SINTANG MENJELANG PEMILUKADA MEI 2010

Menjelang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sintang 19 Mei 2010, tidak dapat dipungkiri telah memicu suhu politik kian memanas. Menyusul keputusan KPU Sintang yang menetapkan 4 pasangan calon yang maju pada pemilihan Bupati dan wakil bupati periode 2010 – 2015, yakni pasangan nomor urut 1. Yansen Akun Effendi – Antonius Situmorang, nomor urut 2. Milton Crosby – Ignatius Juan, nomor urut 3. Micael Abeng – Suryanto Tanjung dan nomor urut 4. Jarot Winarno - Kartius.

Meskipun hingga hingga saat ini situasi dan kondisi Kabupaten di timur Kalbar ini, tetap kondusif, namun persaingan memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati dapat berakhir dengan pertikaian. Dalam arahannya pada pembukaan Musrenbang di Gedung Pancasila Kabupaten Sintang Senin (29/03/10), gubernur Kalbar mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusifitas daerah, terutama para kandidat yang bakal bertarung pada ajang Pemilukada.

Dirinya meminta seluruh calon bupati dan wakil bupati untuk memainkan politik santun dan elegan, serta menjunjung tinggi sportivitas berpolitik. Meraih simpati publik untuk mendulang suara merupakan target semua pasangan calon, namun semua harus bersaing secara sehat dengan menggunakan strategi politik yang apik dan kampanye yang mendidik. Bukan menjatuhkan lawan dengan cara menyebarkan berbagai isu yang meresahkan, yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Semua yang terlibat dalam ajang pemilukada, harus mematuhi rambu – rambu dan berjalan di atas koridor yang telah ditentukan, tegas Cornelis.

Di bagian lain, Cornelis juga meminta seluruh jajaran PNS, untuk bersikap netral, dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hak PNS telah diakomodir melalui kesempatan untuk memilih, namun tidak diperbolehkan untuk masuk dalam bagian atau kelompok yang mengusung salah satu pasangan.

Ditemui seusai pembukaan musrenbang, wakil Bupati Sintang Jarot Winarno mengaku telah mengalami serangan kampanye hitam, melalui SMS dan rumor yang beredar. Namun` dirinya telah menyakinkan seluruh pendukung untuk bersikap arif, menyikapi berbagai isu miring yang dilontarkan lawan – lawan politik. Dirinya menjamin seluruh komponen masyarakat yang mengusung untuk maju dalam ajang pemilukada, tidak terpancing dan bertindak di luar koridor. Jarot menjanjikan, bersama pasangannya bakal bermain secara santun, dan tidak melakukan hal – hal yang justru menurunkan popularitas dan merusak citra di masyarakat.

Read More

6 PRIORITAS MUSRENBANG SINTANG

Mengacu pada berbagai kemajuan yang telah diraih hingga awal tahun 2010, dan memperhatikan isu strategis yang bakal dihadapai pada tahun 2011 mendatang, maka Musrenbang Kabupaten Sintang tahun ini, menetapkan tema utama yakni optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini berdasarkan pemikiran dan pertimbangan terdapat korelasi yang kuat antara kesejahteraan dengan ketersediaan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Dalam pidato pembukaan Musrenbang di gedung Pancasila Senin (29/03/2010), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – Bappeda Kabupaten Sintang Mas`ud Nawawi mengatakan musrenbang merupakan upaya untuk memenuhi kriteria penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah – RKPD tahun anggaran 2011, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kegiatan pemerintaha. 

Dengan memprioritaskan 6 sektor, yakni mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan akses daan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur daerah.

Sedangkan Bupati Sintang Milton Crosby dalam pidato pembukaan mengungkapkan, tahun 2011 merupakan tahun transisi, karena berada antara RPJMD 2006 – 2010 yang sudah habis dan RPJMD 2010 – 2015 yang mulai berlaku, pasca pemilukada.menyangkut parameter perkembangan ekonomi makro, ia menyebutkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Sintang  akhir tahun 2005 3, 5 % dan meningkat sebesar 4, 9 % tahun 2009. 

Sedangkan PDRB atas harga berlaku di kisaran 2,1 trilyun pada tahun 2006, dan meningkat menjadi 3,1 trilyun di tahun 2009. Kemudian pendapatan perkapita penduduk pada akhir tahun 2005 sebesar Rp. 225, 000/bulan, meningkat menjadi Rp.  708. 544/bulan. Sementara tingkat inflasi sebesar 5 – 6 % pada tahun 2006 – 2009 dan penduduk miskin pada akhir tahun 2005 sebesar 42% menurun menjadi 21% di tahun 2009, yang terdiri dari di bawah garis kemiskinan 13, 6 % dan 8 % si atas oreng miskin, namun rentan menjadi miskin.  

Milton menyebutkan berdasarkan studi dari Bank Dunia, elastisitas Produk Domestik Bruto – PDB terhadap infrastruktur di suatu negara berkisar 0,07 % hingga 0, 44 %. Artinya kenaikan satu % ketersediaan infrastruktur, bakal memicu PDB sebesar 7 hingga 44 %. Secara spesifik, setiap penambahan 1 KM jalan, diprediksi meningkatkan PDRB sebesarRp. 93, 58.

Sementara Gubernur Kalbar Cornelis MH. dalam arahannya menilai agenda Musrenbang masih dibutuhkan, karena dapat mempertemukan usulan dan berbagai program kegiatan yang terangkum dalam susunan perencanaan pembangunan di masa mendatang. Sekaligus menyamakan persepsi dan gerak langkah untuk merealisasikan rencana pembangunan tahunan, melalui bottom up planning (perencanaan dari bawah). 

Selanjutnya Cornelis mengatakan, Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah – RKPD yang diawali dari tingkat desa hingga kecamatan, memberikan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Sekaligus mengangkat kondisi sebenarnya yang kehidupan masyarakat, untuk diakomodir dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Sehingga terbangun sinergitas program pembangunan yang diusung pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat.   

Read More

KALBAR MERUPAKAN PARU PARU DUNIA

Data dari kementerian kehutanan menyebutkan, dari 120 juta hektar Kawasan hutan di tanah air, hampir 50 % diantaranya dalam kondisi kritis. Untuk mengurangi ancaman perubahan iklim, seluruh lapisan masyarakat juga harus mendukung program penanaman pohon yang tengah digalakkan pemerintah, yakni program nasional penanaman Satu Milyar Pohon Indonesia untuk dunia.

Wakil presiden Boediono didampingi sejumlah menteri, gubernur Kalbar, bupati Kubu Raya dan wakil bupati Landak, secara simbolis melakukan penanaman pohon di Taman Fantasia desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Sabtu (27/03/10). Jumlah yang ditanam itu merupakan sebagian, dari 75. 000 bibit pohon yang diserahkan dari Boediono kepada Cornelis MH.

Boediono mengatakan, Kalbar merupakan salah satu paru-paru dunia, sehingga layak diberikan penghargaan. sebab, banyak manfaat dari hutan trpois yang bukan saja dinikmati sendiri oleh warga Kalbar, namun juga masyarakat dunia.

Boediono mendukung penuh program ini, guna menghutankan kembali lahan yang kritis dengan melibatkan masyarakat.
Berdasarkan data Departemen Kehutanan dari target 500. 000 hektar, yang harus dikelola bersama rakyat tahun ini, sudah ditanam seluas 200 ribu hektar. Diharapkan, budaya menanam terus ditingkatkan, sehingga akhir tahun 2010 dapat tertanam seluruhnya.

Read More

SANKSI HUKUM BAGI PERAMBAH KAWASAN HUTAN

Berbagai kasus tumpang tindih lahan perkebunan sawit yang terjadi di Kalbar, merupakan persoalan krusial yang harus ditangani pemerintah. Salah satunya lahan milik PT. Finnantara Intiga yang berlokasi di Kabupaten Sanggau, Sintang dan Sekadau seluas 299. 700 hektar, yang ternyata juga diklaim 6 perusahaan perkebunan sawit. 

Bahkan keenam perusahaan ini masing – masing PT. CNIS, PT. SIA, PT. MPE, PT. SDU, dan PT. PARNA,  disinyalir mengantongi izin dari 3 Pemerintah Kabupaten, sehingga leluasa menanami kelapa sawit pada hutan produksi yang telah dikonversi PT. Finnantara seluas 60. 000. 

Kepada wartawan seusai Penanaman Pohon di desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya di Taman Fantasia Kalbar Sabtu (27/03/10), Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, kasus yang terjadi bukan menyangkut persoalan tumpang tindih lahan, seperti yang diberitakan. 

Namun` aktifitas perambahan kawasan hutan oleh beberapa perusahaan, untuk membuka lahan perkebunan sawit. Persolan ini jelas merupakan suatu pelanggaran, sehingga harus diproses dan dijatuhkan sanksi hukum. 

Lebih lanjut, Zulkifli Hasan mengatakan Pemerintah tengah berupaya menertibkan ekspansi agresif perusahaan perkebunan, yang kini mulai merambah kawasan hutan lindung maupun hutan konservasi. Perusahaan perambah hutan lazimnya menggunakan modus operandi mengganti nama perusahaan, menebang pohon membakar hutan dan menanam kelapa sawit. 

Dirinya telah menginstruksikan Gubernur maupun Bupati untuk segera menginventarisi dan mengidentifikasi serta memberikan peringatan, kepada setiap perusahaan perkebunan agar menghentikan aktifitas perambahan kawasan hutan. Sanksi pidana 10 tahun bagi pelaku perambahan hutan, merupakan upaya untuk mempertegas pelaksanaan penertiban di kawasan hutan.

Sementara itu` menyangkut Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi – RTRWP Kalbar, Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini masih menunggu laporan dari gubernur Kalbar, Jika telah diserahkan, maka usulan dikaji kembali oleh tim teknis, baru kemudian menerjunkan tim terpadu ke daerah, untuk meninjau tipologi wilayah dengan mengacu peta hasil kajian tim teknis. 

Disamping mengkaji wilayah yang diusulkan untuk mengalami perubahan status peruntukan lahan, tim terpadu juga mempertimbangkan dampak ekologis dan ekonomis dari perubahan kawasan. Jika semua sudah rampung, maka usulan Revisi RTRWP dibahas di DPR, untuk disyahkan menjadi suatu payung hukum.

Read More

KENDALA PENANGANAN PENDIDIKAN DI KALBAR

Halangan utama para guru untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk memenuhi pelayanan peserta didik, adalah kondisi geografis di Kalbar yang sebagian besar daerah merupakan pedesaan dan terpencil. Untuk itu, prioritas pembangunan pendidikan diarahkan pada daerah tertinggal, termasuk kawasan perbatasan. 

Uraian tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar Alexius Akim ketika membuka Temu Wicara dengan Wakil presiden di SMK 3 Pontianak Sabtu (27/03/10). Dirinya menyebutkan salah satu program yang kini diusung Pemerintah daerah, untuk mengatasi penyebaran guru yang tidak merata adalah menerapkan program Mobile Teachers. Namun program ini baru dapat berjalan optimal, jika didukung aturan yang mengikat dan alokasi anggaran yang cukup.

Di tempat yang sama, wakil presiden Boediono mengaku prihatin atas mutu pendidikan di Kalbar, yang menempati urutan 29 di tingkat nasional. Namun` di sisi lain dirinya merespon positif upaya Pemerintah Provinsi dan sejumlah BUMN, yang terus berupaya membangun dunia pendidikan, melalui program maupun bantuan finansial.

Sementara jumlah siswa di Kalbar berdasarkan jenjang pendidikan, yakni SD/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak  631. 271 orang,  SLTP/Madrasah Tsanawiyah sebanyak 185. 401 orang dan SMA/MA/ MK sebanyak 80. 548 orang. 

Sedangkan jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan, masing – masing tamatan SLTA sebanyak 21. 112 orang, D – I sebanyak 1. 930 orang, D - II sebanyak 18. 090 orang, D - III sebanyak 3. 133 orang, S I sebanyak 13. 966 orang dam S – II sebanyak 134 orang. Total keseluruhan jumlah guru di Kalbar sebanyak 58. 365 orang.

Read More

ENTASKAN KEMISKINAN MELALUI PNPM DAN KUR

Program Nasional Pengembangan Masyarakat – PNPM dan Kredit Usaha Raya – KUR, merupakan 2 program yang dijalankan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Kredit disalurkan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah – UMKM yang memiliki prospek menguntungkan, namun dari segi administrasi usaha belum memenuhi standar perbankan. 

Demikian uraian Gubernur Kalbar Cornelis MH. dalam pidato pembukaan di hadapan wakil presiden, masyarakat dan kelompok UMKM di dusun teluk Keramat desa Kuala Dua kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Jum`at (26/03/10). Dirinya menyebutkan secara akumulatif, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) PNPM Mandiri  di Pedesaan, telah mendanai sebanyak 1. 679 kegiatan masyarakat di berbagai bidang. 

Sejak pelaksanaan PPK I hingga PNPM Mandiri 2008, sebanyak 183, 2  milyar atau 75, 93 % dana BLM digunakan masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan. Sedangkan kegiatan ekonomi atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok (SPP) perempuan sebesar 35 milyar atau 14, 5 %, pendidikan 8, 4 milyar atau 4, 15 % dan kesehatan 17, 4 milyar atau 8, 2 %. 

Cornelis menghendaki program PNPM Mandiri mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas terpencil dan masyarakat lain yang belum diberdayakan dalam proses pembangunan. Kemudian meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.      

Di tempat yang sama` wakil presiden Boediono mengatakan salah satu cara untuk menjangkau rakyat yakni mengulirkan suatu program yang mengikutsertakan masyarakat, dalam proses pembangunan. Salah satunya yaitu PNPM yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk memilih sendiri proyek dan kegiatan pembangunan, sesuai kepentingan maupun kebutuhan masyarakat setempat.

Selanjutnya wapres meminta gubernur, bupati, camat maupun aparatur desa, meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga bantuan yang digulirkan mencapai sasaran. Dengan demikian kelompok usaha kecil dan menengah dapat berkembang, dan mampu menopang perekonomian daerah.

Untuk tahun 2010 bantuan PNPM Mandiri disalurkan pada 174 kecamatan, yang tersebar di 14 kabupaten kota di Kalbar, yakni PNPM Perkotaan, PNPM Desa Tertinggal dan Khusus di 3 kabupaten dan 28 kecamatan senilai 1, 8 milyar, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di 3 kabupaten dan 19 kecamatan senilai 28, 5 milyar serta PNPM Pengembangan infrastruktur Pedesaan. Total Bantuan Langsung Masyarakat – BLM sebesar 276 , 3 milyar rupiah, melaui APBN sebesar 215, 5 milyar dan APBD sebesar 60, 8 milyar. 

Sedangkan realisasi Kredit Usaha Rakyat - KUR yang disalurkan hingga Desember 2009, sebesar 263, 7 milyar, yakni BNI untuk modal kerja sebesar 11 milyar untuk 182 debitur, BRI modal kerja sebesar 41, 2 milyar untuk 825 debitur, BRI Mikro modal kerja sebesar 35, 8 milyar untuk 20. 966 debitur, Bank Mandiri modal kerja sebesar 160, 6 milyar untuk  3.658 debitur, BTN modal kerja sebesar 1, 9 milyar untuk 37 debitur, Bukopin modal kerja sebesar 8, 4 milyar untuk 39 debitur dan Bank Syari`ah Mandiri modal kerja sebesar 4,5 milyar untuk 30 debitur.

Sementara itu` dalam sesi tanya jawab, salah seorang warga Kubu Raya Arifin Panduwijaya, yang tercatat sebagai mitra binaan BTN dan bergerak di bidang industri pengolahan lidah buaya, menginginkan adanya kawasan industri di lokasi strategis dan representatif untuk mengolah hasil perkebunan lidah buaya. 

Selama ini para petani memasarkan sendiri produk perkebunan mereka, tanpa terkoordinir pada suatu lokasi. Sedangkan Suyanto wiraswastawan kertas bekas asal Kubu Raya yang menjadi mitra binaan Bank mandiri, menginginkan pemerintah mengundang investor untuk membangun industri daur ulang di Kalbar. Selama ini, dirinya dan rekan – rekan yang lain harus menjual barang – barang bekas mereka ke pulau Jawa, yang tentu saja mengeluarkan biaya besar.   

Kemudian Menteri Dalam Negeri Gemawan Fauzi mengatakan, menyusul masuknya PNPM dalam RPJMN, maka program yang diusung pemerintah ini dipastikan tetap berlanjut hingga tahun 2014. Apalagi belakangan kecendrungan semua program PNPM, begitu diminati masyarakat. termasuk PNPM pedesaan yang terus menunjukkan trend peningkatan, dalam 2 tahun belakangan. Jika tahun 2008 lalu senilai 3, 6 trilyun rupiah, maka di tahun 2009 mencapai angka 6 trilyun lebih. Untuk tahun 2010 ini,  total bantuan untuk seluruh provinsi yang mendapatkan PNPM mencapai 10 trilyun rupiah.  

Sedangkan Menteri PU Joko Kirmanto menyebutkan besarnya biaya administrasi ketika mencairkan sejumlah bantuan PNPM, yang mencapai 20 hingga 30 % dari total bantuan dan nilainya melebihi bunga bank. Sebagai kompensasi` dirinya meminta pihak perbankan yang menyalurkan bantuan, dapat mempermudah pinjaman kepada kelompok UMKM yang memiliki prospek menguntungkan, meskipun dari segi kelengkapan administrasi usaha/ belum memenuhi standar perbankan.  

Read More

KEDATANGAN WAPRES DIWARNAI AKSI DEMO MAHASISWA

Kedatangan wakil presiden Budiono beserta rombongan ke Pontianak Jum`at (26/03/10), diwarnai aksi demo dari berbagai elemen kemahasiswaan. Puluhan mahasiswa dari Solmadapar, KAMMI dan GMI menunggu kedatangan wapres di Bundaran tugu Digulis Universitas Tanjungpura, yang baru saja meninggalkan Kabupaten Kubu Raya.  

Keinginanan demonstrans untuk menghadang iring - iring kendaraan rombongan wapres, berhasil dihalau oleh puluhan aparat kepolisian, yang telah siaga sejak pagi. Namun` 7 orang mahasiswa yang tidak mengindahkan petugas, dan bersikeras untuk menggelar orasi  ketika rombongan wapres melintasi bundaran tugu Digulis, terpaksa diamankan ke mobil patroli. Sempat terjadi insiden kecil, ketika aparat salah mengamankan seorang wartawan cetak lokal, yang dikira bagian dari kelompok demonstrans.

Sebelumnya wapres dan rombongan menyerahkan bantuan PNPM dan KUR kepada kelompok UMKM di dusun Teluk Keramat desa Kuala Dua kecamatan Sungai Raya kabupaten Kubu Raya.

Read More

HAKIM JANGAN TERIMA TAMU SEPIHAK

Ketua Mahkamah Agung – MA Harifin A. Tumpa melarang seluruh aparat peradilan, baik hakim maupun panitera untuk menerima tamu secara sepihaik, yang ada kaitannya dengan perkara yang tengah ditangani hakim. Terkecuali dengan menerima kedua pihak yang tengah berperkara, 

Hal ini untuk menghindari makelar kasus (markus) yang bergentayangan di setiap institusi penegak hukum, termasuk di lembaga peradilan “. 

Instruksi tersebut disampaikan Harifin A. Tumpa dalam jumpa pers seusai Peresmian Secara Simbolis 56 Kantor Pengadilan empat lingkungan di Pontianak Kamis (25/03/2010). Selain itu` untuk menjaga kredibilitas hakim dari markus, MA akan menerapkan kode etik perilaku hakim, dan jika terbukti ada hakim yang melanggar maka dijatuhkan saksi tegas.

Menyangkut kasus penggelapan pajak senilai 25 milyar rupiah, yang melibatkan pegawai Ditjen pajak Gayus Tambunan, dan ternyata divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tanggerang “Harifin A, Tumpa mengatakan, kini para hakim yang menangani perkara tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif. 

Jika kemudian tudingan mantan Kabareskrim Susno Duaji terbukti, bahwa ada markus di balik pembebasan Gayus Tambunan, maka para hakim tersebut bakal dipecat. Namun jika pembebasan tersangka murni demi hukum dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun, ”maka semua orang harus menghormatinya sebagai suatu putusan hukum serta proses hukum yang berakhir di pengadilan. 

Dirinya menyebutkan tercatat pada tahun 2009 lalu, sebanyak 70 hakim nakal yang telah terlibat markus telah dijatuhkan sanksi, termasuk dua hakim dari Sulawesi Selatan yang dipecat. 

Sementara itu, Pembangunan 56 Kantor Pengadilan di seluruh Indonesia, menelan biaya sebesar 403 milyar rupiah, dan rata – rata setiap gedung menyerap anggaran sebesar 7,2 milyar rupiah.

Peradilan umum sedot anggaran terbesar

Sementara itu` untuk pembangunan fisik empat lingkungan peradilan di bawah MA, maka peradilan umum menyerap anggaran terbesar dari anggaran belanja tahun 2009. Sekretaris MA Muhammad Rum Nessa menyebutkan, alokasi anggaran untuk peradilan umum, yang meliputi 361 satker sebesar 340 milyar rupiah. Menyusul 372 satker di peradilan agama, sebesar 336 milyar rupiah. Kemudian Peradilan Tata Usaha Negara - PTUN sebesar 21 milyar  rupiah, untuk 30 satker. Serta peradilan militer meliputi 23 satker, sebesar 25 milyar rupiah. Seluruh anggaran diperuntukkan bagi pembangunan dan rehabilitasi kantor, rumah dinas, pengadaan kendaraan dinas, serta pengadaan tanah.

Lebih lanjut` Muhammad rum nessa menyebutkan untuk tahun anggaran 2010, MA telah menganggarkan dana untuk pembangunan gedung kantor tingkat I pada 16 satker dan masing - masing memperoleh alokasi anggaran sebesar 2, 5 milyar rupiah. 

Read More

PERESMIAN SIMBOLIS 56 PERADILAN NEGERI

Momen Peresmian simbolis 56 peradilan negeri di bawah Mahkamah Agung yang dijadwalkan pagi ini di Kantor Pengadilan 4 Lingkungan kota Pontianak, semakin memperkokoh pelaksanaan pengadilan satu atap yang digulirkan sejak tahun 2004 lalu.

4 lingkungan peradilan yakni Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara – PTUN yang berada satu atap, bukan saja mempermudah Mahkamah Agung mengawasi kinerja setiap lembaga peradilan, namun juga menjamin kekuasaan kehakiman, dari intervensi pihak luar. 

Ditemui di Kantor Pengadilan 4 lingkungan Pontianak Kamis (24/03/10), Sekretaris Mahkamah Agung Muhammad Rum Nessa mengatakan, meskipun berada dalam satu atap, namun masing – masing peradilan berdiri sejajar dan mandiri melaksanakan kekuasaan kehakiman tanpa terikat satu sama lain.

Lebih lanjut` Muhammad Rum Nessa mengatakan, selain meresmikan 56 peradilan 4 lingkungan, juga meresmikan pembentukan 3 pengadilan baru, yakni 1 pengadilan di Nusa Tenggara Timur dan 2 pengadilan di wilayah Sulawesi Selatan. Sejak mulai beroperasi tahun 2005 lalu, pembangunan peradilan satu atap telah mencapai 40 %, dengan ketentuan bangunan yang prototype di seluruh Indonesia. 

Khusus Pengadilan Umum dan PTUN lebih banyak merenovasi bangunan, untuk menyesuaikan prototype. Sedangkan Pengadilan Agama sebagian besar bangunan baru, sebab bangunan lama yang tidak representatif dan berada di lokasi yang tidak strategis. Sementara Pengadilan militer, seluruhnya bangunan baru, karena hingga saat ini masih menyatu dengan bangunan lain di kompleks TNI. 

Disinggung nilai anggaran untuk 3 Kantor Pengadilan Negeri kota Pontianak, Muhammad Ressa Rum menyebutkan, renovasi PTUN menyerap anggaran sebesar 1, 5 milyar rupiah, sedangkan pembangunan Pengadilan Militer sebesar 7, 3 milyar dan Pengadilan Kelas I A sebesar 7, 3 milyar.

Read More

PENCACAHAN KONSULTAN ESDM DIPERTANYAKAN

Munculnya 3 aksi demo di kota Pontianak selama pelaksanaan konversi BBM minyak tanah ke gas elpiji 3 kilogram tahap pertama, membuktikan kegagalan pencacahan yang dilakukan pihak konsultan Kementrian Eksplorasi Sumber Daya Mineral – ESDM. 

Pasalnya` gejolak yang timbul di beberapa daerah, dipicu kekhawatiran masyarakat menyangkut keamanan penggunaan tabung gas elpiji, akibat rendahnya pemahaman tentang manfaat konversi. 

Dalam jumpa pers di Mahkota Hotel (24/03/10) Ketua LSM Lembaga Pengawasan Pembangunan Pajak dan HAM Kalbar – LPH KB Arifin. AS mengungkapkan, hasil pemantauan langsung pada 3 kabupaten kota yang menjadi pilot project, yakni kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan kabupaten Pontianak, “ternyata sebagian masyarakat belum mendapatkan edukasi yang memadai tentang program konversi oleh Pemerintah. 

Selain itu` sosialisasi yang dilakukan belum mengcover seluruh rumah tangga sasaran – rts penerima tabung gas elpiji, terutama yang berada di daerah pedalaman dan pesisir. Untuk itu` LPS meminta Pemerintah Pusat meninjau ulang, kemitraan dengan konsultan pencacahan atau tidak lagi menunjuk Kementerian ESDM sebagai pihak pencacah di Provinsi Kalbar.

Di tempat yang sama` Direktur Pusat Study Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mensinyalir aksi demo yang belakangan muncul, dimotori pihak yang merasa dirugikan, menyusul program penarikan subsidi BBM minyak tanah dari peredaran. 

Kelompok ini selalu menentang dan berupaya menekan, agar pelaksanaan konversi BBM ke gas elpiji 3 kilogram ditunda.  Diantaraanya menggelar aksi demo pada area objek vital seperti Depot Pertamina dan penahanan mobil tanki pengangkut BBM di Siantan kawasan pontianak Utara.

Di bagian lain` Sofyano Zakaria meminta Pemerintah Provinsi maupun kabupaten kota, mendukung program konversi BBM minyak tanah ke gas elpiji 3 kilogram. Selain menambah beban masyarakat, menunda konversi juga menghambat upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Read More

DPR TERUS DORONG HASIL PANSUS ANGKET

DPR RI bertekad untuk terus mendorong hasil Pansus Angket Century, dibawa dan diproses secara hukum. Meskipun kemudian Presiden SBY menyatakan bertanggungjawab penuh terhadap proses pengucuran dana talangan sebesar 6 trilyun rupiah, yang melibatkan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ditemui wartawan seusai menghadiri Konfrensi daerah – Konferda ke III DPD PDI Perjuangan Kalbar di Hotel Orchadz Rabu (23/03/10), anggota DPR RI Maruarar Sirait menegaskan, hasil pansus memutuskan adanya penyalahgunaan wewenang dalam bailout Bank Century, yang mengarah pada indikasi tindak pidana. Apalagi` opsi C yang dipilih 6 fraksi di DPR merupakan suara mayoritas di parlemen, dan juga merepresentasikan kekuatan rakyat, sehingga sudah selayaknya direspon oleh presiden. Bukan kemudian berseberangan dan tetap mempertahankan opsi A.  

Maruarar Sirait yang juga Fungsionaris DPP PDI perjuangan ini menegaskan, “ suara 6 fraksi di DPR yang memilih opsi C pada sidang Paripurna lalu, tetap bulat dan komit terhadap keputusan politik yang telah diambil. 
Meskipun demikian, DPR tetap menghargai sikap dan keputusan presiden yang di satu sisi terkesan mengabaikan dan juga menantang. Dirinya mengatakan berbeda dalam sudut pandang merupakan bagian dari demokrasi, dan apa yang terjadi saat ini, membuktikan jika demokrasi di negeri ini berjalan.

Read More

TIM GABUNGAN SIAP KE JAKARTA

Rapat kerja DPRD Kalbar dengan Pemerintah Provinsi, PT. Pertamina serta perwakilan masyarakat kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak Senin (22/03/2010), akhirnya menyepakati jika penarikan subsidi BBM minyak tanah di Kalbar ditunda hingga tahun depan.

Sekaligus meminta Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang rencana program konversi tahap kedua, sebelum persoalan di 3 kabupaten kota yang masuk konversi tahap pertama dituntaskan.

Anggota DPRD` Soemitro menilai, disamping program konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 Kilogram selama ini, belum didukung dengan proses pendataan yang akurat dari konsultan pencacahan, “gejolak yang timbul di masyarakat menyusul penarikan 50 % minyak tanah bersubsidi dari peredaran, juga akibat masyarakat Kalbar, yang belum siap mengikuti program penghematan energi dalam waktu yang sangat singkat.

Di tempat yang sama` Kepala dinas Pertambangan dan Energi provinsi Kalbar Agus Amman Sudibyo mengatakan, Pemerintah telah mengakomodir aspirasi masyarakat, menyangkut ketergantungan sebagain masyarakat terhadap BBM. Bahkan Gubernur Kalbar telah melayangkan surat ke pemerintah pusat, untuk menunda penarikan subsidi BBM, namun hingga saat ini belum memperoleh jawaban.

Sementara itu menyangkut hasil pertemuan, wakil Ketua DPRD Kalbar Nicodemus R. Toun mengatakan, ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Gabungan, yang terdiri dari kalangan legislatif, pihak eksekutif, LPM Universitas Tanjungpura, jajaran PT. Pertamina serta 3 orang perwakilan masyarakat dari 3 Kabupaten kota.

Tim dijadwalkan berangkat ke Jakarta kamis mendatang, untuk menemui sejumlah menteri terkait, antara lain Menteri Pertambangan dan energi, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri dalam negeri, Direksi PT. Pertamina serta Komisi 3 DPR RI.

Di bagian lain` rapat kerja kemarin juga menyoroti kwalitas tabung gas elpiji 3 kilogram, yang dibagikan pihak pertamina. Anggota Komisi B DPRD Andri Hudaya menilai, tabung gas elpiji yang diterima masyarakat banyak yang tidak layak pakai, diantaranya kondisi selang dan regulator tabung gas elpiji yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Read More

WARGA TOHO MULAI GUNAKAN SOLAR

Meskipun PT. Pertamina Regional VI Kalbar menyatakan 50 % BBM minyak tanah non subsidi, masih didistribusikan ketiga kabupaten kota yang masuk program konversi tahap pertama. Namun fakta menunjukkan minyak tanah di beberapa daerah, telah hilang dari pasaran sebulan belakangan. Diantaranya di Kecamatan Toho dan Sadaniang di Kabupaten Pontianak.

Salah seorang warga Toho pada Rapat kerja DPRD Kalbar dengan Pemerintah Provinsi, PT. Pertamina serta LPM Universitas Tanjungpura di gedung DPRD Senin pagi (22/03/2010), Kismo Handoyo mengungkapkan, BBM minyak tanah bukan hanya dipergunakan oleh warga untuk keperluan memasak, namun juga untuk lampu penerangan.

Akibat minyak tanah yang hilang dari peredaran dalam 2 minggu terakhir, warga di pedalaman Toho terpaksa menggunakan Solar untuk menyalakan lampu penerangan. Dirinya juga mengkritik program sosialisasi yang diberikan PT. Pertamina, yang tidak sampai ke lokasi terpencil maupun pedalaman, namun hanya fokus pada pusat kecamatan.

Sementara Sales Area Manager Retail PT. Pertamina Regional VI Kalbar Ibnu Chouldun menjanjikan, adanya pemeriksaan terhadap distribusi BBM minyak tanah pada 3 Kabupaten kota, khususnya untuk kuota bulan Maret.

Ibnu Chouldun menjelaskan, menyusul pengurangan subsidi BBM sebanyak 50 %, maka proses distribusi dilakukan secara bergiliran sehingga pasokan tidak merata ke setiap daerah. Dirinya menegaskan minyak tanah subsidi tetap didistribusikan setiap tanggal 17 per bulan, melalui agen penyalur resmi Pertamina ke daerah yang telah dijadwalkan.

Read More

DPRD KALBAR JADWALKAN PEMBAHASAN REVISI APBD 2010

Terbatasnya waktu anggota DPRD Kalbar, menyebabkan pembahasan hasil evaluasi RAPBD Tahun 2010, yang dijadwalkan Senin lalu terpaksa ditunda.  Pimpinan legislatif menyepakati menuntaskan berbagai agenda penting yang telah dijadwalkan, sebelum membahas secara detail evaluasi RAPBD. 

Ditemui wartawan seusai Konfercab PDI P Kabupaten Landak III di Hotel Orchadz Selasa malam (16/03/2010), ` Ketua DPRD Provinsi Kalbar Minsen SH. mengatakan, belum dapat mengetahui dengan jelas hasil evaluasi APBD oleh Menteri Dalam Negeri. 

Namun` jika terdapat bagian dalam APBD yang harus direvisi, maka segera dijadwalkan pembahasan dengan Tim Anggaran Eksekutif. Kendati tidak menyebutkan kapan jadwal ulang pembahasan ABPD, namun dirinya menjanjikan dalam Minggu ini telah dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah – Bamus DPRD.

Pembahasan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2010 antara Badan Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran eksekutif, rampung Februari lalu dengan catatan mengalami defisit sebesar 115 milyar rupiah. Defisit kemudian diantisipasi dengan mengalokasikan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran - SILPA tahun 2009, sebesar 135 miliar rupiah.

Namun` jika hasil audit BPK April mendatang, kemudian menyebutkan nilai SILPA di bawah angka yang diprediksi, “ maka disesuaikan kembali pada APBD Perubahan Juli mendatang. Total APBD Kalbar Tahun 2010 sebesar 1, 5 triliun, sedangkan target penerimaan dari dana perimbangan sebesar 914 miliar lebih.

Read More

GUBERNUR DUKUNG UNGKAP KASUS BANSOS

Babak baru, penanganan kasus Bansos Pemerintah Provinsi Kalbar, yang kini berada di tangan KPK, “ mendapat respon positif dari berbagai pihak. Termasuk dari gubernur Kalbar Cornelis MH.” yang juga menilai, penyimpangan terindikasi merugikan keuangan negara sebesar 22, 5 Milyar ini, secepatnya terungkap. 

Dirinya tidak mempersoalkan jika kemudian BPK Perwakilan Kalbar menyerahkan hasil audit ke KPK, dan tidak ada intervensi terhadap proses penyidikan, meskipun sejumlah pejabat pemerintahan nantinya diperiksa aparat penegak hukum. 

Ditemui wartawan seusai menghadiri Konfercab III PDI P Kabupaten Landak di Hotel Orchadz Selasa malam (16/03/2010), Cornelis menyatakan pemeriksaan terhadap kasus bansos tahun 2006, 2007 dan 2008 merupakan instruksi dari presiden, sehingga tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk mengabaikan.

Penanganan kasus bansos selama ini oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan selama ini terkesan diperlambat, karena melibatkan 2 mantan pejabat tinggi Pemerintahan Provinsi Kalbar yang kini menjadi anggota DPR RI, yakni mantan Gubernur Usman Ja`far dan mantan Ketua DPRD Zulfadhli. 

Namun` keputusan BPK Perwakilan Kalbar untuk menyerahkan berkas hasil audit ke KPK, menimbulkan harapan bagi publik terhadap penegakan supremasi hukum, seperti yang digaungkan selama ini.

Read More

FOKUS PENGEMBANGAN 5 KABUPATEN PERBATASAN

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal – PDT pada tahun 2010, memfokuskan pembangunan desa tertinggal di 5 Kabupaten perbatasan Kalbar, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Disamping sesuai dengan amanat Undang – undang, juga sesuai dengan program pemerintah yakni, pengembangan daerah terpencil, terluar dan pedalaman. 

Ditemui seusai mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemerintahan Provinsi Kalbar Kamis siang (20/03/2010), Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal – PDT Helmy Faishal Zaini mengatakan, program yang diusung untuk mengembangkan kawasan perbatasan adalah, membangun wilayah pedesaan. Selain membangun pasar desa, juga mempersiapkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya - PLTS serta ketersediaan sarana air bersih.

Menyangkut program bedah desa, Helmy Faishal Zaini menyebutkan, jumlahnya sebanyak 15 kecamatan dan 40 desa, mengikuti lintasan jalan pararel Sambas – Kapuas Hulu. Namun` untuk alokasi anggaran, hingga saat ini masih disisir dan prosesnya masih dipelajari, sebab terdapat 9 Kabupaten yang mengusulkan program pembangunan daerah tertinggal ke Pemerintah Pusat. 

Helmy menyebutkan dari 72 ribu desa di Indonesia, tercatat 32 ribu diantaranya masuk kategori desa tertinggal. Dengan rincian 60 % berada di kabupaten tertinggal. Sementara dari 483 kabupaten yang ada, tercatat 183 diantaranya masih tergolong kabupaten tertinggal.

Read More

RTRWP BUKAN SEKEDAR PENUHI SYARAT ADMINISTRATIF

Undang – undang Nomor 26 Tahun 1997 yang mengamanatkan Pemerintah Provinsi Kalbar, untuk segera merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah – RTRWP, merupakan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan menyangkut Ketata Ruangan. Bukan dalam konteks pemutihan atau melegalkan berbagai pelanggaran terhadap perubahan peruntukan atau status kawasan hutan yang telah terjadi. 

Ditemui seusai menghadiri Penandatangan Peta Usulan RTRWP Kalbar Kamis siang (19/03/2010), Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar Hiar Solih mengatakan, revisi tata ruang bukan sekedar memenuhi persyaratan administratif, namun suatu kebijakan untuk mengatasi berbagai pelanggaran menyangkut ketata ruangan. Dengan demikian, seluruh pelanggaran harus diproses secara hukum.

Di tempat yang sama` Gubernur Kalbar Cornelis MH menyatakan, meskipun hasil Revisi RTRWP kemudian diserahkan ke Menteri dalam Negeri, namun masih terbuka kesempatan bagi setiap Pemerintah Kabupaten Kota untuk mengajukan perubahan. Termasuk kasus pemukiman penduduk di desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, yang ternyata masuk dalam kawasan Hutan Lindung.

Lebih lanjut` Cornelis MH menambahkan, jajaran pemerintah provinsi dan Polda Kalbar telah menggelar ekspose di hadapan Kementerian Kehutanan, KPK serta Kejaksaan agung, menyangkut pembabatan hutan mangrove di pesisir Kabupaten Kubu Raya. Kerusakan hutan mangrove diperkirakan mencapai 1. 300 hektare, meliputi desa Dabung Kecamatan Kubu dan Sepok Laut Kecamatan Teluk Pakedai.

Read More

TUTUP PELUANG KORUPSI PADA PROYEK EINRIP

Jalan trans Kalimantan lintas selatan yang menjadi salah satu dari 6 koridor ekonomi nasional, merupakan proyek yang menyedot APBN cukup besar. Apalagi dana proyek, berasal dari pinjaman ke negara Australia, melalui program kerjasama EINRIP (Eastern Indonesia Road Improvement Project).  

Untuk itu` Departemen Pekerjaan Umum berupaya dalam pelaksanaan proyek EINRIP di Kalbar, termasuk pengerjaan fisik ruas jalan Pontianak – Tayan sepanjang 31, 5 Kilometer, tidak mengalami kebocoran. 

Dalam pidato saat Pencanangan Tahapan Pertama Proyek EINRIP di Kecamatan di desa Teluk Bakung Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kamis siang (19/03/2010), Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menyebutkan, salah satu upaya untuk menutup peluang terjadinya korupsi dalam setiap pelaksanaan proyek EINRIP, “ dalah memonitor pelaksanaan proyek, mulai dari tahapan tender, pengadaan material hingga pengerjaan fisik di lapangan. Sehingga proyek berjalan efektif, sesuai prosedur dan tidak menyimpang dari bestek.

Sementara itu` Gubernur Kalbar mengharapkan proyek pengerjaan ruas jalan Pontianak – Tayan rampung sesuai jadwal, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

Di bagian lain, proyek EINRIP merupakan program kemitraan antar negara Indonesia –  Australia, yang fokus pada peningkatan jalan dan jembatan di 7 provinsi. Total bantuan mencapai 2, 5 trilyun rupiah dengan bunga nol persen, dan baru diangsur pada tahun ke sebelas setelah proyek berjalan.

Read More

12 KEPALA DAERAH BELUM TANDATAGANI PETA USULAN

PONTIANAK. Di tengah desakan Menteri Kehutanan agar Pemerintah Provinsi Kalbar, segera menyerahkan laporan hasil Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi – RTRWP, ternyata tidak segera direspon oleh sebagian besar bupati dan walikota. 

Dari 14 bupati walikota yang diundang untuk menandatangani Peta usulan RTRWP Kalbar Kamis pagi (18/03/2010), 12 diantaranya absen. Meskipun masing - masing mengutus wakil, namun Gubernur Kalbar Cornelis MH menolak adanya pelimpahan tugas, karena pesetujuan terhadap RTRWP merupakan keputusan politik, yang hanya boleh ditandatangani bupati atau walikota. 

Ditemui seusai menyaksikan Penandatangan usulan RTRWP Cornelis MH. menyatakan, Peta Usulan belum dapat diserahkan ke Menteri Kehutanan untuk di evaluasi. Karena baru 2 bupati yang menanda tangani, yakni bupati Ketapang Morkes Effendi dan bupati Landak Adrianus Asia Sidot.

Di tempat yang sama` Bupati Ketapang Morkes Effendi mengatakan, “ Revisi Tata Ruang merupakan solusi untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat maupun gejolak sosial, menyangkut  pengelolaan sektor kehutanan. Terutama menyangkut Hutan Tanaman Industri - HTI yang berada di kawasan hutan lindung serta wilayah pemukiman di kawasan konservasi.  

Sementara itu` berdasarkan Surat keputusan – SK menteri kehutanan Nomor 259 tahun 200, luas kawasan hutan Kalbar berkisar 9. juta hektar atau 62 % dari total wilayah. Jika kemudian Revisi RTRWP rampung, maka kawasan hutan tinggal menyisakan 7. juta hektar, atau 50 persen dari total wilayah Kalbar.

Read More

AUSTRALIA SIAP DANAI 7 PROYEK SENILAI 300 USD

PONTIANAK. Upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan sistem jaringan nasional, mendapat respon positif dari negara Australia, melalui program kemitraan EINRIP (Easthern Indonesia Road Improvement Project). 

Terbukti Pemerintah Australia siap mendanai 7 paket proyek senilai 330 juta dolar Amerika, termasuk 5 paket proyek yang tengah berjalan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). 

Dalam sambutannya seusai mencanangkan tahapan pertama program EINRIP di Provinsi Kalbar di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kamis siang (19/03/2010), Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto mengatakan, ” proyek EINRIP dikelola oleh Dirjen Bina Marga pada 9 Provinsi, dengan target pengerjaan jalan dan jembatan sepanjang 500 Kilometer. Untuk Kalbar, paket diarahkan pada proyek pengerjaan fisik ruas jalan Pontianak – Tayan, dengan panjang efektif 32, 5 Km yang telah dimulai Juli 2009. 

Di tempat yang sama Duta Besar Negara Australia untuk Indonesia Bill Farmer menyatakan,  terdapat 20 paket proyek pengerjaan infrastruktur jalan dan jembatan di Kawasan Timur Indonesia, yang diprediksi dapat rampung  2013 mendatang.

Lebih lanjut Bill Farmer menyebutkan negara Australia sudah lama berpartisipasi dalam pengerjaan infrastruktur jalan dan jembatan di Kalbar. Diantaranya pendanaan proyek konstruksi ruas jalan raya sepanjang 200 KM, jalan pedesaan sepanjang 415 KM serta 300 jembatan di belahan timur Kalbar.

Read More

TARGET PAJAK 2010 2, 5 TRILYUN

PONTIANAK. Potensi teoritis sektor Pajak di Kalbar pada tahun 2010 yang mencapai angka 4, 2 trilyun, merangsang Direktorat Jendral Pajak Provinsi Kalbar untuk mengoptimalkan penerimaan. 

Target yang dipatok berkisar 2, 5 trilyun, melalui 5 sektor dominan yakni, perdagangan, Perantara keuangan, Industri pengolahan, Konstruksi, serta transportasi, pergudangan dan komunikasi. 

Dalam Jumpa pers seusai Penyerahan SPT teladan di Hotel Mercure Rabu malam (17/03/2010), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Provinsi Kalbar Agus Wuryanto mengatakan, realisasi dan pertumbuhan pajak dalam setahun belakangan menunjukkan trend positif, dengan peningkatan mencapai 100 persen. Hal ini membuktikan kesadaran pembayaran pajak, baik perorangan maupun badan usaha cukup tinggi.

Namun di sisi lain` dirinya menyebutkan tunggakan pajak pada tahun 2009 juga tergolong besar, yakni mencapai 263 milyar. 

Untuk menggugah kesadaran para wajib pajak membayar pajak, maka pihaknya membangun sinergis dengan berbagai institusi, diantaranya dengan Bea Cukai, Pelindo serta Polda Kalbar. Di tahun 2009 sinergi dengan Bank Indonesia dilakukan, menyangkut pemblokiran rekening para penunggak pajak dan memaksa mereka untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Dan bagi para penunggak pajak masih enggan memenuhi kewajiban, maka dianggap tidak kooperatif.      

Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Cornelis MH mengatakan, khusus kalangan PNS” pembayaran pajak secara otmomatis melalui pemotongan gaji per bulan, termasuk honorium dari berbagai kegiatan. 

Menyangkut uang pajak yang disetorkan ke Pemerintah pusat, Cornelis menegaskan bukan menjadi ukuran maupun nilai yang dikembalikan lagi ke daerah. Begitu pula bentuk pengembalian dapat berupa DAK, DAU maupun Dana Dekon serta bantuan laiinya.    

Sementara itu` berdasarkan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Provinsi Kalbar, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2009 mencapai angka 2, 1 trilyun. Meningkat 25, 86 persen dari target penerimaan tahun 2008, sebesar 1, 9 trilyun. 

Sedangkan wajib pajak tercatat hingga Maret 2009 sebanyak 176 ribu lebih, meningkat 45 ribu lebih dari Desember 2008 sebanyak 130 ribu lebih. 

kemudian untuk program sunset policy hingga Maret 2009 tercatat sebanyak 2. 400 lebih Surat Pemberitahuan Tahunan – SPT, dengan nominal pembayaran sebesar 9, 5 trilyun rupiah.

Read More

REVISI TATIB HARUS MELALUI RANGKAIAN TAHAPAN

Terbitnya Peraturan Presiden - PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, kini menjadi persoalan baru bagi DPRD Provinsi Kalbar. Pasalnya PP tersebut dinilai terlambat karena baru diterbitkan Januari lalu, sehingga memaksa legislatif untuk merevisi sebagian Tatib yang telah dibentuk. Sementara implementasi PP Nomor 16 paling lama 2 bulan setelah diterbitkan.

Ditemui seusai pelantikan dan pengangkatan dirinya sebagai Ketua DPC PDI perjuangan Kabupaten Landak di Hotel Orchadz Selasa malam (16/03/2010), Ketua DPRD Provinsi Kalbar minsen SH. mengatakan, “ untuk merespon PP Nomor 10, maka pihaknya bakal segera menggelar sidang paripurna, dengan agenda utama pembahasan tatib. 

Kendati tidak mempengaruhi komposisi alat kelengkapan dewan, namun untuk menyesuaikan tatib dengan sejumlah pasal turunan PP Nomor 10, “harus melalui serangkaian tahapan dan klarifikasi.

Sebelumnya Badan Musyawarah – Bamus DPRD Provinsi Kalbar, telah menjadwalkan tim pansus tatib untuk melakukan konsultasi ke departemen Dalam Negeri serta survey ke Provinsi lain. 

Kendati sempat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan internal dewan, menyangkut relevansi dari agenda tersebut. Namun hal ini membuktikan jika bahasa hukum yang tertuang dalam PP Nomor 10, cukup rumit dan berpotensi menimbulkan multi tafsir, sehingga Pansus tatib harus konsultasi ulang.

Read More

MINSEN KEMBALI MEMIMPIN PDI LANDAK

Konferensi Cabang – Konfercab III PDI Perjuangan Kabupaten Landak yang digelar kemarin, akhirnya memilih dan mengangkat kembali Minsen SH. sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak Periode 2010 - 2015.  

Dirinya terpilih untuk ketiga kalinya setelah 14 Pengurus Anak Cabang - PAC secara aklamasi, menerima calon tunggal sesuai aspirasi yang berkembang dari seluruh ranting. 

Ditemui seusai pelantikan dan pengangkatan dirinya sebagai Ketua DPC PDI perjuangan Kabupaten Landak di Hotel Orchadz Selasa malam (16/03/2010), Minsen SH mengatakan, ‘ agenda konfercab merupakan mekanisme partai dan bagian konsolidasi, baik dari sisi organisasi, ideologi maupun kaderisasi. 

Dirinya mengajak seluruh kader partai, baik yang masuk dalam jajaran pengurus maupun di luar struktur, untuk menyukseskan agenda politik di tingkat lokal maupun nasional.

Di tempat yang sama ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat Cornelis MH. menegaskan, “ jajaran pengurus DPC yang terpilih dalam Konfercab merupakan kader terbaik partai. 

Dalam penyusunan keanggotaan tidak ada intervensi dari Pengurus Daerah maupun Pengurus Pusat, namun berjalan natural sesuai mekanisme yang telah digariskan partai.

Selain memilih ketua DPC baru, Konfercab III PDI Perjuangan Kabupaten Landak, juga mengusung kembali Cornelis MH. untuk memimpin PDI Perjuangan Provinsi Kalbar dalam Konferda IV 25 Maret 2010. Sekaligus mendukung Megawaty Soekarno Putri untuk maju kembali dalam Bursa pemilihan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan pada Kongres IV di Bali 5 April Mendatang.

Read More

GUBERNUR INSIATIF AUDIT PERUSDA ANEKA USAHA

Bobroknya pengelolaan Perusahaan Daerah - Perusda Aneka Usaha, milik Pemerintah Provinsi Kalbar mulai berbuntut panjang. Menyusul keputusan Gubernur Kalbar Cornelis MH, untuk mengungkap penyimpangan pengelolaan keuangan yang terindikasi merugikan negara dalam pengelolaan Perusda. 

Ditemui seusai melantik Jajaran Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak di Hotel Orchadz Selasa malam (16/03/2010), Cornelis mengakui adanya inisiatif untuk mengaudit Perusda, karena berkaitan dengan operasional perusahaan plat merah tersebut. 

Namun audit bukan untuk menyudutkan seseorang maupun pihak tertentu, tapi suatu upaya perbaikan administrasi dan mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan. Disamping itu` dengan adanya audit maka keuntungan maupun kerugian yang dialami perusda, dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Di tempat yang sama Ketua DPRD Provinsi Kalbar Minsen SH. Mengatakan, pihaknya tidak mungkin membiarkan Perusda terus merugi dan kemudian menggerogoti keuangan daerah. Namun` untuk mengatasi pailit dan keterpurukan, selain pembenahan internal, “kegiatan dan usaha Perusda selama ini juga harus dievaluasi legislatif.

Lebih lanjut` Minsen SH tidak sependapat dengan usulan sejumlah pihak, termasuk kalangan internal DPRD, untuk membubarkan Perusda Aneka Usaha. Sebab` Idealnya setiap daerah memiliki Badan Usaha yang bergerak di berbagai divisi usaha, sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah - PAD.

      

Read More

BEM FIFIP DESAK KEPOLISIAN UNGKAP OTAK PENYERANGAN KAMPUS

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar BEM FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Senin pagi (14/03/2010) menggelar aksi damai di bundaran tugu Digulis Jl. Ahmad  Yani. 

Selain mengusungg spanduk dan meneriakkan yel – yel, para mahasiswa juga menyampaikan empat pernyataan sikap, terkait aksi penyerangan Sekretariat Mahasiwa FISIP oleh mahasiswa Fakultas Teknik Jum`at lalu. 

Salah satu butir pernyataan sikap ditujukan kepada pihak Polda Kalbar, yakni meminta dan mendesak segera menangkap otak pelaku penyerangan, pengrusakan serta penjarahan di kampus FISIP. Termasuk meringkus oknum pelaku penyekapan dan penganiayaan dua wartawan yakni Faisal Abu Bakar dari Metro TV dan Arif Nugroho dari harian Metro Pontianak.

Selain itu` mahasiswa juga mengkritik aparat kepolisian yang dinilai lamban, dalam penanganan kasus bentrokan antar mahasiswa dua fakultas.

Sementara Purek III Untan Edy Suratman yang turun langsung menyaksikan para mahasiswa berorasi, menyatakan dukungannya terhadap pengusutan otak pelaku pengerusakan kampus FISIP dan menyerahkan kepada pihak kepolisian.

Hal senada juga diungkapkan dekan FISIP Untan AB Tandililing, yaitu menginginkan agar kasus tersebut dituntaskan tanpa pandang bulu, karena tidak ada yang kebal hukum.

Read More

PT. ANGKASA PURA HARUS OPTIMALKAN PELAYANAN

Tuntutan agar PT. Angkasa Pura II Pontianak terus meningkatkan segi pelayanan, kembali disuarakan kalangan legislatif. Apalagi Pemerintah Kalbar saat ini, tengah mempromosikan berbagai potensi dan objek kepariwisataan daerah, yang tentu saja sangat membutuhkan dukungan sektor jasa penerbangan. Sorotan terhadap belum optimalnya pelayanan di bandara Supadio Pontianak, disampaikan anggota Komisi C DPRD Kalbar Setyo Novanto, dalam Rapat Kerja dengan 5 BUMN di gedung DPRD Senin (08/03/2010). Dirinya menyontohkan terbatasnya fasilitas Toilet di terminal penumpang serta sikap beberapa petugas di pintu masuk bandara Supadio yang kurang simpatik.

Menjawab hal itu` Kepala Cabang PT. Angkasa Pura II Pontianak Priyono Wodjo mengatakan, ”pembenahan internal telah dilakukan, mulai dari penataan lokasi parkir, melengkapi fasilitas penunjang hingga optimalisasi pelayanan dari setiap unit di bandara.   

Sementara itu` menyangkut kontribusi PT. Angkasa Pura II Pontianak bagi Pendapatan Asli Daerah - PAD Kalbar, Priyono Wodjo menyebutkan, khusus dari PBB dan PPH pada tahun 2009 mencapai 2 milyar rupiah. Belum termasuk retribusi pengelolaan parkir dan pemasangan reklame yang disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan bantuan keuangan untuk masyarakat di sekitar bandara, juga diberikan sebesar 1 , 1 milyar rupiah.

Read More

RENCANA KONSULTASI DAN STUDY BANDING TUAI KRITIK

Rencana 25 anggota Tim Pansus Tata Tertib DPRD Provinsi Kalbar untuk melakukan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri dan Study Banding ke provinsi lain, menuai kritik dari kalangan Dewan. Pasalnya agenda yang dijadwakan Badan Musyawarah – Bamus DPRD mulai hari Jum`at hingga Senin mendatang, tidak relevan dengan materi pembahasan. Ditemui Senin siang (14/03/2010)` Ketua Komisi C DPRD Kalbar Mulyadi Yamin menilai, Peraturan Pemerintah – PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD, sebenarnya hanya tinggal penyesuaian. Apalagi tim Pansus yang lama juga telah menggelar study banding ke Provinsi Jawa Tengah, dan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri. Seharusnya Bamus menjadwalkan agenda yang masih tertunda, yakni reses dewan serta pembentukan 2 alat kelengkapan dewan yakni Badan Kehormatan dan Badan Legislasi.

Di tempat yang sama`anggota Komisi C DPRD Provinsi Kalbar Syarif Izhar Assyuri mengatakan, idealnya Pansus kembali konsultasi ke Menteri Dalam Negeri, sehingga bahasa hukum PP Nomor 16 Tahun 2010 tidak menimbulkan multi tafsir dari anggota legislatif. Sedangkan untuk rencana study banding, dirinya menyarankan jika tidak urgen sebaiknya dibatalkan Pansus.

Lebih lanjut` Syarif Izhar Assyuri mengatakan implementasi PP Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD, paling lama 2 bulan setelah diterbitkan. Dirinya menyebutkan sejumlah pasal dalam PP Nomor 10, bakal merombak susunan dan wewenang dalam komposisi DPRD produk hukum PP Nomor 25 Tahun 2004.

Read More

PT. PN BELUM TAHU REVISI UU NO 28 THN 2009

Sejak berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Uji Mutu Karet yang dulunya berada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kini telah diserahkan ke masing – masing perusahaan perkebunan. Namun` PT. PN XIII Pontianak yang memiliki areal perkebunan karet seluas 13. 500 Hektar di Kabupaten Sintang, dan 1 pabrik uji mutu karet di Nanga Jetak ternyata belum memenuhi kewajiban menyetorkan retribusi Uji Mutu ke Pemerintah Daerah. 
Hal ini dipertanyakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Kalbar Gusti Effendi, dalam Rapat Kerja dengan 5 BUMN di gedung DPRD Senin (08/03/2010). Karena data dari Disperindag menyebutkan kontribusi PT. PN XIII bagi PAD, ternyata nol persen. Padahal jika dikalkulasikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah – PAD dari komoditas karet, jumlahnya melebihi pemasukan dari Pajak Kendaraan Bermotor – PKB. 
Sementara ` Kepala Bidang Produksi PT. PN XIII Pontianak Baim Rachman mengaku belum mengetahui, jika kewenangan pengujian kwalitas komoditas karet telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada masing – masing Perusahaan. Kendati demikian PT. PN bakal mematuhi revisi peraturan tersebut, termasuk kewajiban menyetorkan retribusi ke Pemerintah Daerah.

Di bagian lain` Baim Rachman mengatakan upaya untuk meningkatkan produksi karet, terus dilakukan PT. PN XIII, diantaranya melalui pola revitalisasi yakni Pola Satu Manajemen – PSM sejak tahun 2007. Salah satunya yakni kebun Ngabang pada areal seluas 119 hektar, melalui pemeliharaan dan pemupukan terpadu produksi meningkat signifikan dari 639 ton di awal tahun 2008 menjadi 1. 429 ton di akhir tahun 2008. Begitu pula dari sisi produktifitas dari 5, 34 ton per hektar pada tahun 2008, meningkat sebesar 11, 94 ton pada tahun 2009, atau meningkat sekitar 225 persen.

Read More