Biro Pengelolaan Asset Sekretariat Daerah Kalbar terus menginventarisasi kepemilikan asset milik pemerintah provinsi yang tersebar di seluruh daerah, termasuk yang berada di pulau Jawa. Sebab` sebagian asset tidak bergerak berbentuk tanah, masih belum memiliki bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional – BPN.
Ditemui Jum`at (04/06/10)` Kepala Biro Pengelolaan Asset Sekretariat Daerah Kalbar Kartius mengatakan, prioritas penertiban asset dilakukan dengan menelusuri seluruh dokumen yang membuktikan kepemilikan sah atas tanah. Terutama tanah milik Pemerintah Provinsi yang di beberapa daerah, juga diklaim oleh sejumlah pihak.
Di sisi lain` Kartius mengakui adanya selisih nilai kepemilikan asset yang tercatat dalam Daftar Inventarisasi Asset. Berdasarkan neraca, total nilai asset berkisar 1,3 hingga 1, 5 trilyun rupiah, sedangkan berdasarkan Daftar Penilaian Asset - DPA sekitar 2, 5 trilyun rupiah. Kendati demikian` Kartius menegaskan secara kwantitas, tidak terjadi perbedaan antara keduanya, karena perbedaan hanya pada nilai, bukan pada jumlah asset.
0 comments:
Posting Komentar