PENYEDERHANAAN PARTAI PERKUAT SISTEM PRESIDENSIIL

Sikap FPDI di DPR RI telah bulat untuk memasukkan aturan tambahan dalam RUU Pemilu, yakni adanya peninggian ambang batas atau penambahan Daerah Pemilihan/Dapil. Menyangkut ambang batas perolehan kursi parpol untuk memasuki parlemen (Parliamentary Treshold), FPDI mengusulkan 5 %, lebih tinggi dari usulan pemerintah sebesar 4 %. Sedangkan untuk penambahan Dapil, memang berdampak pada pengecilan jumlah kursi per Dapil. Jika pada Pemilu 2009 lalu 1 Dapil memperoleh jatah 3 – 10 kursi, dengan adanya penambahan Dapil, maka pada Pemilu 2014 menyusut menjadi 3 – 6 kursi per dapil.

Ditemui Sabtu (12/11/11), anggota F.PDI DPR RI Lazarus mengatakan, jika penambahan dapil terealisai, maka Kalbar kemungkinan menjadi 2 dapil. Semua ini merupakan upaya untuk memperkuat sistem presidensiil, karena tidak ada cara lain selain menyederhanakan partai. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, maka ada 2 opsi yakni meninggikan ambang batas atau mempersempit jumlah kursi per dapil.

Lazarus menambahkan, hal ini tidak sepantasnya disikapi partai menengah secara berlebihan, karena saat ini saja mereka semua mengantongi 4 % suara. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan dan tidak perlu dikhawatirkan, apalagi beranggapan untuk menyingkirkan partai kecil dan menengah.

Saat ini memang terjadi perdebatan yang cukup alot, menyangkut kedua pasal tersebut dalam Panja DPR, bahkan tidak menutup kemungkinan bakal terjadi voting di paripurna untuk memutuskan salah satu dari kedua opsi tersebut.

Read More

ANGGARAN PEMBANGUNAN PERBATASAN MASIH KECIL

Pemerintah dinilai masih lambat dalam mewujudkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan, belum sesuai dengan janji perubahan yang selalu digaungkan. Terbukti anggaran untuk membiayai kegiatan dan program pembangunan yang diusulkan dalam RAPBN 2012 nilainya masih kecil, berkisar 4 trilyun rupiah. Ditemui Jum`at (11/11/11), anggota Komisi X DPR RI Zulfadhli mengatakan, meskipun naik 1.000 % dibanding tahun lalu sebesar 149 milyar, namun nominal anggaran masih jauh dari kebutuhan.

Apalagi, berbagai persoalan yang menyelimuti perbatasan begitu kompleks, sehingga menuntut penyelesaian secara komprehensif. Konsekuensinya tentu harus didorong melalui alokasi yang anggaran yang mencukupi, tetapi realitanya justru sebaliknya. Selain itu, penanganan untuk perbatasan oleh kementrian dan lembaga terkait juga dinilai masih sektoral, dimana masing – masing berjalan sendiri, tidak terkoordinasi secara sinergis.

Terkait pembentukan BNPP, meskipun cukup baik karena adanya lembaga khusus yang mengelola perbatasan, namun dengan terbatasnya anggaran, “Zulfadhli pesimis dapat berjalan optimal. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran, agar semua program yang telah disusun dapat berjalan dan segera dirasakan oleh masyarakat.

Read More

REUNI PERTAMA ALUMNI FISIP UNTAN

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sejak berdirinya FISIP UNTAN 46 tahun silam, para alumni dari berbagai angkatan berkumpul dalam suatu ajang yang bernama REUNI. Aneh kedengaarnnya, tapi itulah faktanya. Jum`at (11/11/11) Reuni Akbar Alumni FISIP berlangsung di kampus, ratusan alumni yang datang berasal dari berbagai angkatan dan tersebar di berbagai daerah di Kalbar, bahkan ada yang datang dari luar Kalbar. Ali Busron alumni 92` sengaja datang dari Tapanuli Sumatera Utara, hanya untuk berkumpul lagi dengan teman – teman semasa kuliah. Suasana terasa penuh keharuan, karena ada diantara alumni yang baru berjumpa setelah 20 tahun.

Hari berikutnya Sabtu (12/11/11), Kongres I Alumni FISIP yang berlangsung di aula, akhirnya mendaulat anggota DPR RI asal Kalbar, Lazarus S.sos sebagai Ketua IKA FISIP Periode 2011 – 2015. Lazarus terpilih untuk menakhodai IKA FISIP melalui perdebatan yang cukup alot dari para perserta Kongres. Karena dari 5 calon yang mendaftar ke Panitia, hanya yang bersangkutan saja melengkapi semua persyaratan. Sedangkan 4 calon lainnya yakni, Firdaus Zar`in, Very Judo Butar – Butar, Nagian Himawan dan Harris Harahap, terpaksa dianulir karena adanya persyaratan yang tidak dilengkapi mereka semua. Awalnya, sebagian peserta menghendaki agar keempat calon tetap diakomodir, tetapi dalam voting terbuka ternyata mayoritas peserta Kongres tetap berpedoman pada aturan yang tertuang dalam tatib, bahwa calon harus memenuhi semua persyaratan. Secara otomatis Lazarus terpilih menjadi Ketua IKA FISIP, karena ia saja yang memenuhi kelengkapan persyaratan.

Dihadapan para peserta Kongres, Lazarus menyatakan, yang paling penting saat ini, pertama adalah membangun komunikasi dari sesama alumni, idealnya memiliki homebase, terlebih lagi media. Karena setelah menamatkan kuliah, para alumni sangat membutuhkan informasi, terutama yang baru tamat sangat membutuhkan peluang kerja.

Kedua memotivasi para mahasiswa dan alumni FISIP agar dapat melakukan inovasi dan kreasi. Terkesan saat ini FISIP antara ada dan tiada. Dibilang ada tapi gaungnya tidak begitu siginifikan. Dibilang tidak ada jelas tidak mungkin, karena tiap tahun meluluskan sarjana. Tapi, para alumni dan mahasiswa FSIP tidak perlu berkecil hati, karena semua orang bisa meraih kesuksesan asalkan mau berusaha dan bekerja keras.

Dalam waktu dekat Lazarus akan mencari lokasi yang ideal pada titik yang strategis untuk Sekreatriat, yang nantinya dapat dipergunakan para alumni untuk berkumpul. Sekaligus menunjukan bahwa organisasi ini ada. Sebagai Ketua yang pertama ia berupaya dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan hal tersebut, paling tidak beberapa diantaranya dapat terealisasi. Dirinya juga berjanji untuk menjadi ketua pada periode ini saja, periode selanjutnya diserahkan pada alumni yang lain, tetapi dirinya tetap akan memback up. Agar dinamika IKA FISIP terus berkembang.

Lazarus juga berjanji akan mendanai semua kebutuhan untuk membangun Sekretariat dan menggaji para staf yang nantinya ditempatkan di setiap bidang kesekretariatan selama masa kepemimpinannya. Dirinya tidak ingin memberatkan alumni yang lain, namun tetap membutuhkan bantuan dari para alumni dalam mengembangkan organisasi, sehingga kedepan IKA FISIP memiliki gaung yang lebih signifikan.

Salah seorang anggota Panitia Reuni Akbar & Kongres I IKA FISIP Muniri Sos, menuturkan awal untuk mengadakan reuni muncul dari Facebook FISIP yang dibuat oleh seorang alumni Hery Tayan. Gagasan kemudian didiskusikan ke beberapa alumni dan mendapat respon positif. Bahkan alumni yang tinggal di luar Kalimantan juga mendukung, sehingga kian memotivasi untuk menyelengarakan reuni. Apalagi sejak berdirinya FISIP belum pernah ada gawe untuk berkumpul bagi para alumni. Perencanaan berlangsung kurang lebih 3 bulan, yang dimulai pertengahan Agustus 2011.

Panitia lainnya Very Judo Butar-Butar menjelaskan rangkaian kegiatan yang digelar untuk memeriahkan Renui & Kongres IKA FISIP antara lain menyelenggarakan Pentas Musik di Halaman Kampus pada Sabtu malam serta mengadakan Lomba Gerak Jalan Santai Minggu pagi. Untuk itu, dirinya mengundang seluruh mahasiswa, kalangan dosen dan pegawai, para alumni UNTAN serta masyarakat umum untuk datang. Khusus untuk gerak jalan santai, akan dimeriahkan dengan penampilan Marching Band dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Kalbar, yang akan mengiringi seluruh peserta sepanjang rute yang telah ditetapkan pihak panitia.

Read More

GOLKAR DORONG PENINGKATAN PT DAN PENAMBAHAN DAPIL

PONTIANAK. Fraksi Golkar DPR RI tetap bersikukuh meloloskan ambang batas perolehan kursi partai politik untuk memasuki parlemen (Parliamentary Treshold) pada Pemilu 2014 sebesar 5 %. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki sistem politik nasional, dengan menyederhanakan jumlah partai politik melalui UU Pemilu.

Ditemui Jum`at (11/11/11), anggota fraksi Golkar DPR RI Zulfadhli mengatakan, peningkatan PT bukan untuk memberangus partai kecil, seperti yang dituding sebagian politisi dari partai menengah. Karena banyaknya jumlah parpol yang memiliki kursi di parlemen saat ini, ternyata menyulitkan pemerintah untuk memutuskan kebijakan strategis.

Namun, aturan yang dibuat tentunya tetap mengedepankan azas keadilan, sehingga pengalaman di masa lalu dimana begitu banyak suara yang tidak terkonversi menjadi kursi dapat dihindari. Saat ini fraksi Golkar dan PDI telah menyepakati ambang batas sebesar 5 %, fraksi Demokrat mengusulkan 4 %, sedangkan fraksi – fraksi partai menengah mengajukan 4 %.

Tidak menutup kemungkinan nantinya terjadi kompromi politik sehingga angka PT bisa lebih rendah, tetapi yang jelas hingga saat ini fraksi Golkar tetap mengusulkan 5 %.

Selain itu, fraksi Golkar juga memandang perlu adanya penambahan Daerah Pemilihan/Dapil, untuk mengurangi banyaknya suara yang hilang atau tidak terkonversi menjadi kursi. Idealnya, antara 3 hingga 6 kursi untuk setiap Dapil.

Read More

MASSA KECAM SIKAP FRAKSI GOLKAR DAN PPP

PONTIANAK. Ratusan massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Cinta Damai Jum`at (11/11/11), mendatangi Gedung DPRD Kalbar. Kedatangan massa untuk mempertanyakan sikap 2 fraksi di DPRD yakni Golkar dan PPP, yang belum dapat menyetujui Pembangunan Kampung Budaya menggunakan sistem Multiyears. Padahal merupakan wajah Kalbar dan juga menyangkut identitas masyarakat yang sangat majemuk. 

Kepada wartawan, Koordinator aksi Ya` Suparman menilai sikap 2 fraksi di DPRD yang menolak Pembangunan Kampung Budaya, menunjukkan mereka sebenarnya tidak memiliki budaya. Sikap seperti itu, jelas memperlihatkan mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan kultur masyarakat Kalbar. Padahal di dalam konsep Kampung Budaya mengakomodir semua etnis yang ada, karena bukan hanya diprogramkan untuk mendongkrak sektor kepariwisataan, tetapi juga mempererat tali silaturrahmi masyarakat Kalbar yang memang multi kultur. 

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kalbar Minsen didampingi beberapa anggota lainnya, menegaskan bahwa Pengembangan Rumah Adat Melayu, Pembangunan Rumah Adat Betang serta Plaza Budaya, telah melalui proses perencanaan yang matang. Bahkan, melalui proses diskusi yang cukup alot dan panjang di DPRD, untuk menyepakati Rumah Adat yang dibangun berasal dari 2 etnis terbesar di Kalbar. Sedangkan penganggaran, Badan Anggaran Legislatif dan Eksekutif telah menyepakati sebesar 54 miliar, melalui APBD Tahun 2011 dan 2012. Pengalokasian dana memang menggunakan sistem 2 tahun anggaran, karena proses pengerjaannya yang tidak dapat terpenuhi dalam jangka satu tahun. 

Aksi demo yang digelar bertepatan dengan Sidang Paripurna DPRD, dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan dan RAPBD Kalbar TA 2012 yang disampaikan eksekutif. Namun, aksi demo yang berlangsung tidak menggangu jalannya Sidang, yang dipimpin Ketua DPRD Kalbar Minsen dan dihadiri Wakil Gubenrur Kalbar Christiandy sandjaya serta sejumlah Kepala SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar. 

Sementara itu, puluhan aparat kepolisian dari Polresta Pontianak dan Polda Kalbar dikerahkan ke Gedung DPRD untuk menjaga kemungkinan terjadinya tindakan anarkis. 

Ditemui secara terpisah, Ketua fraksi PPP DPRD Kalbar Retno Pramudya menyatakan, pada prinsipnya sejak awal fraksinya tidak mempersoalkan pembangunan Perkampungan Budaya. Hal ini terbukti dari disetujuinya APBD murni 2011 dan APBD Perubahan 2011. Namun, ada beberapa alasan yang fundamental/ sehingga fraksi PPP mengusulkan penundaan atas pembangunan Perkampungan Budaya menggunakan cara kontrak tahun jamak. Antara lain ; sampai hari ini fraksi PPP belum pernah menerima surat permohonan dari gubernur Kalbar, atas rencana pembangunan yang dimaksud. Selain itu, saat APBD Perubahan dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri, pembangunan Perkampungan Budaya tidak dibahas menggunakan sistem Multi-years. 

Retno menambahkan, jika merujuk saat pembahaan APBD murni 2011, pembangunan Perkampungan Budaya ditandai dengan tanda bintang. Artinya proyek ini masih perlu dibahas lebih lanjut, tidak dengan multi-years. Di samping itu, pembangunan Perkampungan Budaya secara Multi-years, yang terlaksana di masa akhir periode kepemimpinan Gubernur Kalbar juga dinilai tidak tepat.

Read More