PONTIANAK. Belasan mahasiswa mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat - Solmadapar Kamis (10/11/11), kembali menggelar aksi demo di Gedung DPRD Kalbar. Para mahasiswa menggunakan momentum Hari Pahlawan 10 November, untuk menyuarakan keprihatinan atas berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain menggelar orasi dan mengusung baliho sebagai pernyataan sikap, para mahasiswa juga membawa sebuah kotak bingkisan yang bertuliskan “Kado Korupsi”, sebagai simbolisasi atas maraknya indikasi tindak pidana korupsi dalam pemerintahan.
Para mahasiswa menilai, meskipun bangsa Indonesia, khususnya Kalbar telah terbebas dari kolonisasi bangsa asing, tapi bukan berarti terbebas sepenuhnya dari penjajahan. Korupsi yang menggerogoti negara telah menjadi model lain dari penjajahan, sehingga menyebabkan kesengsaraan sebagian rakyat.
Aksi demo yang digelar Solmadapar bertepatan dengan Sidang Paripurna DPRD, dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi atas 5 Raperda yang disampaikan eksekutif. Namun, aksi demo yang berlangsung tidak menggangu jalannya Sidang, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Ananta Tur dan Nicodemus R. Toun, dan dihadiri Wakil Gubenrur Kalbar Christiandy Sandjaya serta sejumlah Kepala SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar.
Setelah menunggu sekian lama, namun tidak satu pun wakil rakyat maupun unsur Pemerintah Provinsi yang menemui mereka, akhirnya para mahasiswa memilih untuk menghentikan aksi demo dan membubarkan diri dengan tertib.
Sementara itu, puluhan aparat kepolisian dari Poresta Pontianak dan Polda Kabar dikerahkan ke Gedung DPRD untuk menjaga kemungkinan terjadinya tindakan anarkis.
0 comments:
Posting Komentar