Rabu, 30 Desember 2009

FPPI MINTA ORANG TUA LEBIH AWASI ANAK

Momen perayaan tahun baru sering dijadikan para kawula muda untuk berhura – hura, termasuk melakukan hubungan seksual pra nikah. Apalagi trend akhir tahun ini, menunjukkan peningkatan penjualan alat kontrasepsi kondom di kalangan remaja.

Selain pengawasan dari masyarakat, maka untuk mengurangi dampak negatif dari perayaan tahun baru, para orang tua diminta lebih ketat mengawasi aktifitas anak – anak di luar rumah.

"Para orang tua harus lebih selektif terhadap kegiatan anak di usia remaja, khususnya di momen tahun baru 2010. Karena bukan hanya praktek seks bebas, momen tahun baru juga identik dan ciri khas tahunan kalangan remaja dengan menggelar pesta narkoba," ujar Sekretaris Front Pemuda Peduli Islam – FPPI Kota Pontianak Faisal Abdullah, saat dihubungi Rabu (30/12/2009).

Disamping itu, Faisal Abdullah juga meminta aparat berwajib lebih ketat melakukan monitoring terhadap perkumpulan para remaja, terutama kegiatan aktifitas menyambut tahun baru.

"Bukan tidak mungkin, momen pergantian tahun menjadi ajang transaksi narkotika dan psikotropika, terutama di lokasi hiburan malam," ingatnya.

TAMPILKAN PRODUK PERIKANAN DI PASAR LELANG KOMODITAS

Sejumlah pengusaha asal pulau Jawa menghendaki agar pasar lelang komoditas Kalbar, juga menampilkan hasil produk sektor perikanan. Bukan dominan komoditas dan turunan produk sektor pertanian, yang justru pangsa pasarnya telah dibanjiri oleh pabrikan daerah lain.

Ditemui seusai mengikuti pasar lelang komoditas Kalbar ke XV di Cafe Randayan Kabupaten Kubu Raya Selasa Siang (29/12/2009), salah seorang pengusaha asal Semarang, Jawa Tengah, Atika Sutiana mengatakan, disamping menampilkan produk yang berkualitas dan dipamerkan dalam kemasan menarik, produk yang dipasarkan sebaiknya juga mengikuti kebutuhan pasar dan diprediksi memiliki nilai jual dan permintaan yang relatif stabil.

Untuk itu` peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat penting, bukan saja jaminan terhadap suatu produk namun juga menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar, Dody Surya Wardaya mengatakan, disamping sebagai ajang promosi berbagai komoditas dan produk turunan, “pasar lelang juga upaya memperpendek jalur distribusi produk pertanian, dari tingkat petani menuju pabrikan, yang selama ini dikuasai para tengkulak.

Dody menyebutkan, pasar lelang ke XV, berhasil memasarkan 4 komoditas unggulan Kalbar, yakni : Kakao, Karet, Talas dan Kentang. Dengan total transaksi mencapai Rp. 578. 000. 000,-. Meningkat dibanding pasar lelang ke XIV 24 Desember lalu, dengan jumlah transaksi untuk 3 komoditas dan nilai transaksi sebesar Rp. 400. 000. 000,-

Selasa, 29 Desember 2009

MENYAMBUT TAHUN BARU HUNIAN HOTEL MENINGKAT

Sejumlah hotel berbintang di kota Pontianak, menjelang pergantian tahun mengalami kenaikan jumlah pengunjung cukup signifikan. Salah satunya yakni hotel Orchadz di kawasan Pontianak kota, dari 148 kamar yang tersedia, 80 % diantaranya telah di pesan pengunjung. Apalagi pihak hotel menggelar paket acara khusus untuk menyambut tahun baru 2010, mulai dari Gala Dinner, Live Music, Dancer hingga pembagian Doorprize.

Ditemui Selasa siang (28/12/2002), Manajer Pemasaran Hotel Orchadz Subhan Akhmad mengatakan, “sebagian besar tamu yang menginap dan memesan kamar berasal dari Kalbar dan untuk luar daerah terbanyak dari Jakarta. Sedangkan dari luar negeri, selain dari Malaysia dan Brunei Darussalam, beberapa diantaranya juga berasal dari Negara China.Kendati demikian, pihak hotel tidak menaikkan tarif sewa kamar, namun semua discount selama menjelang pergantian tahun ditiadakan.

Hal yang sama juga terjadi pada Hotel Kapuas Palace di kawasan Pontianak barat. 3 hari menjelang pergantian tahun, tingkat hunian hotel meningkat 50 % dibanding hari – hari biasa. Hotel sendiri menyediakan 195 kamar, dengan tarif sewa sesuai tipe klas.

Executif Asisten Manager Hotel Kapuas Palace Redi Yusriadi mengatakan pemesanan kamar dominan berasal dari Kalbar, dan sisanya datang dari luar daerah serta luar negeri. Namun, sama seperti tahun lalu, pihak hotel tidak menggelar paket acara khusus untuk menyambut tahun baru 2010.

PENUMPANG PONTIANAK – KUCHING MENINGKAT TAJAM

Menjelang akhir tahun, jalur penerbangan internasional “khususnya rute Pontianak – Kuching Malaysia, terus dipadati penumpang. Salah satunya yakni Maskapai penerbangan Batavia Air, di momen Hari raya Natal dan Tahun Baru, frekuensi penumpang meningkat 30 % dibanding hari – hari biasa. Bahkan volume pesawat di setiap jadwal keberangkatan maupun kedatangan, rata – rata mencapai 90 %. Sedangkan di hari – hari biasa, jumlah penumpang berkisar antara 60 hingga 70 % dari total 144 kursi yang disediakan.

Ditemui di Kantornya Senin siang (28/12/2009), District Manager Batavia Air Pontianak, M. Yunan Ismail mengatakan, “trend kenaikan frekuensi penumpang dimulai sejak tanggal 23 Desember lalu. Jumlah penumpang untuk jadwal keberangkatan terus meningkat, dan mencapai puncaknya sehari menjelang hari raya Natal. Kondisi ini diprediksi berlangsung hingga 31 Desember, sebab hampir semua tiket untuk 2 hari kedepan telah dipesan.

Namun` selain berlibur dan berwisata, Yunan Ismail mengakui,” jika sebagian penumpang yang pergi ke Kuching untuk keperluan medis. Bahkan` dalam beberapa kali penerbangan` pesawat sempat mengalami kekurangan kursi roda, untuk mengangkut pasien yang menderita sakit.

Sementara untuk arus balik penumpang, Yunan  memprediksi mulai terjadi pada tanggal 1 Januari dan mencapai puncaknya tanggal 3 Januari 2010, setelah perayaaan tahun baru. Sebab` 90 % persen tiket penerbangan Kuching – Pontianak, untuk 3 hari pasca Tahun Baru telah dipesan calon penumpang.

Sedangkan harga tiket pesawat rute penerbangan Pontianak – Kuching, “ tetap sama seperti hari – hari biasa, yakni 245 ringgit atau Rp. 680. 000,- per tiket. Yunan Ismail menyebutkan, “dalam satu minggu jadwal penerbangan beroperasi sebanyak 4 kali, yakni : Selasa, Rabu, Jum`at dan Minggu. Dan setiap jadwal operasi, terdiri dari 6 rute penerbangan, masing – masing 3 untuk jadwal kedatangan dan 3 jadwal keberangkatan.


FREKUENSI PEMESANAN VIA BIRO PERJALANAN MENINGKAT

Selama momen pergantian tahun, sejumlah perusahaan penyedia jasa perjalanan di kota Pontianak, meraih keuntungan sangat signifikan. Terutama biro travel yang melayani rute perjalanan Pontianak – Kuching Malaysia. Salah satunya yakni Ateng Tour and Travel yang berada di kawasan Pontianak Kota, mengalami peningkatan pemesanan hingga mencapai 30 persen dibanding hari – hari biasa. Ditemui Senin siang (28/12/2009) Direktur Ateng Tour Ronny Tansari mengatakan, ‘ trend kenaikan pemesanan kamar hotel di mulai sejak akhir September 2009, dengan kota tujuan utama yakni : Kuching, Kuala Lumpur dan kawasan Genting. Di luar paket wisata, total pemesanan melalui Ateng Tour di momen tahun baru, mencapai 1.000 kamar hotel. Dan jika Dibanding tahun lalu, pemesanan meningkat sekitar 25 persen.
Ronny Tansari mengakui, “selain mudah diakses, baik pada jalur transportasi udara maupun darat, tingginya minat warga kota Pontianak menyambut Tahun baru 2010 dan menikmati liburan di sejumlah kota Malaysia, adalah nilai sewa kamar yang relatif murah dan terjangkau. Dirinya menyebutkan, “ tarif rata – rata kamar hotel berbintang 3 di Kuching, yakni 180 ringgit atau 500 ribu rupiah per malam. Namun ada juga hotel yang menentukan tarif antara 30 – 40 ringgit atau sekitar 100 – 150 ribu rupiah per malam.





Minggu, 27 Desember 2009

PEMEKARAN SEKAYAM RAYA MEREDUP

Isu pemekaran atau pembentukan kabupaten Sekayam Raya, yang terdiri dari 5 kecamatan di wilayah perbatasan Kalbar – Serawak Malaysia, kini mulai mulai meredup. Apalagi hasil kajian yang dilakukan pihak Universitas Tanjungpura Pontianak beberapa waktu lalu, menyebutkan 5 kecamatan di Kabupaten Sanggau tersebut, belum layak untuk dimekarkan. Bukan saja Panitia Pemekaran yang tidak berupaya mencari terobosan, keseriusan Pemerintah Kabupaten dan pihak DPRD Sanggau pun belakangan mulai dipertanyakan. Dikonfirmasi` Ketua Front Pemuda Entikong Kabupaten sanggau Raden Nurdin mengaku kecewa atas sikap Panitia Pemekaran maupun Pemerintah Daerah yang tidak bergairah dan terkesan enggan mendorong terbentuknya kabupaten Sekayam. Padahal dukungan tertulis dari seluruh Badan Permusyawaratan Desa di 5 kecamatan, telah disampaikan ke DPRD Sanggau, dan pihak DPRD pun telah menyetujui usulan pemekaran wilayah. Namun hingga kini` bupati Sanggau belum mengeluarkan rekomendasi dan melakukan kajian daerah, untuk mendapatkan persetujuan Gubernur dan DPRD Provinsi Kalbar.
Meskipun rekomendasi sebelumnya, yang dikeluarkan oleh penjabat bupati Sanggau, tentang pemekaran Sekayam Raya, “ masih dipertanyakan atau menjadi polemik. Namun hal itu bukan berarti pemekaran wilayah kemudian dibiarkan terbengkalai. Selanjutnya Raden Nurdin menagih janji para legislator, bupati maupun Gubernur, yang dimasa kampanye pemilu legislatif maupun kepala daerah, bersedia membantu terwujudnya pemekaran kabupaten Sekayam Raya. Jika memang tidak sanggup, dirinya meminta membuat pernyataan tegas, bukan terus diwacanakan sehingga masyarakat tidak terus berharap.

Kamis, 24 Desember 2009

USULKAN PUBLIK HEARING UNTUK APBD THN 2010

Fraksi PAN DPRD Kalbar menginginkan pembahasan RAPBD Kalbar 2010, juga melibatkan partisipasi masyarakat. Apalagi undang – undang nomor 10 tahun 2004, telah membuka kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan, saran maupun kritik terhadap anggaran belanja daerah. Sekretaris Fraksi PAN di DPRD Kalbar Tony Kurniadi, bahkan mengusulkan pada badan anggaran untuk menggelar dengar publik, seusai penyerahan nota keuangan RAPBD.
Selanjutnya masukan dan kritikan dari masyarakat tersebut, kemudian dilampirkan dalam RAPBD, ketika dibahas antara pihak eksekutif dan legislatif. Meskipun waktu pembahasan tinggal menyisakan 10 hari lagi, namun Tony Kurniadi mengatakan, “masih tersedia waktu untuk menjadwalkan agenda dengar publik. Jika hal itu tidak dilakukan dan RAPBD Kalbar tahun 2010, langsung ditetapkan menjadi APBD tanggal 13 Januari tahun depan,” Tony Kurniadi menegaskan tidak mempengaruhi keabsahan, namun dirinya menilai APBD Kalbar tahun 2010 tidak sempurna, karena mengabaikan ketentuan perundang – undangan.

Rabu, 23 Desember 2009

28 TAHUN MANIFESTO PANCUR KASIH DI KALBAR

28 tahun Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih di Kalbar, dalam memberdayakan perekonomian masyarakat Dayak di wilayah pedesaan, patut diacungi jempol. Dengan jumlah anggota mencapai 69. 081 anggota dan 28 Tempat Pelayanan (TP) yang tersebar di 7 kabupaten, Pancur Kasih juga menunjang pembangunan di daerah.

Dalam diskusi panel seusai peluncuran buku Manifesto Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih di Kapuas Palace selasa siang (22/12/2009) tokoh pendiri CU Pancur Kasih Anselmus Robertus Mecer mengisahkan, awal pendirian CU dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kondisi kehidupan masyarakat Dayak, terutama dari segi pendidikan dan perekonomian, yang tertinggal dibanding masyarakat lain. Bersama Maran Marcel, ia mendirikan Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih – YKSPK tahun 1981, untuk memberdayakan komunitas Dayak dengan membangun kesadaran kritis, penguatan sosial, pengembangan ekonomi kerakyatan serta mengelola potensi sumber daya alam di daerah masing – masing. Melalui Program Pemetaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan – PPSDAL, Pancur Kasih memastikan kepemilikan asset warga berikut luasan areal, untuk memperkuat klaim atas tanah, terutama saat negoisasi dengan pemerintah maupun investor. Sedangkan di bidang sosial, dilakukan pengumpulan Dana Solidaritas (DS), Solidaritas Kesehatan – SK serta membangun asrama. Di sektor pendidikan` YPKSK mengawali kontribusi mencerdaskan masyarakat, dengan membangun SMA Santo Fransiskus Assisi di kawasan Pontianak Utara, dan kemudian difokuskan dengan mendirikan lembaga pendidikan di semua jenjang di wilayah pedalaman. Sementara di bidang ekonomi dibangun Credit Union Pancur Kasih, yang memperkenalkan sistem kredit simpan pinjam untuk membangun dan mengembangkan usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah – UMKN.

KALBAR REVIEW TERKESAN PROVOKATIF

Sementara itu` Rektor Universitas Tanjungpura Chairil Effendi menyoroti majalah Kalbar Review, sebagai corong Pancur Kasih yang terkesan provokatif, ketika mengangkat suatu topik masalah. Sebagai orang Melayu, sekaligus menjabat Ketua Harian Majelis Adat Budaya Melayu – MABM Kalbar, Chairil Effendi mengaku sering pusing membaca berita – berita Kalbar Revieuw yang terkesan provokatif. Sebagai seorang akademisi, dirinya dapat memaklumi hal tersebut, apalagi dirinya juga cukup akrab dengan beberapa penulis KR, diantaranya Stepanus Djuweng dan John Bamba. “Namun` tidak demikian bagi kalangan awam, sehingga sebagian pembaca, khususnya non etnis Dayak, sering mempertanyakan maksud dan tujuan dari gerakan sosial Pancur Kasih. Dan itulah sebabnya, ia sering menjadi jembatan untuk menjelaskan kepada masyarakat, tentang maksud sebenarnya dari sebagian materi di Kalbar Revieuw. Namun, dengan terbitnya buku Manifesto Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih, semuanya menjadi jelas dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari gerakan sosial Pancur Kasih. Justru lembaga sosial ini, telah mempelopori pemberdayaan masyarakat di pedesaan, yang selama ini luput dari perhatian pemerintah daerah. Menyangkut isi buku tersebut, Chairil Effendi mengatakan penjelasan di Bab I, yang menjadi kompetible buku, dapat menjadi bahan diskusi menarik. Dirinya mengusulkan agar terbitan edisi berkutnya, selain melengkapi materi pembahasan di Bab I, memperkuat dengan data berbentuk tabel,” lay out buku sebaiknya juga diperindah”.

ELIT LOKAL MULAI TIRU REZIM SOEHARTO

Sedangkan, rohaniawan Katolik Frans Magnis Suseno juga memuji tulisan mengenai gerakan Pancur Kasih Di Kalbar, yang memuat secara rinci segala segi dari CU Pancur Kasih. Dirinya berharap buku tersebut dibaca hingga tuntas, dan boleh juga diperdebatkan secara ilmiah. Lebih lanjut pria asal Jerman yang kini menjadi WNI dan berdomisili di Johar Baru, yang nota bene daerah terpadat di Jakarta dan Indonesia ini mengatakan, ”tegak atau jatuhnya negara ini ditentukan oleh pengejawantahan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan memang mutlak, namun bukan berarti generalisasi terhadap semua aspek. Persatuan menurut romo Magnis terdiri dari kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki identitas, ciri khas dan cita cita masing – masing. Keberagaman yang diakui dan diikat dalam kebhinnekaan ! indonesia menjadi kuat dan maju jika rakyat diberdayakan, yang artinya pemberdayaan masyarakat di masing – masing daerah. Sehingga setiap warga, dari mana pun ia berasal, agama apa yang dianut dan dari etnis apa, dirinya merasa karena ke Indonesiaannya ia menjadi lebih manusia, menghayati hidup bermartabat, baik di lingkungan kelompok maupun golongan.
Di sisi lain, Frans Magnis Suseno menilai eksploitasi terhadap masyarakat yang lemah atau neo feodalisme mulai timbul, dan hal ini merupakan ancaman terhadap kehidupan negara. Ia mengakui di era orba ada eksploitasi, namun masih ada aturan. Namun` setelah jatuhnya rezim Soeharto dan Indonesia mulai menerapkan demokrasi, ternyata sebagian elit lokal berbuat semaunya seperti yang dipraktekkan oleh Soeharto dan keluarganya. Ternyata eksploitasi terhadap kaum lemah tidak berhenti, justru semakin menjadi. Dirinya belum menawarkan sebuah solusi, namun semua harus menyadari jika pertumbuhan ekonomi makro indonesia memang tinggi, namun itu diperoleh dari eksplitasi alam bukan hasil produksi bangsa. Justru jumlah dan nilai produksi semakin lama berkurang. Dirinya menegaskan, demokrasi harus satu paket dengan HAM, karena menjadi sarana utama memberdayakan kaum yang lemah sekaligus membuktikan solidaritas antara kelompok yang kuat dan yang lemah. Selain itu, demokrasi juga menuntut dedikasi dari setiap politisi. Dan hal ini merupkan masalah di Indonesia saat ini ! Indikasi terlihat dari sejumah praktek korupsi yang melibatkan elit politik, mengakibatkan respek masyarakat terhadap orang – orang yang awalnya dipilih, mulai menurun.

PERLU PENYEMPURNAAN


Sedangkan budayawan Katolik asal Pontianak William Chang, mengulas singkat karya tulis dengan 70 lead utama dan pendampingnya ini. Pertama, bagian yang membahas, “Di/ “Kemanakah dan Bagaimanakah orang – orang Dayak?! “Suatu pembahasan yang menggugah kesadaran untuk maju’. Kedua, rekonstruksi mentalitas di dalam konteks gerakan sosial, Pancur Kasih tanpa kehilangan identitas diri berhasil mengejar kemanusiaan yang utuh. “prestasi yang diberikan masyarakat lokal”. Ketiga, menyangkut nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar, telah dirumuskan dalam Pancasila secara teoritis dan politis 3 tahun sebelum Declaration of Human Right. “Pengungkapan fakta yang jarang dipublikasikan”.
Disamping itu` William Chang juga mengajukan pertanyaan menyangkut konsistensi pemikiran tentang pendidikan yang terdapat pada halaman 12, 36 dan 44, “menurutnya perlu ditinjau kembali. Kedua, bagaimanakah proses dinamis peralihan dari ancaman kepada ancaman dan dari ancaman kepada hantu, “hal ini perlu penjelasan lebih lanut. Ketiga, penjabaran tentang nilai perlu lebih sistematis, sehingga perjuangan Pancur Kasih sebagai lembaga keuangan non perbankan untuk memajukan masyarakat yang marginal, lebih terpadu. Keempat, dirinya mengatakan posisi negara dalam buku berada di kempat, setelah marginalisasi, ekonomi dan negara sedangkan politik di urutan kelima. Padahal negara dan politik memainkan peran penting mensejahterakan kehidupan rakyat, melalui kebijakan yang nanusiawi dan adil. Dirinya mengatakan penentuan kesejahteraan adalah negara karena penanggungjawab keseluruhan adalah negara, kemudian politik yang merupakan penjabaran sistem negara.

PERLU SUATU TRANSFORMASI

Dan pembicara terakhir Francis Suseno mengatakan,” Masyarakat dayak perlu melakukan transformasi bukan revitalisasi, untuk melestarikan nilai – nilai luhur yang ada dalam masyarakat Dayak. Selain itu, dirinya juga mempertanyakan gerakan pemberdayaan Pancur Kasih memasuki kelas mana? Apakah perjuangan kelas atau sekedar mengangkat isu yang mengemuka di daerah, untuk mengangkat dan menonjolkan gerakan sosial? Menurutnya` Pancur Kasih lebih baik meninggalkan perjuangan kelas dan memilih memperjuangkan HAM. Untuk itu` masyarakat Dayak perlu melakukan transformasi, sehingga dapat membangun nusantara melalui pengembangan CU. Dirinya mengakui, pengembangan CU di Kalbar, telah membuka mata pemerintah pusat dan pelaku usaha, tentang keberhasilan memberdayakan ekonomi kerakyatan. Dirinya menginginkan dalam waktu 10 tahun kedepan, cerita sukses gerakan sosial ekonomi CU di Kalbar menjadi inspirasi pengembangan sektor ekonomi, bukan saja bagi sektor swasta namun Pemerintah dengan mengadopsi sistem CU untuk membangun ekonomi kerakyatan secara nasional.










Sabtu, 19 Desember 2009

JATAH RASKIN 2010 BERKURANG 2 KG


Pemerintah provinsi Kalbar bersama Perum Bulog mulai membahas, sosialisasi mengenai pengurangan jatah raskin untuk pagu tahun 2010 sebanyak 2 Kilogram per paket setiap bulan. Jika sebelumnya, setiap Rumah Tangga Sasaran - RTS menerima raskin sebanyak 15 Kilogram per bulan, maka` mulai Januari tahun depan, ”tinggal 13 Kilogram. Ditemui seusai memimpin Rapat Koordinasi Raskin dengan Bulog Jum`at siang (18/12/2009), Ketua Tim Raskin Provinsi Kalbar Syakirman mengungkapkan, “jika surat dari Menkokesra 9 Desember lalu, hanya menyebutkan pengurangan jatah raskin, tanpa menjelaskan latar belakang keluarnya kebijakan tersebut. Dirinya menegaskan, ”Pemerintah Provinsi maupun pihak Bulog hanya dapat menerima, sebab otoritas sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Sedangkan jumlah penerima raskin untuk tahun 2010, masih sama seperti tahun lalu, yakni menggunakan daftar RTS tahun 2008.  
Di tempat yang sama` Kepala Perum Bulog Divisi Regional Kalbar Muhammad Hasyim mengatakan, “ menyusul pengurangan jatah 2 Kg, maka kuantum raskin untuk tahun 2010 otomatis berkurang, “dari 62 ribu 401 ton menjadi 54 ribu 81 ton. Selain harus menggencarkan sosialisasi perubahan ini kepada masyarakat, dirinya juga mengaku repot, “karena karung yang tersedia di gudang masih takaran lama yakni ; 15 kilogram, sedangkan Bulog belum menyediakan karung ukuran 13 kilogram. Sementara itu` hasil evaluasi terhadap penyaluran raskin tahun 2009 di Kalbar, Muhammad Hasyim mengatakan, “sebanyak 60 ribu ton atau 99 % dari total raskin, telah disalurkan ke seluruh daerah. Sedangkan sisanya` yakni : dua kecamatan di kabupaten Ketapang, diperkirakan terealisasi akhir Desember.

RSUD SOEDARSO PERLU PEMBENAHAN


PENGAKUAN KEBOBROKAN KINERJA RSUD SOEDARSO
Pertemuan Komisi D DPRD Provinsi Kalbar dan sejumlah SKPD dan rumah sakit milik pemerintah Kamis siang (17/12/2009), berhasil mengungkap kebobrokan kinerja RSUD Soedarso Pontianak selama ini. Di tengah sorotan dan kritikan anggota legislatif, terutama pelayanan medis pada pasien jamkesmas, Kepala RSUD Soedarso Pontianak Gede Sanjaya membenarkan, “apa yang selama ini dikeluhkan masyarakat atau pasien yang berobat, jika pelayanan dari para medis terkesan lebih mengutamakan uang daripada aspek kemanusiaaan. Bahkan` Gede Sanjaya  mengakui secara blak – blakan, menjamurnya sejumlah   praktik korupsi dan maraknya aktivitas percaloan di rumah sakit milik provinsi ini.
Kendati demikian` Gede Sanjaya mengatakan, pembenahan internal telah dilakukan, mulai dari pembinaan disiplin kerja tenaga perawat dan dokter, menghilangkan pungutan liar bagi peserta jamkesmas, efisiensi pembiayaan, hingga perbaikan fasilitas non medis, “ termasuk memperindah kompleks rumah sakit. Namun` dirinya mengakui` jika upaya merubah pola pikir dan tingkah laku para tenaga medis, masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Untuk itu` Gede Sanjaya meminta dukungan politik dari kalangan legislatif, dengan mengeluakan regulasi yang mendukung upaya peningkatan kinerja dan optimalisasi pelayanan di RSUD Soedarso pontianak.

RSUD SOEDARSO DIKELOLA ALA SWASTA
Minimnya pendanaan operasional di Rumah Sakit Umum daerah - RSUD Soedarso Pontianak, mulai berdampak buruk terhadap aspek pelayanan medis maupun kinerja para pegawai. Sehingga diperlukan solusi jitu untuk mengatasi defisisit anggaran, dan di sisi lain, “juga memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah – PAD Pemerintah Provinsi. Untuk itu` Gede Sanjaya mengusulkan,” agar pengelolaan RSUD Soedarso menjadi sebuah badan usaha. Dimana bagian dari rumah sakit dikelola secara swasta, dengan tarif yang disesuaikan dengan klasifikasi pelayanan dan intensitas perawatan terhadap pasien. Selain lebih profesional, pendapatan yang diperoleh juga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai, “termasuk insentif tambahan bagi dokter spesialis.
Kendati demikian` Gede Sanjaya mengatakan, “ pengelolaan secara ekonomis, bukan berarti rumah sakit mengabaikan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Pelayanan terhadap para pasien dari keluarga kurang mampu tetap menjadi prioritas, namun` melalui jalur yang telah ditentukan, yakni menggunakan fasilitas kesehatan Jamkesmas.  


INTENSIF TAMBAHAN BAGI TENAGA MEDIS DI RSUD SOEDARSO
Meskipun RSUD Soedarso Pontianak memiliki status sebagai rumah sakit pemerintah provinsi. Namun` hal itu tidak menjadi daya tarik, bagi sebagian besar dokter berstatus pegawai tidak tetap (PTT), untuk menjadi pegawai tetap berstatus PND. Sebagian besar dokter PTT` menolak untuk mengikuti tes CPNS, dan memilih pindah lokasi kerja dengan tawaran penghasilan yang lebih tuinggi. Bahkan` beberapa dokter tetap yang sudah lama mengabdi di RSUD Soedarso, belakangan memilih hijrah ke rumah sakit lain. Menyikapi hal itu` anggota Komisi D DPRD provinsi Kalbar, Affandi HR mengusulkan kepada pimpinan RSUD Soedarso, untuk memberikan tambahan penghasilan berupa insentif bulanan, terutama bagi dokter spesialis. Disamping` suatu penghargaan atas dedikasi mereka selama ini, juga untuk merangsang kinerja para dokter dan meningkatkan pelayanan kepada pasien.
Affandi HR juga menegaskan, “pihaknya bersedia memperjuangkan anggaran tambahan bagi tenaga medis di RSUD Soedarso Pontianak.  Usulan dapat disampaikan ke dprd dan dibahas secara seksama, dengan pemerintah provinsi. Jika keuangan daerah memungkinkan, alokasi anggaran insentif tersebut, “diproyeksikan masuk dalam APBD tahun 2010 mendatang.


Jumat, 18 Desember 2009

BURSA SAHAM DIPREDIKSI KEMBALI NORMAL

Pontianak. Memanasnya suhu politik dalam negeri, yang dipicu kasus dana talangan Bank Century sebulan belakangan, mulai merambah pada aktifitas di Bursa Saham. Para investor tampaknya khawatir, jika kasus yang menyeret Wakil Presiden dan Menteri Keuangan ini, memicu konflik yang lebih besar. Ditemui seusai memberi materi dalam Workshop Wartawan Pasar Modal di Hotel Kini Kamis sore (17/12/2009), Kepala Divisi Perdagangan Saham PT. Bursa Efek Indonesia – BEI Andre PJ. Toeloe mengakui, sebagian investor memilih menahan diri, menunggu perkembangan politik pada kasus Bank Century. Kendati transaksi investor di pasar saham kurang bergairah, dan kemungkinan pekan depan bursa Indonesia ditutup dalam teritori negatif. Namun` Andre PJ. Toeloe optimis, aktifitas perdagangan saham secara perlahan kembali semarak, sebab berdasarkan pengalaman, “sentimen negatif pasar terhadap gejolak politik, tidak berpengaruh signifikan pada aktifitas di lantai bursa saham. 
Selain pengaruh krisis Ekonomi Global, Andre PJ. Toeloe mengatakan, “ gangguan signifikan terhadap aktifitas di bursa saham, adalah menjelang jatuhnya rezim Soeharto tahun 97 lalu. Di awali Krisis moneter yang memicu krisis ekonomi nasional, berakhir dengan kerusuhan bulan Mei, telah memukul sektor pasar modal. Namun` seiring membaiknya iklim demokrasi di Indonesia, sektor perekonomian terus tumbuh dan diprediksi kembali normal.




Kamis, 17 Desember 2009

TARGET PENGEMBANGAN BIO DIESEL PT. PN XIII TAHUN 2010

Menyusutnya ketersediaan bahan bakar minyak – BBM dari tahun ke tahun, jika tidak diantisipasi sejak dini dikhawatirkan berpotensi mengancam masa depan perkebunan kelapa sawit nasional. Untuk itulah beberapa BUMN sektor perkebunan sawit, diantaranya PT. PN XIII Pontianak, sejak 2 tahun belakangan mulai megembangkan energi alternatif bio diesel. Ditemui Rabu siang (16/12/2009), Direktur SDM dan Umum PT. PN. XIII Pontianak Wagio Ripto Sumarto mengatakan, “ produksi bio diesel Minyak Sawit – BMS beru pada tahap uji coba, melalui 2 unit pabrik yang ada di Kabupaten Sanggau dan Semuntai di Kalimantan Timur. Dengan menggunakan bahan baku limbah dan hasil sampingan produksi CPO, kedua pabrik saat ini mampu mengolah bahan bakar pengganti solar untuk mengoperasikan mesin. Namun` kapasitas masing – masing pabrik masih terbatas, yakni 6. 000 bio diesel per hari dengan 8 jam kerja efektif.
Kendati demikian` Wagio Ripto Sumarto mengakui, “jika masih ada keraguan terkait keamanan penggunaan bio  diesel serta rekomendasi dari pabrikan mesin maupun kendaraan untuk penggunaan bio diesel juga terbatas. Namun` ditinjau dari ketersediaan bahan baku, potensi pengembangan BMS di Kalbar sangat besar, “ termasuk produk sampingan yakni gliserol, “juga bernilai tinggi. Disinggung mengenai kampanye penggunaan Solar 10 % dan Bio diesel 90 %, oleh presiden SBY Juni lalu, dirinya mengungkapkan masih memerlukan waktu. Terutama regulasi menyangkut energi nasional, dengan memandang pemanfaatan bio diesel sebagai solusi mengatasi ketergantungan terhadap bahan bahan bakar fosil sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.


PENETAPAN APBD 2010 KALBAR SULIT TEPAT WAKTU

Pemerintah provinsi Kalbar menyatakan siap merevisi rancangan Kebijakan Umum Anggaran - KUA maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara – PPAS dalam RAPBD tahun 2010, jika dinilai pihak legislatif sulit dilaksanakan. Termasuk mencoret sejumlah item mata anggaran yang dinilai kurang tepat sasaran dan belum mengakomodir kepentingan publik. Ditemui seusai penyerahan nota Keuangan di DPRD Kalbar Rabu siang (16/12/2009), wakil gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, “ rancangan KUA yang diserahkan Agustus lalu telah mengalami perubahan, menyusul perkembangan sejumlah kebijakan 3 bulan belakangan. Namun` prioritas anggaran belanja langsung, tetap pada pembangunan infrastruktur wilayah, terutama di belahan timur provinsi. 
Di tempat yang sama`  ketua DPRD Kalbar Minsen. SH mengatakan, “ untuk memaksimalkan waktu yang tinggal menyisakan 14 hari lagi, badan anggaran siap melakukan pembahasan marathon, hingga dini hari. Namun dirinya mengakui jika penetapan APBD tahun 2010 sulit dirampungkan tepat waktu, terkecuali pembahasan hanya untuk mengejar batas akhir dan mengabaikan kwalitas . Tekait kemungkinan sanksi finalty berupa pemotongan Dana Alokasi Umum, jika penetapan APBD tahun 2010 tidak tepat waktu, Minsen SH. mengatakan, “ pihaknya bersama eksekutif bakal meminta kompensasi dari pemerintah pusat. Mengingat hal ini telah diprediksi dari awal, dan lambannya proses pembahasan RAPBD juga telah diungkapkan kepada Komisi V DPR RI.

Rabu, 16 Desember 2009

RAPAT KOMINDA BAHAS PENCURIAN BATU BARA

Pertemuan antara sejumlah instansi pada Rapat Komunitas Intelijen Daerah – Kominda tingkat Provinsi Kalbar Selasa (15/12/2009), membahas berbagai masalah krusial yang terjadi di daerah. Selain membicarakan persiapan pemilu kada di 6 kabupaten tahun 2010 mendatang, pertemuan kali ini juga membahas isu pencurian batubara di Kabupaten Sintang. 
Ditemui seusai memimpin rapat Kominda di kantor Gubernur Kalbar, Assisten I Sekretaris Daerah Ignatius Lyong mengatakan, pihak TNI di wilayah perbatasan kembali mengungkapkan adanya indikasi pencurian tambang batubara, dengan modus operandi melalui terowongan di kaki bukit yang menghubungkan Kecamatan Ketungau Hulu di Kabupaten Sintang dengan negara bagian Serawak Malaysia Timur. 
Lyong mengaku sebenarnya telah lama mendengar isu tersebut, bahkan ketika masih menjabat sebagai Penjabat – (Pj) Bupati Sintang tahun 2005 lalu. Namun` sejauh mana kebenarannya, masih belum diketahui secara pasti, sehingga perlu ditindaklanjuti lebih lanjut, dengan menyerahkan sepenuhnya pada instansi terkait.
Lyong menegaskan, Kominda merupakan wadah sejumlah instansi yang memiliki satuan intelijen, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Diantaranya ; institusi Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan Imigrasi, dengan menyikapi berbagai isu aktual, sebagai langkah antisipasi dini terhadapkemungkinan gangguan stabilitas daerah.           

JAMA`AH HAJI HARUS MELALUI SCREENING

Meskipun hingga kini belum ada laporan yang menyebutkan jama`ah haji asal Indonesia, dinyatakan positif terinfeksi virus H1N`. Namun` antisipasi terhadap kemungkinan virus tersebut, terbawa masuk melalui jama`ah yang tiba dari tanah suci Mekah, tetap dilakukan pemerintah Indonesia. Untuk itu` para jama`ah harus menjalani Screening atau pemeriksaan suhu badan di setiap bandara yang menjadi embarkasih, oleh petugas medis Dinas Kesehatan setempat. Ditemui di ruang kerjanya Selasa siang (15/12/2009), Humas Panitia Pelaksana Ibadah Haji Daerah – PPIHD Kalbar, Numsuan Madsun mengatakan, “ pemeriksaan suhu badan merupakan survailans influenza, untuk mengetahui jama`ah bersangkutan terinfeksi virus atau tidak. Dan untuk jama`ah haji asal Kalbar, proses screening dilakukan di bandara Hang Nadim Kota Batam. Setibanya di bandara Supadio Pontianak, para jama`ah juga harus mengikuti prosedur ketat, dimana pengambilan barang bawaan hanya boleh dilakukan di asrama pemondokan haji.
Numsuan Madsum menyebutkan, “6 kloter jama`ah haji asal Kalbar dijadwalkan tiba di bandara Supadio pontianak tanggal 21 Desember, dengan jadwal kedatangan pertama dari Kloter 17. Sedangkan kedatangan terakhir dari kloter 22 pada tanggal 26 Desember, dan masing – masing kloter terdiri dari 3 jadwal kedatangan. Sementara itu` total jama`ah haji asal Kalbar yang berangkat ke tanah suci Mekah, berjumlah 2. 656 orang.      



MENJELANG PERESMIAN DESA INFORMASI

Pemerintah provinsi Kalbar terus mematangkan persiapan, menjelang even bersejarah di Dusun Aruk Desa Sebungak Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, 17 Desember. Peresmian desa Sebungak yang terletak di perbatasan Kalbar - Serawak Malaysia sebagai desa informasi, oleh menteri kominfo Tifatur Sembiring, merupakan momen penting “sehingga harus berjalan sukses. Ditemui wartawan di ruang kerjanya Selasa siang (15/12/2009)` Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi kalbar Numsuan Madsun mengatakan, “persiapan hampir rampung, termasuk menyediakan sarana transportasi udara bagi rombongan, yakni menyediakan 2 helikopter super puma milik TNI Angkatan Udara dan 1 helikopter milik Polda Kalbar.
Sementara itu` wakil gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, kendati segala persiapan telah rampung, pemeriksaan terakhir tetap dilakukan, terutama memastikan seluruh perangkat dan jaringan yang digunakan pada even nanti dalam kondisi 100 % siap. Christiandy Sanjaya mengatakan, “desa Sebungak merupakan beranda terdepan negara Indonesia, namun ditinjau dari segi pembangunan dan perekonomian, ”justru tertinggal di belakang. Melalui Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal – PDT, pemerintah pusat mengusung konsep bedah desa dan memilih Sebungak di kecamatan Sajingan Besar sebagai desa percontohan pembangunan wilayah perbatasan. Sekaligus mempersiapkan peresmian PLB Aruk, sebagai pintu resmi antar negara yang memungkinkan terjadinya transaksi ekonomi lintas negara di era pasar bebas 2010 mendatang.


Jumat, 11 Desember 2009

2 KANTOR KEJAKSAAN KEMBALI DIDEMO

Puluhan massa yang tergabung dalam Kelompok Pemberantasan Korupsi – KPK Kalbar, Jum`at pagi (11/12/2009) mendatangi Kejaksaan Negeri Pontianak dan Kejaksaan Tinggi Kalbar. Mereka menuntut aparat kejaksaan segera menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi, yang terjadi di pemerintahan Provinsi maupun di kabupaten Kota di Kalbar. Kepada wartawan di Kejaksaan Tinggi Kalbar, “Koordinator Lapangan KPK Mukhlis menuntut Pihak Kejaksaan, mengungkap indikasi kerugian negara dalam penyaluran dana bansos senilai 22, 14 milyar rupiah, yang melibatkan mantan ketua DPRD Kalbar. Selain itu` KPK juga meminta pihak kejaksaan, menindak lanjuti lapporan hasil audit Inspektorat Provinsi, atas kehilangan asset daerah senilai 400 juta rupiah “di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kalbar.
Di tempat yang sama` Assisten Intel Kejaksaan Tinggi Kalbar Priyanto mengatakan : pihaknya masih menunggu penyerahan penanganan oleh BPK RI Perwakilan Kalbar. Apalagi` kasus yang menyeret nama mantan gubernur Kalbar ini, tengah ditangani oleh tim penyidik, sehingga harus dikoordinasikan terlebih dahulu.
Disinggung mengenai kinerja lembaga kejaksaan di daerah, “ Assisten Intel Kejaksaan Tinggi Kalbar Priyanto mengatakan, pihaknya bakal mengevaluasi kinerja setiap jajaran Kejaksaan Negeri, dalam penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah kerja masing – masing.


Kamis, 10 Desember 2009

AKSI DEMO DI HARI HAM SEDUNIA

Aksi demo ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Kalimantan Barat – PRKB, Kamis pagi (10/12/2009) di Gedung DPRD Kalbar, berlangsung tegang. Pasalnya` massa harus menunggu sekian lama, untuk bertemu langsung dengan ketua DPRD Kalbar, yang pada saat bersamaan sedang memimpin sidang. Dalam orasinya “Kordinator Persatuan Rakyat Kalimantan Barat – PRKB, Tomo menyindir sikap sebagian oknum legislator, yang melupakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dan lebih berpihak pada kalangan elit politik atau penguasa daripada kepentingan rakyat banyak. Dirinya mengibaratkan anggota legislatif yang lupa daratan, lupa pada konstituen, lupa pada mereka yang mengantarkan mereka duduk di kursi legislatif, seperti kacang lupa pada kulitnya.
Kampanye Persatuan Rakyat Kalimantan Barat – PRKB di momen hari Hak Azasi Manusia - HAM sedunia 10 Desember kemarin, selain mengemukaan berbagai persoalan krusial “yang menjadi momok bagi daerah. “Juga menyoroti sejumlah kebijakan nasional yang belum berpihak pada kepentingan rakyat banyak, namun lebih mementingkan elit politik dan kaum kapitalis.

Rabu, 09 Desember 2009

AKSI DEMO WARNAI HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA


Peringatan hari anti korupsi sedunia di Kalbar Rabu (09/12/2009), diwarnai dengan sejumlah aksi demo dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa, pada sejumlah titik di kota Pontianak. Di Gedung DPRD Kalbar "ratusan aktivis mahasiswa dari 4 elemen kemahasiswaan yakni ; HMI, GMPI, BEM Universitas Tanjungpura dan STAIN Pontianak, menyampaikan pernyataan sikap atas berbagai praktik korupsi di kalbar, sekaligus menuntut komitmen dari para anggota legislatif, untuk mendorong terciptanya supremasi hukum. Dalam orasinya ketua Badan Koordinasi HMI Kalbar " Ridwansyah mendesak pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti temuan BPK RI perwakilan Kalbar, atas temuan penyimpangan pengelolaan keuangan yang terindikasi merugikan keuangan negara sebesar 22, 14 milyar rupiah "dalam penyaluran dana Bansos dan KONI. Disinyalir tindakan ini melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan provinsi, termasuk mantan Ketua DPRD Kalbar periode 2004 - 2009, Zulfadhli " serta mantan Gubernur Kalbar Usman Ja`far periode 2003 – 2008, dan saat ini keduanya duduk di kursi DPR RI. Di hadapan para mahasiswa` Ketua DPRD Kalbar Minsen SH menjanjikan "hasil temuan BPK RI terkait penyimpangan dana Bansos dan KONI dibawa dalam Badan Musyawarah - Bamus, sekaligus menjadi salah satu agenda lembaga legislatif.
Selain di Gedung DPRD Kalbar` aksi serupa juga digelar tempat lain, diantaranya di Kantor Pengadilan Tinggi Kalbar oleh Lembaga Anti Korupsi Indonesia - LAKI Kalbar serta di bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura oleh elemen kepemudaan. Selain mengusung spanduk dan meneriakkan yel - yel anti korupsi, ratusan aktivis di Hari Anti Korupsi sedunia, juga menuntut reformasi di tubuh institusi penegak hukum, terutama pemberantasan mafia peradilan dan makelar kasus, yang telah mencoreng sistem peradilan di Indonesia, termasuk di wilayah Kalbar. Secara umum aksi demo yang berlangsung dari pagi hingga sore kemarin berlangsung tertib, masyarakat dan mahasiswa yang turun ke jalan tetap disiplin dan tidak berbuat anarkis maupun tindakan kriminal lainnya, begitu pula puluhan aparat kepolisian yang dikerahkan pada sejumlah titik, kendati memberikan pengamanan ekstra ketat namun cukup akomodatif dan bertindak sesuai prosedur.














PIMPINAN DPRD GELAR SIDANG PENTING

2 hari pasca pengucapan sumpah dan janji unsur pimpinan definitif, DPRD Kalbar segera membahas sejumlah agenda penting. Agenda utama yakni, pengusulan dan penetapan tatib dewan, sebagai dasar pembentukan Alat Kelengkapan lainnya. Ditemui wartawan` Rabu siang (09/12/2009) anggota Komisi A DPRD Kalbar Tony Kurniadi mengatakan, lambannya penetapan tatib adalah, konsekuensi belum terbitnya Peraturan Pemerintah - PP atas Undang – undang nomor 27 tahun 2009. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 24 September 2009, pengesahan Tatib harus menunggu penetapan pimpinan definitif DPRD.
Di tempat terpisah` Ketua DPRD Kalbar Minsen SH mengakui “jika keterlambatan dalam pengesahan tatib, berakibat pada lambannya jadwal penyusunan RAPBD tahun 2010. Namun` dirinya berupaya agar resiko terburuk, yakni sanksi pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat, tidak terjadi pada provinsi Kalbar.
Sementara itu` setelah mengadakan pertemuan dengan 7 pimpinan fraksi kemarin, pimpinan DPRD Kalbar menjadwalkan Sidang Paripurna pengesahan Tatib Dewan digelar pagi ini. Selanjutnya` pimpinan DPRD kembali menggelar sidang di siang hari, dengan agenda pembentukan Badan Musyawarah, sekaligus menggagendakan jadwal pembahasan berikutnya.






KUNJUNGAN KOMISI IV DPR KE STASIUN PSKP PONTIANAK

KAPAL HASIL SITAAN JADI BESI RONGSOKAN
14 unit kapal ikan milik nelayan asing yang terjaring dalam patroli kapal Pengawas Perikanan di perairan Natuna beberapa waktu lalu, kini menjadi besi rongsokan di stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - PSKP Pontianak. Proses hukum yang panjang dan rumit untuk melelang kapal tersebut, mengakibatkan belasan kapal hasil sitaan” bernilai milyaran rupiah itu tidak dapat dimanfaatkan. Ditemui di sela – sela kunjungan ke stasiun PSKP Pontianak Senin siang (07/12/2009), anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudohusodo mengatakan, “seharusnya kapal yang berstatus barang sitaan negara, dapat dimanfaatkan untuk menunjang biaya operasional Lembaga Penjaga perairan maupun mendukung aktivitas para nelayan lokal. Sambil menunggu proses persidangan “kapal tersebut sebenarnya dapat dipinjamkan atau disewakan, tentunya melalui suatu perjanjian yang melibatkan seluruh instansi terkait.
Di tempat yang sama` Direktur Jendral Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - P2SKP Aji Sularso mengaku, selain proses pelelangan yang panjang dan nilai jual yang murah. Disinyalir ada oknum yang bermain dalam proses pelelangan, sehingga kapal hasil sitaan dibeli lagi oleh sang pemilik dan kembali melakukan aksi pencurian di perairan Indonesia. Aji Sularso menyebutkan” dari hasil operasi kapal pengawas perikanan hingga November 2009, tercatat sebanyak 2. 926 unit kapal yang diperiksa, “129 unit diantaranya telah diadhock. Sedangkan di tahun 2008 “ dari 2.178 unit kapal yang diperiksa, sebanyak 243 unit kapal yang diadhock. Dan di tahun 2007 sebanyak 2. 207 unit kapal yang diperiksa, 184 unit diantaranya diadhock. Sementara itu` nilai kerugian negara yang diselamatkan sejak tahun 2002 hingga 2007, mencapai angka 1, 9 trilyun rupiah.

NELAYAN CHINA JANJI TIDAK TERLIBAT ILLEGAL FISHING LAGI

Kunjungan Komisi IV DPR RI ke Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - PSKP Pontianak, selain meninjau fasilitas Pengawasan Perikanan dan memeriksa sistem kerja di perairan, juga meninjau dan menyaksikan langsung kondisi puluhan nelayan asing yang ditahan. Bahkan` para legislator ini juga menyempatkan diri “berdialog dengan para nelayan maupun ABK yang terjaring dalam aksi illegal fishing. Melalui seorang penerjemah` salah seorang nelayan asal negara China, mengatakan sudah enam bulan mendekam dalam tahanan, dan kini menunggu proses pemulangan ke negara asal. Kepada anggota DPR RI Ahmad Muqowam “dirinya mengaku ditangkap petugas Pengawas Perikanan, karena mencuri ikan di Laut Natuna. Dirinya berjanji setelah menjalani proses hukum, tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan memilih ganti profesi lain.
Direktur Jendral Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - P2SKP Aji Sularso menyebutkan” semua nelayan asing yang ditahan stasiun PSKP Pontianak sedang proses pemulangan ke negara asal. Kecuali nelayan asal negara vietnam yang baru ditangkap akhir bulan lalu, masih dalam proses penyidikan bersama aparat TNI AL. Aji Sularso menyebutkan hingga November 2009 tercatat 470 nelayan asing, yang terjaring dalam operasi penanganan illegal fishing. Dan sebanyak 256 orang diantaranya teklah dideportasi, masing – masing 132 nelayan asal negara Vietnam, 103 nelayan asal negara Kamboja dan 23 nelayan asal negara Thailand. Sedangkan sisanya “sebanyak 214 nelayan masih dalam proses hukum, yakni 80 orang asal negara Thailand, 77 orang asal negara Vietnam, 25 orang asal negara Kamboja, 18 orang asal negara China, 12 orang asal negara Malaysia dan 2 orang asal negara Laos.

FINISHING FILM DOKUMENTER FISH WAR

Proses pembuatan film dokumenter mengenai penanganan tindak pidana illegal fishing, di wilayah perairan Indonesia kini tengah memasuki tahap akhir. Pengambilan gambar yang melibatkan sutradara dan kameramen khusus, “pembuat film dokumenter asal Amerika Serikat ini, “merupakan kerjasama antara Direktorat Jendral Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - P2SKP dan National Geographic Society. Direktur Jendral P2SKP Aji Sularso mengatakan, film dokumenter berjudul judul fish war ini, selain menyusuri jalur illegal fishing di wilayah teritorial Indonesia, juga menampilkan aksi para petugas pengawas perikanan ketika memburu nelayan asing. Diantaranya` penangkapan nelayan asal Vietnam beberapa waktu lalu, yang berakhir dengan pembakaran salah satu kapal. Aji Nugroho, “memperkirakan, pembuatan film fish war ini rampung akhir Desember, dan peluncuran perdana ditayangkan di saluran televisi internasional “National Geographic Channel” Januari 2010 mendatang. Ari Nugroho mengatakan, “National Geographic Society” menilai,” Indonesia adalah negara yang terbaik, dalam memerangi aksi Illegal Fishing di dunia. Untuk itulah` stasiun televisi swasta asal Inggris ini, menyetujui tawaran pembuatan sebuah film dokumenter, yang mengungkap fakta maraknya Illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia oleh nelayan asing. Di tengah gencarnya isu memerangi Illegal Fishing di dunia internasional, Aji Nugroho berharap film Fish War memiliki gaung yang lebih luas. Bukan saja menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia, dalam menjaga sumber daya perikanan, namun` film Fish War juga sebagai media untuk mempromosikan wisata bahari kepada dunia luar.


Selasa, 08 Desember 2009

PERTEMUAN KOMISI V DPR – PEMERINTAH PROVINSI KALBAR


PONTIANAK. Pertemuan Komisi V DPR RI dengan Wakil Gubernur Kalbar dan sejumlah Kepala dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi di Balai Petitih Minggu malam (06/12/12), selain membahas prioritas pembangunan di tahun 2010 juga mengevaluasi sejumlah program yang digulirkan Pemerintah Pusat, diantaranya penyaluran raskin, pendistribusian benih padi hingga rencana Revisi Tata Ruang Wilayah. Bahkan` dalam dialog yang juga menyertakan sejumlah pimpinan BUMN ini, anggota Komisi V mempertanyakan upaya dari Pemerintahan Provinsi, untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian Kalbar. Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya membuka dialog dengan menguraikan satu persatu berbagai persoalan yang dihadapi, khususnya menyangkut sektor perekonomian. Kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya, diakui akibat terbatasnya infrastruktur dasar yakni ; pelabuhan laut, bandara, air bersih dan energi listrik. Salah satu kiat yang dilakukan yakni memperkenalkan dan mempromosikan potensi Sumber Daya Alam – SDA untuk menarik minat investor asing. Kendati belum menjadi daerah investasi, namun keseriusan investor asal China untuk membangun mesin pembangkit energi listrik di Kalbar, selain dapat mengurangi krisis energi listrik, juga memicu pertumbuhan sektor industri.  Selain itu` Christiandy Sanjaya juga meminta kompensasi dari Pemerintah Pusat, terkait lambannya penetapan unsur pimpinan definitif DPRD Provinsi Kalbar. Diprediksi penetapan RAPBD Kalbar menjadi APBD tahun 2010, bakal molor dari batas akhir jadwal yang ditetapkan, yakni 31 Desember 2009.    
  


REVISI TATA RUANG DAN PROGRAM REHABILITASI HUTAN
Meskipun otonomi daerah telah berjalan, namun kebijakan sentralistik di masa lalu, masih menyisakan berbagai masalah di Kalbar, terutama pengelolaan sektor kehutanan. Sehingga revisi tata ruang wilayah, dinilai Pemerintah daerah suatu solusi mengatasi berbagai persoalan,  termasuk konflik antara masyarakat. Demikian uraian singkat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar Cornelius Kimha, terkait persoalan alih fungsi dan tumpah tindih lahan di Kalbar, akibat kebijakan pusat di masa lalu. Dirinya mengatakan, “ selain untuk mengatasi persoalan tersebut, “ revisi tata ruang juga untuk mengimbani perkembangan ekonomi suatu kawasan dan pertumbuhan populasi penduduk pada suatu wilayah. Kimha mencontohkan` kecamatan Putussibau sebagai ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, kendati telah berkembang menjadi kota perdagangan, dengan populasi penduduk mencapai puluhan ribu jiwa, ternyata status peruntukkan lahan masih sebagai hutan produksi.
Disamping menata kembali pengelolaan sektor kehutanan, Cornelius Kimha mengatakan revisi tata ruang, merupakan upaya peletakan pengembangan wilayah Kalbar, mulai dari sektor Perkebunan, Pertanian, peternakan hingga pertambangan. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka sektor Kehutanan tetap dianggap sebagai penghambat pengembangan bidang perekonomian lainnya. Dengan revisi tata ruang, pemerintah daerah dapat leluasa mengembangkan wilayah, melalui investasi pemilik modal, “ tanpa khawatir adanya sanksi dari Pemerintah Pusat.
Sementara itu` menyangkut dana rehabillitasi hutan dan lahan kritis, Cornelius Kimha mengakui pengucuran dari Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2009 terlambat dari jadwal, akibatnya program pembangunan sektor Kehutanan di Kalbar juga terkendala. Pasalnya dana senilai 8,5 milyar rupiah “yang dianggarakan dalam APBN ini, baru terealisasi di bulan September. Konsekuensi rentang waktu yang singkat adalah serapan dana baru mencapai 43 %, sedangkan sisa anggaran sebesar 75 % dipergunakan untuk membiayai program Unit Pelaksana Teknis – UPT Pemerintah Pusat. Cornelis Kimha menyebutkan Dinas Kehutanan mengelola sekitar 2, 8 milyar rupiah, sementara sisanya diperuntukkan bagi pendanaan UPT Departemen Kehutanan di Kalbar, bukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
Lebih lanjut` Cornelis Kimha juga mengakui kesulitan membangun sinergisitas dengan Pemerintah Kabupaten Kota, yang masing – masing memiliki dinas Kehutanan. Dengan dalih otonomi daerah, Dinas Kehutanan di Kabupaten kota seringkali, berseberangan dengan Dinas Kehutanan Provinsi, termasuk dengan Gubernur Kalbar. Kondisi ini diperparah lagi` dengan belum terbitnya Peraturan Gubernur, menyangkut program kehutanan di Kalbar, sehingga semua bersifat sentralistik. Untuk itu` dirinya meminta Komisi IV DPR RI menemukan solusi untuk mengatasi kendala tersebut, agar program rehabilitasi hutan dan lahan kritis di kalbar berjalan efektif, sesuai ketentuan dalam anggaran.

KEPALA DAERAH PERLU PERPU
Sedangkan Kepala Badan Perencanaan pembangunan daerah - Bappeda Kalbar  Fathan A. Rasyid mengakui, “hingga pertengahan Desember 2009` Pemerintah Provinsi belum merampungkan revisi Peraturan Daerah menyangkut Tata Ruang. Padahal Undang – undang nomor 26 tahun 2007, “menyebutkan bulan April 2009 sebagai batas akhir, revisi tata ruang setiap Pemerintah Daerah. Bahkan` mantan Menteri Kehutanan MS. Kaban, menginginkan Tim Tepadu yang dibentuk, telah merampungkan persetujuan prinsip alih fungsi lahan, sebelum berkahirnya masa jabatan DPR RI periode 2004 – 2009. Akibatnya proses revisi Tata Ruang untuk regional  Kalimantan, juga menjadi terlambat. Untuk itu` Fathan A. Rasyid menilai perlu Peraturan Pengganti Undang – undang (PERPU), yang memberikan Kepala Daerah kewenangan untuk mengatur revisi tata ruang di daerah masing – masing. Apalagi` hal yang sama juga terjadi di 3 provinsi lain di Kalimantan.”
Terkait usulan Komisi IV DPR RI agar Pemerintah Kalbar, mencontoh konsep Ketahanan pangan negara bagian Serawak Malaysia, melalui kebijakan 5 hektar untuk tanaman pangan bagi setiap Kepala keluarga, Fathan A. Rasyid mengatakan perlu disusun peta perwilayahan komunitas. Apalagi pemerintah provinsi hanya sebagai koordinasi, sedangkan otoritas wilayah berada di kabupaten kota, maka harus terbangun koordinasi yang sinergis “untuk merancang peta perwilayahan komunitas khusus tanaman padi, di daerah masing – masing. 

SENTRALISTIK BENIH SULITKAN PETANI LOKAL
Proses penyaluran bantuan benih padi yang bersifat sentralistik dari pemerintah pusat, seringkali menyulitkan para petani di Kalbar. Pasalnya` ketika sebagian besar petani lokal mulai menyemai bibit atau memasuki masa tanam, pada bulan Mei dan Juni, “justru bantuan benih belum didistribusikan ke daerah. Bantuan benih kadangkala baru tiba pada bulan Agustus dan september, bahkan ada yang datang bulan November. Kondisi ini` menurut Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Kalbar Hazairin” bukan saja mengakibatkan produktivitas padi petani lokal menurun, namun kwalitas padi juga menjadi rendah. Sebab` benih padi yang datang terlambat terpaksa disimpan, menunggu masa tanam berikutnya. Apalagi tidak semua petani lokal “memiliki tempat penyimpanan benih yang memadai, sehingga benih padi banyak yang rusak dan kadaluarsa. Meskipun ketika datang, berdasarkan sample “bibit yang diterima dalam kondisi baik.
Hazairin menegaskan, “Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, melalui penyaluran benih padi varietas unggul dan subsidi pupuk untuk komoditas tanaman pangan. Dirinya menyebutkan untuk tahun 2009, total bantuan benih padi gratis mencapai 150 ribu hektar, dan bantuan pupuk bersubsidi sebanyak 48 ribu ton. Dengan asumsi dapat mendorong petani lokal mengintensifkan lahan pertanian masing – masing, sehingga meningkatkan volume produksi pertanian  Kalbar. 

KEBIJAKAN TIDAK SINERGIS HAMBAT BI
Sebagai mitra Pemerintah Daerah “Bank Indonesia (BI) tetap komit, mengembangkan sektor riil di Kalimantan Barat, termasuk pemberdayaan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Namun upaya tersebut seringkali terhambat pada kebijakan instansi terkait, yang mengembangkan 1 unit usaha tanaman hortikultura “tanpa sinergis dengan instansi yang lain. Demikian penegasan Pimpinan BI Kalbar Samasta Pradana menjawab komitmen perbankan dalam mendukung perekonomian, khuisusny di sektor tanaman pangan. Dirinya mencontohkan “program pembukaan kebun nenas dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Kalbar, di Kawasan Terpadu Mandiri – KTM Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, yang dinilai gagal. Sebab kemampuan produksi perusahaan yang mencapai 400 ton per sepuluh jam, tidak sebanding dengan pasokan sebesar 10 ton per hari. Dengan asumsi bakal terjadi tunggakan, seluruh perbankan di Kalbar terpaksa memindahkan ajuan kredit perusahaan pengolah nenas tersebut, ke pada salah satu bank di Surabaya Jawa Timur, sehingga kredit tidak terdaftar dalam sistem perbankan di Kalbar.
Disamping itu` Samasta Pradana menyebutkan, terjadi penyusutan areal perkebunan nenas di Kawasan Terpadu Mandiri – KTM Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Dari total 500 hektar lahan yang dikembangkan, diperkirakan telah berkurang sekitar 100 hektar, karena sebagian petani memilih pindah usaha lain.

SERAPAN BERAS LOKAL DAN KENDALA DISTRIBUSI RASKIN
Sementara itu Kepala Perum Bulog Divisi Regional Kalbar M. Hasyim menjamin, stok beras di daerah hingga akhir tahun, berada dalam posisi aman. Bahkan hingga Maret 2010, persediaan beras mencukupi tingginya kebutuhan konsumsi rumah tangga. Selain membeli beras luar, Bulog juga membeli beras produksi petani lokal. Namun` jumlah pembelian masih terbatas yakni sebanyak 300 ton, dari total pengadaan beras Bulog di tahun 2009 mencapai 18 ribu 541 ton. M. Hasyim mengakui,” pembelian beras lokal masih sedikit, karena harga jual di kisaran 5. 700 rupiah – 5. 900 per kilogram, lebih tinggi dari harga pokok berdasarkan Keputusan Presiden sebesar 4. 600 rupiah per – kilogram. Begitu pula harga gabah kering, berdasarkan BPS berkisar antara 2. 700 hingga 2. 800 rupiah per – kilogram, lebih tinggi dari harga beli Bulog , sebesar 2. 400 rupiah per - kilogram.
M. Hasyim menyebutkan, dari total pembelian mencapai 95 milyar rupiah, sebesar 92 milyar rupiah atau 99 % untuk pembelian beras luar. Kendati demikian` kenaikan harga beras dinilai berpengaruh positif, terhadap pendapatan petani lokal. Sementara itu, “stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 16 ribu 679 ton, diprediksi cukup untuk kebutuhan 3 bulan kedepan. Apalagi masuk sebanyak 5 ribu ton akhir Desember ini, sehingga stok beras mencukupi kebutuhan hingga April 2010 mendatang. Sedangkan kebutuhan beras di Kalbar berkisar antara 60 hingga 70 ribu ton per tahun, untuk konsumsi  sekitar 4, 3 juta penduduk.
Terkait penyaluran raskin di Kalbar, M. Hasyim mengatakan, ”pihak Bulog masih dihadapkan pada berbagai hambatan maupun tantangan, antara lain kondisi geografis dan luas wilayah. Terutama wilayah bagian timur Kalbar, yang tidak semua dapat ditempuh melalui angkutan darat, namun memanfaatkan jalur transportasi air. Ketika musim kemarau sebagian debit air sungai berkurang, sehingga penyaluran terpaksa menunggu kondisi sungai normal. Bukan saja kondisi dan luas wilayah yang memang sulit, kondisi cuaca kadangkala semakin mempersulit rute pendistribusian.  Tingginya intensitas curah hujan, semakin memperparah kerusakan sebagian infrastruktur jalan di belahan timur Kalbar, menyebabkan proses penyaluran tertunda dan raskin terlambat sampai kepada Rumah Tangga Sasaran -  RTS. 
M. Hasyim menyebutkan, “total pagu raskin untuk 2009 mencapai 62 ribu 401 ton, sebanyak 60 ribu ton atau 99 % diantaranya telah disalurkan ke seluruh daerah. Dirinya optimis proses penyaluran raskin ke seluruh daerah, rampung 100 % Desember 2009. Sedangkan jumlah penerima raskin sebanyak 346 ribu 675 Rumah Tangga sasaran – RTS. Dengan penyaluran melalui 1. 343 titik distribusi dari 1. 672 desa atau hampir 90 persen dari total desa yang ada di Kalbar. 

PENYIMPANGAN PUPUK BERSUBSIDI BERHASIL DITEKAN
Terkait proses penyaluran pupuk bersubsidi, Area Manajer PT. Pusri Kalbar Muhammad Hasbullah mengatakan, “proses pendistribusian selama ini sesuai prosedur dan kecil mengalami penyimpangan. Terutama` sejak penerapan pola tertutup dalam penyaluran pupuk bersubsidi, yang hanya mengacu pada daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok - RDKK, tingkat penyimpangan dalam pendisitribusian dapat diminimalisir. Selain itu` disparitas harga antara pupuk bersubsidi dan non subsidi, juga semakin mengecil, dari 7. 600 rupiah per kilogram kini tinggal 2. 800 rupiah per kilogram.. Dirinya mengakui, “rendahnya disparitas harga pupuk belakangan, mengurangi tingkat penyimpangan pupuk bersubsidi. Terkecuali di perkebunan berskala besar, sebab mekanisme penyaluran tidak melalui pihak Pusri Kalbar, pembelian langsung di pusat.
Muhammad Hasbullah menyebutkan, “ saat ini PT Pusri memiliki 38 distributor resmi di Kalbar, yakni 19 distributor pupuk subsidi dan 19 pupuk non subsidi, sedangkan jumlah pengecer sekitar 218 orang. Setiap distributor maupun pengecer memiliki wilayah pemasaran masing – masing, berdasarkan surat keputusan kepala daerah setempat. 

TIRU SUKSES TRANS KALIMANTAN
Di akhir pertemuan, Ketua Komisi V DPR RI Ahmad Muqowwam mengingatkan, “sukses 4 gubernur di pulau Kalimantan, mengucurkan dana ratusan milyar rupiah dari Pemerintah Pusat, untuk membiayai pembangunan jalan Trans Kalimantan, jangan sampai berhenti di situ saja. Hal yang sama “sebaiknya juga dipraktekkan pada usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah – RTRW regional Kalimantan. Bahkan` Ahmad Muqowwam mengakui, strategi 4 gubernur yang mengusung satu paket program pembangunan, efektif menekan Pemerintah Pusat ,dan lebih memungkinkan untuk terealisasi. Selain lebih mendapat prioritas, soliditas keempat Pemerintah Provinsi dan kesamaan visi dari masing – masing gubernur, juga dapat menjadi indikator bagi kawasan lain, keberhasilan mengusung paket program pembangunan, melalui pembiayaan multy years anggaran.
Ahmad Muqowwam menilai revisi RTRW mendesak dilakukan, agar tidak menghambat proses pembangunan di masing – masing daerah. Sebab` seringkali investasi ke suatu daerah maupun proyek pengembangan wilayah oleh Pemerintah, terpaksa gagal akibat tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Bahkan` di sejumlah daerah, persetujuan yang diberikan Kepala Daerah, pembukaan lahan baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun bukan termasuk lahan komersil, menyebabkan sejumlah Kepala Daerah berurusan dengan pihak berwajib. Namun` Ahmad Muqowam menghendaki, sebelum revisi tersebut diajukan ke Pemerintah Pusat, terlebih dahulu masing – masing gubernur menyepakati pointer utama dalam skala prioritas pembangunan di wilayah Kalimantan.

PUTUSAN DPD GOLKAR KALBAR TETAP TOLAK VOTING


Partai Golkar yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Melawi, berdasarkan hasil pemilu legislatif April lalu, ”seharusnya telah menetapkan calon untuk menduduki kursi ketua definitif periode 2009 – 2014. Namun` Abang Tajudin yang terpilih berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno DPD Golkar Kabupaten Melawi, ternyata tidak mendapat respon dari DPD Golkar Provinsi Kalbar. Justru H.Hamri Hum. SE, yang kalah dalam voting pemungutan suara penjaringan, diajukan menjadi calon Ketua DPRD Definitif. Ditemui seusai menghadiri Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan Definitif DPRD Kalbar Selasa siang (08/12/2009)“ Ketua DPD Partai Golkar Kalbar Morkes Effendi mengatakan, mekanisme penetapan tidak mengenal istilah voting atau penjaringan. Ketentuan telah diatur oleh DPP, melalui Petunjuk Pelaksanaan. Sehingga voting yang digelar 24 Oktober 2009 lalu, dinyatakan ditolak dan tidak sah. Kendati demikian` Morkes Effendi mengakui, ” tengah mempertimbangkan membagi masa jabatan Ketua DPRD Melawi kepada 2 kader yang bertarung. ”Apalagi kewenangan sepenuhnya berada di partai Golkar”. Dengan demikian kemelut di internal partai berakhir, dan tidak ada pihak yang merasa dipecundangi. Sementara itu` mengenai jadwal pengucapan Sumpah dan Janji H. Hamri Hum. SE., dirinya mengatakan menunggu yang bersangkutan kembali dari menunaikan ibadah haji.

KEHILANGAN PERABOTAN MENCAPAI RATUSAN JUTA


Menindak lanjuti temuan Inspektorat Provinsi Kalbar beberapa waktu lalu, yang menyebutkan puluhan asset milik daerah, di rumah jabatan Ketua DPRD Kalbar “di Jalan Sutan Syahrir Pontianak“ dinyatakan hilang. “Segera disikapi pihak Sekretariat DPRD Kalbar, dengan menyurati mantan Ketua DPRD Kalbar periode 2004 – 2009 Zulfadhli untuk mengklarifikasi hal tersebut. Ditemui seusai ramah tamah dengan Pimpinan Definitif DPRD Kalbar Selasa siang (08/12/2009)“ Sekretaris DPRD Kalbar Bambang Surahman mengatakan’ surat pertama telah dilayangkan Oktober lalu, namun` Zulfadli yang kini duduk di DPR RI belum memberikan jawaban. Dan jika sampai tiga kali disurati, belum juga ada tanggapan, maka persoalan ini diserahkan langsung ke Sekretaris Daerah Kalbar.
Sedangkan Ketua DPRD provinsi Kalbar definitif Minsen SH. Enggan mengomentari hal tersebut. Selain sudah ditangani Sekretariat DPRD, dirinya mengaku belum mengetahui secara pasti nama dan jenis barang yang hilang, karena belum menerima Daftar Inventaris Barang di Rumah Jabatan Ketua DPRD.
Berdasarkan temuan Inspektorat Provinsi Kalbar beberapa waktu lalu, tercatat 35 barang dan jenis asset milik daerah “yang hilang di rumah jabatan ketua DPRD Kalbar. Diantaranya sepasang kursi di ruangan tamu, 3 lembar permadani, 1 buah lemari, 1 unit pendingin ruangan, serta berbagai peralatan dapur termasuk 1 unit kulkas. Total kerugian atas kehilangan asset “ditaksir mencapai 459 juta rupiah.

Laporkan Ke Aparat Kepolisian
Sementara itu` angota DPRD Kalbar “Zulkarnain Siregar mendesak` pihak Sekretariat DPRD” sebagai penanggungjawab seluruh inventaris asset kelembagaan, menindak lanjuti hasil temuan Inspektorat Provinsi. Bukan sekedar menyurati saja, namun melaporkan kasus yang merugikan negara sebesar 400 juta rupiah ini” kepada aparat kepolisian.
Zulkarnain Siregar mengatakan “penanganan kasus ini harus tuntas hingga ke lembaga peradilan, agar menimbulkan efek jera. Bukan saja bagi Ketua DPRD, namun juga para pegawai yang ditugaskan untuk menjaga dan merawat rumah jabatan. Sebab, tidak menutup kemungkinan, ketika ditinggalkan pejabat bersangkutan “kondisi rumah beserta isinya lengkap, namun ada oknum tertentu yang sengaja mengambil atau memindahkan tanpa sepengetahuan pihak sekretariat.








Senin, 07 Desember 2009

BENTUK PANSUS DANA BANSOS DI DPRD


Temuan penyimpangan dalam pengelolaan dana bansos yang terindikasi merugikan keuangan negara, mulai membuat gerah sejumlah anggota DPRD Kalbar. Pasalnya` hasil audit BPK RI Perwakilan Kalbar Agustus dan September lalu, bukan saja melibatkan pejabat penting di Pemerintahan provinsi," namun juga menyebut 5 nama mantan anggota DPRD Kalbar periode 2004 - 2009. Ditemui seusai Pelantikan dan Pengucapan sumpah Janji Pimpinan Definitif Senin siang (07/12/2009), “anggota DPRD Kalbar periode 2009 – 2014 Zulkarnain Siregar, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus - Pansus, untuk mengungkap penyaluran dana bansos. Kendati hasil audit BPK telah dilimpahkan ke pihak kepolisian dan sejumlah nama telah menjalani pemeriksaan, dirinya tetap menginginkan pembentukan pansus Bansos.
Di tempat terpisah, ketika dimintai tanggapannya menyangkut keterlibatan Sekretaris Daerah Kalbar Syakirman dalam kasus Bansos, bahkan setelah pulang menunaikan ibadah haji nanti "segera dipanggil pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan' Gubernur Kalbar Cornelis tidak mempersoalkan hal itu. Dirinya justru menyarankan pejabat bersangkutan atau pejabat lain yang dipanggil, " untuk memenuhi panggilan tersebut, dan menjelaskan semuanya kepada pihak penyidik.
Berdasarkan audit BPK RI " terhadap penyaluran dana Bansos selama 3 tahun anggaran, menemukan aliran dana sebesar 22, 14 milyar rupiah yang tidak dapat dipertanggung jawabakan. Dari total dana yang dialokasikan melalui APBD tahun 2005, 2006 dan 2007" sebesar 247 milyar rupiah, terealisasi sebesar 233 milyar rupiah. Selain menyebutkan nama Sekretaris Daerah H. Syakirman dan mantan ketua DPRD Kalbar Zulfadhli, indikasi korupsi juga menyeret nama mantan ketua KONI Kalbar Usman Ja`far, yang kini duduk di kursi DPR RI.



Jumat, 04 Desember 2009

CPO PETANI PLASMA DILARIKAN PT. BIG


Harapan 15 ribu petani plasma di Kabupaten Ketapang untuk memperoleh pembayaran gaji tandan buah segar – tbs sawit, bulan Agustus dan September 2009 kembali pupus. Pasalnya` kapal ponton dengan muatan 2. 300 ton CPO milik petani, yang ingin diangkut menuju gudang CPO PT. Arthu melalui sungai Pawan “ternyata hilang. Dihubungi via telpon Jum`at sore (04/12/2009) “Ketua KSU Padat Karya Kabupaten Ketapang mengaku, baru mengetahui kejadian tersebut sore kemarin, setelah diberitahu oleh salah seorang petani yang tidak lagi melihat ponton itu bersandar di muara Ketapang. Dari keterangan Syahbandar di pelabuhan Ketapang “kemudian diketahui bahwa ponton tersebut dibawa oleh kapal atas nama PT. DSN “salah satu anak perusahaan PT. Benua Indah Group - BIG, menuju pelabuhan Tanjungpriok Jakarta. Isa Anshari menilai “tindakan PT. BIG tersebut, bukan saja merusak isi perjanjian yang disepakati, pasca demo di DPRD Ketapang bulan lalu. Namun` juga membuktikan jika direksi perusahaan Budiono Tan “ tidak punya itikad baik untuk melunasi hutang tbs sawit petani. Akibat aksi pencurian ini, kerugian petani ditaksir mencapai 12 milyar rupiah.
Isa Anshari` mengatakan rabu malamn `Perwakilan Petani Plasma segera melaporkan aksi pencurian tersebut, ke Kapolres Ketapang. Mereka menuntut aparat kepolisian segera mengusut dan mengungkap kasus ini, sekaligus menyeret seluruh pelaku hingga ke meja hijau. Isa Anshari mengkhawatirkan jika kasus ini tidak segera ditangani, bakal memicu tindakan anarkis dari belasan ribu petani di wilayah perkebunan. Disamping itu` dirinya juga mendesak Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Pemerintah Provinsi Kalbar mencari solusi, menuntaskan polemik dan kisruh panjang di PT. Benua Indah Group.














Kamis, 03 Desember 2009

PT. PERTAMINA BUKA DAFTAR SUSULAN RTS

PT. Pertamina ( persero ) rayon VI Kalbar masih menerima daftar susulan, bagi warga yang belum menerima kompor dan gas elpiji 3 kilogram pada pembagian tahap pertama. Untuk itu` warga yang belum terdaftar` diminta segera menghubungi pengurus RT dan RW di tempat masing – masing, agar segera mendaftarkan diri. Ditemui seusai penyerahan secara simbolis pemenenang OSN PTI 2009 di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura yang Kamis pagi (03/12/2009)` Sales Representatif Pemasaran Retail Rayon VI PT. Pertamina Kalbar John Khaidir mengatakan` pembagian tahap pertama program konversi elpiji ke minyak tanah telah dimulai sejak akhir September lalu. Hingga kini proses pendistribusian masih berlangsung, baik untuk paket rumah tangga mapun usaha mikro. Sedangkan pembagian tahap kedua` baru dijadwalkan jika proses pendistribusian yang dilakukan oleh Kelurahan dan Desa telah rampung dan menyerahkan daftar Rumah Tangga Sasaran - RTS berikutnya.
John khaidir menyebutkan pembagian tahap pertama konversi minyak tanah ke gas elpiji “baru fokus pada 3 daerah yakni` Kota Pontianak sebanyak 59 % dari 55 ribu RTS, Kabupaten Pontianak sebanyak 35 % dari 107 ribu RTS dan Kubu Raya sebanyak 23 % dari 67 ribu RTS. Berdasarkan data yang ada, total pendistribusian telah mencapai 54 % dari 236 ribu RTS. Pihak Pertamina sendiri telah menyiapkan 1 juta paket kompor dan gas elpiji, dalam pembagian tahap pertama ini. Sedangkan untuk daerah lainnya di Kalbar, masuk dalam konversi tahun 2010 – 2011, dengan target 900 ribu RTS.

Stok BBM Aman Hingga Akhir Tahun

Menjelang hari raya Natal 2009 dan tahun baru 2010, stok BBM di wilayah Kalbar berada di posisi aman. Pendistribusian BBM oleh PT. ( persero ) Pertamina rayon V Kalbar tetap normal, sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat. Bahkan kondisi cuaca di bulan Desember, tidak menghambat kelancaran pendistribusian BBM “hingga ke pelosok daerah. Ketika dimintai penjelasannya terkait ketersediaan BBM hingga akhir tahun, Sales Representatif Pemasaran Retail Rayon VI PT. Pertamina Kalbar John Khaidir mengatakan “ ketersediaan BBM di daerah normal. Sebab telah diantisipasi dengan menambah stok dan mengamankan jalur pendistribusian, baik melalui angkutan darat maupun melewati jalur transportasi air. Selain itu` seluruh titik penyaluran “terutama SPBU, juga telah diinstruksikan memaksimalkan pelayanan dan menjaga tidak terjadi kelangkaan BBM.
Terkait kondisi cuaca di menjelang tutup tahun, “dimana intensitas hujan yang semakin tinggi, John Khaidir mengatakan “hal itu telah diantisipasi dan tidak menggangu pendistribusian. Disamping menggunakan kapal pengangkut BBM yang didukung teknologi canggih, yang dapat menetralisir kemungkinan cuaca buruk di jalur perairan, khususnya wilayah perhuluan. PT. Pertamina juga menyiagakan armada pengangkut transportasi darat, yang dapat difungsikan ketika kondisi cuaca menghambat jalur transportasi air.