MERIAM KARBIT MERIAHKAN LEBARAN PONTIANAK

Masyarakat Kota Pontianak yang berada di pinggiran sungai Kapuas, mempunyai satu tradisi unik dalam menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, yakni permainan meriam karbit. Permainan yang diwariskan secara turun temurun sejak berdirinya kota Pontianak. Seperti malam menjelang Hari Raya Idul fitri 1432 H, permainan meriam karbit kembali ditampilkan warga di Kelurahan Banjarserasan Pontianak Timur.

5 meriam yang terbuat dari kayu balok berjejer di pinggiran sungai kapuas, mengeluarkan dentuman suara yang gemanya bahkan terdengar oleh warga di seberang sungai.

Ketua Panitia Penlaksana Permainan Meriam Karbit Nazaruddin mengatakan, 5 meriam terbuat dari kayu balok yang berukuran besar dengan panjang sekitar 4 hingga 5 meter. Kayu balok tersebut kemudian dibelah untuk mengeluarkan bagian dalam, dan selanjutnya disatukan kembali dengan cara dibalut menggunakan rotan.

Adapun biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan meriam karbit terbilang tinggi, berkisar 4 hingga 5 juta rupiah per meriam. Sedangkan untuk karbit bahkan mencapai Rp. 3 juta.

Sementara itu, salah seorang bocah Dwi Rizky yang ditemui mengaku sangat senang mendengar dentuman suara meriam, walalupun suaranya memekakkan telinga. Bahkan, tak menyurutkan niatnya untuk menyulut meriam, meskipun dengan dada berdebar.

Hal serupa juga diungkapkan Tery, salah seorang warga yang menyaksikan langsung permainan karbit. Menurutnya meriam karbit bukan hanya sekedar permainan yang sifatnya menghibur, melainkan juga salah satu melestarikan budaya.

Meriam karbit yang dimainkan oleh masyarakat di tepian sungai Kapuas, sebenarnya hampir mirip dengan permainan bleguran di tanah Jawa. Yang membedakannya adalah ukuran meriam yang lebih besar, menyerupai meriam sesungguhnya serta penyulutan meriam yang serentak dan balas-membalas.

Konon ide permainan ini berasal dari sejarah ditemukannya kota Pontianak oleh Syarif Abdurahman Alkadri, yang akhirnya menjadi sultan pertama Pontianak. Penyulutan meriam merupakan upaya untuk mengusir roh jahat, yang mengggangu perjalanannya di wilayah yang kini menjadi kota Pontianak.

Read More

MOMEN IDUL FITRI DORONG BANGUN DAERAH

Gubernur Kalbar Cornelis MH. mengajak seluruh masyarakat Kalbar, khususnya kaum muslimin untuk terus menjaga kondusifitas daerah. Situasi daerah yang stabil bukan hanya memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktifitas, namun juga mendorong berkembangnya perekonomian melalui investasi.

Hal itu diungkapkan Cornelis, saat memberikan sambutan dalam Gema Takbir Akbar Hari Raya Idul Fitri 1432 H di Pendopo Gubernur Kalbar Selasa malam (30/08/11). Menurutnya perkembangan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kalbar, telah mampu mengikuti perubahan paradigme nasional. Dari sentralistik menuju desentralistik sehingga kondisi ini menyumbang peran dan posisi yang lebih besar bagi masyarakat, sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan.

Lebih lanjut, Cornelis mengatakan, warga Kalbar patut berbangga dan bergembira, karena tingkat ketentraman dan keamanan masyarakat sangat kondusif. Sehingga masyarakat dapat hidup aman, nyaman, tenangdan damai.

Berkenaan dengan hal tersebut, dirinya mengajak seleuruh elemen masyarakat tetap menjaga situasi kondusif, agar berbagai program pembangunan berjalan tanpa kendala. Roda perekonomian berjalan dengan baik, yang semakin mendorong masuknya investasi di berbagai sektor ke wilayah Kalbar.

Read More

JAMA`AH MUHAMMADIYAH GELAR SHALAT IDUL FITRI 1432 H

Ribuan jama`ah Muhammadiyah Selasa pagi (30/08/11) melaksanakan Shalat Idul Fitri 1432 H, yang berlangsung di halaman SD Muhammadiyah 2 dan SMP Muhammadiyah 1 Pontianak di Jalan Ahmad Yani. Jama`ah merupakan warga, simpatisan dan Pengurus Daerah Muhammadiyah yang berasal dari Kota Pontianak dan sekitarnya.

Halaman sekolah yang tidak mampu menampung seluruh jama`ah, telah diantisipasi pihak panitia pelaksana Shalat Ied dengan menggunakan ruas jalan Ahmad Yani sebagai shaf shalat. Ruas jalan terpaksa ditutup untuk sementara, dan aparat kepolisian mengalihkan arus lalu lintas kendaraan ke ruas jalan yang lain selama berlangsungnya Shalat idul fitri.

Shalat idul fitri berjalan aman dan lancar, dengan kondisi cuaca yang cerah. Puluhan aparat kepolisian juga dikerahkan untuk menjaga pelaksanaan shalat idul fitri, yang diselenggarakan oleh Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak.

Adapun yang bertindak sebagai Imam shalat Ied yakni Ustad Abdussamad. Sedangkan khatib Shalat Idul Fitri yakni Ketua STAIN Pontianak Hamka siregar.

Dalam Khutbahnya, Hamka Siregar mengucapkan selamat kepada seluruh kaum muslimin, yang pada hari ini Selasa (30/08/11), telah merayakan hari kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh di bulan ramadhan. Termasuk bagi kaum muslimin yang baru besok pagi melaksanakan shalat Idul Fitri.

Dirinya berharap kedepan lahir satu generasi yang dapat menyelesaikan perbedaan pendapat, dengan menetapkan metode atau cara yang dapat diterima semua pihak dalam menentukan hari Raya Idul Fitri. Sehingga perbedaan yang telah lama terjadi dan masih berlangsung hingga hari ini, tidak terus terulang di masa mendatang.

Kendati demikian, dirinya mengajak segenap umat islam, tanpa terkecuali, baik warga atau simpatisan Muhammadiyah maupum umummya kaum muslimin, untuk saling memahami, menghargai dan menghormati adanya perbedaan tersebut, dengan menjunjung tinggi ukhuwah islamiyah.

Selain di Halaman SD Muhammadiyah 2 Jalan Ahmad Yani, shalat Idul fitri juga dilaksanakan di Masjid al Furqan Kompleks Perguruan Muhammadiyah 1 Pontianak, di Jalan Parit Haji Husin 2. dengan ustad Munir Hamid sebagai Imam shalat ied dan H. Bachrulmazi sebagai Khatib.

Read More

Anak - anak menyemarakkan malam Lebaran dengan memainkan meriam. Tradisi turun temurun masyarakat yang mendiami pesisir sungai Kapuas. (foto : Mawardi). 

Read More

PT. PN XIII TERUS EKSPANSI BISNIS

PT. PN XIII Pontianak terus melakukan perluasan areal usaha sebagai bagian dari ekspansi bisnis di Kalbar. Diantaranya membuka perkebunan sawit baru seluas 6.000 hektar di Kembayan Kabupaten Sanggau.

Ditemui Jum`at (26/08/11), Direktur SDM & Umum PT. PN XIII Pontianak Wagio Ripto Sumarno mengatakan, perluasan areal merupakan upaya untuk pemenuhan skala ekonomi. Berdasarkan penghitungan ekonomis, 1 unit perkebunan minimal luasan areal tanam sekitar 6.000 hektar, dengan kapasitas produksi 30.000 ton tbs/jam.

Berbeda dengan komoditas karet, dimana penghitungan ekonomis untuk 1 unit seluas 5.000 hektar. Pola yang diterapkan tetap mengacu pola kemitraan dengan masyarakat, dengan perbandingan 70 – 30. Pembukaan lahan bagi perkebunan diperkirakan dapat menyerap sekitar 2.000 masyarakat di sekitar areal, sebagai tenaga kerja.

Lebih lanjut, Wagio menyatakan PT. PN terus berupaya untuk melakukan ekspansi bisnis, mengingat luasan usaha saat ini baru menguasai 10 % dari total potensi perkebunan nasional. Pengembangan juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan nasional, agar tidak kalah dari perkebunan yang dikelola swasta, baik pengembangan areal maupun vertikal ke industri hilir.

Bahkan, kedepan PT. PN telah memprogramkan pengembangan pola tumpang sari dengan tanaman pangan yang bekerja sama dengan Kementrian Pangan. Nantinya areal yang belum ditanami sawit, dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas tanaman pangan seperti padi dan jagung.

Read More

WASPADAI EKSPANSI PERKEBUNAN SAWIT SWASTA

Maraknya investasi perkebunan kelapa sawit di Kalbar, sudah seharusnya disikapi semua pihak, terutama pemerintah dengan memperketat proses perizinan. Pasalnya, ekspansi agresif perkebunan kelapa sawit saat ini, bukan hanya mengancam ekosistem lingkungan, namun juga berpotensi menguasai sumber daya alam di Kalbar. Ketika dimintai komentarnya terkait hal ini, Jum`at (26/08/11), Direktur SDM & Umum PT. PN XIII Pontianak Wagio Ripto Sumarno mengatakan, pesatnya perkebunan sawit yng dikelola pihak swasta, termasuk investor asing, sudah seharusnya diwaspadai pemerintah.

Investasi perkebunan yang dibuka, jangan hanya untuk mengejar aspek Pendapatan Asli Daerah - PAD, namun yang terpenting adalah memberi kesempatan bagi masyarakat daerah untuk berkembang.

Untuk itu, perusahaan swasta harus melakukan transfer pengetahuan, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat yang direkrut sebagai karyawan untuk menempati posisi penting di perusahaan. Jadi perekrutan masyarakat sebagai pekerja di perusahaan, tidak hanya sebatas buruh atau pekerja kasar.

Di bagian lain, Wagio mengungkapkan pesatnya pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dimotori pihak swasta, hingga kini tidak berpengaruh terhadap eksistensi PT. PN. Bahkan, PT.PN XIII tengah berupaya mendapatkan konsesi lahan di sejumlah daerah, untuk perluasan kegiatan usaha.

Apalagi, PT. PN telah mempunyai konsep pengembangan usaha melalui perluasan areal tanam, yang terangkum dalam kebijakan jangka pendek dan menengah .

Read More

HOLDINGS BUMN PERKEBUNAN TUNGGU PP SEBAGAI PAYUNG HUKUM

Konsolidasi pengelolaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan, dalam satu perusahaan induk (holdings company) berpotensi menjadi perusahaan perkebunan terbesar. Bahkan yang terbesar di dunia, karena meliputi PT. PN I hingga PT. PN XIV, serta PT. RNI (Rajawali Nusantara Indonesia).

Holdings merupakan upaya untuk mengumpulkan semua modal yang dimiliki perusahaan, yang kemudian diinvestasikan untuk membantu kinerja sejumlah PT. PN yang belum memuaskan, tanpa mengubah struktur organisasi di daerah.

Ditemui Jum`at (26/08/11), Direktur SDM & Umum PT. PN XIII Pontianak Wagio Ripto Sumarno mengatakan, konsep holdings company BUMN perkebunan telah difinalisasi Kementrian BUMN dan diperkirakan akhir tahun 2011 dapat terealisasi.

Pemerintah kini tengah menyusun Peraturan Pemerintah – PP, sebagai payung hukum pembentukan holdings. Konsekuensi pembentukan holdings company, maka beberapa direksi di PT. PN nantinya ditiadakan, karena telah ter cover pada jajaran direksi di Perusahaan induk.

Lebih lanjut, Wagio menyatakan nama dari holdings company saat ini belum difinalisasi, namun diperkirakan tetap menggunakan nama PT. Perkebunan Nusantara. Begitupula PT. PN yang ada tetap beroperasi seperti biasa, karena pembentukan holdings tidak mengubah struktur organisasi secara keseluruhan. Pembentukannya dapat mengatasi kesulitan Kementrian BUMN terhadap PT. PN, terutama menyangkut kebijakan kooperasi, sehingga kedepan ditangani oleh holdings company.

Sebaliknya, hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan PT. PN, terutama yang menyangkut ekspansi bisnis lebih mudah ditangani holdings. Di samping itu, kesulitan keuangan yang dihadapi PT. PN dapat diatasi, karena manajemen holdings company menata semua kapital dan asset PT. PN kedalam satu manajemen induk.

Read More

PAN BERDAYAKAN RANTING UNTUK DONGKRAK SUARA

DPW PAN Kalbar mengefektifkan fungsi pengurus ranting di Desa dan Kelurahan, untuk meraih hasil signifikan dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 mendatang. Bahkan, target perolehan 13 % suara bukan hal yang mustahil untuk diraih, jika semua komponen partai mulai dari jajaran pengurus tingkat Wilayah, Daerah, Cabang hingga Ranting bekerja secara maksimal.

Ditemui Rabu (24/08/11), Ketua DPW PAN Kalbar Ikhwani A. Rahim mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut, maka pengurus Ranting sebagai ujung tombak partai harus diberdayakan dengan terlibat secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pihaknya berencana untuk memetakan atau menginventarisir seluruh ranting yang tersebar di Kalbar, dan selanjutnya diberdayakan dalam menunjang perekonomian di wilayah masing – masing.

Nantinya setiap ranting harus mengelola minimal satu kegiatan usaha, yang disesuaikan dengan karakter masing – masing wilayah. Diharapkan dengan partisipasi Ranting melalui program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dapat mendongkrak perolehan suara PAN, yang pada akhirnya menambah jumlah kursi di legislatif.

Lebih lanjut, Ikhwani menyatakan optimis target perolehan suara tingkat nasional sebesar 13 % dapat terealisasi, sehingga dapat mengusung Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa maju dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang. Target berat tersebut tentunya menuntut jajaran pengurus PAN terus melakukan konsolidasi, sesuai garis kebijakan partai untuk meraih 2 digit suara.

PAN Kalbar memang telah komit mendukung sepenuhnya Hatta sebagai calon RI 1, sehingga harus terus melakukan sosialisasi dan konsolidasi dengan memberdayakan pengurus ranting.

Read More

DPW PAN KALBAR JAJAKI BANGUN KOALISI USUNG KB 1

DPW PAN Kalbar bertekad untuk mengusung satu pasangan calon dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2012 mendatang. Namun, dengan perolehan 4 kursi di DPRD Kalbar saat ini, tentunya tidak memungkinkan partai untuk mengusung pasangan calon tanpa mengajak partai politik lain. Maka mengadakan koalisi dengan beberapa partai yang memiliki visi dan misi sama, merupakan pilihan tepat bagi partai berlambang matahari terbit ini.

Ditemui Rabu (24/08/11), Ketua DPW PAN Kalbar Ikhwani A. Rahim mengungkapkan sebagai partai menengah, PAN tidak dapat mengusung penuh pasangan calon dalam Pemilukada Gubernur dan wakil gubernur. Mengingat pasangan calon dari partai harus diusung oleh partai atau koalisi partai yang memiliki minimal 9 kursi di DPRD.

Pihaknya telah mulai menjajaki kemungkinan untuk berkoalisi dengan sejumlah partai politik. Pembicaraan secara lisan memang telah dilakukan, tinggal menunggu pembicaraan di tingkat pimpinan masing – masing partai. Tapi yang jelas target yang dipasang PAN adalah pasangan calon yang nantinya diusung, harus dapat memenangkan Pemilukada.

Lebih lanjut, Ikhwani A. Rahim menyatakan bahwa proses penjaringan resmi bakal calon gubernur dari PAN masih cukup lama, yang diperkirakan terlaksana awal tahun depan. Tentunya PAN juga melakukan survei untuk melihat peluang dan memprediksi persentase kemungkinan dari bakal calon, jika dimajukan sebagai kandidat gubernur.

Idealnya memang calon yang nanti diusung berasal dari kader partai, namun tidak menutup kemungkinan dapat berubah dengan berbagai pertimbangan. Adapun kriteria yang dipersyaratkan untuk menjadi calon gubernur diantaranya, mendapat dukungan dari masyarakat luas, religius, nasionalis dan mempunyai visi & misi untuk membangun Kalbar.

Read More

WUJUDKAN JALAN LAYANG DI KOTA PONTIANAK

Realisasi pembangunan jalan layang (fly over) di Kota Pontianak semakin mendekati kenyataan, menyusul komitmen dari Pemerintah Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar untuk memajukan pelayanan publik. Pembangunan jalan layang merupakan solusi paling tepat untuk mengatasi kemacetan di kawasan kota Pontianak, terutama pada jam istirahat dan pulang kerja masyarakat.

Ditemui Senin (22/08/11), Kepala Dinas PU Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebutkan ada 2 alternatif untuk pembangunan jalan layang, yakni alternatif 1 dari arah Jl. Tanjungpura – Jl. Imam Bonjol sepanjang 336 m dengan biaya sekitar 75 milyar rupiah. Sedangkan alternatif 2 yakni dari arah Jembatan Kapuas 1 – Jl. Veteran – Jl. Sutoyo sepanjang 1.339 m, dengan biaya ditaksir mencapai 283 Milyar.

Saat ini rencana pembangunan jalan layang telah memasuki studi kelayakan, yang nantinya ditindaklanjuti dengan penyusunan Detail Engineering Designe – DED dan Rencana Anggaran Biaya - RAB pembangunan. Dirinya memperkirakan jika semua tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal, pengerjaan jalan layang dapat dimulai tahun 2013 mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kalbar Jakius Sinyor menjelaskan dari kedua alternatif, maka alternatif kedua lebih tepat untuk mendukung pengembangan Pontianak sebagai kota metropolitan. Menyangkut pendanaan kemungkinan dianggarkan melalui sharing antara pemerintah Kota, Provinsi dan pusat, dengan persentase sesuai kemampuan masing – masing.

Berdasarkan hasil survey lalu-lintas tahun 2007, terdapat sekitar 22 persimpangan yang aktifitas kendaraan cukup sibuk pada jam - jam tertentu, salah satunya yakni simpang jalan Tanjungpura Imam Bonjol – Pahlawan – Sultan Hamid II, yang merupakan simpang jalan dengan volume kendaraan terpadat. Dengan pembangunan jalan layang diperkirakan dapat mengurangi kemacetan di kawasan kota Pontianak hingga 50 %.

Read More

TAHUN DEPAN SUTARMIJI JANJIKAN UMRAH BAGI PHL

Walikota Pontianak Sutarmidji menjanjikan pada tahun depan, akan memberikan perhargaan bagi para Petugas Harian Lepas – PHL Dinas Kebersihan & Pertamanan. Hal itu dimaksudkan untuk lebih memotivasi para PHL agar bekerja lebih giat, yang bukan hanya bermanfaat bagi kebersihan kota dan masyarakat luas namun juga diri pekerja.

Dalam sambutannya pada acara Buka Puasa Bersama Selasa (23/08/11), Sutarmidji mengatakan, selain bonus berupa uang, khusus bagi pekerja yang yang beragama Islam, akan diberangkatkan Umrah ke tanah suci Mekkah. Agar penghargaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja, dirinya berupaya untuk mengajak partisipasi pihak ketiga.

Selain itu, dirinya juga berupaya untuk meningkatkan honor bagi PHL, terutama para penyapu jalanan yang terbukti telah membantu terciptanya kebersihan di Kota Pontianak.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Pontianak Utin Srilena menyambut gembira, kebijakan Walikota untuk memberikan perhatian bagi para PHL. Hal ini tentunya semakin merangsang para PHL untuk bekerja lebih giat, yang di bagian lain juga meningkatkan pendapatan bagi PHL.

Lebih lanjut, Utin menyebutkan jumlah PHL di DKP saat ini mencapai 428 orang, di luar supir truk pengangkut sampah. Terdiri dari 220 petugas penyapuan atau penyapu jalanan, 191 pengangkutan sampah, 106 petugas taman dan penebasan, 21 petugas di TPA, 2 IPLP dan Cleaning service serta 2 Satuan Pengamanan atau Satpam.

Read More

AWR PENTING BAGI TNI AU

Proses pembangunan lapangan tembak dari udara ke darat (Air Weapon Range), di gunung Tamang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya saat ini tengah memasuki tahapan akhir. Pembangunan lapangan tembak tersebut diperuntukkan bagi latihan penembakan, guna meningkatkan kemampuan penembakan dari udara ke darat.

Ditemui di Kubu Raya Sabtu (20/08/11), Kepala Staf AU Marsekal TNI Imam Sufa`at mengatakan, pembangunan lapangan tembak, sangat penting bagi skuadron udara yang ada di Kalbar. Karena merupakan bagian dalam memaksimalkan fungsi penjagaan keamanan wilayah, khususnya aspek teritorial udara. Mengingat pada Tahun Anggaran 2012 tidak lagi dialokasikan anggaran untuk lapangan tembak, sehingga TNI AU harus memastikan kelengkapan lapangan yang ada sebagai latihan pesawat tempur.

Masih terkait dengan peningkatan keamaan, Imam menjelaskan, saat ini pihaknya juga tengah membangun hangar bagi pesawat intai tanpa awak, di Pangkalan TNI AU Supadio. Ada 4 pesawat tanpa awak yang nantinya berpangkalan di Lanud Supadio, untuk memperkuat kemampuan pemantauan di regional Kalimantan. Pengoperasian pesawat juga dapat mendeteksi adanya aksi illegal fishing di perairan Kalbar, melalui pantauan dari udara.

Read More

KALBAR TERUS GALI POTENSI PAD

Pendapatan Asli Daerah – PAD Kalbar untuk tahun 2011 diperkirakan meningkat dibanding realisasi penerimaan pada tahun lalu. Peningkatan diperkirakan berkisar 10 – 15 %. Dihubungi Rabu (17/08/11), Kepala Dinas Pendapatan Daerah – Dispenda Kalbar Taruli Manurung mengatakan, penyumbang terbesar PAD masih sama dengan tahun lalu, yakni dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN).

Meskipun terdapat sektor lain, namun keduanya masih menjadi primadona untuk mendongkrak pemasukan kas daerah. Khusus Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang sekitar 30 % dari PAD. Hanya saja dirinya belum dapat memperkirakan angka bulat total kenaikan, tapi diprediksi mencapai 15 persen.

Itu artinya Kalbar mengulang capaian tahun lalu. Dimana realisasi penerimaan PAD pada tahun 2010 mencapai Rp. 777,24 milyar, melampaui target awal sebesar Rp. 667,18 milyar.

Lebih lanjut, Taruli menyebutkan Kalbar masih berpeluang untuk mendongkrak PAD, melalui Pajak Kendaraan Progresif yang telah diberlakukan sejak 1 Agustus 2011. Tetapi karena baru berjalan sekitar 2 mingggu, maka pihaknya belum memiliki data riil yang menunjukkan persentase kontribusi bagi PAD.

Namun, yang jelas sejak diberlakukan belum diterima adanya keluhan dari masyarakat, terkait pemberlakuan tarif pajak progresif, mengingat gencarnya sosilaisasi yang dilakukan.

Pajak kendaraan progresf diberlakukan bagi kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari 1 unit dalam satu keluarga, berdasarkan nama dan alamat yang diketahui melalui KTP dan KK. Misalnya dalam 1 keluarga terdapat lebih dari 1 anggota keluarga yang memiliki kendaraan atas nama masing – masing.

Read More

MOBIL DINAS SEBAIKNYA TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MUDIK

Pemerintah provinsi Kalbar hingga kini belum mengeluarkan larangan, terkait penggunaan kendaraan dinas bagi jajaran pemerintahan untuk keperluan mudik lebaran. Padahal, beberapa daerah telah memberlakukan larangan bagi jajaran PNS, agar tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran.

Sebab, mobil dinas merupakan fasilitas negara dan hanya boleh digunakan untuk operasional penunjang jabatan maupun tugas, serta ditujukan untuk melayani masyarakat, dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Dikonfirmasi Rabu (17/08/11), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kalbar, Christianus Lumano, mengungkapkan sejauh ini memang belum ada edaran larangan mengenai hal tersebut.

Namun, secara pribadi hal itu tidak masalah, asalkan kendaraan dinas dipergunakan secara bertanggung jawab. Jika terjadi kerusakan terhadap kendaraan, tentunya menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan untuk memperbaiki. Kendati demikian, kepastian mengenai hal tersebut, masih menunggu instruksi dari Seketaris Daerah.

Beberapa daerah telah memberlakukan larangan bagi jajaran PNS di pemerintahan, menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran. Diantaranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan, yang kedapatan menggunakan mobil dinas untuk mudik, maka yang bersangkutan harus siap terkena sanksi sesuai dengan PP N0 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Alasan lain, kenapa mobil dinas tidak diperbolehkan untuk mudik, lantaran pengadaan dan perawatan mobil dinas berasal dari alokasi anggaran dalam APBD. Dimana Uang yang dikelola dalam APBD merupakan uang rakyat, sehingga penggunaannya juga seharusnya untuk kepentingan masyarakat.

Read More

PEMPROV KALBAR TUNGGU JADWAL PEMBAHASAN KUA PPAS

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA/PPAS APBD Kalbar Tahun Anggaran 2012 ternyata hinga kini belum dibahas. Pasalnya hingga minggu kedua Agustus 2011, KUA/PPAS belum diserahkan Tim Anggaran eksekutif ke Legislatif.

Padahal menurut Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, rancangan KUA/PPAS sudah dibahas paling lama bulan Juli 2011.

Dikonfirmasi Rabu (17/08/11), Sekretaris Daerah Kalbar M. Zeet Hamdy Assovie mengatakan, penyerahan KUA PPAS masih menunggu jadwal pembahasan, yang diagendakan oleh Badan Anggaran Legislatif. Tetapi dirinya meyakini dengan upaya maksimal dari Tim Anggaran Eksekutif dan Badan Anggaran Legislatif, pembahasan RAPBD Kalbar tahun anggaran 2012 dapat dirampungkan paling lama Desember tahun ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kalbar, Christianus Lumano mengungkapkan, padatnya agenda kerja dan kegiatan dewan menyebabkan pertemuan untuk membahas KUA/PPAS belum diagendakan oleh Badan Anggaran Legislatif. Tapi sebenarnya bahan telah disiapkan hanya tinggal kepastian jadwal peretemuan dari legislatif.

Lebih lanjut, Lumano menyebutkan RAPBD Kalbar Tahun 2012 yang diusulkan Tim Anggaran Eksekutif diperkirakan mencapai 2 trilyun rupiah. Meningkat dibanding APBD Tahun 2011 sebesar 1,8 trilyun.

Read More

CPNS KKR 2010 POSITIF DIBATALKAN PUSAT

Polemik berkepanjangan CPNS Kabupaten Kubu Raya tahun 2010 akhirnya terjawab, dengan keputusan yang sangat menyakitkan bagi 236 CPNS yang telah dinyatakan lulus. Dimana Pemerintah pusat memutuskan untuk tidak mengeluarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) 236 CPNS yang telah dinyatakan lulus. Pasalnya, pusat menilai hasil kelulusan CPNS tidak syah, karena dalam proses perekrutan, Kabupaten Kubu Raya tidak berkoordinasi dengan Gubernur dan juga tidak menggunakan Perguruan Tinggi Negeri.

Ditemui wartawan Rabu (17/08/11), Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyatakan, telah memberikan masukan sebagai pertimbangan Menpan atas masalah yang terjadi. Namun jika keputusan final adalah membatalkan hasil kelulusan CPNS, maka semua pihak harus menerima.

Dirinya mengaku tidak memiliki alternatif lain, selain menunggu pembukaan formasi CPNS baru. Kendati demikian, Muda menghimbau, agar aparatur Pemerintah daerah tetap memberikan pelayanan optimal, meskipung dengan keterbatasan jumlah personil.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Cornelis MH, mengaku telah menerima Surat Penyelesaian Kasus Ujian CPNS Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010, dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Menpan. Keputusan Menpan untuk membatalkan hasil kelulusan CPNS, tentunya diambil setelah menimbang dan melihat fakta yang ada. Dirinya mengharapkan Pemerintah setempat belajar dari kesalahan ini, dan tidak lagi mengulanginya di masa mendatang.

Sehari sebelumnya, Kepala BKD Kalbar Robertus Isdius menyatakan, Pembatalan penerimaan 236 CPNS Kubu Raya 2010, dikeluarkan melalui Surat Menpan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan tembusan kepada Mendagri dan Kepala BKD Kalbar bernomor :B/1898/M.PAN-RB/8/2011.

Surat diterima melalui faksimile dari Kepala BKN pada Selasa pagi. Didalamnya menerangkan tentang pembatalan dikarenakan 6 opsi, diantaranya dari jumlah peserta ujian sebanyak 3.952 orang, ternyata sebanyak 2.996 Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang tidak ditandatangani peserta. Sementara itu, dari 236 peserta yang dinyatakan lulus, terdapat 212 LJK yang tidak ditandatangani dan hanya 24 LJK yang ditandatangani.

Read More

DPRD KKR MASIH TUNGGU KEJELASAN PEMILIK PT. WBA

Ratusan karyawan PT. WBA di Kecamatan Sungai Raya Kubu raya kembali menyuarakan tuntutan kepada DPRD Kubu Raya, agar dapat menyel esaikan permasalahan di internal kepemilikan perusahaan. Pasalnya permasalahan di internal perusahaan yang berlangsung selama ini, telah berimbas pada ketidakjelasan nasib karyawan.

Terutama menyangkut tertundanya pembayaran gaji bulanan karyawan, ketiadaan Jaminan Sosial serta hilangnya hak – hak pekerja lainnya. Ditemui Selasa (16/08/11), salah seorang karyawan Hernani menuturkan, hingga saat ini perusahaan belum memberikan kejelasan, mengenai tunggakan pembayaran gaji karyawan yang telah mencapai 16 bulan. Untuk itu, dirinya berharap para wakil rakyat dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga nasib 630 karyawan tidak terkatung – katung.

Dikonfirmsi, Ketua Pansus Penyelesaian kasus PT. WBA DPRD Kubu Raya Darmawansyah mengakui permasalahan PT. WBA semakin rumit, apalagi setelah terjadi alih kepemilikan perusahaan. Sebagian karyawan memang telah di PHK dan mendapatkan ganti rugi, tetapi di masa pengelola lama atas nama A Cuan.

Sementara sisanya masih belum jelas, karena pengelola baru Sofia Korompis ternyata gagal mengoptimalkan pengoperasian perusahaan. Kondisi semakin parah ketika terjadi masalah di internal di perusahaan, yang hingga kini juga belum terselesaikan, bahkan belakangan justru berlanjut ke kepolisian.

Darmawansyah menyatakan bahwa dewan tetap fokus dan terus berupaya, untuk memperjuangkan hak – hak karyawan PT. WBA. Tetapi untuk mengambil kebijakan lebih lanjut, pihaknya masih menunggu kejelasan dari proses hukum kedua pemilik perusahaan yang kini tengah bersengketa di pengadilan.

Read More

NAZARUDDIN DAN PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM

Tertangkapnya Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang, dapat menjadi momentum penegakan supremasi hukum di tanah air. Di samping itu, juga merupakan momentum tepat terciptanya sistem peradilan yang adil sekaligus mengembalikan citra hukum Indonesia yang kian terpuruk.

Dihubungi Sabtu (13/08/11), anggota DPRD Kalbar Syarif Izhar Asyuri mengatakan pemberitaan tentang Nazaruddin telah meluas, dan yang bersangkutan telah menyebut bebetapa elit di pemerintahan terlibat dalam kasus tersebut.

Sehingga menuntut keseriusan dari semua lembaga penegak hukum, untuk mengusut dan membuktikan semua pernyataan Nazaruddin selama menjadi buronan. Jika kasus ini tidak dapat diungkap tentunya berdampak semakin buruknya citra lembaga hukum di Indonesia dan pemerintahan yang berkuasa saat ini.

Syarif Izhar mengakui banyak pihak yang berkepentingan atas kasus yang menimpa mantan Bendahara partai Demokrat ini. Sehingga aparat penegak hukum harus bertindak secara profesional. Apalagi kasus telah menjadi perhatian publik, yang semakin menuntut aparat untuk menunjukkan kualitas dan kinerja yang optimal serta terbebas dari konflik kepentingan.

Read More

KOMITMEN SEMUA INSTITUSI PENEGAK HUKUM

Komitmen bersama lembaga hukum formal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kalbar, masih belum terlihat terlihat secara signifikan. Terbukti penanganan beberapa indikasi praktik korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan, belum berhasil menyeret pelaku ke balik jeruji besi.

Dihubungi Sabtu (13/08/11), anggota DPRD Kalbar Syarif Izhar Asyuri mengatakan, untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi, perlu sinergis dari semua lembaga penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan. Jika tidak ada aksi dan tindakan nyata, tentu penegakan supremasi hukum yang selama ini didengungkan tak lebih sebatas omongan belaka.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar menyatakan, jajaran Polda Kalbar telah bertekad untuk melakulan penyidikan, terhadap semua kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Saat ini beberapa kasus telah ditangani dan telah dilimpahkan ke kejaksaan.

Namun, untuk beberapa kasus yang terindikasi melibatkan pejabat pemerintahan, proses penyidikan masih menunggu izin dari presiden, diantaranya kasus penyimpangan keuangan negara dalam penyaluran Bansos yang dianggarkan pada APBD Kalbar.

Lebih lanjut, Mukson menyebutkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, merupakan acuan dan dorongan pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Di dalamnya termuat penegasan komitmen pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia.

Read More

KESEMPATAN WNI BEKERJA DI PBB TERBUKA

Meskipun saat ini belum diketahui jumlah dan data pasti mengenai Warga Negara Indonesia/WNI, yang bekerja di Organisasi Internasional, namun diyakini Indonesia masih belum terwakili di organisasi internasional, dalam hal staf dan jabatan administratif maupun profesional. Jumlahnya jauh dibanding negara India dan Pakistan yang mampu memperkerjakan lebih dari 100. 000 warganya di semua badan dan organisasi PBB.

Pada seminar Lowongan Kerja Internasional di Pontianak, Selasa (09/08/11), Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia El Mostafa Benlamli mengakui peluang bagi sarjana Indonesia, untuk bekerja di semua badan PBB masih sangat terbuka, diantaranya di UNESCO, UNICEF dan FAO. Saat ini saja terdapat 200 karyawan beberapa badan PBB di Indonesia, bukan warga Indonesia.

Sebenarnya semua kategori Staf di PBB dapat dijajaki oleh orang Indonesia, mulai dari staf Internasional, staf nasional, tenaga ahli atau konsultan yang bekerja di dalam suatu proyek PBB serta sukarelawan atau voluntir.

Bahkan, beberapa organisasi PBB juga merekrut tenaga kerja magang. Hanya saja kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan minimal strata 2, dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Lebih diutamakan bagi mereka yang menguasai 1 atau 2 bahasa dari 4 bahasa resmi PBB lainnya, yakni Bahasa Prancis, Spanyol, Arab, China.

Benlamli menyebutkan hampir 2.500 warga Indonesia saat ini bekerja di sejumlah badan dan organisasi PBB di Indonesia. Disamping syarat akademik, seseorang yang ingin bekerja di semua badan PBB juga harus bersifat terbuka dan berfikiran luas. Mau bekerja keras dan juga memiliki kemampuan beradaptasi yang tingggi.

Read More

PELUANG WNI BEKERJA DI ORGANISASI INTERNASIONAL

Peluang untuk bekerja di organisasi internasional, ternyata belum menjadi prioritas bagi para pencari kerja Indonesia. Padahal, peluang untuk mengisi berbagai lowongan dan posisi di organisasi internasional sangat terbuka, khususnya pada tingkat profesional mulai dari ASEAN, Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia hingga PBB.

Ditemui seusai seminar Lowongan Kerja Internasional di Pontianak, Selasa (09/08/11), Sekretaris Ditjen Multibilateral Kementrian Luar Negeri D. Supratikto mengatakan, lulusan dari semua disiplin ilmu memiliki kesempatan yang sama, yang terpenting menguasai Bahasa Inggris yang baik.

Jauh lebih diprioritaskan bagi sarjana yang juga menguasasi bahasa resmi internasional, seperti Bahasa Prancis, Spanyol dan Bahasa Arab. Saat ini Indonesia mengikuti lebih dari 20 organisasi internasional, dengan kewajiban membayar iuran per tahun jika ditotal mencapai 250 milyar rupiah.

Sementara itu, Ratih Ramelan dari Sekretariat ASEAN menjelaskan, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk bekerja di organisasi internasional, seperti ASEAN minimal Sarjana. Untuk mengetahui peluang pekerjaan, peminat dapat mengakses situs sekretariat ASEAN, karena proses pengiriman lamaran dilakukan secara on line.

Ratih menyatakan saat ini peluang yang dapat dilirik oleh pencari kerja nasional di ASEAN yakni di bidang Technical Officer dan Technical Assistant. Khusus untuk Technical Officer minimal strata 2 dan diprioritaskan bagi mereka yang berpengalaman di Organisasi Non pemerintah/NGO 3 hingga 5 tahun. Sedangkan Technical Assistant minimal S1 dengan pengalaman 1 hingga 3 tahun.

Read More

POLEMIK CPNS KKR BUKAN INTERVENSI PROVINSI

Gubernur Kalbar Cornelis kembali menegaskan polemik CPNS Kabupaten Kubu Raya tahun 2010, terjadi bukan akibat intervensi dari Pemerintah Provinsi. Tertundanya pengangkatan CPNS di daerah tersebut, karena Pemerintah Pusat menilai adanya kejanggalan dalam proses perekrutan yang dilakukan pemerintah setempat.

Hal itu disampaikan Cornelis dalam Sidang Paripurna Pendapat Akhir Fraksi, Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2010 di DPRD Kalbar Senin (08/08/11). Menurutnya, polemik CPNS Kubu Raya bermuara dari proses pengadaan CPNS yang tidak melibatkan Perguruan Tinggi Negeri.

Padahal, Pemerintah Provinsi telah mengingatkan hal tersebut, karena adanya aturan yang menyebutkan perlunya keterlibatan Perguruan Tinggi Negeri dalam pengadaan CPNS di daerah. Tetapi dari 14 Kabupaten Kota di Kalbar, hanya Kubu Raya yang mengabaikan hal tersebut, sehingga hasil kelulusan CPNS kemudian dipersoalkan oleh BKN dan Kementrian Birokrasi & PAN. Akibatnya, hingga saat ini belum satu pun peserta tes CPNS asal Kabupaten Kubu Raya, yang telah mendapatkan Nomor Induk Pegawai – NIP dan SK Pengangkatan, walau mereka telah dinyatakan lulus.

Cornelis menambahkan, bahwa Pemerintah provinsi telah menerapkan azas transparansi dalam Pengadaan CPNS Tahun 2010, dengan mempublikasikan semua rangkaian dan tahapan penerimaan serta tetap mengacu pada aturan perundang – undangan.

Bagi PNS yang telah diangkat selanjutnya digaji oleh Pemerintah pusat, melalui Dana Alokasi Umum – DAU, sehingga daerah hanya sebatas memanfaatkan jasa PNS sesuai kuota yang diajukan.

Read More

PKS TUNGGU AJUAN DPW UNTUK CALON KB 1

DPP PKS masih menunggu pengajuan dari DPW PKS Kalbar, terkait calon yang diusung untuk maju dalam Pemilukada Gubernur Kalbar 2013 mendatang. Keputusan untuk menentukan figur dalam Pemilukada di daerah, sepenuhnya telah diserahkan pada pengurus di daerah masing – masing.

Ditemui di Pontianak Minggu (07/08/11), Sekjen DPP PKS Anis Matta mengatakan, walaupun keputusan akhir diputuskan DPP, namun tetap mengacu dari pengajuan daerah. Pada dasarnya PKS tetap mendahulukan kader untuk maju dalam Pemilukada di Provinsi maupun Kabupaten Kota, tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan mengusung figur luar partai. PKS juga membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai politik lain, untuk mengusung satu pasangan calon.

Anis mengatakan, khusus di Kalbar PKS tengah melakukan penguatan posisi, diantaranya peningkatan jumlah kader melalui perekrutan hingga tahun 2012 dan menargetkan 1 kursi anggota DPR asal Kalbar pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang.

Oleh karena itu, Andi mengaharapkan seluruh kader PKS terus meningkatkan interaksi sosial dengan masyarakat, apalagi PKS ikut mempelopori dan menjaga tradisi toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Read More

DPR JANJI TAMBAH ANGGARAN PEMBANGUNAN PERBATASAN

DPR RI terus berupaya meningkatkan percepatan pembangunan pada kawasan perbatasan, melalui penambahan alokasi anggaran dalam APBN. Hingga kini total anggaran yang ditransfer ke daerah telah mencapai 400 trilyun rupiah atau 30 % dari total APBN Tahun 2011 sebesar 1.200 trilyun.

Ditemui di Pontianak Minggu (07/08/11), Wakil Ketua DPR RI Anis Matta mengakui anggaran yang telah dikucurkan pemerintah, masih belum menjangkau luasnya wilayah perbatasan, terutama infrastruktur jalan. Apalagi, kondisi wilayah perbatasan yang masih tertinggal, karena infrastruktur dasar yang belum memadai.

Untuk itu, dalam penyusunan RAPBN Tahun 2012, dirinya mengupayakan adanya penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur jalan di perbatasan. Namun dirinya meminta persoalan tidak diperluas, tapi fokus untuk dibenahi secara bertahap. Jika memang nantinya disetujui Badan Anggaran DPR, penambahan anggaran dapat diploting melalui Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah – DPID.

Lebih lanjut, Anis Matta menjelaskan setiap dana APBN yang dikucurkan ke daerah, selalu disertai dengan dana pendampingan oleh Provinsi maupun Kabupaten Kota. Hal ini bagian dari kontrol terhadap peruntukan alokasi anggaran. Untuk merealisasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dana transfer daerah, tentunya juga harus mendapatkan dukungan politis dari semua elemen di DPR RI termasuk unsur pimpinan.

Read More

PLN TERUS PASOK LISTRIK KE WILAYAH TERPENCIL

PT. PLN wilayah Kalbar terus berupaya untuk memenuhi ketersediaan listrik, terutama pada wilayah pedalaman dan terpencil, melalui beberapa program terobosan. Bahkan, mendisain melalui Rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam Dialog Interaktif di RRI Pontianak Rabu (03/08/11), Manajer Teknik PT. PLN Kalbar Andreas Heru Sumaryanto mengatakan, program untuk memenui kebetuhan energi listrik pada kawasan perbatasan Kalbar - Serawak, telah ditandatangani kerjasama berupa pembelian listrik.

Saat ini 2 titik diantaranya telah terkoneksi dan beroperasi yakni Badau dan Lanjak, sementara di Entikong memang tertunda karena masih terkendala menyangkut titik sambung dari Malaysia. Sebenarnya untuk Entikong, PLN siap menyuplai dari mesin PLTD Sanggau.

Untuk merealisasikan pembelian listrik dari Malaysia 2014 mendatang, pihak PLN tengah mempersiapkan pembangunan transmisi dari Sanggau ke perbatasan sepanjang 90 kilometer. Semua itu, termasuk bagian dari program jangka menengah, yang memprioritaskan pemenuhan energi listrik bagi wilayah pedalaman dan terpencil.

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan pihak PLN juga tengah mewacanakan pembangunan listrik second, untuk menjangkau wilayah pedalaman dan terpencil. Hal ini tengah dibahas untuk menjadi salah satu terobosan PLN menjangkau masyarakat, yang masih termasuk dalam daftar penantian. Tetapi memang masih perlu pembahasan lebih lanjut, terutama kesepahaman dari pemerintah daerah.

Sebenarnya PLN sangat membutuhkan adanya program dari pemerintah, untuk melakukan pemusatan kawasan pemukiman penduduk, sehingga mempermudah PLN membangun mesin dan jaringan listrik.

Andreas menyebutkan untuk jangka panjang tahun 2020 mendatang PLN telah memploting untk membangun transmisi dari Pontianak ke Tayan, dan selanjtnya ke ke tapang sehingga seluruh Kalbar nantinya terkoneksi.

Read More

OPTIMALKAN PERDA LAYANGAN KOTA PONTIANAK

Terganggunya pasokan listrik akibat permainan layang-layang menggunakan tali kawat merupakan persoalan klasik di kota Pontianak. Meskipun terdapat faktor lain yang menyebabkan terjadinya pemadaman, tetapi gangguan yang diakibatkan senar kawat layangan, masih mendominasi gangguan di kota Pontianak.

Dalam Dialog Interaktif di RRI Pontianak Rabu (03/08/11), anggota DPRD Kota Pontianak Herman Hovi Munawar mengakui, sebenanya pemerintah Kota Pontianak telah mempunyai instrumen hukum berupa Perda, namun implementasi memang masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Hal itu bukan karena dari segi aturan yang lemah, melainkan sistem peradilan pidana ringan yang belum diformulasikan. Untuk itulah dalam waktu dekat pemerintah daerah berencana menggelar pertemuan dengan pihak PLN, Kejaksaan dan Kehakiman, membahas persoalan ini. Sehingga penegakan hukum nantinya tidak berpotensi melanggar hukum.

Herman menambahkan, ekspektasi masyarakat terhadap PLN cukup tinggi, sehingga dapat diterima jika ada masyarakat yang beraksi keras ketika terjadi pemadaman listrik. Mulai dari kalangan pengusaha, investor hingga masyarakat lapisan paling bawah.

Sementara itu, Manajer Teknik PT. PLN Kalbar Andreas Heru Sumaryanto mengaku, sebenarnya pihaknya telah risih dengan persoalan klasik gangguan listrik akibat kawat layang – layangan. Karena hasil razia di lapangan pada beberapa kawasan di Kota Pontianak, menemukan permainan layang – layang menggunakan tali kawat masih marak. Untuk itulah dirinya sangat berharap pemerintah dan aparat hukum dapat mengatasi, atau paling tidak mengurangi kebiasaan permainan layang – mengunakan senar kawat.

Lebih lanjut, Andreas mengatakan pihaknya tidak melarang masyarakat untuk bermain layang – layang, asalkan tidak menggunakan senar kawat. Permainan layang – layang menggunakan senar kawat hanya ditemukan di kota Pontianak, tidak di daerah lain.

Sebenarnya permainan layang – layang dapat menjadi tontonan bagi masyarakat, dengan berbagai bentuk layangan dan asesaris yang menarik. Misalnya di Bali, dimana permainan layang – layang telah dikemas menjadi suatu ajang kompetisi, yang menarik pengunjung tetapi tidak menggunakan tali kawat.

Read More

PASTIKAN STOK BARANG LEBIH DARI CUKUP

Dinas Perdagangan Perindustrian dan UKM Kota Pontianak terus memonitor dan mengawasi ketersediaan sembako dan barang strategis lainnya menjelang Ramadhan. Termasuk memonitor harga barang di semua pasaran yang terus merangkak naik.

Dalam Dialog Interaktif di RRI Pontianak Jum`at (29/07/11), Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Perindustrian dan UKM Kota Pontianak Ashari Giza Putra mengakui, beberapa komoditas mengalami kenaikan dibanding bulan lalu, diantaranya produk pangan asal hewan seperti telur dan daging.

Sementara daging sapi, beras dan gula hingga kini masih relatif normal. Kenaikan sebenarnya dipicu faktor psikologis masyarakat, yang mulai memborong beberapa barang, seiring datangnya bulan Ramadhan. Sesuai mekanisme pasar, meningkatnya kebutuhan barang, selalu diikuti kenaikan harga.

Pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan kenaikan semakin tinggi, dengan memastikan ketersediaan stok di pasaran serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Bahkan, untuk stok beras jenis medium telah dicadangkan Perum Bulog Kalbar hingga 4 bulan kedepan. Di bagian lain, FORKUM (Forum Komunikasi BUMN), juga menggelar pasar murah di beberapa titik di kota Pontianak.

Mengenai harga barang atau komoditas, sepenuhnya tergantung mekanisme pasar, tidak diintervensi oleh pemerintah. Berbeda di masa lalu, dimana monitoring harga barang dilakukan Pemerintah melalui Bidang Pengendalian Harga Barang. Untuk itulah pemerintah mengupayakan ketersediaan barang di pasaran lebih dari cukup. Sehingga terjadi persaingan yang kompetitif dan sehat antara pejual dalam memasarkan barang di pasaran.

Terkait peredaran produk impor di pasaran, pemerintah tetap berkoordinasi dengan BB POM kota Pontianak. Terutama produk makanan dan minuman kaleng, yang juga menjadi incaran konsumen. Kerjasama kedua lembaga dilakukan sebenarnya bukan hanya menjelang momen hari besar keagamaan, tetapi hari – hari biasa, mulai dari peninjauan, monitoring hingga razia ke lapangan.

Terkait, momen bulan Ramadhan, dimana kota Pontianak selalu diramaikan dengan pedagang musiman, yang menjual makanan dan minuman untuk berbuka puasa dan sahur, Ashar Giza menjelaskan, “sama seperti tahun lalu, pada tahun ini Pemerintah tetap membuka kesempatan untuk masyarakat berjualan, asalkan tidak mengganggu ketertiban, keamanan dan keindahan kota.

Dirinya mengakui, keberadaan pedagang sangat membantu kaum muslimin yang ingin mendapat panganan untuk berbuka dan sahur. Di samping harga jual yang murah, makanan yang dijual juga beraneka macam, terutama makanan khas daerah yang di luar bulan Ramadhan sangat jarang ditemui.

Namun Ia meminta masyarakat yang menjual jajanan khusus berbuka puasa, memilih lokasi yang tidak mengganggu fasilitas umum.

.

Read More

DISNAKESWAN KALBAR GELAR BAZAR JELANG RAMADHAN

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kalbar, menggelar bazar menjelang Ramadhan 1432 Hijriah hari Minggu depan. Bazar dipusatkan di halaman kantor instansi setempat. mulai pukul 08.00 - hingga 11.00 WIB. Dihubungi Rabu (27/07/11), Kepala Disnakeswan Kalbar Abdul Manaf Mustafa mempersilahkan masyarakat, untuk datang dan membeli aneka produk asal hewan yang disediakan dalam bazar murah tersebut.

Sebanyak 10 ribu ton telur ayam dan 500 kilogram daging sapi telah disiapkan. Untuk harga daging sapi sebesar 70 ribu per kilogram, daging ayam 25 ribu rupiah per kilogram dan telur ayam berkisar 900 hingga 1000 rupiah per butir. Hanya untuk daging pembelian dibatasi sebanyak 5 kilogram.

Berdasarkan data Disnakeswan Kalbar persediaan telur ayam menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, mencapai 80 persen dari 90 ton atau sekitar 72 ton untuk kebutuhan per hari. Kemudian daging ayam sebanyak 3.100 ton.

Sedangkan stok sapi sebanyak 26 ribu ekor siap potong, yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Desember 2011. Abdul Manaf optimis semuanya mencukupi kebutuhan selama Ramadhan dan idul fitri. Namun, jika terjadi kenaikan harga untuk produk asal hewan di pasaran, pihaknya akan segera menggelar operasi pasar.

Read More

HIPMI KALBAR BERDAYAKAN BPC KABUPATEN KOTA

Pengurus baru HIPMI Kalbar memprioritaskan peningkatan dan pengembangan kewirausahaan di daerah. Untuk itu peran BPC di Kabupaten Kota harus dioptimalkan, sebagai ujung tombak perekrutan pengusaha di daerah. Dalam Dialog Interaktif di RRI Pontianak Rabu (27/07/11), Ketua Umum BPD HIPMI Kalbar Periode 2011-2014 Arief Kamatresna mengakui selama ini peran BPC belum begitu aktif.

Bahkan HIPMI di tingkat provinsi baru terdengar hanya sebatas kegiatan seremonial. Pada tahap awal pengurus baru sepakat untuk melakukan konsolidasi internal dan selanjutnya memberdayakan semua BPC. Pemberdayaan dimakudkan untuk mendorong optimalisasi BPC di Kabupaten Kota, melalui rumusan program yang menyesuaikan dengan keunggulan dan peluang daerah masing – masing.

Sementara itu, Sekretaris BPD HIPMI Kalbar Ade Gunawan mengakui, tingginya antusiasme kaum muda untuk berwirausaha, sehingga memerlukan wadah yang tepat untuk mengakomodir mereka. Untuk itu, HIPMI memprogramkan peningkatan kompetensi dari pelaku usaha, melalui kegiatan pelatihan maupun kursus kewirausahaan. Apalagi HIPMI telah menargetkan untuk merangkul 1 juta pengusaha muda kedepan. Salah satu yang diprogramkan yakni membuka situs HIMPI, yang menyediakan berbagai informasi tentang peluang usaha sekaligus sarana promosi berbagai produk dari kalangan pengusaha di daerah.

Ade Gunawan menambahkan, HIPMI terus berupaya untuk mengubah mindset kaum muda di Kalbar agar melirik, kegiatan usaha dengan memanfaatkan peluang sumber daya daerah. Di tengah minimnya serapan tenaga kerja di instansi pemerintahan, maka menciptakan lapangan kerja sendiri merupakan solusi terbaik.

Di bagian lain, Ketua Bidang Pariwisata HIPMI Muhammad Rizal Edwin menyatakan, HIPMI Kalbar juga mendukung sepenuhnya pengembangan pariwisata lokal, khususnya kota Pontianak sebagai ibukota provinsi. Tapi, hal ini tentunya memerlukan keterbukaan dari pemerintah setempat, terutama menyangkut komunikasi yang terintegrasi. Terutama sinergitas dari semua pihak yang berkepentingan terhadap pariwisata, termasuk aturan perundang – undangan. Dalam waktu dekat, pihaknya merencanakan adanya pertemuan dengan pemerintah, untuk membahas dan memetakan persoalan pariwisata, yang selama ini menjadi kendala. Termasuk menjalin komunikasi dengan asosiasi lain, yang bergerak ataupun berkaitan dengan sektor kepariwisataan.

Edwin juga sempat mengkritisi Perayaan HUT Pemerintah Kota Pontianak, yang tidak disemarakkan dengan budaya etnis di tempat penginapan. Seharusnya di momen itu, Pemerintah menghimbau seluruh pihak hotel maupun restoran di kota Pontianak, menampilkan asesoris bercorak etnis. Jika hal ini dilakukan secara rutin setiap tahun, tentunya menambah daya tarik kota Pontianak sebagai salah satu daerah tujuan wisata.

Read More

DPD KONSISTEN AMANDEMEN KELIMA UUD 45

DPD RI tetap bertekad untuk mengajukan amandemen kelima UUD 1945, meski dapat dipastikan bakal mendapat perlawanan keras dari DPR. Sebab, hasil amandemen keempat UUD belum secara komprehensif memberi ruang yang luas, bagi ketatanegraan Indonesia menjadi lebih baik.

Kepada wartawan di Pontianak Selasa (26/07/11), anggota DPD RI asal Kalbar Erma Suryani Ranik mengatakan, usulan amandemen tidak mengurangi kewenangan lembaga DPR, sehingga tidak ada alasan bagi DPR menolak usulan tersebut. Apalagi, DPD telah melakukan uji publik atas rencana amandemen.

Dirinya menyontohkan, sistem tata pemerintahan di daerah dalam amandemen UUD 1945 ke empat, yakni Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan lembaga DPRD. Hal ini jelas menyalahi tentang prinsip presidensiil. Sebab, sulit bagi lembaga legislatif untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol, karena pada saat yang bersamaan justru bagian dari Pemerintah Daerah.

Materi lain yang menjadi usulan DPD untuk amandemen UUD antara lain, kewenangan DPD, Mahkamah Konstitusi, Pertahanan Keamanan dan Kebebasan Pers. Saat ini rencana amandemen telah diparipurnakan oleh DPD dan diketahui MPR, tinggal diserahkan ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

Sementara itu, Pakar ilmu Tata Negara, Refly Harun menyebutkan, tiga hal pokok yang melandasi amandemen kelima UUD 1945, yakni, penguatan sistem presidensial, penguatan lembaga perwakilan dan penguatan otonomi daerah. Ketiganya memiliki keterkaitan yang erat, sehingga harus dibahas secara mendalam oleh DPD dan DPR dengan mengedepankan kepentingan bangsa.

Melansir tribunnews.com Selasa (26/07/11), Presiden SBY menerima usulan DPD RI untuk mengamandemen UUD 45, terkait penguatan kelembagaan DPD. Menurut Kepala Negara selalu memungkinkan adanya sebuah UUD, kecuali pembukaan UUD yang telah disepakati berlaku tetap. Tetapi amandemen harus dikaji dan hanya untuk keperluan kehidupan bernegara.

Read More

BK HARUS TINDAKLANJUTI TEMUAN BPK

Temuan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang terindikasi merugikan negara oleh BPK, atas laporan biaya perjalanan dinas ke luar daerah di Sekretariat DPRD sebesar 91,2 juta rupiah cukup menimbulkan keprihatinan. Meskipun masih sebatas pemeriksaan laporan bersifat administratif, dan belum menujukkan adanya indikasi praktik korupsi tapi tetap saja menjadi sorotan.

Dalam Dialog Interaktif di RRI Pontianak Senin (25/07/11), Ketua Forum Analisis Keterwakilan & Transparansi Anggaran-FAKTA Kalbar Lim Kheng Sia meminta nama oknum tersebut dewan dipublikasikan, agar masyarakat mengetahui. Begitupula Badan Kehormatan DPRD diminta mengambil tindakan tegas, kalau perlu melakukan PAW. Hal ini untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sekaligus menjaga nama baik institusi dewan.

Menurutnya temuan penyimpangan keuangan dalam perjalanan dinas anggota dewan bukan kali ini saja, tetapi berulang kali. Hanya tidak terekspos media. Hal serupa sebenarnya juga terjadi di daerah lain. Bahkan di DPR RI perjalanan dinas anggota dewan ke luar negeri, juga menjadi kecaman publik. Tetapi tidak pernah diketahui oleh publik tindaklanjut dari temuan tersebut, apakah dana kemudian dikembalikan oleh anggota dewan.

Termasuk laporan keuangan perjalanan dinas fiktif di jajaran eksekutif, juga sempat menjadi temuan BPK. Hasilnya tetap sama, tidak pernah dipublikasikan, padahal Undang-Undang Transparansi Publik telah memungkinkan masyarakat untuk mengetahui, rincian penggunaan keuangan negara oleh pejabat negara.

Sebagaimana diberitakan di beberapa media lokal, BPK Perwakilan Kalbar menemukan sejumlah ketidakpatuhan dan kecurangan saat melakukan pengujian kepatuhan, dalam laporan keuangan Pemerintah provinsi Kalbar 2010. Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kalbar mengajukan belanja perjalanan dinas ke luar daerah sebesar 12,5 milyar rupiah.

Dari jumlah tersebut sebesar 11,1 milyar telah terealisasi atau sebesar 89 % dari total anggaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah oleh orang yang sama, pada waktu yang bersamaan dengan nominal 35, 5 juta. Selain itu, terdapat belanja dinas luar daerah yang waktunya bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Sidang, dalam APBD tahun 2010 sebesar 48, 6 juta rupiah.

Read More