BANANG DPRD SAMPAIKAN RAPERDA PERUBAHAN APBD 2012

DPRD Kalbar Jum`at (05/10/12), menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2012. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Prabasa Anantatur, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kalbar M. Zeet Hamdy Assovie serta sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah provinsi.
Dalam sidang tersebut, Badan Anggaran melalui juru bicaranya, Setyo Gunawan mengatakan, penyusunan APBD 2012 sebenarnya telah diupayakan untuk disusun secara cermat, namun dalam perjalanannya ditemui berbagai faktor yang mengakibatkan APBD 2012 perlu mengalami perubahan. Antara lain ; adanya berbagai kebutuhan yang dinilai sangat mendesak untuk dilaksanakan, tetapi anggaran belum tersedia dalam APBD murni.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 59 tahun 2007, perubahan APBD memungkinkan, yang salah satunya jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.
Setyo menegaskan, perubahan anggaran bukan merupakan perubahan terhadap kebijakan anggaran yang telah disepakati, justru merupakan penguatan terhadap kebijakan tersebut.
Pada rapat internal Badan Anggaran maupun rapat gabungan bersama Tim Anggaran eksekutif, telah difahami bahwa aspek perubahan APBD tetap mengacu pada nota kesepahaman kebijakan umum perubahan APBD 2012 dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara.
Setyo menyebutkan secara garis besar rancangan perubahan APBD 2012, pendapatan APBD yang semula ditargetkan 2 trilyun 837 milyar, bertambah sebesar 54 milyar atau 1,93 persen, sehingga menjadi 2 trilyun 892 milyar.
Kemudian belanja daerah, secara keseluruhan plafon anggaran meningkat dari semula 2 trilyun 902 milyar, bertambah sebesar 322 milyar, sehingga menjadi 3 trilyun 691 juta.
Dari total anggaran belanja tersebut, dialokasikan belanja tidak langsung semula 1 trilyun 699 milyar, bertambah sebesar 177 milyar, setelah perubahan menjadi 1 trilyun 876 milyar. Sedangkan belanja langsung semula 1 trilyun 203 milyar bertambah sebesar 144 milyar, setelah perubahan menjadi 1 trilyun 348 milyar.

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Read More

KOMISI A DPRD DESAK PEMPROV TUNTASKAN PEMBENTUKAN KIP

Ketua Komisi A DPRD Kalbar, Retno Pramudya menilai Pemerintah provinsi Kalbar tidak serius, untuk membentuk Komisi Informasi Publik (KIP) di daerah. Padahal, Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah mengamanatkan semua Pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten Kota untuk membentuk KIP paling lama 2 tahun sejak Undang - undang tersebut diberlakukan.

Dihubungi Sabtu (6/10/12), Retno mengakui, proses perekrutan keanggotaan KIP sebenarnya telah dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel) bentukan Dinas Perhubungan & Kominfo. Hasilnya, terjaring sebanyak 10 nama.

Berdasarkan aturan, nama - nama tersebut harus diserahkan ke DPRD Kalbar untuk mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan. 5 nama yang lolos tes nantinya menjadi komisioner KIP. Tapi, anehnya, justru Pemerintah provinsi Pansel melakukan tes sendiri dan menyerahkan kelima nama hasil tes ke DPRD. Hal ini tentu saja ditolak oleh dewan karena menyalahi aturan, sementara berkas yang diserahkan awal tahun ini kemudian dikembalikan lagi ke Pemprov Kalbar untuk diperbaiki. Sayangnya tidak direspon.

Meskipun, dalam berbagai rapat dengan eksekutif, pihak legislatif selalu mengingatkan agar masalah pembentukan KKIP segera ditindaklanjuti, tetapi hingga kini ternyata tetap diabaikan.

Di bagian lain, Retno meluruskan pernyataan salah satu LSM di media massa lokal, bahwa Pemerintah daerah Kalbar telah mengalokasikan anggaran bagi pembentukan KIP melalui APBD tahun 2011 dan 2012. Menurutnya, di APBD tahun 2011 memang dianggarkan dana melalui Dinas Perhubungan & Kominfo, tetapi dana tersebut hanya untuk tahapan perekrutan. Sedangkan di APBD tahun 2012 tidak dianggarkan, karena KIP sendiri belum terbentuk.

Oleh karena itu, dirinya mendesak Pemerintah provinsi segera menuntaskan proses yang sudah berlangsung dan segera melantik keanggotaan KKIP, Karena tidak ada alasan lagi untuk melakukan penundaan. Apalagi, masyarakat sangat membutuhkan KIP, salah satunya untuk mempermudah dalam mengakses berbagai informasi menyangkut rencana pembangunan daerah, SKPD maupun, bentuk pelayanan publik dari pemerintah.

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Read More

Meneropong dari jauh

        Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 sebenarnya masih cukup lama, sekitar 2 tahun lagi. Namun, saat ini puluhan tokoh telah diapungkan untuk menjadi kandidat. Dominan pemain lama. Mereka antara lain ; Ketum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakri, Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa, Ketua Majelis Nasional Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketum DPP Partai Hanura, Wiranto dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Tak ketinggalan mantan Presiden RI sekaligus Ketum PDI P, Megawati Soekarno Putri dan putrinya Puan Maharani juga disebut – sebut bakal maju. 

Kemudian masih ada nama – nama lain seperti Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Sutanto dan Kasad Jend. TNI Pramono Edhi Wibowo serta mantan Panglima TNI. Jend (Purn.) TNI Endriartono Sutarto. Termasuk di dalamnya Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq. Bahkan, mantan wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Menteri Keuangan yang kini menjadi petinggi Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati juga termasuk salah satunya. Terakhir, putra mantan Presiden RI, BJ. Habibie yakni Ilham Akbar Habibie juga dinilai layak untuk menjadi salah satu kontestan. 

Kemungkinan besar jumlahnya terus bertambah, sesuai dinamika yang berkembang, terutama konstalasi politik serta peluang. Satu lagi, yang sempat heboh beberapa waktu lalu yakni sang Ibu Negara, Ani Yudhoyono. 

Seiring munculnya tokoh – tokoh tadi di media massa, beberapa diantaranya telah melakukan gerakan untuk membangun pencitraan dengan beragam cara dan berbagai strategi. Mereka pun rajin “olah vokal” mengkritisi kebijakan Pemerintah saat ini yang dinilai tidak pro rakyat, bahkan menjerumuskankan bangsa ke jurang kehancuran. Terlebih mereka yang punya media seperti TV, maka berbagai kegiatan, pidato serta iklannya di TV pun kerap kali tayang. Mereka yang tidak punya media pun tak kalah getolnya dalam “bersuara” menyuarakan tuntutan publik. Lalu di dunia maya ada yang membuat website seperti Endriartono melalui endriartonosutarto.web.id dan Wiranto melalui wiranto.com. Tim “Sukses” mereka pun rajin menjual program ke khalayak ramai. 

Bukan hanya itu, ada beberapa partai yang sejak dini telah mengumumkan capres tahun 2014 yang kebetulan merupakan pimpinan parpol tersebut. Seperti Partai Golkar yang bakal mengusung Aburizal serta PAN yang akan memperjuangkan Hatta. 

Survei – survei pun mulai menyebutkan persentase elektabilitas dari beberapa figur. Begitu pula kriteria pemimpin nasional kedepan atau pasca berakhirnya kepemimpinan SBY tahun 2014, juga telah menghiasi media massa nasional. Memang normatif persayaratannya, dengan penekanan utama komitmen untuk penegakkan supremasi hukum.

bersambung..........

Read More

RESTORASI SOLUSI INDONESIA KEJAR KETERTINGGALAN

Meskipun memiliki berbagai keunggulan terutama kekayaan alam, namun kehidupan masyarakat Kalbar, hingga kini belum dapat dikatakan sebagai masyarakat ideal. Terlebih masyarakat yang berada di perbatasan, hampir di semua lini kehidupan tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. 

“Kondisi serupa sebenarnya juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia. Untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa ini diperlukan upaya keras, tetapi upaya tersebut tidak dapat hanya dititipkan pada wakil yang tengah berkuasa saat ini, atau mereka yang kini memiliki otoritas untuk mengatur jalannya pemerintahan, “ ujar Ketua Majelis Nasional Partai Nasdem, Surya Paloh, di Pontianak Selasa (9/10/12). 

Ia beralasan, karena seluruh aspek ketatanegaraan saat ini membuktikan bahwa output kinerja mereka, tidak memberikan tingkat kemampuan yang membanggakan sebagai suatu bangsa. “Bangsa Indonesia perlu melakukan gerakan perubahan dengan membangkitkan kembali semangat keindonesiaan, seperti gerakan restorasi yang kini ditawarkan oleh partai Nasdem, “ tegas Surya Paloh. 

Diakuinya bahwa di tataran internasional, Indonesia juga jauh tertinggal dibanding negara lain. “Dari sisi kemanusiaan saja, hingga kini belum dapat tuntas, sementara negara - negara maju telah memasuki tahap melindungi satwa dan lingkungan, “ katanya. 

Menurutnya, pembangunan di Indonesia adalah pembangunan yang menyeluruh dan integratif, bukan hanya terbatas di pulau Jawa. “Mengingat konsep negara ini adalah integralistik atau negara kesatuan, maka ketertinggalan pembanguan di suatu daerah seyogyanya juga dirasakan daerah lainnya. Begitu pula sebaliknya, “ tambahnya. 

Ditegaskan Surya Paloh, semangat keindonesiaan inilah yang seharusnya menjadi modal dasar untuk bergerak di tengah kerasnya pergulatan atau percaturan dunia internasional. “Agar kita dapat menandingi negara – negara maju, yang saat ini tidak hanya menempatkan bangsanya bergelut pada masalah - masalah yang bersifat primer, tetapi juga menjadikan kebutuhan sekunder dan tersier sama pentingnya seperti kebutuhan primer, “tandasnya.

Read More

PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN KALBAR MENINGKAT 28,34 PERSEN

Perekonomian Kalbar hingga kini terus menunjukkan perkembangan positif, yang ditandai dengan meningkatnya grafik penyaluran kredit untuk modal usaha dari Bank Indonesia kepada masyarakat. Tercatat, total kredit perbankan umum kepada pelaku usaha dan masyarakat hingga bulan Agustus lalu meningkat menjadi 28,34 persen dibanding Agustus tahun 2011. 

Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Kalbar, Hilman Tisnawan, menyebutkan, pada Agustus 2011 lalu, jika di hitung perbulan, pemberian kredit tersebut tumbuh sebesar 1,02 persen. ”Beruntungnya peningkatan pemberian kredit tersebut di dominasi oleh pemberian kredit untuk modal kerja, sebesar 33,23 persen,” ujarnya saat ditemui Senin (8/10). 

Menurutnya, pemberian kredit untuk modal usaha yang meningkat tersebut, menandakan jumlah UMKM di Kalbar juga semakin tumbuh. ”Total pemberian kredit oleh perbankan umum kepada masyarakat hingga Agustus lalu mencapai Rp 21,7 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk pemberian kredit oleh BPR, yang dipastikan jumlahnya lebih dari nilai tersebut,” tambahnya. 

Sementara itu, perkembangan perekonomian Kalbar hingga saat ini masih dipengaruhi oleh sektor perdagangan umum yang tumbuh sebesar 3 persen lebih pertahun. Selain itu, sektor pertanian, perkebunan serta kehutanan juga menjadi faktor peningkatan perekonomian Kalbar lainnya. 

”Terjadi peningkatan besar pada sektor perkebunan, khususnya sawit, dimana pada bulan Agustus lalu menunjukkan peningkatan dari pengajuan kredit modal kerjanya, sebesar 56 persen pertahun,” terangnya. 

Menurut Hilman, dengan besarnya pengajuan kredit modal usaha kerja pada sektor perkebunan tersebut, jelas berpengaruh pada pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sebab, jika suatu perusahaan perkebunan mengajukan kredit pengembangan usaha, tentu ada lahan baru yang dibuka dan itu akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. 

Di bagian lain, Hilman menlai Pemerintah provinsi Kalbar saat ini perlu melakukan pengkajian ulang, terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP). Mengingat perekonomian Kalbar yang terus menunjukkan peningkatan, yang ditandai dengan meningkatnya investasi di daerah. Sehingga sudah sepatutnya dibarengi dengan perbaikan kesejahteraan buruh dan karyawan melalui kenaikan upah. 

“UMP sebesar 900 ribu per bulan perlu dikaji ulang, agar sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat yang sebenarnya. Apalagi, angka inflasi Kalbar terbilang rendah, meskipun masih di atas rata – rata nasional, “terangnya. 

Ia mengakui trend saat ini beberapa daerah memang menyadari perlunya kenaikan upah buruh, seperti Kabupaten Sintang yang berencana menaikkan UMR dari 1,2 juta menjadi 1,5 juta rupiah tahun 2013. Kendati demikian, Hilman mengingatkan, agar kenaikan UMR tetap memperhatikan kemampuan dari kalangan pengusaha. Sebab, jika kenaikan UMR justru memberatkan pengusaha, tentu bakal berdampak negatif terhadap kegiatan perusahaan. 

“Bahkan, investor yang berencana untuk menanamkan modal di Kalbar dapat mengurungkan niatnya, sehingga merugikan semua pihak. Jadi besaran UMR harus dapat diterima oleh semua pihak, tanpa ada yang merasa dirugikan,” ingatnya.

Read More