MASSA KECAM SIKAP FRAKSI GOLKAR DAN PPP

PONTIANAK. Ratusan massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Cinta Damai Jum`at (11/11/11), mendatangi Gedung DPRD Kalbar. Kedatangan massa untuk mempertanyakan sikap 2 fraksi di DPRD yakni Golkar dan PPP, yang belum dapat menyetujui Pembangunan Kampung Budaya menggunakan sistem Multiyears. Padahal merupakan wajah Kalbar dan juga menyangkut identitas masyarakat yang sangat majemuk. 

Kepada wartawan, Koordinator aksi Ya` Suparman menilai sikap 2 fraksi di DPRD yang menolak Pembangunan Kampung Budaya, menunjukkan mereka sebenarnya tidak memiliki budaya. Sikap seperti itu, jelas memperlihatkan mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan kultur masyarakat Kalbar. Padahal di dalam konsep Kampung Budaya mengakomodir semua etnis yang ada, karena bukan hanya diprogramkan untuk mendongkrak sektor kepariwisataan, tetapi juga mempererat tali silaturrahmi masyarakat Kalbar yang memang multi kultur. 

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kalbar Minsen didampingi beberapa anggota lainnya, menegaskan bahwa Pengembangan Rumah Adat Melayu, Pembangunan Rumah Adat Betang serta Plaza Budaya, telah melalui proses perencanaan yang matang. Bahkan, melalui proses diskusi yang cukup alot dan panjang di DPRD, untuk menyepakati Rumah Adat yang dibangun berasal dari 2 etnis terbesar di Kalbar. Sedangkan penganggaran, Badan Anggaran Legislatif dan Eksekutif telah menyepakati sebesar 54 miliar, melalui APBD Tahun 2011 dan 2012. Pengalokasian dana memang menggunakan sistem 2 tahun anggaran, karena proses pengerjaannya yang tidak dapat terpenuhi dalam jangka satu tahun. 

Aksi demo yang digelar bertepatan dengan Sidang Paripurna DPRD, dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan dan RAPBD Kalbar TA 2012 yang disampaikan eksekutif. Namun, aksi demo yang berlangsung tidak menggangu jalannya Sidang, yang dipimpin Ketua DPRD Kalbar Minsen dan dihadiri Wakil Gubenrur Kalbar Christiandy sandjaya serta sejumlah Kepala SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar. 

Sementara itu, puluhan aparat kepolisian dari Polresta Pontianak dan Polda Kalbar dikerahkan ke Gedung DPRD untuk menjaga kemungkinan terjadinya tindakan anarkis. 

Ditemui secara terpisah, Ketua fraksi PPP DPRD Kalbar Retno Pramudya menyatakan, pada prinsipnya sejak awal fraksinya tidak mempersoalkan pembangunan Perkampungan Budaya. Hal ini terbukti dari disetujuinya APBD murni 2011 dan APBD Perubahan 2011. Namun, ada beberapa alasan yang fundamental/ sehingga fraksi PPP mengusulkan penundaan atas pembangunan Perkampungan Budaya menggunakan cara kontrak tahun jamak. Antara lain ; sampai hari ini fraksi PPP belum pernah menerima surat permohonan dari gubernur Kalbar, atas rencana pembangunan yang dimaksud. Selain itu, saat APBD Perubahan dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri, pembangunan Perkampungan Budaya tidak dibahas menggunakan sistem Multi-years. 

Retno menambahkan, jika merujuk saat pembahaan APBD murni 2011, pembangunan Perkampungan Budaya ditandai dengan tanda bintang. Artinya proyek ini masih perlu dibahas lebih lanjut, tidak dengan multi-years. Di samping itu, pembangunan Perkampungan Budaya secara Multi-years, yang terlaksana di masa akhir periode kepemimpinan Gubernur Kalbar juga dinilai tidak tepat.