar mereka. Terutama pada daerah – daerah yang saat ini belum memfokuskan program pendengalian kuantitas penduduk.
Secara terus terang, Ikhwani mengapresiasi terobosan dari BKKBN yang menyiasati kekurangan tenaga penyuluh dengan mengajak keikutsertaan berbagai pihak, seperti keterlibatan Babinsa di setiap desa. Ia mengakui masih ada sekelompok masyarakat yang kurang merespon positif program KB dengan berbagai alasan, namun hal itu merupakan tanggung jawab kita semua untuk meningkatkan penyuluhan dengan mempertajam materi yang disampaikan.
Terkait masalah belum terbangunnnya sinergitas antara lembaga penyelenggaran KB di daerah dengan BKKBN, Ikhwani berjanji untuk membicarakannya di internal Komisi dan selanjutnya mengundang semua pihak terkait untuk membicarakan masalah ini dan mencari titik temu dari semua persoalan.
AMP di RRI Pontianak berlangsung selama 2 jam (02.00 - 04.00 WIB) dan disiarkan berjaringan secara nasional dengan membuka partisipasi para pendengar melalui line telpon. Pendengar yang ikut nimbrung tidak hanya berasal dari Kalbar, namun juga dari Madiun, Makassar bahkan ada yang dari Singapura.
Pontianak, 21 Januari 2012
Boy Sinu
BPK TERAPKAN AUDIT BERPERSEKTIF LINGKUNGAN DI KALBAR
BPK Perwakilan Kalbar secara khusus memberikan perhatian dan catatan, terkait hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada triwulan IV tahun 2011 atas belanja infrastruktur di Pemerintahan Provinsi maupun 5 Kabupaten di Kalbar, yakni Landak, Sekadau, Sintang, Melawi dan Ketapang. Sebab, sejumlah pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang berada di kawasan hutan, tanpa didahului izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.
Ditemui Jum`at (20/01/12), Ketua BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo menjelaskan, analisis dampak lingkungan (upaya pengelolaan lingkungan/UKL dan upaya pemantauan lingkungan/UPL) dari keenam Pemerintah daerah tersebut, juga tidak berjalan dengan baik.
Untuk itu, BPK mengingatkan kepada DPRD dan para Kepala Daerah agar tetap mengikuti peraturan yang ada, sebab ada konsekuensi yang berat dari peraturan menyangkut pidana bidang kehutanan.
Adi mengakui, pemeriksaan BPK di semua Perwakilan di daerah atas laporan pembangunan tahun 2012, mulai menerapkan audit dengan perspektif lingkungan, terutama menyangkut pengelolaan sektor kehutanan.
Hal ini merupakan tindaklanjut dari kesepakatan BPK sedunia, agar proses pembangunan yang dijalankan pemerintah tidak semakin memperparah kerusakan lingkungan.
Di bagian lain, BPK pusat telah menginstruksikan Perwakilan Kalbar, untuk segera mengikuti jejak Perwakilan Jakarta yang tahun lalu telah menerapkan audit berperspektif lingkungan.
PUNGUTAN RETRIBUSI GALIAN C SALAH SASARAN
Penerapan pungutan retribusi galian C yang diberlakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota di Kalbar selama ini, dinilai BPK Perwakilan Kalbar salah sasaran. Seharusnya pungutan dikenakan terhadap pihak yang melakukan eksploitasi galian C, bukan kepada kontraktor yang menggunakan bahan galian tersebut.
Ditemui Jum`at (20/01/12), Kepala BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo mengungkapkan, hal ini mengakibatkan pihak yang melakukan eksploitasi bahan galian C, terhindar dari pengenaan wajib retribusi daerah. Di samping itu, pungutan retribusi terhadap kontraktor yang melakukan kontrak dengan anggaran APBD/APBN, justru semakin membebani keuangan Negara/daerah.
Dampak lain dari salah pungut retribusi ini, yakni pemerintah tidak dapat mengendalikan pengelolaan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga pemulihan atas kerusakan lingkungan menjadi sulit dilakukan.
Di bagian lain Adi Sudibyo menyebutkan rangking Pemprov Kalbar atas laporan tindaklanjut temuan BPK turun 10 poin, sehingga berada di urutan ke 9.
Dikonfirmasi, Wakil gubernur Kalbar Christiandy Sandjaya tetap optimis rangking dapat dikembalikan lagi ke posisi semula, karena saat ini telah dibentuk tim untuk melakukan perbaikan dan penelusuran temuan tersebut. Apalagi baru laporan semester kedua dan temuan yang ditindaklanjuti juga bersifat administratif.
Christiandy menegaskan, semua temuan BPK dalam empat tahun terakhir, tidak menjurus pada tindak pidana dan terindikasi merugikan keuangan negara. Indikasi pidana terdapat pada temuan BPK tahun 2005 silam, yang penanganannya mengalami kendala karena sulitnya menemukan orang atau pihak yang bertanggungjawab atas kesalahan tersebut. Atau karena terganjal masalah teknis, seperti orang yang bersangkutan telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris.
HET BELUM TERBIT, HARGA ELPIJI MELAMBUNG
Warga Putussibau dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas Hulu mengeluhkan tingginya tarif pengisian ulang elpiji 3 Kg di tingkat pengecer. Harga yang dipatok berkisar Rp. 27.000 – Rp. 28.000 untuk setiap kali pengisian ulang. Tingginya harga di tingkat pengecer sebenarnya berawal dari agen yang memang menaikkan tarif untuk menutupi besarnya ongkos angkut dari Pontianak ke Putussibau.
Salah satu agen di Pasar hilir Putussibau mematok harga Rp. 25.000 untuk setiap tabung elpiji 3 Kg, sehingga di wilayah pedalaman harganya kian melambung. Bahkan di Kecamatan Nanga Badau wilayah perbatasan Kalbar - Serawak Malaysia, mencapai Rp. 35.000.
Dikonfirmasi Kamis (19/01/12), SR LPG Pertamina Kalbar Valino mengakui, Kapuas Hulu memang termasuk Kabupaten lainnya yang belum memiliki HET berdasarkan SK gubernur, untuk pengisian tabung elpiji 3 Kg. Namun, pihak Hiswana Migas telah menyurati pemerintah setempat beberapa waktu lalu, dan kemungkinan aturan menyangkut HET masih dalam penggodokan.
Sesuai aturan, Kabupaten Kota yang belum memiliki SK dari gubernur terkait hal yang dimaksud, diperbolehkan untuk mengeluarkan patokan harga.
Adapun Kabupaten lain yang juga belum memiliki HET berdasarkan SK gubernur, yakni Sintang, Melawi, Ketapang dan Kayong Utara.
Secara terpisah, anggota DPRD Kalbar Dapil Sintang, Melawi & Kapuas Hulu Andi Aswad berjanji untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu agar segera mengeluarkan aturan terkait HET pengisian ulang elpiji 3 Kg. Sebab, belum adanya patokan harga, menyebabkan pihak agen maupun pengecer dapat menentukan tarif tinggi, dengan berdalih menutupi besarnya biaya angkut.
Lebih lanjut, Andi mengungkapkan sebelum program konversi diberlakukan, sebenarnya pihak dewan telah mengingatkan pihak Pertamina maupun instansi terkait lainya untuk mendisain aturan yang jelas, agar setelah berjalan program tidak memberatkan masyarakat. Menyikapi hal ini dirinya berjanji untuk membahasnya di internal Komisi dan selanjutnya mengundang pihak terkait, guna membicarakan mekanisme yang tepat dalam mengawasi program konversi di wilayah timur Kalbar.
MUDA MULAI GALANG DUKUNGAN
Ketua DPD Indonesia Bisa Kalbar Muda Antartikawan menunjukkan keseriusannya untuk maju dalam Pemilihan Gubenrur Kalbar 2011, dengan mencari dukungan politik dari sejumlah Parpol. Meskipun saat ini, ia tercatat sebagai Koordinator DPD Partai Demokrat Kalbar, namun agak sulit rasanya maju menggunakan Partai berlambang bintang Mercy ini, karena kemungkinan besar berkoalisi dengan PDI P mengusung pasangan incumbent Cornelis – Christiandy Sandjaya.
Dihubungi Kamis(19/01/12), Muda Antartikawan mengaku telah mengontak beberapa pimpinan parpol dan menerangkan maksudnya untuk menyalonkan diri. Sesuai amanat konstitusi, setiap pasangan calon yang diusung parpol maupun koalisi parpol, harus memiliki minimal 15 % kursi di DPRD atau 15 % suara.
Secara terpisah, Ketua DPD Partai Republikan Kalbar, Daniel Tangkau, mengakui telah dihubungi oleh yang bersangkutan, namun, keputusannya masih harus menunggu hasil pembicaraan di internal partai serta menjajaki dialog dengan pengurus parpol lain.
Di bagian, pengamat politik dari Universitas Tanjungpura Gusti Suryansyah mengatakan, meski Muda Antartikawan tidak sepopuler calon incumbent maupun figur lainnya, namun bukan berarti peluang yang bersangkutan tertutup. Menurutnya semua mempunyai kans yang sama, tergantung kepiawaian dalam menggorganisir kekuatan politik serta kemampuan memainkan isu terkini untuk menarik simpati publik.
Nama Muda Antartikawan sempat mencuat dalam Pemilukada Bupati Landak 2011 lalu, ketika ia mendaftarkan diri ke KPU setempat dengan membawa 3 orang calon wakil bupati sekaligus. Meskipun pada akhirnya dinyatakan tidak lolos secara administratif dan gagal mengikuti Pilkada, namun kejadian tersebut tercatat sebagai yang pertama kalinya di Landak dan juga di Kalbar.
Uniknya lagi, walau ia sebagai Koordinator DPD Partai Demokrat Kalbar, tetapi dalam Pilkada Landak, Demokrat justru mengusung kader lain yakni Syahdan Anggoi, yang akhirnya juga gagal mengalahkan bupati incumbent.
CALON UNTUK PILGUB KALBAR BERTAMBAH
Ketua DPD Indonesia Bisa Kalbar, Muda Antartikawan siap meramaikan ajang pemilihan gubernur Kalbar September mendatang, dengan menjadi salah satu kandidat. Niat untuk menyalonkan diri dilandasi keinginan membangun Kalbar lebih baik lagi, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Meskipun sejumlah kemajuan telah diraih, namun dalam beberapa hal masih terbilang lambat.
Dihubungi Rabu (18/01/12), Muda menyontohkan bidang yang belum mendapat perhatian serius adalah pembangunan pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kalbar masih kekurangan tenaga pengajar, terutama di wilayah pedalaman dan terpencil. Lemahnya mutu pendidikan telah berdampak terhadap kompetensi lulusan berbagai jenjang pendidikan, yang belum terserap secara signifikan di tengah ketatnya persaingan pangsa pasar tenaga kerja.
Namun, ketika ditanyakan partai politik yang bakal mengusungnya, Muda enggan belum berkomentar, dengan alasan waktunya belum tepat. Dirinya hanya menjanjikan dalam waktu dekat akan segera dipublikasikan.
Kehadiran Muda Antartikawan secara otomatis menambah daftar nama tokoh, yang akan maju dalam bursa pilgub Kalbar. Selain gubernur Incumbent, Cornelis nama lain yakni Ketua DPD Partai Golkar Morkes Effendi, Ketua DPD Partai Gerindra Abang Tambul Hussein, Staf Panglima TNI Bidang Komunikasi Sosial, Mayjend TNI Armyn Alianyang serta bupati Sintang Milton Crosby.
Sebelumnya, pengamat sosial politik Universitas Tanjungpura, Prof. Dr. Syarif Ibrahim al-Qadrie menilai, terlepas dari sengitnya persaingan memperebutkan kursi Kepala Daerah, namun banyaknya figur yang tampil menunjukkan sinyal positif bagi perkembangan dan proses demokratisasi di Kalbar.
Tahapan awal Pemilukada gubernur Kalbar dijadwalkan KPU berlangsung April, sedangkan Pemungutan suara 20 September 2012. Meskipun masih cukup lama, namun beberapa bakal calon telah melakukan berbagai manuver politik, terutama membangun pencitraan melalui media massa. Begitupula parpol, baik yang memperoleh kursi di DPRD maupun parpol non kursi, juga terus menjajaki kemungkinan untuk membentuk koalisi.
PT. PELINDO BERLAKUKAN TARIF BARU 1 FEBRUARI 2011
PT. Pelindo II Pontianak berencana untuk memberlakukan pola operasi baru, pelayanan peti kemas di Pelabuhan Dwikora, TMT 1 Februari 2012. Kebijakan diberlakukan setelah rampungnya pemasangan peralatan bongkar muat serta kesiapan beroperasi beberapa unit kendaraan pengangkut.
Ditemui Selasa, (17/01/12), GM. Pelindo II Pontianak Solikhin menerangkan, pola operasi baru bertujuan untuk mengatasi terjadinya penumpukan peti kemas di lahan penumpukan terminal, sekaligus menertibkan kegiatan bongkar muat.
Meskipun aturan baru tersebut juga berdampak terhadap kenaikan tarif, namun sebelum diberlakukan, tentunya disosialisasikan terlebih dahulu dengan semua pengguna jasa pelabuhan. Terkait besaran tarif dan jenis pelayanan yang mengalami kenaikan, Solihin enggan berkomentar lebih jauh.
Menyikapi hal ini, Gabungan Asosiasi Pengusaha Ekspedisi & Forwarder Indonesia (Gafeksi) Kalbar, segera mengundang pihak Pelindo II, untuk mendengar paparan mengenai pola baru operasi di pelabuhan Dwikora. Ketua DPW Gafeksi Kalbar Retno Pramudya mengatakan, jika memang pola baru mendukung kelancaran arus bongkar muat, tentunya pihak Gafeksi tidak berkeberatan atas kenaikan tarif, tetapi jika tidak, maka Gafeksi meminta pihak Pelindo meninjau ulang aturan yang dimaksud.
Selain mempercanggih peralatan bongkar muat, Pelindo II Pontianak juga telah memprogramkan perluasan lahan penumpukan seluas 1,5 hektar yang berada di sisi kanan. Perluasan lahan diperkirakan dapat menampung sebanyak 2.400 peti kemas. Proses pembebasan lahan saat ini tengah dilakukan Tim 9 yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Pontianak. Namun, perluasan lahan tidak mempengaruhi jumlah keluar masuk peti kemas ke pelabuhan, yang rata – rata berkisar 500 – 600 peti kemas per hari.
HARGA ELPIJI 3 KG DI KAPUAS HULU MELAMBUNG
Warga Putussibau dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas Hulu mengeluhkan tingginya tarif pengisian ulang gas elpiji 3 Kg di tingkat pengecer. Harga yang dipatok berkisar Rp. 27.000 – Rp. 28.000 untuk setiap kali pengisian ulang.
Dihubungi Senin (16/01/12), salah seorang warga Putussibau, Johan mengatakan, tingginya harga di tingkat pengecer sebenarnya mengikuti harga dari agen yang memang menaikkan tarif untuk menutupi besarnya ongkos angkut dari Pontianak ke Putussibau. Salah satu distributor di Pasar hilir Putussibau mematok harga Rp. 25.000 untuk setiap tabung gas elpiji 3 Kg, sehingga di wilayah pedalaman harganya kian melambung. Bahkan di Kecamatan Nanga Badau wilayah perbatasan Kalbar - Serawak Malaysia, mencapai Rp. 35.000.
Meskipun stok hingga kini cukup tersedia, namun harga yang tinggi jelas memberatkan warga. Johan mengharapkan pemerintah mengambil sikap, untuk menurunkan harga sesuai yang dipatok.
Tingginya harga isi ulang gas elpiji di Kapuas Hulu juga terjadi di Kabupaten lain di belahan timur Kalbar, karena jarak angkut yang sangat jauh dari Kota Pontianak. Tanpa terkecuali gas elpiji 3 Kg yang sebenarnya telah disubsidi pemerintah, juga mengalami kenaikan harga tidak terkontrol akibat lemahnya tingkat pengawasan di lapangan.
GAIB AKAN LAPORKAN SIKAP KURANG SIMPATIK OKNUM KE PROPAM
Sikap kurang simpatik 3 oknum polisi Polres Pontianak terhadap jajaran pengurus DPD Gerakan Anak Indonesia Bersatu – GAIB Kalbar, berbuntut panjang. Pengurus memutuskan untuk melaporkan tindakan ketiga oknum tersebut ke Propam Polda Kalbar besok (Selasa), atas tuduhan tanpa bukti telah menteror pengelola hiburan Diva yang berada di depan Sekretariat DPD GAIB Kalbar di Jl. Tanjungpura Gg. Martapura melalui SMS.
Ditemui Minggu (15/01/12), Ketua DPD GAIB Kalbar Rudi Supriadi menyatakan, keputusan ini diambil untuk menjaga nama baik organisasi dan harga diri anggota maupun pengurus. Sekaligus untuk menimbulkan efek jera, agar kedepan mereka bertindak lebih humanis dalam menjalankan tugas. Untuk itu, dirinya berhadap Kapolda Kalbar melakukan koreksi dengan menegur bawahannya yang menyalahi kode etik dalam bertugas.
Menurutnya, kalaupun mereka ingin melakukan konfirmasi setelah menerima laporan dari pengelola hiburan, tentunya dilakukan dengan sopan. Bukan langsung mendatangi pengurus dengan melontarkan pertanyaan tanpa dasar, yang pada saat itu tengah mengadakan rapat internal. Apalagi ketiganya tidak dilengkapi surat perintah.
Sebelumnya, ketika dikonfirmasi Kepala Bidang Humas Polda Kalbar AKP Mukson Munandar mempersilahkan warga yang kecewa atas sikap aparat yang kurang simpatik dalam bertugas, melaporkan ke bidang Profesi dan Pengamanan (Promam). Dan semua pengaduan tetap akan ditindaklanjuti.
Kejadian yang menimpa pengurus GAIB berlangsung Sabtu (14/01/12) sore ketika 20 an pengurus tengah melakukan rapat rutin mingguan di Sekretariat. Tiba – tiba beberapa polisi datang dan 3 diantaranya memasuki ruangan, sedangkan yang lainnnya menunggu di luar. Tanpa basa – basi langsung menanyakan kepada pengurus, apakah mengetahui pengirim SMS yang isinya mengusik pengelola karaoke Diva.
Sikap tersebut menyinggung para pengurus GAIB, yang selama ini merasa tidak pernah mengusik pengelola maupun pengunjung, tapi malah dicurigai. Sehingga mengambil sikap dengan menuntut 3 oknum aparat maupun pengelola tempat hiburan, untuk meminta maaf baik secara lisan maupun tertulis.
RTRWP KALBAR DITARGETKAN RAMPUNG MARET 2012
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi - RTRWP Kalbar saat ini, masih menunggu proses legalisasi berupa Peraturan Daerah (Perda). Pembahasan RTRW oleh Pemerintah Pemprov bersama Pansus DPRD belum dapat rampung tahun lalu, sehingga kembali dilanjutkan tahun 2012.
Dalam Dialog Interaktif di RRI Pontianak Sabtu (14/01/12), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar Jakius Sinyor menyatakan, lambannya proses legalisasi juga akibat belum terbitnya substansi kehutanan dari Menteri Kehutanan. Padahal dijanjikan paling lama terbit 31 Desember 2011.
Jika bulan Februari telah keluar maka RTRWP dapat diselesaikan secepat mungkin, paling lama bulan Maret telah rampung untuk selanjutnya diparipurnakan. Jakius menyebutkan, 3 produk akhir dari RTRWP, yakni kebijakan dan strategi pembangunan, struktur ruang serta pola ruang. Khusus untuk struktur ruang telah dibagi areal sesuai lokasi yang dibutuhkan. Antara lain pembangunan pelabuhan internasional di sungai Kunyit Kabupaten Pontianak, kemudian lokasi pelabuhan samudra di Kabupaten Sambas.
Sedangkan untuk tata ruang perbatasan memiliki RTRW khusus, yang nantinya disinkronkan dengan RTRWP Kalbar setelah terbitnya Inpres.
Sedangkan, Ketua Komisi A DPRD Kalbar Retno Pramudya menyebutkan RRWP Kalbar berlaku selama 20 tahun, yang nantinya berfungsi sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah serta sebagai dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang.
Usulan perubahan kawasan hutan ini telah melalui berbagai kajian dan penelitian oleh tim terpadu dari pusat serta dinas terkait di tingkat Kabupaten dan Kota.
Rabu, 18 Januari 2012
Minggu, 15 Januari 2012
ANGGARAN INFRASTRUKTUR KALBAR DALAM APBN 2012 NAIK
Kalbar menerima anggaran cukup besar dalam APBN 2012 khusus di bidang infrastruktur jalan yang berada di atas 1 Trilyun, meningkat dibanding tahun lalu berkisar 450 milyar. Alokasi anggaran diperuntukkan untuk pembangunan jalan nasional, termasuk ruas jalan di kawasan perbatasan.
Ditemui Kamis (12/01/12) malam, anggota Komisi V DPR RI asal Kalbar Lazarus mengakui, banyak program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBN untuk pembangunan infrastruktur, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Keberhasilan mendongkrak nilai anggaran dilakukan bersama mantan gubernur Kalbar Usman Ja`far, yang memang fokus pada peningkatan infrastruktur di daerah.
Sebelumnya, Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar Jakius Sinyor menyebutkan angaran untuk infrastruktur yang dikucurkan melalui APBN 2012 sekitar 1,3 Trilyun, masing – masing untuk pembangunan jalan 900 M dan pembangunan jembatan serta kegiatan fisik lainnya 400 M. Sedangkan dari APBD Kalbar 2012 dianggarkan sebesar 300 M untuk pembangunan ruas jalan dan jembatan di beberapa daerah.
Jakius menambahkan, total anggaran untuk infrastruktur pada tahun 2012 mencapai angka 2,9 trilyun, yang bersumber dari pinjaman ADB, APBN dan APBD. Terbesar berasal dari pinjaman ADB yang mencapai 1,6 T, dengan alokasi dana untuk pembangunan jalan sebesar 911 M dan jembatan sebesar 750 M.
Khusus untuk pembangunan jalan meliputi ruas jalan nasional Tayan – Sangau – Sekadau sepanjang 78,9 KM dengan nilai 336,7 M, kemudian ruas jalan Tebas – Singkawang sepanjang 55,9 KM sebesar 348,9 M serta ruas jalan Simpang Tanjung – Galing sepanjang 52 KM sekitar 225,5 M.
WARGA TUNTUT JANJI PT. PARAMITHA INTERNUSA PRATAMA
Sebanyak 20 tokoh masyarakat asal 5 desa dari Kabupaten Kapuas Hulu, Jum`at (13/01/12), mendatangi Pemerintah Provinsi Kalbar dan mengadakan pertemuan dengan beberapa pejabat mewakili gubernur. Mereka mewakili 500 an KK asal desa Nanga Seberuang, Lemedak, Tua Abang dan Sekedau di Kecamatan Semitau serta desa Sentabay dari Kecamatan Silat Hilir.
Perwakilan warga meminta Pemerintah untuk menengahi persoalan menahun dengan PT. Paramitha Internusa Pratama, anak perusahaan PT. Sinar Mas. Pasalnya perusahaan perkebunan sawit tersebut belum membangun kebun plasma untuk masyarakat petani, sesuai perjanjian yang ditandangi kedua belah pihak tahun 2007 lalu. Dimana pembagian lahan yang disepakati 80 % untuk kebun inti dan 20 % kebun plama.
Kepada RRI, Ketua Adat Desa Nanga Seberuang, Kristian, mengatakan awalnya perwakilan warga juga berencana untuk menemui Ketua DPRD Kalbar, Kapolda Kalbar, Kepala Dinas Perkebunan dan Komnas HAM, namun terpaksa dibatalkan karena pimpinan keempat lembaga tidak berada di tempat. Sehingga mereka menyampaikan maksud melalui surat yang dititipkan pada Sekretariat masing – masing lembaga.
Hal serupa nantinya juga dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebab dahulunya perusahaan tersebut masuk juga difasilitasi oleh pemerintah.
Sementara itu, warga desa Lemedak Rangga Warsito menuturkan, bahwa kebun inti telah ditanami perusahaan sejak tahun 2008, bahkan telah dipanen setahun lalu. Warga menawarkan 3 opsi untuk perusahaan, yakni segera menanam kebun plasma, menyerahkan 20 % lahan inti menjadi lahan plasma atau pemutusan hubungan kemitraan dengan perusahaan.
Rangga tidak membantah perusahaan telah memenuhi beberapa kesepakatan untuk membangun fasilitas umum di areal konsesi, antara lain rumah sekolah, membangun infrastruktur jalan desa serta mendirikan rumah ibadah. Tetapi jika semua upaya yang ditempuh masih menemui jalan buntu, maka tidak ada pilihan lain bagi warga, selain memilih opsi ketiga yakni memutuskan hubungan kemitraan dengan perusahaan.
PILGUB KALBAR MASIH DIPILIH LANGSUNG
Draf RUU Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada yang diusulkan Pemerintah, kini telah diserahkan ke DPR RI untuk dibahas. Di dalam draf tersebut memuat format baru Pemilihan gubernur yang tidak lagi dipilih secara langsung, melainkan melalui lembaga DPRD.
Ditemui Kamis (12/01/12) malam, anggota Komisi V DPR RI asal Kalbar Lazarus mengaku, draf RUU Pilkada yang merupakan inisiatif pemerintah hingga kini belum diterima, sehingga belum diketahui secara pasti jadwal pembahasan oleh Bamus.
Namun politisi PDI-P ini memperkirakan untuk Kalbar, Pemilukada gubernur yang dijadwalkan September mendatang, masih dipilih secara langsung.
Ia belum dapat memastikan kapan selesai, karena biasanya UU yang berkaitan dengan politik, pembahasannya di DPR memang cukup alot. Bahkan, memakan waktu yang cukup panjang, karena harus melalui pengkajian secara mendalam. Seperti UU Pemilu yang seharusnya selesai tahun lalu, hingga memasuki tahun 2012 pembahasannya juga belum menemui titik temu di kalangan dewan, terutama pada pointer Parlementary Treshold dan pembagian kursi per dapil.
Seperti diketahui, berbagai kalangan mengkritik keputusan pemerintah untuk mengembalikan sistem pemilihan gubernur melalui DPRD, karena bertentangan dengan esensi demokrasi dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga kehendak rakyat yang mendasari kekuasaan.
Sedangkan pemerintah menilai pemilihan gubernur lebih baik dikembalikan lagi seperti di zaman orde baru, karena selain tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah, dalam praktiknya selama ini pemilukada langsung lebih banyak mendatangkan mudharat. Di bagian lain, dalam kontitusi juga tidak diamanatkan pemilihan kepala daerah secara langsung.
DPW PAN BENTUK TIM PEMILUKADA KALBAR
DPW Partai Amanat Nasional – PAN Kalbar telah membentuk Tim Pemilukada gubernur Kalbar, dengan keanggotaan kader – kader partai terbaik. Duduk sebagai Ketua adalah Syarif Izhar Asyuri dan Syaifuddin sebagai Sekretaris. Keduanya merupakan anggota DPRD Kalbar. Sedangkan Ketua DPW PAN Kalbar Ikhwani A. Rahim, menempati posisi sebagai Penanggung jawab.
Ditemui di fraksi PAN DPRD Kalbar Kamis (12/01/12), Ikhwani menjelaskan, Tim Pemilukada dibentuk untuk memetakan kekuatan politik serta menjaring figur terbaik untuk memimpin Kalbar periode 5 tahun kedepan. Selanjutnya hasil penjaringan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat – DPP. Namun, menyadari perolehan kursi partai tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan calon sendiri. maka PAN harus berkoalisi dengan parpol lainnya. Untuk masalah ini, PAN bersikap terbuka untuk berkoalisi dengan seluruh parpol, termasuk dengan PDI P dan Demokrat.
Di bagian lain, Ikhwani juga mengakui bahwa saat ini PAN masih menunggu hasil akhir dari RUU Pilkada yang diusulkan pemerintah, dimana di dalamnya memuat format baru Pilgub yakni tidak lagi dipilh secara langsung melainkan oleh DPRD.
5 KANDIDAT UNTUNGKAN INCUMBENT DALAM PEMILUKADA KALBAR
Pengamat sosial politik dari Universitas Tanjungpura Prof. Dr. Syarif Ibrahim al-Qadrie menyatakan, euforia demokrasi telah mendorong banyak tokoh maupun figur untuk tampil dalam Pemilukada Kalbar. Hingga saat ini tercatat 5 figur yang paling ramai disebut untuk maju, yakni Gubernur saat ini, Cornelis, Ketua DPD Partai Gerinda Abang Tambul Hussein, Ketua DPD Partai Golkar Morkes Effendi, Staf Ahi Panglima TNI Mayjend TNI Armyn Ali Anyang serta Bupati Sintang Milton Crosby.
Ditemui di kediamannya Kamis (12/01/12), Syarif Ibrahim mengatakan, jumlahnya boleh jadi bertambah mengikuti dinamika politik yang berkembang. Namun, siapa pun yang nantinya tampil, jika lebih dari dua pasangan calon, maka peluang Cornelis untuk menjadi gubernur kedua kalinya terbuka lebar. Bahkan, Syarif Ibrahim berani mengucapkan selamat atas kemenangan Cornelis, meskipun pemungutan suara belum berlangsung.
Tanpa bermaksud merendahkan ketiga calon lainnya karena semua mempunyai peluang yang sama, tetapi harus diakui dan tidak dapat dibantah jika figur Cornelis lebih diuntungkan. Selain prestasi dalam pembangunan, faktor lain yang menguntungkan dirinya adalah menguatnya politik identitas di kalangan pemilih tradisional. Hal ini menyebabkan pendukungnya begitu solid, terutama mereka yang masih menggunakan pendekatan agama dan etnis.
Kendati demikian, Syarif Ibrahim mengakui bahwa saingan terberat Cornelis adalah Armyn Ali Anyang dan Milton Crosby, karena Armyn memposisikan dirinya sebagai tokoh yang mewakili berbagai lapisan masyarakat, sedangkan Milton mengangkat isu Pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Bahkan, sangat berat bagi Cornelis untuk memenangkan Pemilukada jika hanya dua pasangan calon yang maju, baik itu melawan Armyn maupun Milton.
Yang jelas, menurut Syarif Ibrahim semakin banyak pasangan calon maka kian terbuka peluang bagi Cornelis menduduki kursi gubernur untuk periode 5 tahun kedepan. Dan begitu pula sebaliknya, semakin sedikit maka kian lebar jarak antara Cornelis dengan kemenangan.
Namun, terlepas dari sengitnya persaingan memperebutkan kursi Kepala Daerah, banyaknya figur yang tampil menunjukkan sinyal positif bagi perkembangan dan proses demokratisasi di Kalbar.
Terkait munculnya dukungan masyarakat terhadap Mayjend TNI Armyn Ali Anyang untuk maju, Syarif Ibrahim menilai hal itu menunjukkan proses demokrasi telah maju satu langkah. Armyn yang memiliki latar belakang militer ini, memiliki kans kuat untuk memenangkan Pemilukada.
Meskipun seorang prajurit aktif tidak dibenarkan untuk mengikuti agenda politik praktis, namun sebagai warga negara maka yang bersangkutan memiliki hak untuk maju dalam Pemilukada. Tetapi konsekeunsinya harus mengundurkan diri sebagai anggota TNI. Hal ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan, Dirinya menyontohkan beberapa rekan akademisi yang terjun ke dunia politik, memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai seorang PNS.
PROYEK JEMBATAN PARIT JEPANG BAKAL DILAPORKAN KE KEPOLISIAN
Anggota Komisi D DPRD Kalbar Andry Hudaya Wijaya berencana untuk melaporkan kejanggalan dalam proyek pembangunan jembatan di parit Jepang di Kecamatan Sungai Raya ke pihak Kepolisian. Pasalnya, hasil kunjungan Komisi D beberapa hari lalu menemukan beberapa masalah dalam pengerjaan jembatan, antara lain keretakan di kiri kanan bahu jembatan serta fondasi jembatan.
Ditemui Kamis (12/01/12), Andy menyebutkan, selain itu, di kedua sisi jembatan juga tidak dibangun berm, sehingga membahayakan pengguna atau masyarakat yang melintasi jembatan tersebut. Namun, Dinas Pekerjaan Umum menolak untuk memperbaiki atau membenahi beberapa bagian fisik jembatan dengan alasan proyek telah selesai dan saat ini telah memasuki tahap pemeliharaan. Bahkan, yang lebih aneh lagi, Kepala Bidang Pengendali proyek Bina Marga Dinas PU, Taufiq Hidayat justru menyatakan bahwa 25 % dari total proyek masih ditahan.
Andri menyatakan bahwa proyek seharusnya berakhir 20 Desember 2011, namun hingga 5 Januari 2012 ternyata beberapa bagian jembatan belum tuntas dikerjakan. Karena sejumlah kejangggalan dalam proyek yang ditemukan dewan ternyata diabaikan oleh instansi penyelenggara proyek, maka ia memilih untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke pihak kepolisian, guna mengetahui permasalahan tersebut secara jelas.
Andri mengakui, beberapa anggota Komisi D DPRD Kalbar meninjau lokasi jembatan parit Jepang sekitar 1 Km dari bandara Supadio, menyusul pengaduan warga sekitar yang menilai pengerjaannya oleh kontraktor PT. Asria Nusantara Inti Sejahtera, terkesan asal – asalan. Proyek dianggarkan dalam APBD Tahun 2012 dengan nilai kontrak sebesar 6M dan masa pengerjaan selama 540 hari.
Jembatan di parit Jepang harus dibangun secara kokoh karena bukan hanya digunakan oleh masyarakat Kubu Raya, tetapi juga dilintasi truk angkutan menuju Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara yang menumpang kapal feri dari Kecamatan Rasau Jaya
GUBERNUR INGATKAN NELAYAN WASPADAI CUACA BURUK
Gubernur Kalbar Cornelis mengingatkan nelayan tradisional dengan kapal ukuran kecil untuk berhati-hati ketika turun melaut, seiring memburuknya kondisi cuaca seminggu terakhir. Jika memang cuaca kurang bersahabat, sebaiknya nelayan mengurungkan niat untuk untuk melaut.
Ditemui seusai Perayaan HUT PDI P ke-39 di Sekretariat DPD PDI P di Pontianak, Selasa (10/01/12), Cornelis menyarankan, informasi cuaca dari BMKG sebaiknya secara aktif terus dimonitor, terutama mengetahui kondisi terkini dari cuaca dan gelombang, terkecuali untuk kapal ukuran besar yang dilengkapi teknologi untuk mengantisipasi gelombang tinggi dan cuaca buruk. Meskipun demikian, jika ketinggian gelombang telah masuk kategori membahayakan, sebaiknya tidak memaksakan diri.
Ia mengakui cuaca buruk hampir selalu terjadi di setiap awal tahun di perairan Kalbar, dengan ketinggian gelombang mencapai 7 meter sehingga membahayakan semua jenis kapal motor.
BMKG Pusat telah mengeluarkan peringatan dini terkait gelombang tinggi, yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di perairan Kalbar. Antara lain di perairan Kabupaten Pontianak dan Kota Singkawang, dengan ketinggian gelombang 3 - 6 meter. Kondisi ini diprediksi terus berlangsung hingga akhir Januari 2012 dan intensitasnya baru menurun awal Februari 2012.
IAI KALBAR AKUI LPJKD VERSI PU
Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Kalbar mengakui secara resmi kepengurusan LPJKD Kalbar Periode 2011 – 2015 yang diketuai oleh Bride Suryanus Allorante. Keputusan diambil setelah menerima arahan dari IAI pusat, bahwa hanya kepengurusan LPJKD bentukan pemerintah yang syah secara hukum.
Ditemui Rabu (11/01/12) sore, Ketua IAI Kalbar Maulana Hasanuddin menyatakan di dalam surat yang diterima, juga menginstruksikan agar IAI Kalbar menarik salah satu anggotanya yang berada di kepengurusan LPJKD lama atau versi musda yakni Widyanto. Sedangkan di tingkat pusat, IAI telah terdaftar di LPJKN versi Kementrian PU, yang diketuai Tri Widjajanto Joedasatro.
Dengan demikian, diminta kepada 180 an anggota IAI Kalbar, untuk tidak mengindahkan apa pun yang disampaikan oleh pengurus LPJKD lama yang diketuai Bambang Widianto.
CORNELIS MANTAPKAN DIRI MAJU PILGUB
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, Cornelis, MH memantapkan diri untuk maju dalam Pemilukada Gubernur Kalbar September mendatang. Namun, Cornelis yang juga merupakan Gubernur Kalbar ini belum dapat memastikan, keluarnya surat dari DPP terkait pasangannya dalam Pemilukada.
Ditemui seusai Perayaan HUT PDI P ke-39 di Sekretariat DPD PDI P di Pontianak, Selasa (10/01/12), Cornelis mengakui, nama yang diusulkan ke DPP untuk menjadi wakilnya memang lebih dari satu. Tapi ia enggan menyebutkan satu per-satu, yang jelas dalam mekanisme atau proses Pemilukada, PDI Perjuangan tetap memperhatikan arus dari bawah.
Terkait kemungkinan berkoalisi dengan partai Demokrat, secara diplomatis Cornelis menjawab bahwa komunikasi politik memang telah dilakukan dari jajaran pengurus kwedua partai.
KELANGKAAN BBM RAWAN GEJOLAK SOSIAL
Persoalan kelangkaan BBM bersubsidi masih terjadi di Kalbar, dan jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini sangat rawan menimbulkan gejolak sosial. Meskipun pihak Pertamina wilayah Kalbar menyatakan, kuota dan realisasi BBM bersubsidi sebenarnya memenuhi kebutuhan, namun faktanya masyarakat justru sering mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi, khususnya jenis premium dan solar. Sehingga sering terjadi antrian di hampir semua SPBU yang tersebar di Kalbar.
Ditemui wartawan Selasa (10/01/12), Gubernur Kalbar Cornelis menyatakan masalah kelangkaan BBM subsidi terkesan dibiarkan dan masing – masing pihak saling melepaskan tangung jawab, sehingga penanganannya tidak pernah tuntas. Kondisi ini telah berlangsung lama sehingga perlu penanganan secara serius, agar tidak berdampak terhadap perekonomian Kalbar.
Menurutnya jika kelangkaan terjadi karena terbatasnya pasokan maka pihak Pertamina harus menambah kuota BBM, tetapi jika karena dipicu penyimpangan dalam pendistribusian tentunya aparat hukum harus bertindak tegas.
Sebelumnya Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kalbar Agus Amman Sudibyo menyebutkan, kelangkaan BBM bersubsidi juga dipengaruhi pertumbuhan kendaraan bermotor, bahkan mencapai 20 % per tahun. Di samping itu, juga dipicu kepanikan masyarakat menyikapi isu rencana pemerintah menaikkan harga dan membatasi kuota BBM bersubsidi. Sehingga menyebabkan masyarakat membeli BBM secara besar besaran, dengan berbagai cara diantaranya memodifikasi tanki kendaraan bermotor dan membeli BBM bersubsidi berulang ulang.
Menyikapi masalah ini, maka Pemprov Kalbar melalui Surat Gubernur tertanggal 17 Juni 2011, telah mengusulkan kepada Kepala BPH Migas untuk menambah alokasi kuota BBM bersubsidi sebesar 15 – 20 %. Usulan dipenuhi dari kuota semula 807. 714 Kl menjadi 825. 910 Kl atau meningkat sebesar 2 %.
GUBERNUR KALBAR KEMBALI SUARAKAN TAPAL BATAS CAMAR BULAN
Pemerintah Pusat diminta segera melakukan pembicaraan ulang dengan pihak Malaysia, terkait patok tapal batas di Camar Bulan dan Tanjung Datuk di Kabupaten Sambas. Perjanjian masih terbuka untuk direvisi karena belum diratifikasi oleh kedua Kepala negara.
Kepada wartawan Selasa (10/01/12), Gubernur Kalbar Cornelis menyebutkan khusus untuk kawasan Tanjung Datuk, jika tapal batas tetap menggunakan perjanjian tahun 1978, maka Indonesia terancam kehilangan wilayah sekitar 8. 000 hektare.
Begitu pula halnya dengan batas kawasan Camar Bulan juga harus segera dirundingkan kembali, sebab jika mengacu patok tapal batas saat ini, Indonesia semakin dirugikan karena kembali kehilangan wilayah sekitar 1. 499 hektare.
Menurutnya, patok tapal batas harus mengikuti perjanjian yang dibuat oleh Belanda dan Inggris, yang tertuang dalam traktat London 1891 sebagai garis pemisah daerah kekuasaan mereka di masa lalu. Dirinya mengaku kembali mengemukakan permasalahan ini kepada Presiden, dan mendapat arahan dari Kepala Negara untuk tidak bertindak gegabah. Pemerintah pusat berjanji untuk menyelesaikan ini dengan pihak Malaysia melalui jalan dialog, sementara daerah diminta untuk sabar menunggu.
Lebih lanjut, Cornelis menyatakan, bahwa seorang gubernur memang tidak mempunyai kewenangan untuk membicarakan persoalan ini, tetapi jika sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, dirinya jelas memiliki hak untuk mempertahankan wilayah dari pencaplokan negara asing.
Jadi keseriusannya untuk mendesak perubahan patok tapal batas di Camar Bulan serta 4 titik lainnya yang masih dalam status quo, murni karena kesadaran untuk mempertahankan keutuhan wilayah.
LPJKD VERSI PEMERINTAH MULAI LAKSANAKAN TUGAS
Di tengah sorotan legitimasi keabsahan organisasi, pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Daerah (LPJKD) Kalbar periode 2011 – 2015 mulai menjalankan aktifitas. Isu dualisme LPJKD yang mencuat di media massa tidak menghalangi pengurus yang dikukuhkan gubernur Kalbar 29 Desember 2011 lalu, untuk melakukan kegiatan.
Kepada RRI, Senin (09/01/12) Ketua LPJKD Kalbar Bride Suryanus Allorante mengatakan, kepengurusan yang dipimpinnya tidak perlu diutak – atik lagi, karena telah syah secara hukum. Kini yang terpenting adalah mensinergikan program kerja LPJKD dengan program pembangunan Pemerintah daerah, khususnya dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme kalangan pengusaha jasa konstruksi.
Terkait klaim LPJKD Kalbar versi Musda Bambang Widianto bahwa organisasi yang dipimpinnya masih aktif dan kepengurusannya baru berakhir Agustus mendatang,” Bride menyatakan aturan tersebut tidak berlaku lagi karena telah dirubah melalui PP Nomor 4 Tahun 2010.
Sedangkan Wakil Ketua II Bidang Litbang & Diklat LPJKD Kalbar Gusti Zulkifli Mulki mengakui, dalam masa transisi tidak dapt dinafikan adanya gangguan, menyusul beberapa perubahan pasca pelantikan kepengurusan baru. Tetapi, sebenarnya masyarakat konstruksi tidak perlu bingung menyikapi adanya dualisme kepengusan LPJKD, karena surat edaran dari Kementrian PU Nomor 9 Tahun 2011 telah jelas. Di dalamnya mengatur bahwa SBU, SKT dan SKA yang dikantongi pengusaha maupun konsultan yang diterbitkan sebelum 30 September 2011 tetap dipergunakan asalkan masa berlakunya belum habis.
Sementara itu, rapat kerja antara Komisi C DPRD Kalbar dengan Dinas Pekerjaan Umum yang dijadwalkan berlangsung Senin pagi terpaksa ditunda, karena Kepala Dinas PU Jakius Sinyor tengah berada di Jakarta. Ketua Komisi C Mulyadi Yamin mengatakan, setelah pertemuan dengan Dinas PU, pihaknya juga akan mengundang kedua kubu LPJKD untuk mencari titik temu menyelesaikan persoalan dualisme kepengurusan LPJKD.
PERCEPAT TERBENTUKNYA PKR & SEKAYAM RAYA
Munculnya keinginan beberapa pihak untuk membentuk daerah otonom baru di Kalbar, baik setingkat Provinsi maupun Kabupaten merupakan suatu hal yang wajar dan seharusnya direspon positif pemerintah pusat. Diantaranya usulan pemekaran Kabupaten Sekayam Raya meliputi 5 Kecamatan di perbatasan Kabupaten Sanggau serta pemekaran Provinsi Kapuas Raya mencakup 5 Kabupaten di belahan timur Kalbar.
Dihubungi Minggu (08/01/12), pengamat politik dan milter, MD. La Ode menyatakan dukungannya atas rencana pembentukan daerah otonom baru, sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan dengan negara tetangga.
Namun, terganjalnya usulan pemekaran juga harus disikapi dengan bijak, karena ketika usulan pemekaran diajukan belum dikaitkan dengan kedaulatan negara. Ditambah lagi adanya pemberlakuan moratorium pembentukan provinsi baru, sehingga upaya membentuk daerah otonom sepertinya semakin berat.
Lebih lanjut, MD.
La Ode menyatakan, bahwa pemekaran wilayah seharusnya bukan saja di Kalbar, tetapi juga di beberapa daerah lain di pulau Kalimantan, seperti Provinsi Kalimantan Utara yang ingin memisahkan diri dari provinsi Kalimantan Timur. Terbentuknya daerah otonom baru tentunya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, disamping memperpendek rentang kendali pemerintahan.
PERHATIAN PUSAT ATAS PERBATASAN JANGAN BERSIFAT INSIDENTIL
Kedatangan 3 menteri di awal tahun ini (Mensos, Men PU dan Menkokesra) ke wilayah perbatasan Kalbar, yakni di desa Camar Bulan Kabupaten Sambas, menunjukkan adanya keseriusan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan di kawasan beranda terdepan negara. Apalagi masing – masing Kementrian juga menyalurkan bantuan sosial dan ekonomi, sehingga membuktikan adanya perhatian negara terhadap warganya yang masih tertinggal.
Hal itu diungkapkan pengamat politik & militer, MD. La Ode, Minggu (08/01/12), menyikapi program 3 Kementrian untuk warga desa Camar Bulan yang beberapa waktu lalu mencuat ke tingkat nasional, akibat sengketa tapal batas dengan negara tetangga. Namun, dirinya menyatakan keseriusan pusat jangan hanya berhenti di situ saja, karena yang diinginkan masyarakat bukan sebatas bantuan atau sumbangan ketika menteri berkunjung, tetapi sebuah kebijakan melalui peraturan undangan – undangan yang mengakomodir kepentingan masyarakat perbatasan secara menyeluruh.
Untuk itu, kebijakan pemerintah yang membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan – BNPP, tentunya harus dilengkapi dengan perangkat, sistem dan regulasi yang mendukung. Di sisi lain, perubahan paradigma dalam menyikapi perbatasan negara, tetap harus ditindaklanjuti oleh pusat dengan memperkuat aspek pertahanan negara.
La Ode kembali menyarankan pemerintah mengarahkan perusahaan perkebunan nasional seperti PTPN untuk membuka perkebunan baru dalam skala luas di wilayah perbatasan, seperti komoditas kako, karet dan lada. Hal ini pernah direkomendasikan pada tahun 2003 lalu, dimana wilayah perbatasan seluas 966 KM x 2 KM dialihfungsikan untuk wilayah perkebunan. Namun sayangnya rencana tersebut dikandaskan oleh Kementrian Lingkungan Hidup, karena dikhawatirkan bakal merusak lingkungan.
Menurutnya hal itu dapat didorong kembali, karena pengelolaan perkebunan yang diusulkan bukan jenis monokultur seperti komoditas sawit, sehingga tidak berdampak negatif terhadap ekosistem lingkungan seperti yang dikhawatirkan kalangan aktifis maupun lembaga lingkungan hidup nasional dan internasional.
FPKBUR INGINKAN PEMIMPIN LOYALITAS DAN PERDULI RAKYAT
Pemilukada Gubernur Kalbar yang dijadwalkan berlangsung September mendatang, diharapkan menghasilkan pemimpin yang loyal terhadap masyarakat. Salah satunya adalah pemimpin yang dapat memberantas praktik KKN serta memperhatikan kesejahteraan maupun tingkat hidup kearah yang lebih baik. Hal tersebut terungkap dalam diskusi yang yang diprakarsai oleh Forum Pemuda Kalbar Untuk Reformasi (FPKBUR) Sabtu (07/01/12).
Presidium FPKBUR Ato’ Ismail, mengatakan Forum yang terbentuk sejak tahun 2008 itu menginginkan, kepemimpian yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bebas berpendapat terutama untuk partai politik dan memberantas korupsi.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPRD Kalbar, Ikwani A Rahim. Menurutnya, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan pemimpin Kalbar kedepan, terkait beberapa kebijakan menyangkut kesejahteraan, terutama di bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan kesehatan. Minimal, melalui forum ini, masukan serta kritikan membangun dari generasi muda dapat didengar, sehingga menjadi masukan bagi pemimpin Kalbar kedepan.
Sabtu, 07 Januari 2012
KETUA LPJKD KALBAR SIAP DIALOG DENGAN LPJKD VERSI PEMERINTAH
Kisruh menyangkut dualisme kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Daerah (LPJKD) Kalbar, merupakan dampak dari persoalan di tingkat pusat yang gagal diselesaikan oleh Kemetrian PU. Sehingga saat ini terdapat dualisme kepengurusan LPJKN, yakni kubu Rendy Lamadjido hasil Munas dan kubu Tri Widjajanto Joedasatro versi Kementrian PU.
Hal itu diungkapkan Ketua LPJKD Kalbar Bambang Widianto Jum`at (06/01/11), terkait dualisme kepengurusan LPJK Kalbar yang dipimpinnya dengan LPJK yang diketuai Bride Suryanus Allorante.
Bambang menyatakan sumber persoalan ini bermuara dari sikap Menteri PU yang membentuk LPJKN baru, padahal telah ada LPJKN yang terbentuk melalui Undang – Undang Tentang Jasa Konstruksi. Hal yang sama juga terjadi di Kalbar, dimana gubernur Kalbar mengukuhkan kepengurusan LPJKD periode 2011 – 2015, sementara LPJKD yang diketuainya masih aktif dan baru berakhir Agustus mendatang.
Kendati demikian Bambang menyatakan siap diundang dan duduk bersama oleh Komisi C DPRD untuk membicarakan persoalan dualisme kepemimpinan di LPJK Kalbar. Bahkan, agar semuanya menjadi jelas, 2 kubu LPJKN dan Kementrian PU sebaiknya juga diundang.
Terjadinya dualisme dalam kepengurusan LPJKD Kalbar mulai membingungkan pengusaha jasa konstruksi, sehingga menuntut pemerintah bersikap tegas dengan menentukan kepengurusan LPJKD yang syah. Sementara itu, Komisi C DPRD Kalbar telah mengagendakan pertemuan Senin 9 Januari 2012 untuk membicarakan permasalah ini dengan mengundang dua pengurus LPJKD dan Dinas Pekerjaan Umum.
PPP BELUM TENTUKAN PASANGAN CALON KB 1
DPW PPP Kalbar belum menentukan sikap terkait pasangan calon untuk diusung maju dalam pemilukada Gubernur tahun 2012. Selain mekanisme partai yang harus melakukan survey terlebih dahulu untuk memilih pasangan yang ideal, perolehan kursi PPP di DPRD Kalbar sebanyak 5 kursi belum mencukupi untuk mengajukan kader. Sehingga PPP harus berkoalisi dengan partai lain, yang tentu saja lebih sulit karena membutuhkan komunikasi politik.
Hal itu diungkapkan Ketua DPW PPP Kalbar Ahmadi Usman, Kamis (05/01/12), terkait persiapan PPP menyongsong pesta demokrasi September 2012. Namun, Ahmadi yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kalbar ini menyatakan, komunikasi politik telah dibangun dengan beberapa partai yang memiliki kesamaan visi, untuk mengusung pasangan calon yang mempunyai kans besar memenangkan Pemilukda.
Keputusan final dari DPP PPP menyangkut nama pasangan calon serta koalisi partai diperkirakan turun sekitar 6 bulan sebelum Pemilukada, yang tentunya mengikuti dinamika politik dan aspirasi masyarakat yang berkembang.
Sementara itu, Ketua fraksi PPP DPRD Kalbar Retno Pramudya mengakui komunikasi politik telah dijajaki dan terus berlangsung antara lain dengan PAN, PKS, PBR dan Hanura.
KETUA LPJKD KALBAR KLAIM KEABSAHAN KEPENGURUSAN
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah – LPJKD Kalbar Bride Suryanus Allorante mengklaim organisasi yang dipimpinnya, memiliki keabsahan secara hukum. Kepengurusannya mengacu SK Menteri PU Nomor 154 Tahun 2011 tentang kepengurusannya LPJKN yang syah. SK tersebut merupakan revisi dari Permen PU Nomor 10 Tahun 2010.
Hal itu diungkapkan Bride dalam Jumpa Pers Kamis (05/01/12), untuk mengklarifikasi isu dualisme kepengurusan LPJKD Kalbar. Menurutnya semua yang duduk di jajaran pengurus LPKD Kalbar juga telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan Kementrian PU. Sehingga tidak benar menabrak UU seperti yang diberitakan sejumlah media lokal beberapa hari terakhir.
Kepengurusan LPJKD Kalbar periode 2012 – 2015 yang diketuai Bride Suryanus Allorante dikukuhkan oleh gubernur Kalbar 29 Desember 2011 lalu, untuk menggantikan Ketua LPJKD Bambang Widiyanto. Namun, Bambang tetap mengklaim dirinya sebagai Ketua LPJKD Kalbar yang syah berdasarkan UU 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, dan kepengurusannya baru berakhir April 2012. Akibatnya LPJKD Kalbar terbagi menjadi 2 kubu, yakni kubu Bride Suryanus Allorante versi Kementrian Pu dan kubu Bambang Widyanto versi Munas.
Adanya dualisme pengurus disikapi Komisi C DPRD Kalbar dengan berencana untuk mengundang kedua pengurus LPJKD dan semua pihak terkait, agar permasalahan ini tidak berlarut sehingga berdampak terhadap dunia konstruksi dan pembangunan di Kalbar.
AJAK PTPN DUKUNG KETAHANAN PANGAN
Studi banding Komisi B DPRD Kalbar bersama instansi terkait & mitra kerja ke Provinsi Sumut akhir tahun 2011 lalu, memperoleh kajian yang menarik menyangkut partisipasi PTPN II Tanjung Murawa menunjang pembangunan daerah setempat. BUMN perkebunan tersebut bukan hanya fokus pada sub sektor perkebunan kelapa sawit dan karet, tetapi juga mengembangkan komoditas tembakau, kakao dan tebu.
Ditemui Selasa (03/01/12), Sekretaris Komisi B DPRD Kalbar Syarif Izhar Asyuri mengharapkan PTPN XIII Pontianak juga melakukan diversifikasi usaha, dengan mengelola tanaman musiman seperti komoditas tembakau dan tebu. Bahkan juga membuka lahan pertanian, yang pengerjaannya bermitra dengan masyarakat di sekitar, tentunya pada daerah yang cocok secara geografis.
Selain memperluas kegiatan usaha perusahaan, hal ini juga menopang program Pemerintah Daerah dalam penguatan ketahanan pangan.
Untuk itu Izhar juga meminta Dinas Pertanian Provinsi Kalbar untuk melakukan analisa bisnis, terhadap komoditas pertanian yang memang menguntungkan secara ekonomis untuk dikembangkan. Agar pihak swasta memiliki pedoman yang jelas untuk berinvestasi di bidang pertanian, termasuk di dalamnya pangsa pasar untuk produk.
Masih terkait dengan ketahanan pangan, Izhar menyatakan dalam waktu dekat Komisi B mengagendakan pertemuan dengan Kementrian BUMN, untuk mengusulkan Kalbar agar masuk dalam pengembangan BUMN Pangan.
Di bagian lain, Syarif Izhar juga mendesak Pemerintah provinsi segera menentukan lokasi yang representatif, untuk diusulkan menjadi Pelabuhan Samudra. Pembangunan pelabuhan internasional terbilang mendesak untuk mendukung kegiatan ekspor impor, terutama memasarkan produk CPO.
Ia mengkhawatirkan jika dalam waktu 5 hingga 7 tahun kedepan tidak tersedia pelabuhan yang representatif, maka produk CPO terpaksa diekspor melalui pelabuhan. Idealnya pembangunan pelabuhan juga dilengkapi dengan dermaga dan fasilitas khusus untuk bongkar muat CPO.
Hal ini dapat dilakukan secara bertahap bukan sekaligus, yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Sebab, hasil studi banding ke Pelabuhan Belawan akhir tahun lalu, di sana tersedia dermaga khusus bongkar muat sawit sepanjang 4 Kilometer yang dibangun secara bertahap selama 10 tahun. Bahkan saat ini, pengisian minyak sawit mentah ke kapal tanker, telah dilakukan mengunakan pipa yang dipompa dari tanki timbun.
Izhar mengakui Pelabuhan Dwikora Pontianak yang berada di alur Sungai Kapuas sudah tidak representatif dan tidak mendukung kegiatan ekspor impor dalam skala besar. Terlebih lagi di saat musim kemarau dimana muara sering dangkal, sehingga hanya dapat dilalui kapal berukuran kecil yang memicu tingginya biaya operasional. Bahkan juga sering terjadi tabrakan, seperti insiden tenggelamnya kapal KLM Rahmatia Sentosa Februari 2011 lalu yang menggangu pasokan sembako dan BBM ke wilayah Kalbar.
PARTISIPASI KAUM WANITA TIDAK DIUKUR MELALUI ANGKA
Era reformasi telah membuka ruang yang luas bagi kaum wanita, untuk bergerak di berbagai sektor publik. Namun, faktanya partisipasi wanita masih jauh dari harapan. Bahkan, keterwakilan politik wanita di parlemen baru sebesar 3 %, jauh di bawah kuota 30 %.
Kepada RRI Senin (02/01/12), Pengurus HIPMI Kalbar Niswatul Ulya mengakui banyak faktor yang menjadi kendala dan tantangan bagi wanita untuk berkiprah di sektor publik.
Pasalnya, kesempatan yang terbuka untuk mengekspresikan diri dalam kesetaraan gender, menuntut wanita untuk berfikir, bertindak, bekerja sekaligus memahami kaum pria, sehingga tidaklah semudah yang dibayangkan. Apalagi, wanita juga tetap harus tunduk pada norma yang mengacu adat ketimuran.
Selain itu, kesalahan masyarakat dalam memahami aturan juga menjadi kendala lain, sehingga persoalannya begitu kompleks. Seperti kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 % pada lembaga pemerintah, yang diartikan sebagai batas minimal.
Sementara itu, akademisi Universitas Tanjungpura Turiman Fathurrahman menyatakan, partisipasi kaum wanita di sektor publik tidak hanya diukur melalui data dan statistik ataupun persentase keterwakilan dalam dimensi politik. Apalagi tidak semua wanita tertarik untuk menggeluti dunia politik.
Turiman menambahkan, dalam tataran pelaksanaan program, justru wanita terkadang lebih berperan menyukseskan program dan kegiatan pemerintah. Diantaranya program kesehatan, pendidikan dan kependudukan di beberapa daerah justru lebih berhasil ketika diserahkan pengurusnnya pada wanita – wanita di desa setempat. Penyuluhan dilakukan melalui lembaga – lembaga kewanitaan baik lembaga mitra pemerintah seperti Posyandu dan PKK maupun lembaga keagamaan seperti Majelis Taqlim.
EKONOMI KALBAR DIPREDIKSI MENINGKAT 2012
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2012 diprediksi bakal meningkat dibanding tahun 2011. Beberapa sektor yang berpotensi mendongkrak perekonomian yakni investasi di bidang pertanian dan pertambangan. Kendati demikian, produk impor asal Cina yang membanjiri pasaran Kalimantan Barat menjadi persoalan yang patut diseriusi, mengingat berpotensi menggusur produk lokal.
Dihubungi Sabtu (31/12/11), Akademisi asal Universitas Tanjungpura Pontianak Dian Patria menyatakan, berlakunya era Pasar Bebas semakin berpotensi meminggirkan pelaku usaha di daerah, terutama mereka yang belum siap menghadapi kerasnya persaingan global. Di bagian lain, sektor unggulan lokal juga sangat rentan terhadap pengaruh ekonomi dan sosial yang terjadi di negara - negara Eropa dan Amerika Serikat, yang saat ini justru tengah berada dalam krisis.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Prof. Dr. Syarif Ibrahim al-Qadrie mengatakan bahwa pada tahun 2012 ini, tuntutan terhadap pemangku jabatan agar segera membenahi tata kelola pemerintahan semakin keras, terutama menyangkut regulasi. Tuntutan dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa mengorbankan hak – hak masyarakat..
Sedangkan dari aspek politik, Kalimantan Barat bakal menghadapi tahap krusial menjelang Pemilukada Gubernur, yang dijadwalkan berlangsung akhir September ini. Pengamat Politik asal asal Universitas Tanjungpura Gusti Suryansyah menyebutkan salah satu faktor yang berpotensi memicu terjadinya kerawanan sosial adalah politik identitas yang dimainkan oleh kandidat yang bertarung.
Berbagai isu politik, sosial maupun hukum lainnya yang sudah pasti mewarnai Kalimantan Barat sepanjang tahun 2012, tentunya menuntut semua elemen masyarakat menyikapinya secara arif dan bijak.
