Munculnya 3 aksi demo di kota Pontianak selama pelaksanaan konversi BBM minyak tanah ke gas elpiji 3 kilogram tahap pertama, membuktikan kegagalan pencacahan yang dilakukan pihak konsultan Kementrian Eksplorasi Sumber Daya Mineral – ESDM.
Pasalnya` gejolak yang timbul di beberapa daerah, dipicu kekhawatiran masyarakat menyangkut keamanan penggunaan tabung gas elpiji, akibat rendahnya pemahaman tentang manfaat konversi.
Dalam jumpa pers di Mahkota Hotel (24/03/10) Ketua LSM Lembaga Pengawasan Pembangunan Pajak dan HAM Kalbar – LPH KB Arifin. AS mengungkapkan, hasil pemantauan langsung pada 3 kabupaten kota yang menjadi pilot project, yakni kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan kabupaten Pontianak, “ternyata sebagian masyarakat belum mendapatkan edukasi yang memadai tentang program konversi oleh Pemerintah.
Selain itu` sosialisasi yang dilakukan belum mengcover seluruh rumah tangga sasaran – rts penerima tabung gas elpiji, terutama yang berada di daerah pedalaman dan pesisir. Untuk itu` LPS meminta Pemerintah Pusat meninjau ulang, kemitraan dengan konsultan pencacahan atau tidak lagi menunjuk Kementerian ESDM sebagai pihak pencacah di Provinsi Kalbar.
Di tempat yang sama` Direktur Pusat Study Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mensinyalir aksi demo yang belakangan muncul, dimotori pihak yang merasa dirugikan, menyusul program penarikan subsidi BBM minyak tanah dari peredaran.
Kelompok ini selalu menentang dan berupaya menekan, agar pelaksanaan konversi BBM ke gas elpiji 3 kilogram ditunda. Diantaraanya menggelar aksi demo pada area objek vital seperti Depot Pertamina dan penahanan mobil tanki pengangkut BBM di Siantan kawasan pontianak Utara.
Di bagian lain` Sofyano Zakaria meminta Pemerintah Provinsi maupun kabupaten kota, mendukung program konversi BBM minyak tanah ke gas elpiji 3 kilogram. Selain menambah beban masyarakat, menunda konversi juga menghambat upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
0 comments:
Posting Komentar