RAPBD KALBAR 2012 “COPY PASTE”

PONTIANAK. 9 fraksi di DPRD Kalbar dalam Sidang Paripurna DPRD Kalbar Jum`at (11/11/11), menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi, atas Nota Keuangan dan RAPBD TA 2012 yang disampaikan eksekutif 9 November 2011. Sebagian fraksi menyoroti isi RAPBD TA 2012, karena dianggap masih memiliki berbagai kelemahan. Bahkan, fraksi PPP melalui Juru bicaranya Suhardi, menyatakan sangat kecewa atas Nota Keuangan RAPBD TA 2012, karena sebagian besar isinya adalah Copy Paste dari APBD TA 2011. 

Sehingga PPP tidak dapat berkomentar banyak, karena memang tidak ada lagi yang perlu dikomentari dari suatu hasil kerja yang hanya Copy Paste. Untuk itu, PPP berharap agar dalam rapat pembahasan RAPBD 2012 berikutnya, Pemprov dapat melengkapi draf RAPBD dengan data yang lebih mendetail dan intensif. 

Di sisi lain, PPP juga mempertanyakan indikator pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2012 yang ditargetkan mencapai 7,05 persen serta dasar penetapan target inflasi 2012 sebesar 4,27 persen. Begitu pula dasar Pemprov mematok target pendapatan per kapita masyarakat yang mencapai Rp15.260.000 serta target angka pengangguran sebesar 6,81 persen. 

F PPP meminta adanya argumentasi logis terkait kemampuan pemerintah daerah, untuk menggaet target investasi sebesar Rp. 20,93 triliun. Dari mana jalannya sehingga bisa tercapai investasi demikian besar? Tentunya angka-angka tersebut tidak hanya sebatas pemaparan di atas kertas, tetapi harus memiliki argumentasi logis dan nyata. F PPP juga mempertanyakan pernyataan gubernur di media, yang akan menasionalisasikan sejumlah investasi dari Malaysia. Hal Ini kontradiktif dengan upaya mendorong investasi yang ditargetkan Rp. 20,93 triliun. 

Sungguh pun demikian, F PPP tetap mengapresiasi atas peningkatan pendapatan asli daerah yang ditargetkan mencapai Rp. 1,07 triliun (meningkat dari tahun lalu). Hanya sayangnya, dalam nota keuangan yang disampaikan argumentasinya juga dinilai masih copy paste dengan alasan peningkatan PAD tahun 2011 lalu. Ada tiga alasan di tahun 2011 yang menyebabkan PAD meningkat. Alasan yang sama juga disampaikan untuk tahun 2012, di antaranya : masuknya objek kendaraan dinas termasuk kendaraan TNI dan Polri ke dalam wilayah pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Dan alasan ini juga sudah ada di nota keuangan RAPBD 2010 yang disampaikan tahun 2009. 

Melalui forum tersebut, F PPP juga mempertanyakan grafik perkembangan penambahan jumlah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun empat, setiap bulan dalam tiga tahun terakhir. “Apakah signifikan dengan penerimaan bagi daerah khususnya sektor pajak kendaraan bermotor,”. Kemudian, F PPP juga mempertanyakan alasan penurunan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten Kota, yang hanya dianggarkan Rp. 91 miliar. Padahal, tahun 2011 dianggarkan Rp. 147,31 miliar. 

Selain itu, F PPP pun tidak melihat adanya penjelasan rencana pembangunan rumah budaya dalam nota keuangan, sehingga perlu diperjelas sebagai wujud transparansi. Dari sisi pembiayaan, FPPP mempertanyakan alokasi penyertaan modal yang hanya dianggarkan Rp35 miliar. “Apakah ini sudah tepat, atau lupa mengganti angka karena copy paste? Karena dewan pernah menyetujui adanya penyertaan modal untuk Bank Kalbar. Atau lantaran Bank Kalbar hanya menyetorkan kurang dari Rp50 miliar sehingga cukup penyertaan modal hanya Rp30 miliar. 

Sementara itu, fraksi PDI-P dalam Pemandangan Umum yang dibacakan Krisantus Kurniawan terlihat datar dan tidak bertaji, bahkan terkesan membela kebijakan Gubernur Kalbar Cornelis, yang memang secara kebetulan menjabat sebagai Ketua DPD PDI Kalbar. Fraksi PDI justru, mengkritisi sikap sebagian anggota dewan dan komponen masyarakat, yang menilai gubernur telah mempolitisir persoalan perbatasan untuk kepentingan pencitran. 

Fraksi PDI sempat menyindir anggota dewan yang mengkritisi APBD yang telah ditetapkan melalui paripurna. Kalau ingin memberikan masukan atau mengkritisinya, seharusnya disampaikan pada saat pembahasan, bukan setelah APBD telah disyahkan, karena hal itu telah kadaluarsa. Krisantus mengibaratkan anggota dewan seperti ini dengan kalimat,”pintar belum nyampai, bodoh sudah kelewatan”.