Perekonomian Kalbar hingga kini terus menunjukkan perkembangan positif, yang ditandai dengan meningkatnya grafik penyaluran kredit untuk modal usaha dari Bank Indonesia kepada masyarakat. Tercatat, total kredit perbankan umum kepada pelaku usaha dan masyarakat hingga bulan Agustus lalu meningkat menjadi 28,34 persen dibanding Agustus tahun 2011.
Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Kalbar, Hilman Tisnawan, menyebutkan, pada Agustus 2011 lalu, jika di hitung perbulan, pemberian kredit tersebut tumbuh sebesar 1,02 persen. ”Beruntungnya peningkatan pemberian kredit tersebut di dominasi oleh pemberian kredit untuk modal kerja, sebesar 33,23 persen,” ujarnya saat ditemui Senin (8/10).
Menurutnya, pemberian kredit untuk modal usaha yang meningkat tersebut, menandakan jumlah UMKM di Kalbar juga semakin tumbuh. ”Total pemberian kredit oleh perbankan umum kepada masyarakat hingga Agustus lalu mencapai Rp 21,7 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk pemberian kredit oleh BPR, yang dipastikan jumlahnya lebih dari nilai tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, perkembangan perekonomian Kalbar hingga saat ini masih dipengaruhi oleh sektor perdagangan umum yang tumbuh sebesar 3 persen lebih pertahun. Selain itu, sektor pertanian, perkebunan serta kehutanan juga menjadi faktor peningkatan perekonomian Kalbar lainnya.
”Terjadi peningkatan besar pada sektor perkebunan, khususnya sawit, dimana pada bulan Agustus lalu menunjukkan peningkatan dari pengajuan kredit modal kerjanya, sebesar 56 persen pertahun,” terangnya.
Menurut Hilman, dengan besarnya pengajuan kredit modal usaha kerja pada sektor perkebunan tersebut, jelas berpengaruh pada pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sebab, jika suatu perusahaan perkebunan mengajukan kredit pengembangan usaha, tentu ada lahan baru yang dibuka dan itu akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak.
Di bagian lain, Hilman menlai Pemerintah provinsi Kalbar saat ini perlu melakukan pengkajian ulang, terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP). Mengingat perekonomian Kalbar yang terus menunjukkan peningkatan, yang ditandai dengan meningkatnya investasi di daerah. Sehingga sudah sepatutnya dibarengi dengan perbaikan kesejahteraan buruh dan karyawan melalui kenaikan upah.
“UMP sebesar 900 ribu per bulan perlu dikaji ulang, agar sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat yang sebenarnya. Apalagi, angka inflasi Kalbar terbilang rendah, meskipun masih di atas rata – rata nasional, “terangnya.
Ia mengakui trend saat ini beberapa daerah memang menyadari perlunya kenaikan upah buruh, seperti Kabupaten Sintang yang berencana menaikkan UMR dari 1,2 juta menjadi 1,5 juta rupiah tahun 2013.
Kendati demikian, Hilman mengingatkan, agar kenaikan UMR tetap memperhatikan kemampuan dari kalangan pengusaha. Sebab, jika kenaikan UMR justru memberatkan pengusaha, tentu bakal berdampak negatif terhadap kegiatan perusahaan.
“Bahkan, investor yang berencana untuk menanamkan modal di Kalbar dapat mengurungkan niatnya, sehingga merugikan semua pihak. Jadi besaran UMR harus dapat diterima oleh semua pihak, tanpa ada yang merasa dirugikan,” ingatnya.
0 comments:
Posting Komentar