Bobroknya pengelolaan Perusahaan Daerah - Perusda Aneka Usaha, milik Pemerintah Provinsi Kalbar mulai berbuntut panjang. Menyusul keputusan Gubernur Kalbar Cornelis MH, untuk mengungkap penyimpangan pengelolaan keuangan yang terindikasi merugikan negara dalam pengelolaan Perusda.
Ditemui seusai melantik Jajaran Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak di Hotel Orchadz Selasa malam (16/03/2010), Cornelis mengakui adanya inisiatif untuk mengaudit Perusda, karena berkaitan dengan operasional perusahaan plat merah tersebut.
Namun audit bukan untuk menyudutkan seseorang maupun pihak tertentu, tapi suatu upaya perbaikan administrasi dan mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan. Disamping itu` dengan adanya audit maka keuntungan maupun kerugian yang dialami perusda, dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
Di tempat yang sama Ketua DPRD Provinsi Kalbar Minsen SH. Mengatakan, pihaknya tidak mungkin membiarkan Perusda terus merugi dan kemudian menggerogoti keuangan daerah. Namun` untuk mengatasi pailit dan keterpurukan, selain pembenahan internal, “kegiatan dan usaha Perusda selama ini juga harus dievaluasi legislatif.
Lebih lanjut` Minsen SH tidak sependapat dengan usulan sejumlah pihak, termasuk kalangan internal DPRD, untuk membubarkan Perusda Aneka Usaha. Sebab` Idealnya setiap daerah memiliki Badan Usaha yang bergerak di berbagai divisi usaha, sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah - PAD.
0 comments:
Posting Komentar