Kembali setelah minum air sungai KAPUAS

Jum`at 26 Maret 2010, untuk kedua kalinya wakil presiden Boediono kembali mengunjungi Kalbar. Sebelumnya mantan gubernur BI ini datang, untuk menghadiri kampanye pemilihan presiden Juli 2009 silam. Dalam lawatannya kali ini, Boediono didampingi sang istri dan 7 menteri di kabinet pemerintahan, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Menteri PU, Menteri Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Negara BUMN.
Menumpang pesawat Garuda, Boedino dan rombongan tiba di bandara Supadio dan langsung meluncur ke dusun Teluk Keramat desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Di dusun ini Boediono mengawali kunjungan kerjanya selama dua hari di Kalbar, untuk menyerahkan bantuan Program Nasional Pengembangan Masyarakat – PNPM dan Kredit Usaha Raya – KUR. Dua program yang tengah dijalankan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, disamping program BLT. Kredit disalurkan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah – UMKM yang memiliki prospek menguntungkan, namun dari segi administrasi usaha belum memenuhi standar perbankan.
Wapres memulai pidatonya dengan memperkenalkan satu per satu rombongan, dan menguraikan program pemerintah bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Di sela – sela penjelasannya, Boediono sempat bergurau jika kedatangannya ke Kalbar, selain menghadiri serangkaian kegiatan kerja, juga karena “kerinduan”. Dalam kunjungan pertamanya, ia sempat dibisiki seorang teman “jika pernah meminum air sungai kapuas, maka suatu saat akan kembali lagi”. Tampaknya kedatangan saya ini, karena telah meminum air sungai Kapuas” kelakar wapres.
Dalam sesi dialog dengan masyarakat dan kelompok UMKM, Boediono mengatakan salah satu cara untuk menjangkau rakyat yakni mengulirkan suatu program yang mengikutsertakan masyarakat, dalam proses pembangunan. Salah satunya yaitu PNPM yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk memilih sendiri proyek dan kegiatan pembangunan, sesuai kepentingan maupun kebutuhan masyarakat setempat.
Wapres juga mendengar suara masyarakat yang membutuhkan bantuan, melalui regulasi khusus menyangkut pengembangan perekonomian. salah seorang warga Kubu Raya Arifin Panduwijaya, yang tercatat sebagai mitra binaan BTN dan bergerak di bidang industri pengolahan lidah buaya, menginginkan adanya kawasan industri di lokasi strategis dan representatif untuk mengolah hasil perkebunan lidah buaya. Selama ini para petani memasarkan sendiri produk perkebunan mereka, tanpa terkoordinir pada suatu lokasi.
Sedangkan Suyanto, wiraswastawan kertas bekas asal Kubu Raya yang menjadi mitra binaan Bank mandiri, menginginkan pemerintah mengundang investor untuk membangun industri daur ulang di Kalbar. Selama ini, dirinya dan rekan – rekan yang lain harus menjual barang – barang bekas mereka ke pulau Jawa, yang tentu saja mengeluarkan biaya besar.
Selanjutnya wapres meminta gubernur, bupati, camat maupun aparatur desa, meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga bantuan yang digulirkan mencapai sasaran. Dengan demikian kelompok usaha kecil dan menengah dapat berkembang, dan mampu menopang perekonomian daerah.
Kemudian Menteri Dalam Negeri Gemawan Fauzi mengatakan, menyusul masuknya PNPM dalam RPJMN, maka program yang diusung pemerintah ini dipastikan tetap berlanjut hingga tahun 2014. Apalagi belakangan kecendrungan semua program PNPM, begitu diminati masyarakat. Termasuk PNPM pedesaan yang terus menunjukkan trend peningkatan, dalam 2 tahun belakangan. Jika tahun 2008 lalu senilai 3, 6 trilyun rupiah, maka di tahun 2009 mencapai angka 6 trilyun lebih. Sedangkan untuk tahun 2010 ini, total bantuan untuk seluruh provinsi yang mendapatkan PNPM mencapai 10 trilyun rupiah.
Sedangkan Menteri PU Joko Kirmanto menyebutkan besarnya biaya administrasi ketika mencairkan sejumlah bantuan PNPM, yang mencapai 20 hingga 30 % dari total bantuan dan nilainya melebihi bunga bank. Sebagai kompensasi` dirinya meminta pihak perbankan yang menyalurkan bantuan, dapat mempermudah pinjaman kepada kelompok UMKM yang memiliki prospek menguntungkan, meskipun dari segi kelengkapan administrasi usaha/ belum memenuhi standar perbankan.
Sebelumnya Gubernur Kalbar Cornelis MH. Menyebutkan secara akumulatif, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) PNPM Mandiri di Pedesaan, telah mendanai sebanyak 1. 679 kegiatan masyarakat di berbagai bidang. Sejak pelaksanaan PPK I hingga PNPM Mandiri 2008, sebanyak 183, 2 milyar atau 75, 93 % dana BLM digunakan masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan. Sedangkan kegiatan ekonomi atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok (SPK) perempuan sebesar 35 milyar atau 14, 5 %, pendidikan 8, 4 milyar atau 4, 15 % dan kesehatan 17, 4 milyar atau 8, 2 %.
Cornelis menghendaki program PNPM Mandiri mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas terpencil dan masyarakat lain yang belum diberdayakan dalam proses pembangunan. Kemudian meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
Untuk tahun 2010 bantuan PNPM Mandiri disalurkan pada 174 kecamatan, yang tersebar di 14 kabupaten kota di Kalbar, yakni PNPM Perkotaan, PNPM Desa Tertinggal dan Khusus di 3 kabupaten dan 28 kecamatan senilai 1, 8 milyar, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di 3 kabupaten dan 19 kecamatan senilai 28, 5 milyar serta PNPM Pengembangan infrastruktur Pedesaan. Total Bantuan Langsung Masyarakat – BLM sebesar 276 , 3 milyar rupiah, melaui APBN sebesar 215, 5 milyar dan APBD sebesar 60, 8 milyar. Sedangkan realisasi Kredit Usaha Rakyat - KUR yang disalurkan hingga Desember 2009, sebesar 263, 7 milyar, yakni BNI untuk modal kerja sebesar 11 milyar untuk 182 debitur, BRI modal kerja sebesar 41, 2 milyar untuk 825 debitur, BRI Mikro modal kerja sebesar 35, 8 milyar untuk 20. 966 debitur, Bank Mandiri modal kerja sebesar 160, 6 milyar untuk 3.658 debitur, BTN modal kerja sebesar 1, 9 milyar untuk 37 debitur, Bukopin modal kerja sebesar 8, 4 milyar untuk 39 debitur dan Bank Syari`ah Mandiri modal kerja sebesar 4,5 milyar untuk 30 debitur.

Prioritas Program Kesehatan

Program prioritas kesehatan yang saat ini bergulir, menurut orang nomor dua negeri ini, ”merupakan program lanjutan dari Kabinet IB Jilid I. Melalui Kementrian Kesehatan telah digulirkan sejumlah program, bagi pemenuhan kesehatan dalam rangka menciptakan iklim masyarakat sehat di Indonesia, antara lain Bantuan Operasional Kesehatan – BOK. Untuk itu, Puskesmas di pedesaan, sebaga ujung tombak dunia kesehatan dapat memanfaatkan bantuan semaksimal mungkin.
Penjelasan Budiono, diperkuat oleh Menteri Kesehatan Sri Endang Rahayu Sedianingsih. Seusai menyerahkan sejumlah antuan bagi masyarakat dan Pemerintah propinsi Kalbar, di Puskesmas Ali Anyang Pontianak, dirinya mengatakan untuk meningkatkan kualitas tenaga medis, Kementrian Kesehatan telah menjalin kerjasama dengan IDI. Antara lain memberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga keperawatan, guna meningkatkan kualitas penanganan kesehatan.
Sementara nilai bantuan yang berasal dari CSR PT. Pertamina, PT. Angkasa Pura II serta Kementrian Kesehatan berkisar 8,7 M, antara lain mobil puskesmas keliling dan obat-obatan seperti IUD, bagi program KB.

Peningkatan Infrastruktur Dasar

Dalam Pertemuan dengan Gubernur dan Bupati walikota se Kalbar di Pendopo Gubernur, Boediono dan para Menteri Kabinet IB kembali mendengar urgensinya perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar di daerah. Konsekuensi dari berlakunya Perdagangan bebas ASEAN - China atau CAFTA sejak awal tahun ini, menuntut segera pembangunan Pelabuhan laut Internasional di Pesisir Kalbar. Menjawab pertanyaan yang diajukan bupati Kubu Raya tersebut, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar menjelaskan, fokus pembenahan masih pada pelabuhan yang telah ada, yakni Pelabuhan Dwikora Pontianak. Kementerian BUMN telah menganggarkan dana sebesar 265 M, bagi perbaikan dan peningkatan pelabuhan dalam jangka 2 hingga 3 tahun kedepan. Baru kemudian Pemerintah merencanakan pembangunan Pelabuhan Samudera, dengan mempertimbangkan beberapa lokasi yang menjadi sketsa awal dalam Rencana Pembanguan Jangka Panjang – RPJP Kalbar, yakni Mempawah, Paloh atau KKU.

Sedangkan Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, khusus untuk infrastruktur di Kalbar terutama jalan nasional, telah dialokasikan anggaran sebesar 446 M. Untuk ruas jalan yang belum terakomodir, maka ditangani secara bertahap pada tahun 2011. Ruas jalan nasional di Kalbar sepanjang 1.575,32 Km dan jalan provinsi sepanjang 1.656 KM.

Kemudian Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjelaskan, beberapa program yang digulirkan dinilai efektif, untuk mengatasi kesemrawutan hutan lindung, yaitu menggencarkan program Hutan Tanaman Rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan. Selain itu, dirinya menegaskan agar tidak terjadi tindak pencurian kayu dari hutan lindung oleh masyarakat, maka pemerintah harus memperhatikan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Jangan sampai kawasan yang menjadi hutan lindung atau hutan rakyat, dialihfungsikan dan dikelola investor besar.

Kendala penanganan pendidikan di kalbar
Ketika membuka Temu Wicara di SMK 3 Pontianak, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar Alexius Akim mengemukakan halangan utama para guru untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk memenuhi pelayanan peserta didik, adalah kondisi geografis di Kalbar yang sebagian besar daerah merupakan pedesaan dan terpencil. Untuk itu, prioritas pembangunan pendidikan diarahkan pada daerah tertinggal, termasuk kawasan perbatasan Dirinya menyebutkan salah satu program yang kini diusung Pemerintah daerah, untuk mengatasi penyebaran guru yang tidak merata adalah menerapkan program Mobile Teachers. Namun program ini baru dapat berjalan optimal, jika didukung aturan yang mengikat dan alokasi anggaran yang cukup.
Boediono mengaku prihatin atas kondisi dan mutu pendidikan di Kalbar, yang menempati urutan 29 di tingkat nasional. Namun` dirinya merespon positif upaya Pemerintah Provinsi dan sejumlah BUMN, yang terus berupaya membangun dunia pendidikan, melalui program maupun bantuan finansial.
Selanjutnya Boediono menyampaikan 3 pesan kepada seluruh elemen pendidikan di kalbar, yakni Indonesia Raya tanah airku, Indonesia Raya kebangsaanku, di sanalah aku berdiri sebagai pandu ibuku. Ketiganya mengandung arti bahwa pendidikan merupakan suatu pandu dan ujung tombak menciptakan karakter ganerasi muda. Program pendidikan bertujuan mendidik dan menciptakan generasi muda, untuk mengambil estapet kepemimpin Indonesia di masa mendatang.
Di bagian lain, wapres mengakui jika pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana belajar mengajar terhadap peserta didik, mulai dari jenjang SD hingga SLTA sederajat belum optimal. Dirinya menghendaki Dinas Pendidikan Nasional di provinsi maupun kabupaten kota, secara bertahap memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dengan guru ideal berkompeten, disertai peralatan lengkap dan proses belajar tatap muka merupakan kegiatan belajar yang paling efektif. Apalagi di era globalisasi, dimana kualitas pendidikan tidak hanya mengarah pada standar nasional namun telah menuju menuju standar pendidikan tingkat internasional, sehingga memerlukan metode cara mengajar dipadukan dengan penggunaan teknologi informasi.
Sementara jumlah siswa di Kalbar berdasarkan jenjang pendidikan, yakni SD/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 631 ribu lebih, SLTP/Madrasah Tsanawiyah sebanyak 185 ribu lebih dan SLTA sederajat sebanyak 80 ribu lebih. Sedangkan jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan, masing – masing tamatan SLTA sebanyak 21 ribu lebih, Diploma I 1. 900 ribu lebih, Diploma II 18 ribu lebih, Diploma III 3 ribu lebih, Strata I sebanyak 13 ribu lebih dan sebanyak 134 guru menyandang gelar Strata II. Total keseluruhan jumlah guru di Kalbar sebanyak 58 ribu lebih.

Penanaman 1 Milyar Pohon Untuk Dunia

Sebelum mengakhiri kunjungan 2 harinya di Kalbar Boediono dan rombongan singgah di Taman Fantasia di desa Arang limbung kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Penanaman simbolis 1 Milyar pohon Untuk Dunia menutup rangkaian kerja Wapres, sekaligus membuka mata dunia betapa pentingnya Kalbar bagi stabilitas iklim saat ini dan di masa mendatang. Dalam pidatonya Boediono mengatakan hutan tropis di Kalimantan merupakan paru – paru dunia, sebagai penyuplai oksigen bagi makhluk hidup di bumi.
Hutan tropis di Kalbar berhasil mengurangi beban polutan di udara, melalui penyerapan gas CO2. Sekaligus menjaga suhu bumi, tetap berada pada derajat yang meminimalisir pencairan es di 2 wilayah kutub. Boediono mendukung upaya dunia internasional untuk menjadikan Kalbar dan Kalimantan sebagai paru – paru dunia, namun harus ada kompensasi yang diberikan, terutama dari negara – negara industri, yang nota bene kontributor terbesar pengekspor gas CO2.
Selanjutnya Boediono mendukung program Penanaman 1 Miliar Pohon tahun 2010 dengan motto “Satu Miliar Pohon Indonesia untuk Dunia” atau “One Billion Indonesian Trees for the World”.
Sementara data Kementerian Kehutanan menyebutkan, dari 120 juta hektar Kawasan hutan di tanah air, hampir 50 persen diantaranya dalam Keadaan kritis. Untuk mengurangi ancaman perubahan iklim, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat juga harus menanam pohon. Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional penanaman Satu Milyar Pohon Indonesia Untuk Dunia.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam pidatonya menyebutkan jumlah yang ditanam, merupakan bagian terkecil dari 75 ribu bibit pohon yang diserahkan dari wakil presiden kepada gubernur Kalbar. Dari target 500 ribu hektar yang harus dikelola bersama rakyat tahun 2010 ini, telah ditanam seluas 200 ribu Hektar. diharapkan, budaya menanam terus ditingkatkan, sehingga akhir tahun 2010 tertanam seluruhnya.
Gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon, harus terus digelorakan dan dilakukan secara kontinyu pada setiap tahun masa tanam. Dalam waktu 5 sampai 10 tahun mendatang, bangsa Indonesia akan menikmati indahnya bumi Indonesia hijau berseri dengan masyarakatnya yang sejahtera, jauh dari bencana. SEMOGA ....HIJAU KALIMANTAN HIJAU INDONESIAKU