PERUSDA TUNGGU HASIL AUDIT BPK

Di samping manajemen pengelolaan keuangan yang tidak sehat, persoalan lain yang menghambat perkembangan Perusda Aneka Usaha adalah keterbatasan di bidang permodalan. Sehingga` dalam upaya meraih peluang strategis, Dewan Direksi dituntut memaksimalkan potensi yang dimiliki serta lebih memfokuskan pada kegiatan bisnis untuk menarik modal ke perusahaan. Ditemui seusai dilantik sebagai Direktur Keuangan Perusda Aneka Usaha di Balai Petitih Jum`at pagi (18/06/10), Ignatius Lyong bertekad memajukan BUMD ini, dengan mencari peluang dan kegiatan usaha baru yang menguntungkan. Beberapa kegiatan usaha yang dimungkinkan untuk dikembangkan yakni bidang transportasi, travel serta konveksi.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Perusda Aneka Usaha Paulus Florus mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil audit BPK Kalbar, terkait laporan keuangan yang selama ini dipersoalkan. Meskipun demikian` apapun hasil temuan dari hasil audit BPK, tetap diterima dan tidak dipermasalahkan. Hasil audit bakal memperjelas manajemen pengelolaan BUMD ini di masa lalu, karena memuat data mengenai jumlah dan nominal asset maupun hutang yang menjerat perusahaan. Sekaligus mengetahui secara detail akar permasalahan yang mengakibatkan perusahaan plat merah ini, nyaris mengalami kebangkrutan. Terkait asset berupa tanah yang sebagian menjadi agunan di Bank Mandiri, masing – masing di Jl. Sutan Syahrir dan Jl. Adi Sucipto, “Paulus Florus mengatakan diupayakan untuk dilunasi. Melalui pembicaraan dengan pihak Bank Mandiri, disepakati jika kedua bidang tanah tersebut, batal dieksekusi. Disinggung mengenai gebrakan untuk memajukan Perusda, Paulus Florus mengatakan, “salah satu konsep yang diusulkan ke eksekutif, yakni adanya kewenangan untuk membangun anak perusahaan. Dirinya berharap usulan tersebut terakomodir dalam Raperda Perusda, yang kini tengah dirumuskan lembaga Legislatif.

Sebelumnya dalam kata sambutannya Plt Sekretaris Daerah Kalbar Moses Hermanus Munsin mengatakan, “berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan anatara lain BUMD. Sehingga Pemerintah Daerah sangat berkepentingan terhadap keberadaan Perusda Aneka usaha, dan dapat diandalkan sebagai salah satu sumber PAD. Dirinya mengakui, persoalan klasik yang menghambat perkembangan Perusda yakni, keterbatyasan di bidang permodalan. Untuk itu` dalam upaya meraih peluang strategis, ditekankan pada dewan direksi mencari solusi mengatasi kendala yang dihadapai, antara lain memaksimalkan potensi yang dimiliki serta lebih memfokuskan pada kegiatan bisnis untuk menarik modal ke perusahaan. Menyadari landasan hukum bagi perusda yang tidak relevan lagi diterapkan, maka Perda nomor 2 tahun 1988, mendesak untuk direvisi. Dengan adanya penyempurnaan melalui penyusunan Raperda Perusda di Legislatif, diharapkan Perusda dapat lebih leluasa mengembangkan usaha.