BPK TEMUKAN INDIKASI PENYIMPANGAN DALAM BANSOS

Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar pada bulan Agustus dan September lalu, terhadap pengelolaan dana bansos pemerintah provinsi Kalbar tahun 2006, 2007 dan 2008, menemukan adanya indikasi penyimpangan keuangan 22 , 14 milyar rupiah. Pasalnya` dana bansos yang diperuntukkan bagi KONI Kalbar dan Dewan Pembina fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, ternyata dipergunakan sebagai talangan pinjaman pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kalbar, kepada Sekretariat Daerah sebesar 10 milyar rupiah. Dalam konfrensi pers yang digelar Jum`at siang (23/10/2009)` Ketua BPK RI Perwakilan Kalbar` Mujiono mengungkapkan`, selama 3 tahun pengelolaan dana bansos menunjukkan permasalahan yakni ; pada tahun 2006 terdapat belanja KONI Kalbar, oleh Wakil Bendahara KONI sebesar 1, 3 milyar rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan tahun 2007` tercatat pengeluaran oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Pelatda PON XII sebesar 8, 5 milyar rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara di tahun 2008` ditemukan defisit kas keuangan oleh Wakil Bendahara KONI sebesar 2, 1 milyar rupiah.

Mujiono menyatakan pemerintah provinsi Kalbar telah menganggarkan pada tahun 2006, 2007 dan 2008 dana bantuan sosial sebesar 247 , 22 milyar rupiah dan terealisasi sebesar 233, 85 milyar rupiah. Tahun 2006 dana bansos dianggarkan sebesar 50, 4 milyar rupiah, dengan realisasi sebesar 49, 32 milyar rupiah, atau 97, 87 % dari anggaran. Sedangkan tahun 2007`, dana bansos meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan anggaran sebesar 124, 64 milyar rupiah, dan terealisasi sebesar 118, 24 milyar rupiah atau 94 % dari anggaran. Sementara di tahun 2008` terealisasi sebesar 66, 28 milyar rupiah atau 91, 81 % dari anggaran bansos sebesar 72, 19 milyar rupiah. Atas temuan tersebut` Mujiono meminta semua pihak terkait segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang diungkapkan BPK, dan menyarankan kedepan lebih selektif sehingga dapat menghindari penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.
Kelemahan di sistem pengelolaan keuangan
Di bagian lain` Mujiono mengungkapkan, “pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap bansos sejak tahun 2006 hingga 2008, menemukan 3 kelemahan fundamental, pada sistem pengendalian intern pemberian dan pertanggungjawaban di pemerintahan provinsi. Bantuan yang dianggarkan dalam APBD Kalbar untuk KONI dan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura senilai 247, 22 milyar rupiah ini, justru dipinjamkan kepada Sekretariat Daerah untuk membiayai kegiatan operasional. Menurut Mujiono`, hal itu bertentangan dengan permendagri nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menyatakan belanja bantuan sosial disalurkan bagi kegiatan masyarakat maupun partai politik. Selain itu` pemerintah provinsi Kalbar juga dinilai belum sepenuhnya menerapkan mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan bansos dari penerima bantuan. Terbukti masih ditemukan pemberian bansos, yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti proposal permohonan bantuan. Padahal proposal tersebut dapat menggambarkan rencana penggunaan dana bantuan, sekaligus sebagai dasar meminta pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang disalurkan.
Mujiono menambahkan kelemahan lain yakni masih terdapat kepengurusan lembaga penerima bantuan sosial, yang diisi pejabat struktural maupun pejabat publik di instansi pemerintahan. Rangkap jabatan seperti ini, menurut Mujiono sering menimbulkan konflik kepentingan, sebab di satu sisi sebagai pejabat pemerintah yang menyalurkan bantuan, sedangkan di sisi lain sebagai pengurus pada lembaga penerima bantuan sosial, yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Read More

LIBATKAN UGM DALAM TES CPNS

Pemerintah kabupaten Kubu Raya menunjuk Universitas Gajah Mada – UGM, sebagai mitra dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2009. Dipilihnya UGM sebagai mitra` selain cukup berpengalaman dalam seleksi CPNS, juga menciptakan ajang yang kompetitif dalam perekrutan pegawai. Apalagi Surat Edaran Men PAN juga menekankan keterlibatan perguruan tinggi sebagai pihak ketiga, untuk menjamin seleksi penerimaan CPNS bersih dari unsur KKN. Ditemui di ruang kerjanya Rabu pagi (21/10/2009)` plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Agus Suparwanto mengatakan keterlibatan UGM bukan sebatas membuat soal dan lembaran jawaban, namun bertindak sebagai tim pengoreksi. Kendati demikian tes yang dijadwalkan berlangsung tanggal 21 November mendatang, proses pelaksanaannya tetap berada di bawah koordinasi pemerintah provinsi Kalbar.

Agus Suparwanto mengatakan`, berdasarkan keputusan Men PAN, formasi penerimaan CPNS tahun 2009 mendapat jatah sebanyak 253 pegawai. Sementara` dari fasil rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi, maka penerimaan CPNS tahun ini, tidak mengacu pada nilai Indeks Prestasi Komulatif – IPK peserta. Di samping tidak ingin bertindak diskriminatif, juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lulusan lembaga pendidikan untuk mengabdi di instansi pemerintah. Begitu pula dengan peminat dari luar daerah, juga diberikan peluang mengikuti tes CPNS kabupaten Kubu Raya tahun 2009, selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan panitia.

Read More

PRIORITAS PENANGANAN PEMERINTAHAN SBY

Pidato presiden SBY seusai pelantikan menjadi presiden RI periode 2009 – 2014, yang berkomitmen untuk memacu pertumbuhan perekonomian nasional patut mendapat apresiasi. Namun` untuk mewujudkan keinginan tersebut` presiden perlu membenahi dahulu, berbagai kendala yang dihadapi kabinet perekonomian di pemerintahan sebelumnya. Dihubungi via telpon Selasa malam (20/10/2009)` pengamat politik dari Universitas Tanjungpura Gusti Suryansah mengatakan, salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi, adalah terbatasnya sarana infrastruktur, terutama daerah di luar pulau Jawa. Bukan sekedar membangun, jadi atau ada, tetapi menciptakan suatu infrastruktur yang teritegrasi sekaligus menjangkau wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Mengingat sektor ini` merupakan salah satu variabel, yang mendorong masuknya investor terutama di daerah. Disamping itu` pemerintahan SBY juga dituntut menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga memberikan jaminan kepada para investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Selain faktor ekonomi` hal lain yang perlu mendapat perhatian serius SBY, di periode kedua pemerintahannya adalah penegakan supremasi hukum. Apalagi menjelang penetapan dirinya sebagai pemenang pemilu presiden oleh KPU, dunia politik Indonesia diguncang dengan kasus korupsi di Bank Century, yang disinyalir melibatkan sejumlah elit politik nasional, termasuk beberapa menteri di dalam struktur kabinet pemerintahan. Lebih aman bagi SBY` tidak mengisi kabinet pemerintahan dengan orang yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu` presiden juga harus mengambil sikap atas polemik di tubuh KPK, yang terus mendapat tekanan. Bahkan` ada upaya sistematis dari pihak tertentu yang ingin menggerogoti kewenangan lembaga ini. Menurut Gusti Suryansah` SBY harus dapat memberikan dukungan politik atas penyelesaian kedua kasus tersebut, mengingat keduanya dapat menjadi indikator terhadap komitmen SBY atas penegakan supremasi hukum di tanah air.

Pidato SBY perlu implementasi

Sementara itu` anggota DPRD kota Pontianak, Herman Hovi Munawar mengatakan, ”berbagai persoalan bangsa yang diungkapkan SBY seusai pelantikan dirinya sebagai presiden RI periode 2009 – 2009 di gedung MPR/DPR, secara ekspilisit menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat. Kendati demikian` isi pidato yang mengandung kebijakan secara makro tersebut` harus dapat di implementasikan SBY, melalui pemilihan menteri dalam kabinet yang mampu mendeskripsikan pada tataran yang lebih kongkrit di lapangan. Untuk itu` menurut Herman Hovi` kementerian di kabinet Indonesia Bersatu kedua, perlu memformulasikan kebijakan makro tersebut melalui perangkat hukum yang jelas, sehingga pemerintahan di daerah tidak kesulitan mengaplikasi regulasi yang dikeluarkan. Disamping itu` SBY juga harus menjaga agar produk hukum yang dibuat` tidak dintervensi ataupun mengandung kepentingan politik dari kelompok tertentu. Dirinya mencontohkan Undang – undang kesehatan yang baru disyahkan DPR, ternyata terdapat sejumlah pasal yang sengaja dihilangkan oleh oknum tertentu.

Lebih lanjut` Herman Hovi Munawar mengatakan presiden SBY di periode kedua pemerintahannya, perlu mencermati penjabaran kebijakan makro tersebut dalam suatu peraturan pemerintah – PP. Pasalnya` pengalaman yang lalu menunjukkan beberapa PP yang dikeluarkan, kemudian dianulir kembali setelah berjalan sekian lama. Disamping itu` SBY perlu menekankan adanya koordinasi antara menteri dan pemangku jabatan di daerah, sehingga tidak terjadi kontradiksi antara peraturan yang digulirkan pusat dengan peraturan yang diterbitkan di daerah.

Read More

PELANTIKAN 4 PIMPINAN DEFINITIF DPRD KKR

4 unsur pimpinan DPRD kabupaten Kubu Raya` yakni Ketua atas nama Sujiwo dan 3 wakil ketua, masing – masing Masdar AR, Musni Khalib dan Usman Senin siang (19/10/2009) resmi dilantik sebagai pimpinan definitif periode 2009 – 2014. Seusai prosesi pengambilan sumpah janji, sidang paripurna istimewa yang disaksikan gubernur Kalbar ini, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis palu kepemimpinan DPRD, dari ketua Sementara atas nama Agus Sudarmansyah kepada ketua definitif Sujiwo. Dalam kata sambutannya ketua DPRD definitif kabupaten Kubu Raya Sujiwo mengatakan, pelantikan unsur pimpinan merupakan masifestasi dari pasal 354 undang – undang nomor 27 tahun 2009, dimana 4 pimpinan legislatif berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak, masing – masing PDI Perjuangan, P. Golkar, PPP dan P. Demokrat.

Di samping itu` ketua DPRD definitif kabupaten Kubu Raya Sujiwo menguraikan, berdasarkan undang – undang nomor 27 tahun 2009, maka terdapat penambahan satu unsur wakil pimpinan di legislatif periode 2009 – 2014. Sedangkan dari jumlah keanggotaan DPRD juga terdapat penambahan dari 40 anggota menjadi 45 anggota. Dengan adanya komposisi dan formasi unsure pimpinan dan jumlah anggota DPRD, diharapkan terjadi penguatan secara kelembagaan dan institusi, sehingga kedepan legislatif dapat menjalankan fungsi dan wewenang secara maksimal, dalam kerangka representasi masyarakat Kabupaten Kubu Raya sebagaimana yang diamanatkan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Read More

DOMINASI PT. PN WILAYAH SUMATRA DALAM SAN 2009

Ajang Sawit Nusantara Award – SNA tahun 2009 yang digelar Forum Sawit Nusantara – FSN, di Hotel Kapuas Palace Jum`at malam (16/10/2009). Menjadi ajang pembuktian keunggulan perusahaan perkebunan kelapa sawit di lingkup BUMN` yang berbasis di wilayah Sumatera, dengan mendominasi perolehan juara 1,2 dan 3 di semua kategori. Khusus untuk peringkat pertama, dari 6 kategori yang diperlombakan, seluruh trophy juara diraih PT. PN yang berbasis di Pulau Sumatera. Bahkan` P.T PN VI Kotabaru Jambi, berhasil menyabet 4 trophy juara pertama, dan 1 trophy peringkat ketiga. Ditemui seusai penganugerahan Sawit Nusantara Award, direktur utama PT. PN VI Kotabaru Jambi Iskandar Sulaiman, keberhasilan perusahaan menyabet 4 gelar prestisius sekaligus, berkat langkah terobosan yang dilakukan dan didukung kerja keras seluruh karyawan pabrik maupun para petani.

Ditempat yang sama direktur utama PT. PN 13 Pontianak Kusumandaru mengatakan ajang Sawit Nusantara Award yang digelar ini, merupakan kompetisi untuk membangun semangat persaingan yang sehat di lingkup BUMN perkebunan, dengan meningkatkan kinerja dan produktifitas bagi pengembangan perusahaan dan pertumbuhan perekonomian di daerah masing – masing.

Melalui ajang kompetisi Sawit Nusantara Award, diharapkan BUMN perkebunan kelapa sawit dapat bangkit kembali dan mampu bersaing dengan perkebunan milik investor asing mupun swasta nasional. Pasalnya` produksi CPO dari BUMN perkebunan dalam 10 tahun belakangan terus merosot, dan kini hanya mampu menyuplai 11 persen dari kebutuhan pasar nasional.

Read More

KOMITMEN PT. PN XIII MEMBANGUN KALBAR

Kendala pengembangan perkebunan sawit

Berbagai persoalan yang menggelayuti sektor perkebunan sawit selama ini, baik yang dikelola pihak swasta, BUMN maupun masyarakat, belum dapat menjadikan sektor ini sebagai motor perekonomian nasional. Padahal jika dikelola secara profesional dan mendapat dukungan politik dari pemerintah pusat maupun daerah, “perkebunan sawit Indonesia dapat menjadi yang terbesar di dunia, dan tidak dapat disaingi` bahkan oleh negara Malaysia sekalipun. Hal itu diungkapkan direktur utama PT. PN XIII Pontianak Kusumandaru dalam jumpa pers di Hotel Kapuas Palace Jum`at siang (16/10/2009).

Disamping terbatasnya infrastruktur pendukung seperti ; jalan, pelabuhan timbun dan pelabuhan ekspor. Persoalan lain yakni ketergantungan perusahaan perkebunan sawit terhadap sejumlah produk impor, sehingga memicu tingginya biaya produksi. Sementara itu` dari sisi regulasi` Kusumandaru juga menilai kebijakan pemerintah belum mendorong ke arah pengembangan industri sawit yang kompetitif.

Kendati demikian` Kusumandaru mengatakan, sektor perkebunan sawit Indonesia terus tumbuh beberapa tahun terakhir, mulai dari luas areal hingga produksi dan ekspor CPO. Bahkan` Indonesia berpeluang menggenjot produksi, mengingat tersedianya lahan, kesesuaian iklim, SDM memadai serta melimpahnya tenaga kerja. Namun` untuk menjadi nomor satu atau market leader di pasaran global tentu perlu dukungan politik pemerintah, melalui kebijakan khusus, yang dapat memproteksi upaya pengembangan perkebunan sawit sekaligus menjamin perluasan lahan di daerah.

Pengembangan perkebunan sawit di Kalimantan

Lebih lanjut` Kusumandaru menjelaskan, “sebagai salah satu BUMN yang bergerak di sektor perkebunan, PT. PN XIII terus berupaya mengejar ketertinggalan dari perusahaan perkebunan lain, terutama yang berbasis di wilayah Sumatera. Disamping membenahi struktur organisasi dan memperbaiki seluruh variabel produksi, PT. PN XIII juga terus mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, diantaranya membuka lahan baru di kabupaten Kubu Raya seluas 40. 000 hektar.

Terkait program perluasan areal perkebunan kelapa sawit di regional Kalimantan, dirinya menyebutkan dari hasil negoisasi dengan pemerintah Sintang, PT. PN XIII telah mendapat konsesi lahan seluas 6. 000 hektar. Sedangkan di kabupaten Landak dan Melawi masih dalam tahap negoisasi dengan kedua pemerintah daerah. Kusumandaru menargetkan dalam waktu 3 tahun kedepan, PT. PN XIII dapat mengembangkan areal perkebunan sawit seluas 75. 000 hektar di seluruh Kalimantan Barat.

Kusumandaru menyebutkan selain di Kalimantan Barat` PT. PN XIII juga mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, yakni di Kabupaten Kutai Timur. Dan saat ini telah mendapatkan konsesi lahan seluas 20 hektar, yang dikelola dengan PT. Pupuk Kaltim. Sedangkan di kabupaten Paser PT. PN tengah menggarap 6. 000 hektar lahan, dari 10. 000 hektar kebun tambahan. Sementara itu` untuk perkebunan karet, PT. PN XIII mendapat konsesi lahan di kabupaten Banjarmasin Kalimantan Selatan seluas 2. 000 hektar dan di kabupaten Sintang Kalimantan Barat seluas 4.000 hektar. Untuk meningkatkan kinerja` maka PT. PN XIII menjalin kerjasama dengan PT. Inhutani, sehingga target pengembangan areal perkebunan seluas 100. 000 hektar trealisasi dalam waktu 5 tahun kedepan.

Bangun pabrik dan tingkatkan kapasitas

Salah satu upaya yang dilakukan PT. PN XIII untuk meningkat produksi adalah, membangun pabrik pengolahan CPO di wilayah perkebunan sawit. Diantaranya membangun 1 unit pabrik pengolahan di kecamatan Kembayan kabupaten Sanggau, yang telah dikerjakan sejak bulan Juli lalu. Pengerjaan fisik pabrik di Kembayan telah mencapai 30 persen, dan ditargetkan rampung tahun 2010 mendatang. Dengan kapasitas pabrik mampu memproduksi CPO 30 ton per jam, maka para petani sawit yang ada di Kembayan tidak lagi, membawa hasil panen tandan buah segar – tbs mereke ke kecamatan Parindu. Selain di Kembayan, PT. PN XIII juga membangun 1 unit pabrik lain di Kalimantan Selatan, yang dijadwalkan rampung tahun depan.

Disamping membangun 2 unit pabrik baru, Kusumandaru mengatakan PT. PN XIII juga meningkatkan kapasitas produksi 3 pabrik pengolahan CPO yang ada. Masing – masing ; pabrik di Ngabang kabupaten Landak ditingkatkan dari 35 ton menjadi 40 ton per-jam dan pabrik di Rimba Belian di kabupaten Sanggau, juga ditingkatkan produksinya dari 30 ton menjadi 60 ton per-jam. Sedangakan 1 unit pabrik lainnya` yakni di Samuntei Kalimantan Timur juga ditingkatkan produksi CPO dari 30 ton menjadi 45 ton per-jam. Dengan berdirinya 2 unit pabrik baru dan penambahan kapasitas produksi tersebut` Kusumandaru mengatakan, bakal meningkatkan produksi CPO PT. PN XIII secara keseluruhan. Dirinya optimis` target peningkatan produksi CPO mulai tahun 2007 hingga tahun 2012, dari 240. 000 ton menjadi 500. 000 ton dapat terealisasi.

Pembenahan picu produksi CPO

3 kebijakan strategis yang dilakukan PT. PN XIII Pontianak` selama 3 tahun belakangan, berhasil meningkatkan produksi tandan buah segar - tbs cukup signifikan. Kendati secara total belum mampu bersaing dengan produksi PT. PN yang beroperasi di wilayah Sumatera, namun di sejumlah perkebunan produktifitas tbs mampu menyamai perusahaan perkebunan lain yang lebih dahulu beroperasi. Bahkan ada yang menghasilkan panen tbs di atas 4 ton per – hektar. Menyangkut langkah terobosan yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalannya dari PT. PN lain, di lingkup BUMN perkebunan, Kusumandaru mengungkapkan, “pembenahan di struktur organisasi meliputi peningkatan kompetensi SDM dan memperbaiki kinerja manajemen. Sedangkan dari segi variabel produksi, dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur jalan, penambahan jumlah pabrik pengolahan CPO serta perawatan intensif tanaman sawit, termasuk di dalamnya perkebunan milik petani plasma. Sementara itu` untuk pengembangan usaha, PT. PN XIII terus memperluas usaha dengan membuka areal perkebunan baru di sejumlah daerah.

Kusumandaru memprediksi, produksi tbs sawit pada tahun 2009, meningkat dari tahun 2007, yakni dari 14,6 ton menjadi 18 ton. Begitu pula dalam waktu 3 tahun mendatang, dapat meningkat 100 % dari tahun 2007. jika di tahun 2007 menghasilkan 240. 000 ton CPO maka ditargetkan tahun 2012 menembus angka 500. 000 ton. Di sisi lain` untuk merangsang inovasi dan meningkatkan kreatifitas bagi seluruh pelaku sektor perkebunan, di bawah binaan PT. PN XIII `, pihaknya juga mengadakan ajang kompetisi yang memberikan apreasi, bagi prestasi dan kinerja inovatif yang dicapai di masing – masing unit kerja.

Tunggu regulasi bahan bakar non fosil

Belum keluarnya kebijakan khusus dari pemerintah pusat mengenai penggunaan energi alternatif, menggantikan BBM, terutama di sektor industri. Menyebabkan pengembangan bahan bakar non fosil masih lamban dan belum menarik investor untuk bergerak di sektor energi bio fuel. Padahal` berubahnya Indonesia dari negara eksportir minyak menjadi negara pengimpor, sudah seharusnya mempercepat pengggunaan energi yang terbaharukan untuk industri. Kusumandaru menegaskan, “sektor perkebunan sesungguhnya tidak mempersoalkan jika pemerintah mengeluarkan penggunaan energi alternatif, namun harus ada jaminan bagi sektor industri, diantaranya ; pemberian insentif fiskal, insentif perizinan atau insentif perpajakan. Kendati demikian` PT. PN XIII sejak lama telah memproduksi bio fuel dalam jumlah terbatas, dengan menggunakan bahan baku sisa pengolahan CPO.

Kusumandarau menyebutkan saat ini terdapat 2 unit pabrik yang dapat memproduksi bio fuel, salah satunya ada di kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, dengan kapasitas produksi mencapai 10 ton per – hari. Namun` produksi yang dilakukan masih 6 ton per hari, sesuai kebutuhan. Sedangkan satu pabrik lainnya terdapat di Kalimantan Timur. Disamping sebagai bahan bakar alternatif, jika regulasi mengenai konversi Minyak ke bahan non fosil dikeluarkan pemerintah, produksi bio fuel juga mengantisipasi terjadinya kenaikan harga BBM Solar.

Read More

LABA BUMN PERKEBUNAN MENINGKAT 400 PERSEN

Kinerja maksimal seluruh perusahaan perkebunan di lingkup BUMN selama 4 tahun belakangan, berhasil meningkatkan laba secara fantastis, hampir mencapai 100 % per tahun. Dari hasil audit yang dilakukan` total keuntungan yang dicapai semua BUMN perkebunan, merupakan yang tertinggi dari seluruh BUMN yang ada, dan menempati posisi kedua bagi penyumbang devisa negara setelah sektor pajak. Ditemui seusai penganugerahan Sawit Nusantara Award di Hotel Kapuas Palace Jum`at malam (15/10/2009)` Deputy IV Bidang Agro industri, Perkebunan dan Percetakan Kementerian BUMN Agus Pakpahan mengatakan, “BUMN di sektor perkebunan mengalami pertumbuhan signifikan dalam kurun waktu 2004 – 2008, dengan penghasilan mencapai angka 384 %. Di samping pembenahan di struktur organisasi, efesiensi pembiayaan, peningkatan produktifitas, membaiknya hampir semua harga komoditas perkebunan di pasaran dunia, merupakan faktor utama peningkatan laba BUMN sektor perkebunan.

Agus Pakpahan` menyebutkan, dari berbagai komoditas yang diusahakan BUMN Perkebunan, maka komoditas sawit dan gula masih menempati ranking teratas dibanding komoditas lainnya. Begitu pula dengan jumlah produksi dan luasan areal usaha, PT. PN yang beroperasi di wilayah Sumatera dan Jawa masih unggul dibandingkan di Kalimantan dan Sulawesi. Untuk itu` perlu strategi dan paradigma baru dari setiap PT. PN untuk mengatasi persoalan perkebunan, termasuk perbaikan kinerja manajemen, sehingga sektor perkebunan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasioanal.

Pilot project energi alternatif

Selain` memproduksi CPO, sektor perkebunan sawit dapat menjadi solusi negara Indonesia di masa mendatang, sebagi sumber energi listrik. Produk samping sawit` yang selama ini praktis kurang dimanfaatkan secara maksimal, dan dianggap sebagai limbah seperti ; tandan kosong sawit, pelepah, cangkang dan serat, potensial menjadi energi alternatif. Begitu pula dengan limbah cair dan biomassa yang dihasilkan dari pengolahan CPO, mengandung energi panas yang dapat diolah menjadi biogas. Agus Pakpahan menyontohkan salah satu lokasi yang menjadi pilot project untuk pengembangan energi listrik yakni, pabrik pengolahan CPO di PT. PN IV Medan Sumatera Utara. Dimana pabrik tersebut dapat menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 3 Megawatt per jam, menggunakan bahan baku 30 ton tandan kosong sawit.

Agus Pakpahan` mengatakan kedepan, diupayakan di setiap pabrik pengolahan CPO, dibangun Power Plant untuk mengolah limbah sawit menjadi energi listrik. Apalagi kelapa sawit merupakan komoditas, yang memiliki pertumbuhan sangat pesat, secara otomatis menjamin kesinambungan produksi energi. Di samping itu` Indonesia merupakan produsen utama minyak sawit, sehingga ketersediaan bahan baku cukup untuk mendukung industri berbasis produksi dalam negeri. Lebih lanjut` Agus Pakpahan menegaskan, pemanfaatan limbah sawit tersebut, dapat meminimalisir beban pencemaran terhadap lingkungan, dan di sisi lain` merupakan optimalisasi sumberdaya untuk meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan perkebunan.

Read More

KOMITMEN PT. PN 13 MEMBANGUN USAHA KECIL

Sejak didirikan 11 Maret 1966` kegiatan PT. PN XIII tidak saja fokus pada produksi dan jasa kelapa sawit, namun juga menunjukkan kepedulian terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Salah satunya adalah melalui program kemitraan, untuk meningkatkan usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari penyisihan laba BUMN dalam bentuk pinjaman modal kerja, investasi, pinjaman khusus maupun hibah. Ditemui di sela – sela pameran hasil produk mitra binaan di Hotel Kapuas Palace Rabu pagi (14/10/2009)` Kepala Urusan Corporate Social Responsobility PT. PN XIII Pontianak Santun Siahaan mengatakan, “program kemitraan merupakan dana bergulir yang diberikan khusus kepada usaha kecil, untuk mengembangkan usaha dengan pinjaman berbunga lunak sekitar 6 persen per – tahun atau 0,5 persen per - bulan. Program yang dimulai sejak tahun 2008 lalu ini, terus menggali potensi di daerah, diantaranya menjalin kemitraan dengan Dekranasda dan Disperindag, untuk membina para pengrajin tradisional menjadi profesional.

Lebih lanjut` Santun Siahaan menyebutkan` hingga triwulan III tahun 2009, tercatat sebanyak 850 mitra binaan di seluruh sektor usaha yang tersebar di 4 Provinsi Kalimantan. Khusus bantuan yang disalurkan untuk mitra binaan, di tahun 2009 ini, mencapai nilai 12 milyar rupiah, dengan jumlah bervarisasi berdasarkan hasil evaluasi terhadap jenis dan peluang usaha. Sementara itu persyaratan yang ditetapkan PT. PN XIII, usaha yang menjadi mitra telah beroperasi 1 tahun dan wajib memiliki asset minimal sebesar 200 juta rupiah serta nilai omzet sekitar 1 milyar rupiah per tahun. Selain itu` untuk mengefektifkan program, lembaga usaha yang menjadi mitra, tidak berada di bawah binaan oleh BUMN lain.

Read More

AKSI PETANI DAPAT DIMAKLUMI

Aksi sepihak para petani plasma di bawah naungan PT. Benua Indah Group – BIG di kabupaten Ketapang, yang mengambil alih 4 unit pabrik pengolahan CPO, dinilai anggota DPD asal Kalbar Sri Kadarwati dapat dimaklumi jika ditinjau dari perspektif Hak Azasi Manusia - HAM. 
Pasalnya` 13 ribu lebih keluarga petani yang tersebar di 26 desa di wilayah perkebunan, kini terancam kelaparan karena gaji panen tbs sawit terhitung mulai bulan Juni hingga September yang belum dibayar perusahaan. 
Hal itu diungkapkan senator Sri Kadarwati seusai menggelar pertemuan dengan jajaran pemerintahan provinsi Kalbar Rabu siang (14/10/2009). 
Menurutnya aksi tersebut merupakan suatu upaya para petani menekan direksi PT. BIG Budiono Tan, atas sikapnya yang dinilai tidak kooperatif dan terkesan menantang. Apalagi sebelumnya direksi perusahaan telah menandatangani perjanjian, yang menyatakan kesanggupan melunasi tunggakan hutang tbs sawit senilai 120 milyar rupiah, melalui pembayaran secara bertahap. 

Di samping itu` Sri Kadarwati juga menyesalkan lambannya pemerintah pusat` dalam hal ini Dirjen Perkebunan mencari solusi mengatasi persoalan hutang PT. Benua Indah Group. Begitu pula Pemerintah provinsi Kalbar dan kabupaten Ketapang, seharusnya tidak membiarkan masalah ini terus menggelinding, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. 
Disinggung kemungkinan direksi perusahaan Budiono Tan dilaporkan ke pihak kepolisian, istri mantan gubernur Kalbar Aspar Aswin ini mengatakan`, hal itu tergantung hasil penyidikan pihak Polda Kalbar, apakah persoalan ini telah memasuki ranah hukum pidana. 
Kendati demikian` Sri Kadarwati mengatakan` melalui lembaga DPD, seluruh senator asal Kalbar, tetap berupaya mencari solusi mengakhiri polemik panjang ini, dengan tekanan secara politik kepada Pemerintah Pusat.

Read More

BUDAYA LOKAL BENTENG DAMPAK SIARAN TV

Kearifan budaya lokal dapat dijadikan tameng, untuk mencegah pengaruh negatif dari berbagai tayangan stasiun televisi nasional, yang belakangan mulai meresahkan. Terutama` tayangan film maupun hiburan yang mengandung unsur pornografi, maupun iklan opera sabun yang selalu memamerkan unsur sensualitas. Termasuk materi pemberitaan di sejumlah stasiun TV swasta yang terkadang memprovokasi massa dan membohongi publik, sehingga terkesan mengabaikan kode etik jurnalistik. Sorotan terhadap materi siaran stasiun TV nasional tersebut, disampaikan rohaniawan Katolik William Chang`, dalam workshop yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah – KPID Kalbar Selasa pagi (13/10/2009). Untuk itu` selain mengefektifkan lembaga yang ada seperti KPI dan Lembaga Sensor Film – LSF, mayarakat umum juga dapat membentengi diri dari berbagai tayangan negatif siaran televisi, dengan menonjolkan kearifan yang terkandung di dalam budaya daerah.

Pastor William Chang mengatakan aksi kepedulian ini dapat diawali oleh para tokoh agama, pemuka masyarakat dan sesepuh adat, dengan membentuk suatu kelompok khusus. Kemudian teamwork ini` memilah dan memilih nilai – nilai positif yang terkandung dalam tradisi dan budaya lokal` terutama yang menyangkut unsur pendidikan, adab dan faham religius yang berlaku di tengah masyarakat. Selanjutnya dipublikasikan secara bertahap dan kontinyu, dengan menggunakan media itu sendiri, khususnya audio visual. Selain memperkokoh kelestarian budaya, tampilnya nilai – nilai kedaerahan yang positif di media penyiaran TV, menurut William Chang`, tentu menjadi channel alternatif bagi para pemirsa sekaligus mereduksi tayangan negatif yang mulai dominan.

Read More

TUAN RUMAH SAWIT NUSANTARA AWARD 2009

Forum Sawit Nusantara – FSN kembali menyelenggarakan Sawit Nusantara Award – SAN tahun 2009 di kota Pontianak. Agenda yang digelar untuk ketiga kalinya ini, merupakan ajang penghargaan sekaligus sarana memotivasi unit produksi, yakni kebun dan pabrik kelapa sawit di lingkup BUMN perkebunan untuk meningkatkan kinerja serta memacu prestasi. Evaluasi dan penilaian diberikan oleh Panita Pelaksana, dengan meninjau langsung lokasi perkebunan yang tersebar di sejumlah provinsi, yakni PTPN I hingga PTPN VIII , PTPN XIII, PTPN XIV, PT. RNI serta PT. Mitra Ogan. Adapun kategori juara 1, 2 dan 3 meliputi ; kebun kelapa sawit terbaik, kebun kelapa sawit plasma terbaik, peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit terbaik, peningkatan rendemen pabrik kelapa sawit terbaik, pabrik kelapa sawit, serta inovasi terbaik. Menurut jadwal, ”penyerahan trophy bagi para juara dilaksanakan Jum`at malam pukul 20.00 WIB, dan disaksikan langsung oleh seluruh anggota Forum Sawit Nusantara – FSN.

Disamping diisi dengan pameran hasil kerajinan UKM dari kelompok binaan PTPN di Kalbar, even yang dilangsungkan di Kapuas Palace ini juga mengadakan seminar dan workshop serta pertemuan teknis, untuk meningkatkan wawasan serta profesionalisme para anggota, sesuai tujuan organisasi.

Dalam siaran pers yang diterbitkan Panitia Penyelenggara Selasa pagi (13/10/2009)` bahwa Forum Sawit Nusantara – FSN didirikan pada tanggal 4 April 2007 dan dideklarasikan dalam even Sawit Nusantara Award yang pertama di kota Medan Sumatera Utara. Organisasi yang berpusat di Jakarta dengan anggota 12 perusahaan perkebunan sawit ini, merupakan wadah dan sarana komunikasi untuk membangun sinergitas demi tercapainya keunggulan BUMN yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.

Read More

PERBAIKI KWALITAS AIR PDAM

Rendahnya kwalitas air minum yang diproduksi PDAM kota Pontianak, terus dikeluhkan konsumen. Pasalnya` air yang saat ini diproduksi dan kemudian didistibusikan kepada para pelanggan, dinilai berada di bawah standar kelayakan. Terbukti air tersebut lebih banyak digunakan oleh para konsumen untuk keperluan mandi dan mencuci, daripada untuk diminum. Ditemui di kediamannya Minggu sore (11/10/2009)` Ketua Forum Masyarakat Peduli Air Minum– FMPAM kota Pontianak Kaharuddin DL. mengeluhkan kwalitas air minum sekaligus mempertanyakan mekanisme pengolahan air yang selama ini dilakukan oleh PDAM kota Pontianak. Karena dari segi warna` air yang dipasok ke tiap rumah pelanggan tidak jauh berbeda dengan air yang ada di sungai Kapuas. Apalagi di musim kemarau, selain menimbulkan bau, air juga terasa kelat menunjukkan kelebihan zat pembersih, terutama tawas dan kaporit. Terkesan PDAM hanya sekedar mengalirkan air tersebut dari sungai, bukan diolah sesuai prosedur.

Kaharuddin DL mengatakan, “ yang dinamakan air bersih adalah, yang jernih, tidak berwarna dan tidak berbau. Kendati belum tentu aman untuk dikonsumsi, namun paling tidak` ketiga hal tersebut dapat dijadikan indikator oleh masyarakat, bahwa air tersebut layak dikonsumsi. Untuk itu` Kaharuddin mendesak PDAM kota Pontianak sebagai operator penyedia air, membenahi sistem pengolahan air, diantaranya melengkapi fasilitas produksi, memperhatikan sumber air baku dan kualitas sanitasi. Termasuk mengatisipasi kemungkinan terkontaminasi akibat kebocoran di instalasi pipa, sehingga air yang sampai ke tiap konsumen memenuhi standar kesehatan yang layak.

Revisi tarif rekening air PDAM

Di bagian lain` Kaharuddin DL menilai tarif rekening air yang dibebankan PDAM kepada para pelanggan setiap bulan, khususnya rumah tangga, ”perlu direvisi dan ditinjau ulang. Pasalnya tidak ada acuan baku yang dipergunakan oleh PDAM sebagai operator penyedia air, dalam menetapkan tarif air kepada konsumen. Selama ini landasan hukum yang dipergunakan yakni PP nomor 16 tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum hanya menyatakan penetapan tarif dasar air PDAM diatur oleh pemerintah kabupaten kota, tanpa menjelaskan secara rinci perhitungan angka tersebut. Dirinya menyebutkan, tarif rekening air PDAM bagi pelanggan rumah tangga sebesar Rp. 1. 800 untuk pemakaian di atas 10 m3 & Rp. 3. 300 bagi pemakaian di atas 24 m3, dinilai terlalu besar dan tidak sebanding dengan pelayanan. Begitu pula dengan besaran denda bagi konsumen yang telat membayar, juga tidak jelas ditinjau dari sudut mana.

Disinggung mengenai kompensasi yang diberikan PDAM kota Pontianak` Kaharuddin DL menilai tidak sepenuhnya mengakomodir kepentingan konsumen. Karena hanya diberikan kepada pelanggan jika terjadi kebocoran air di jaringan pipa, dan air tidak mengalir selama sekian hari. Kendati demikian` nilai kerugian ditetapkan secara sepihak oleh PDAM, bukan atas kesepakatan dengan pihak konsumen. Sedangkan kualitas air yang berada di bawah standar kelayakan, dan kadangkala tidak mengalir selama 24 jam serta daya dorong air yang tidak memenuhi tekanan minimum seperti yang dipersyaratkan, hingga kini belum terakomodir melalui suatu payung hukum. Dengan demikian Kaharuddin DL mendesak pemerintah kota Pontianak dan pihak legislatif, berdasarkan uu nomor 32 tahun 2004 yang memberikan kewenangan pemerintah daerah mengelola Penyediaan Air Minum, segera memperbaiki peraturan turunan dengan memperhatikan aspek keadilan bagi konsumen terutama menyangkut tarif rekening air PDAM per - bulan.

Read More

TUNTUTAN PEMUDA PERBATASAN

Forum Pemuda Entikong menuntut pemerintah provinsi Kalbar dan kabupaten Sanggau, mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat perbatasan. Yakni` memprioritaskan para pemuda perbatasan untuk diterima menjadi pegawai di sejumlah instansi pemerintah, khususnya dalam formasi penerimaan PNS tahun ini. Karena selama ini, masyarakat di 5 kecamatan yang berbatasan dengan negara Malaysia, sangat sedikit yang bekerja di institusi pemerintah, dan terkesan hanya menjadi penonton. Dihubungi via telpon Minggu sore (11/10/2009)` Ketua Forum Pemuda Entikong kabupaten Sanggau Raden Nurdin menyebutkan, saat ini terdapat ratusan pemuda perbatasan lulusan SLTA dan belasan diantaranya menyandang gelar sarjana. Namun` terbatasnya peluang mengakses lapangan kerja, mengakibatkan sebagian besar diantaranya bekerja serabutan, sedangkan yang lainnya terpaksa menggangur. Dirinya meminta pemerintah membuka kesempatan bagi putra perbatasan diangkat menjadi PNS, khususnya tenaga pengajar yang ditempatkan di wilayah pedalaman.

Raden Nurdin mengakui` terbatasnya pengetahuan dan keahlian yang diperoleh di bangku sekolah, mengakibatkan para pemuda perbatasan lulusan SLTA sulit bersaing dengan pemuda dari luar daerah. Namun` di sisi lain mereka memiliki spirit dan loyalitas yang tinggi` sehingga wajar diprioritaskan. Apalagi` selama ini kebutuhan tenaga pegawai, terutama di instansi vertikal, selalu diisi orang luar daerah melalui perekrutan yang terpusat di ibukota provinsi. Disamping mengurangi angka pengangguran di usia produktif, adanya prioritas ini juga dapat meredam keinginan para pemuda di wilayah perbatasan eksodus ke negara tetangga Malaysia.

Read More

ANTISIPASI ISU SERANGAN PENGIKUT NOORDIN M. TOP

Beredarnya isu dari sebuah situs di internet, jika para pengikut Noordin M. Top asal Pati Jawa tengah, ingin menyerang negara Malaysia, disikapi serius negara tersebut. Tidak ingin ambil resiko, puluhan ashkar bersenjata lengkap segera diterjunkan dan siaga hingga memasuki kawasan hutan di wilayah perbatasan. Patroli juga digelar aparat kepolisian di sejumlah lokasi strategis dan pusat sarana vital. Dihubungi Sabtu siang (10/10/2009)` salah seorang warga Entikong Kabupaten Sanggau yang berada di Tebedu Serawak Malaysia` Soldiyanto mengatakan, menyusul isu adanya serangan tersebut, pemeriksaan ekstra ketat dilakukan aparat keamanan terhadap setiap warga Indonesia, khususnya yang masuk ke negara bagian Serawak. Selain menanyakan kepentingan dan memeriksa dokumen, seluruh barang yang dibawa juga tidak luput dari pemeriksaan petugas. Bahkan` kendaraan roda empat, ber plat nomor Malaysia dilarang masuk oleh para petugas di pintu perbatasan. Soldiyanto menyebutkan pemeriksaan dimulai pukul 06. 00 hingga 08.00 pagi WIB, dan situasi kembali normal menjelang siang. Namun` aparat keamanan masih tampak berjaga di sepanjang jalan menuju Tebedu, termasuk para ashkar yang berada di kawasan hutan.

Kendati isu tersebut cukup membuat panik pemerintah dan meresahkan penduduk negara bagian Serawak Malaysia, namun` tidak demikian di wilayah Entikong kabupaten Sanggau. Soldiyanto mengatakan aktifitas masyarakat, terutama di sektor perdagangan dan jasa berjalan seperti biasa, bahkan banyak di antara warga justru tidak mengetahui isu yang merebak di negara tetangga. Penduduk baru mengetahui setelah sejumlah warga yang baru kembali dari Tebedu, kemudian menceritakan adanya isu serangan dari para pengikut Noordin M. Top dari situs di internet. Begitu pula dengan aparat kepolisian di Entikong juga tidak terpancing dengan isu di negara tetangga, tidak ada pengamanan khusus termasuk dari personil TNI, kecuali patroli rutin yang memang digelar setiap hari.

Read More

KORWIL AGENDAKAN PEMILIHAN KETUA BARU DPD

Keluarnya Surat Keputusan – SK Dewan Pimpinan Pusat – DPP Partai Demokrat, yang menetapkan Muda Antartikawan sebagai ketua koordinator wilayah Kalbar, merupakan suatu upaya dari partai pemenang pemilu ini untuk mengisi kekosongan pimpinan. Sebab` pasca ketua DPD Partai Demokrat yang lama` atas nama Henry Usman meninggal dunia April lalu, praktis terjadi kevakuman di tingkat struktur kepengurusan provinsi. Ditemui Rabu sore 07/10/2009)` Koordinator wilayah Partai Demokrat Kalbar Muda Antartikawan mengatakan, SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Hadi Utomo, mengamanatkan dirinya untuk segera mempersiapkan agenda musyawarah, yang melibatkan seluruh jajaran partai`` baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota se- Kalbar. Agenda yang digelar dalam waktu dekat, bukan saja merumuskan mekanisme pemilihan ketua DPD yang baru, namun juga membahas masa kepemimpinan dari ketua terpilih. Termasuk menetapkan kriteria dan persyaratan seorang figur untuk maju menjadi pimpinan Partai Demokrat.

Muda Antartikawan mengatakan Koordinator wilayah – korwil tidak berada di lingkup struktul kepengurusan, namun sebagai perpanjangan tangan partai, yang bertugas memfasilitasi Dewan Pimpinan Daerah – DPD dan Dewan Pimpinan Pusat – DPP. Selain itu` korwil juga memberikan informasi mengenai program umum partai, serta mendorong program tersebut berjalan secara optimal di tingkat DPD dan DPC. Lebih lanjut Muda Antartikawan menegaskan korwil juga membantu pembinaan kader dan membangun jaringan partai, terutama para simpatisan dan relawan sebagai pilar pendukung agenda pilitik di daerah, baik pada momen pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum 5 tahun kedepan.

5 Calon Ketua Dpd Partai Demokrat Kalbar
Sementara itu` Ketua DPD Generasi Muda Demokrat Kalbar Zainul Arifin mengatakan, secara resmi telah ditetapkan 5 tokoh terkemuka, untuk diangkat menjadi pimpinan sementara DPD Partai Demokrat Kalbar. 5 orang figur yang diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat – DPP, melalui koordinator wilayah Partai Demokrat Kalbar ini, 3 diantaranya berasal dari luar partai, masing – masing; Muda Mahendrawan bupati Kubu Raya, Burhanuddin A. Rasyid bupati Sambas serta Ria Noorsan bupati Pontianak. Sedangkan 2 orang lainnya dari kalangan internal partai, yakni ; anggota DPRD Kalbar dan juga sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Nicodemus R. Toun, serta Suryatman Gidot yang menjabat sebagai wakil bupati Bengkayang. Zainul Arifin menyebutkan kelima tokoh yang direkomendasikan, merupakan hasil penjaringan dari belasan figur yang masuk. Masing – masing memiliki kemampuan yang tidak perlu diragukan dan dinilai layak menduduki kursi ketua DPD Partai Demokrat hingga tahun 2011, setelah ketua DPD yang lama atas nama Henry Usman meninggal dunia sekitar 5 bulan yang lalu.
Zainul Arifin menyadari diusungnya 3 nama yang berasal dari eksternal partai, bakal menimbulkan banyak pertanyaan dan asunmsi negatif. Namun` hal itu merupakan aspirasi yang berkembang di bawah, dan terus menggelinding sehingga harus diakomodir melalui suatu kebijakan politik. Dirinya optimis jika salah satu diantaranya terpilih menjadi ketua DPD, tidak bakal mengganggu keutuhan Partai kedepan. Mengingat ketiganya memiliki hubungan dekat dengan partai demokrat serta berperan penting dalam kemenangan pasangan SBY – Budiono pada pemilihan presiden di wilayah Kalbar.

Read More

PRO KONTRA SERUAN PONTIANAK DI MASYARAKAT

Terbitnya iklan layanan masyarakat Seruan Pontianak, masih terus menuai kecaman dari berbagai kalangan di masyarakat,`` bukan saja di tingkat awam namun juga para elit politik. Bahkan` mereka lah yang paling keras berkomentar di media massa`, menyudutkan para penggagas sebagai provokator. Ditemui Senin siang (05/10/2009)`salah seorang anggota DPRD Provinsi Kalbar Thomas Alexander mengatakan`, pihak kepolisian harus segera menyibak motif dan tujuan terbitnya petisi Seruan Pontianak, sekaligus mengungkap siapa aktor di balik layar seruan provokatif tersebut. Meskipun para penggagas Seruan Pontianak kemudian menyatakan permintaan maaf, namun wakil ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar ini menegaskan` persoalannya tidak dapat selesai begitu saja, proses hukumnya tetap berlanjut hingga ke meja pengadilan, agar menimbulkan efek jera.
Di tempat terpisah` asisten 1 pemerintah provinsi Kalbar Ignatius Lyong meminta masyarakat menyikapi Seruan Pontianak secara arif dan bijak. Jangan sampai terprovokasi dan bertindak anarkis, namun menyerahkan sepenuhnya proses penanganannya kepada aparat berwajib.
Selanjutnya Ignatius Lyong menghimbau seluruh elemen masyarakat Kalbar, tidak lagi membuka konflik lama dan mengangkat ke permukaan. Jika memang ada kelompok atau pihak yang ingin menganalisa berbagai persoalan yang terjadi di masa lalu, dirinya menyarakan dilakukan secara terbatas dan tidak dijadikan konsumsi publik. Kalau pun ingin dipubikasikan sebaiknya dikonsultasikan dahulu dan meminta masukan dari para tokoh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif yang justru mengganggu proses rekonsiliasi yang telah dibangun selama ini.

Read More

SERUAN PONTIANAK TIDAK MENGANDUNG PIDANA

Sebanyak 4 orang penggagas terbitnya iklan layanan masyarakat Seruan Pontianak – SP Senin siang (05/10/2009), diperiksa secara intensif oleh pihak intel polda Kalbar. Pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik tersebut merupakan tindak lanjut jajaran polda Kalbar, menyikapi banyaknya laporan dan pengaduan dari masyarakat yang merasa resah atas redaksional seruan pontianak yang dinilai provokatif. Kepada para wartawan` seusai menjalani pemeriksaan` salah seorang penggagas Seruan Pontianak` Nur Iskandar`, mengatakan`` mereka ditemani 8 rekan lainnya datang ke polda Kalbar untuk memenuhi undangan, guna menjelaskan maksud dan tujuan Seruan Pontianak` yang ternyata menimbulkan reaksi negatif di masyarakat. Namun` dirinya menegaskan bahwa Seruan Pontianak murni gerakan moral, sebagai bentuk kepedulian terhadap perdamaian di bumi khatuliswa, bukan untuk memprovokasi dan memecah belah masyarakat. Jika kemudian melukai etnis tertentu, Nur Iskandar menyatakan hal itu adalah suatu kekhilafan dan mewakili seluruh penggagas petisi Seruan Pontianak dirinya menyatakan permintan maaf.

Di tempat yang sama` Kapolda Kalbar melalui kabid Humas AKBP Suhadi SW menyatakan, berdasarkan pemeriksaan terhadap 4 orang penggagas, yakni ; Andreas Harsono, W. Suwito, Nur Iskandar serta Alexander Mering, pihaknya belum menemukan adanya indikasi tindak pidana di balik terbitnya Seruan Pontianak. Sehingga Seruan Pontianak masih dinilai sebagai himbauan, belum mengarah pada gerakan provokasi.
Disamping itu` Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Suhadi. SW menyatakan`, hingga kemarin belum ada satu pihak pun yang melaporkan secara tertulis, proses hukum bagi para penggagas Seruan Pontianak. Kendati demikian` polda Kalbar tetap melanjutkan proses penanganannya, dan menurut rencana kembali menggelar pertemuan. Selain` mengundang para penggagas petisi, pertemuan yang digelar pihaknya rabu besok, juga mendatangkan sejumlah tokoh masyarakat adat di Kalbar. Dari dialog terbuka tersebut` diharapkan persoalan yang telah menyedot perhatian publik ini, dapat segera tuntas dan tidak lagi meresahkan.

Read More

WACANA KENAIKAN ESELONISASI INSPEKTORAT DI DAERAH

Wacana kenaikan eselonering inspektorat di daerah sehingga memiliki posisi sejajar dengan Sekretariat Daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota terus bergulir. Selain` untuk menciptakan independensi dalam pengawasan internal di pemerintahan, pemikiran ini juga muncul untuk menghindari kesungkanan dari inspektorat ketika melakukan pemeriksaan di tubuh Sekretariat Daerah. Ditemui Minggu siang (04/10/2009) Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalbar Muhammad Ridwan mengatakan`, kendati peraturan pemerintah – PP nomor 79 menyatakan inspektorat bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah, telah menjaga efektifitas inpektorat dalam melakukan pengawasan. Namun` dengan adanya kenaikan eselon tentu semakin memperkuat posisi inspektorat dalam tugas dan fungsinya, baik sebagai pengawas dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan maupun sebagai perencana program dan perumus kebijakan di setiap daerah. 

Muhammad Ridwan mengakui kuatnya dorongan arus reformasi dan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, menuntut kinerja maksimal dari lembaga pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu` inpektorat telah melakukan langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien, diantaranya melakukan reorganisasi, perbaikan sistem serta membuat pedoman. Namun ` kondisinya hingga saat ini masih dalam proses, sehingga membutuhkan waktu untuk memperoleh hasil yang signifikan sesuai keinginan masyarakat.

Terjemahkan Perintah Gubernur Dengan Aturan
Di bagian lain` Muhammad Ridwan menegaskan, “semua unsur pelaksana teknis di lingkungan pemerintah provinsi Kalbar, perlu memahami peran strategis dalam menjalankan setiap instruksi Gubernur. Terutama menyangkut pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan keuangan, dapat terebih dahulu diterjemahkan melalui suatu payung hukum, sehingga berjalan sesuai koridor, bukan sekedar mematuhi perintah atasan. Namun` paling tidak dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada gubernur mengenai aturan hukum. Sehingga instruksi yang dilaksanakan secara administrasi dapat dibenarkan dan pertanggung jawaban keuangannya juga tidak menyimpang. Dirinya mencontohkan persoalan rehab ruang kerja gubernur yang menjadi sorotan pihak legislatif, dan dinilai menyalahi aturan karena mendahului anggaran. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, jika staf teknis di bawah dapat menterjemahkan instruksi gubernur dengan benar melalui suatu payung hukum.
Khusus lembaga teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah, memiliki tugas dan fungsi membantu terselenggaranya pemerintahan dalam ruang lingkup tugas masing – masing. Yakni ; merumuskan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan penunjang pemerintahan. Dengan demikian setiap intruksi gubernur`, wakil gubernur maupun Sekretaris Daerah, khususnya yang bersifat urgen, tidak bakal menyalahi aturan dalam praktiknya jika dilandasi payung hukum oleh unsur pelaksana teknis di bawah.

Read More

KEPALA DAERAH WAJIB DATANG

Inspektur provinsi Kalbar` meminta seluruh bupati dan walikota se Kalbar, menghadiri rapat koordinasi pengawasan daerah – rakorwasda tahun 2009, yang digelar hari ini` di Pontianak. Selain ` untuk meningkatkan koordinasi dan terjalinnya sinkronisasi serta adanya harmonisasi, dalam pelaksanaan pengawasan di daerah. Agenda rakorwasada juga untuk membuktikan sejauh mana, komitmen dari kepala daerah dalam penyelenggaran pemerintahan yang bersih di daerah masing - masing. Ditemui RRI` seusai ramah tamah di Kapuas Palace Minggu malam (04/10/2009)` Inpspektur Provinsi Kalbar John Itang mengatakan`, rakorwasada merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang – tindih, serta menyepakati Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT) tahun 2010 mendatang. Momentum rakorwasda menjadi strategis dan signifikan untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja pemerintah daerah, berdasarkan efisiensi dan akuntabilitas. 

John Itang menegaskan perlu ada keserasian dari semua intitusi pengawasan, bukan saja antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten - Kota. Namun` juga antara Inspektorat Provinsi dengan BPKP serta BPK RI, terutama` menyangkut aspek fokus pengawasan, objek pengawasan dan agenda pengawasan. Sehingga diperoleh gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah yang komprehensif, dan hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan oleh pemerintah.

Read More

PLT MENUNGGU USULAN BKD

Siapa calon pengganti kepala dinas koperasi dan UMKM provinsi Kalbar, `Herry Djaung, yang meninggal dunia 6 hari lalu, hingga kini masih menunggu kepulangan gubernur dari Amerika Serikat. Sementara itu` semua tugas dan fungsi kepala dinas, telah diambil alih wakil kepala dinas sehingga aktivitas di instansi tetap berjalan seperti biasa. Ditemui seusai menghadiri acara Syukuran kemenangan SBY – Budiono yang digelar di Kapua Palace Hotel Minggu siang (04/10/2009)` asisten 1 pemerintah provinsi Kalbar Ignatius Lyong mengatakan, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, dapat diangkat seorang pelaksana tugas - plt. Mekanisme pengusulan` dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah - BKD, melalui Sekretaris Daerah dengan mengajukan 3 nama calon kepada gubernur. Selanjutnya gubernur memilih salah satu diantaranya` untuk diangkat menjadi plt, dengan masa tugas paling lama 6 bulan. Ignatius Lyong menyebutkan ketiga calon yang diusulkan dapat berasal dari luar instansi, bukan dari lingkungan internal saja. Selama memenuhi persyaratan` baik dari aspek kepangkatan maupun masa kerja. 

Mengenai proses penetapan pejabat definitif` asisten 1 pemerintah provinsi Kalbar Ignatius Lyong mengatakan, nama yang diusulkan berdasarkan hasil kajian dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan - Baperjakat. Sesuai peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002, lembaga ini berfungi memberikan pertimbangan, untuk menjamin kualitas dan objektifitas pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di pemerintahan. Baperjakat melakukan penilaian terhadap kelayakan seseorang untuk dipromosikan menduduki jabatan tertentu, berdasarkan kompetensi, loyalitas dan dedikasi yang dimiliki.

Read More

24 PARPOL SOLID DUKUNG SBY - BUDIONO

Koalisi 24 partai politik yang tergabung dalam tim kampanye daerah – timkamda SBY – Budiono wilayah Kalbar, dalam agenda pemilu presiden April lalu, “menyatakan tetap solid mendukung pemerintahan SBY – Budiono dalam kepemimpinannya selama 5 tahun kedepan. Keputusan DPP masing – masing partai, tetap ditindaklanjuti oleh seluruh fungsionaris maupun pengurus di tingkat DPD maupun DPC. Ditemui seusai menghadiri menghadiri acara Syukuran kemenangan SBY – Budiono di Kapuas Palace Hotel Minggu siang (04/10/2009)` Ketua DPW PAN Kalbar Sukiman membantah asumsi sejumlah kalangan, jika terpilihnya Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR merupakan bagian dari manuver politik Partai Demokrat. Padahal keputusan tersebut adalah kesepakatan dari komunikasi yang dibangun para elit politik, dengan mempertimbangkan efektifitas di tubuh pemerintahan. Kendati dirinya enggan menjelaskan sisi positif dari terpilihnya politisi senior asal PDI - Perjuangan itu, namun Sukiman menegaskan atas pertimbangan kompetensi, kapabilitas serta profesionalisme yang dimiliki.

Sukiman yang terpilih menduduki kursi DPR RI periode 2009 – 2014 ini mengatakan, kendati belum ada parpol yang menyatakan secara gamblang berada di jalur oposisi, bukan berarti jalannya pemerintahan tanpa kontrol. Pengawasan efektif terhadap pengelolaan pemerintahan tetap dilakukan, baik oleh para legislator yang duduk di kursi parlemen maupun para senator yang berada di lembaga Dewan Perwakilan Daerah - DPD. Begitu pula halnya` dengan koalisi parpol yang berhasil membawa pasangan SBY – Budiono menuju RI 1 & RI 2, tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan, dalam menyerap dan menyuarakan aspirasi masyarakat di legislatif.

Read More

TAUFIQ KIEMAS DEMI EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN

PONTIANAK. Terpilihnya ketua dewan pertimbangan pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas secara aklamasi sebagai ketua MPR RI periode 2009 – 2014, merupakan keputusan politik yang tepat demi menjaga efektifitas pemerintahan 5 tahun kedepan. Sebanyak 8 dari 9 fraksi di DPR yakni ; F. PAN, F. Gerindra, F. PPP, PDI Perjuangan, F. P. Golkar, F. P. Demokrat, F. Hanura serta F. PKB, sepakat mengusung suami mantan presiden RI berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Demikian penegasan anggota DPR RI Taufiq Effendi seusai menghadiri acara Syukuran kemenangan SBY – Budiono yang digelar di Kapua Palace Hotel Minggu siang (04/10/2009). Dirinya menyebutkan koalisi 26 partai politik pendukung SBY – Budiono menetapkan nama Taufiq Kiemas, berdasarkan peretimbangan kemampuan yang dimiliki, baik sebagai politisi maupun negarawan. Bukan dari aspek politik semata, seperti yang dituding sejumlah pihak, yakni membangun rekonsiliasi dengan PDI perjuangan, sehingga tidak menjadi partai oposisi yang keras. Begitu pula` bukan suatu manuver politik, untuk memperkuat tawar – menawar partai demokrat dengan mitra koalisi, agar tidak terlalu banyak menuntut jabatan di kabinet pemerintahan.

Taufiq Effendi yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa – PKB ini menegaskan, bergabunganya PDI perjuangan kedalam koalisi multi partai di parlemen, bukan berarti kontrol terhadap pemerintahan tidak berjalan. Dirinya menegaskan jika pemerintah yang berkuasa bertindak secara inkonstitusional, maka DPR tetap berada di garis depan untuk melakukan kritik. Mantan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Men PAN ini juga membantah`, jika rekonsiliasi dengan PDI perjuangan, strategi memperkuat bangunan politik nasionalis dalam koalisi parpol, guna menghilangkan kesan kentalnya kekuatan politik islam dalam koalisi yang selama ini dibawa Partai Keadilan Sejahtera - PKS.

Read More

PRIORITAS BAGI PRODUK BERAS LOKAL

Gebrakan pemerintah kabupaten Kubu Raya yang menerapkan pembelian beras produksi lokal bagi para PNS, merupakan strategi jitu untuk mendongkrak kesejahteraan para keluarga petani. Terciptanya pangsa pasar dengan konsumen yang tetap serta adanya jaminan harga beras yang stabil, secara otomatis memicu gairah para petani lokal untuk meningkatkan produktifitas, baik dari segi kwantitas maupun kwalitas beras tersebut. Ditemui seusai menghadiri menghadiri acara Syukuran kemenangan SBY – Budiono di Kapuas Palace Hotel Minggu siang (04/10/2009)` bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan` kebijakan tersebut adalah langkah terobosan yang diambil pemerintah, untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Sebab selama ini, beras produksi petani lokal kalah bersaing di pasaran, dengan beredarnya beras impor serta perdagangan antar pulau (PAP). Apalagi jika bertepatan musim panen, dimana beras impor asal Thailand, Vietnam maupun pulau Jawa yang membanjiri pasaran, mengakibatkan nilai jual harga beras lokal semakin terpuruk.

Muda Mahendrawan menyebutkan pada tahap awal`, kebijakan ini bakal diujicoba dahulu selama 3 bulan, dan mulai dipraktekkan bulan depan. Dengan sasaran para PNS di lingkungan kantor bupati, dan kemudian dilanjutkan di instansi pemerintahan lainnya. Jika program ini berjalan seperti yang direncanakan, baru kemudian diterapkan secara permanen bagi seluruh PNS di kabupaten Kubu Raya tahun 2010 mendatang. Di sisi lain` Muda Mahendrawan mengatakan pemerintah daerah terus berupaya membangun Kubu Raya sebagai salah satu sentra produksi beras di Kalbar. Dengan memperluas lahan pertanian, melalui percetakan areal persawahan baru, termasuk di lahan basah. Namun` langkah ini tentunya memperhatikan aspek tata ruang wilayah, agar tidak terjadi pengalihan fungsi lahan secara tidak terkendali.

Read More

PANTAU PELAKSANAAN DAK

Hasil kajian Lembaga Anti Korupsi Indonesia – LAKI Kalbar sejak tahun 2006, terhadap sejumlah program pemerintah, seperti BLT, Raskin, Bos serta DAK, membuktikan praktek di lapangan sebagian besar bermasalah. Termasuk penyaluran DAK pendidikan di kota Pontianak selama 3 tahun terakhir, juga diwarnai berbagai penyimpangan. Namun` untuk tahun 2009 ini` LAKI Kalbar melihat ada suatu kemajuan yang dilakukan dinas pendidikan kota Pontianak, khususnya menyangkut transparansi penyaluran DAK kepada khalayak ramai. Ditemui Sabtu siang (03/10/2009)` Ketua LAKI Kalbar Burhanuddin Abdullah mengakui upaya dinas pendidikan membuat situs di jaringan internet, yang menyediakan berbagai informasi mengenai DAK sekaligus dapat diakses siapa saja dan kapan pun, mulai meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kendati demikian` persoalan DAK pendidikan, bukan hanya menyangkut transparansi dana dengan mencantumkan angka yang dianggarkan. Namun` realisasi dari anggaran yang dibagikan kepada tiap sekolah, yang begitu rawan terjadinya indikasi KKN, terutama pada pengerjaan perbaikan fisik bangunan.

Selanjutnya` Burhanuddin Abdullah mengajak semua komponen masyarakat di kota Pontianak, untuk mengawasi pelaksanaan DAK pendidikan di setiap sekolah. Jika ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya, yang secara otomatis melanggar hukum` khususnya undang – undang korupsi nomor 31 tahun 1999, Juncto nomor 20 tahun 2001, segera dilaporkan ke dinas pendidikan. Burhanuddin Abdullah menegaskan`, jika tidak respon dari intansi tersebut, membuktikan adanya membuktikan kecurangan yang dilakukan secara berkelompok dan sistematis. Maka masyarakat dapat menempuh jalur hukum, dengan memanfaatkan lembaga kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Read More

KEBUN KARET TERBAKAR 5O KK KEHILANGAN PEKERJAAN

Kebakaran besar yang menghanguskan sebanyak 50 hektar kebun karet di 2 dusun yakni ; dusun Teberau dan Sengkuang di desa Puring kecamatan Nanga Pinoh kabupaten Melawi sekitar seminggu lalu``, menyisakan duka yang mendalam bagi para peladang setempat. Pasalnya` kebakaran yang baru diketahui warga Jum`at sore, mengakibatkan sebanyak 50 kepala keluarga terpaksa kehilangan mata pencahariannya. Dan kini para penyadap karet ini hanya dapat pasrah, belum tahu apa yang harus dilakukan pasca musibah kebakaran. Dihubungi via telpon Jum`at malam (02/10/2009)` salah seorang warga dusun Sengkuang desa Puring kecamatan Nanga Pinoh ``Arnoldus`` mengatakan`, kebakaran yang menghanguskan kebun karet tersebut, merupakan kebun karet yang siap sadap dengan usia rata – rata 6 hingga 8 tahun. Kendati api berhasil dipadamkan setelah 2 hari kemudian, namun api yang menjalar dengan cepat` telah menghanguskan sekitar 5 hektar kebun karet miliknya` yang telah diurus selama tahunan. Selain desa Puring` Arnaldus menyebutkan api juga menjalar pada kebun karet milik warga di 2 desa lainnya, dan jika ditotal mencapai 100 hektar lebih kebun karet yang terbakar.  

Sedangkan` peladang lainnya asal dusun Sengkuang desa Puring kecamatan Nanga Pinoh Yus mengatakan, hingga kini belum mengetahui penyebab kebakaran dan dari mana asalnya api tersebut. Namun` dirinya menegaskan, tidak ada lagi warga di wilayah tersebut yang membuka lahan dengan cara membakar, karena pergantian musim tanam telah lewat.
Yus mengatakan` dirinya bersama puluhan peladang lainnya berencana menemui kepala desa setempat, untuk meminta bantuan pasca musibah kebakaran. Sekaligus menyerahkan proses penyidikan terhadap penyebab kebakaran kepada pihak kepolisian, karena tidak menutup kemungkinan kebakaran tersebut disengaja oleh pihak tertentu. Apalagi` belakangan ini beredar isu di tengah warga` jika kebakaran dilakukan oleh pihak, yang ingin membuka lahan bagi perkebunan kelapa sawit di desa Puring, desa yang selama ini menentang ekspansi perkebunan sawit.

Read More

KOMITMEN ANGGOTA DPRD YANG BARU

Legitimasi dari rakyat yang diberikan kepada 55 anggota DPRD provinsi Kalbar periode 2009 – 2014, menuntut komitmen dan tanggung jawab penuh setiap anggota legislatif, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Rakyat menghendaki tercipta dinamika politik yang mendukung efektifitas dan produktifitas DPRD, sehingga kinerja legislatif jauh lebih baik dari periode sebelumnya. Ketika ditemui Kamis siang (01/10/2009)` salah seorang anggota DPRD provinsi Kalbar yang baru dilantik` Awang Sofyan Rozali mengatakan` dalam konteks legislasi``, tentu berupaya mendorong lahirnya perda yang berkualitas. Termasuk mengevaluasi sejumlah perda lama yang dalam prakteknya dinilai kurang efektif. Serta mengupayakan lahirnya perda inisiatif melalui suatu pengkajian, berdasarkan aspirasi masyarakat dan dinamika yang berkembang. Begitu pula dengan tugas penyusunan anggaran, melalui pembahasan di tingkat komisi, serta melibatkan pihak eksekutif berupaya menghasilkan susunan anggaran yang menyentuh kebutuhan masyarakat banyak sesuai mekanisme. Apalagi dalam undang – undang susunan kedudukan – susduk anggota DPRD kabupaten kota yang bakal disyahkan DPR nanti, mengakomodir kepentingan pemanfaatan tim ahli dalam penyususnan anggaran.  

Disinggung mengenai komposisi 55 anggota DPRD Kalbar yang baru` Awang Sofyan Rozali yang berasal dari Partai Golkar ini` mengaku lebih dinamis. Dengan perpaduan anggota lama dan sebagian besar wajah baru, dirinya optimis kinerja lembaga legislatif kedepan lebih baik lagi. 48 anggota legislatif baru diyakini cepat belajar tentang ruang lingkup tugas, fungsi dan otoritas, baik sebagai individual maupun selaku wakil rakyat secara institusional. Begitu pula dengan 7 anggota lama` Awang Sofyan Rozali mengatakan pasti membagi pengalamannya, agar segenap anggota DPRD Kalbar secepatnya bekerja maksimal.

Read More