SEKILAS TENTANG MTQ ANTAR PONPES DI PONTIANAK

MTQ Internasional I dan MTQ Nasional VII serta Munas IV Jam`iyyatul Qurra wal Huffazh (JQH) Minggu (8/7/12) malam di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak ditutup oleh Wakil Gubernur Kalbar, Cristiandy Sandjaya.

Acara penutupan berlangsung semarak, terutama pesta kembang api yang mengakhiri rangkaian kegiatan, tentu selalu diingat oleh para kafilah dari luar Kalbar. Selama 5 hari sejak dibuka oleh Wakil Presiden RI Boediono, Selasa (3/07/12), sekitar 1.500 peserta yang berasal dari 250 Pondok Pesantren (Ponpes) di tanah air serta beberapa negara ASEAN bertanding untuk menjadi yang terbaik.

3 kegiatan besar yang berlangsung di ibukota Kalbar ini merupakan gawe dari JQH, suatu organisasi otonom Nahdlatul Ulama (NU). Kegiatan MTQ diselenggarakan JQH untuk melestarikan dan meningkatkan minat terhadap seni membaca Al-Qur’an sekaligus memahami kandungan dan isi dari kitab suci umat Islam. Selain itu, MTQ juga menjadi sarana untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Bagi JQH sendiri, terselenggaranya MTQ secara periodik juga meningkatkan kinerja organisasi ini.

Untuk memeriahkan pelaksanaannya, pihak panitia juga menggandeng pelaksanaan Kalbar Expo 2012, suatu pameran nasional yang tahun ini menginjak usia yang kedelapan sejak pertama kali digelar tahun 2005 silam. Meskipun memiliki kekurangan, namun secara umum even 5 tahunan yang diselenggarakan JQH ini relatif sukses.

Bagi santri yang meraih prestasi tentu kepulangan ke daerah asal terasa lengkap dengan membawa piagam, tapi bagi yang belum beruntung tentunya pengalaman selama mengikuti berbagai cabang lomba, menjadi modal berharga untuk mengukir prestasi di masa mendatang. Kafilah tuan rumah juga cukup membanggakan dengan berhasil meraih prestasi di beberapa cabang lomba.

Sementara Pemerintah provinsi Kalbar, usai penyelenggaraan tentunya harus melakukan evaluasi, karena beberapa hal masih perlu disempurnakan. Hal ini penting, agar saat dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan bertaraf nasional maupun internasional ke depan dapat berjalan lebih baik lagi.

Read More

GUBERNUR JANJI SANKSI SKPD GAGAL BENAHI ASSET

Gubernur Kalbar, Cornelis tampaknya mulai hilang kesabaran terhadap kinerja SKPD yang belum berhasil menuntaskan pemasalahan asset. Pasalnya, BPK RI kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Kalbar Tahun Anggaran 2011. 

”Kali ini saya tidak lagi mentolerir SKPD yang gagal membenahi masalah asset atau barang milik daerah. Mengingat dua tahun berturut – turut LHP Kalbar mendapat penilaian kurang memuaskan dari BPK akibat kesemrawutan dalam pengelolaan asset,” ujar Cornelis saat ditemui usai Sidang Paripurna di DPRD Kalbar, Jum`at (6/7/12). 

Ia menambahkan, pembenahan akan dilakukan segera mungkin sesuai arahan dari BPK, termasuk menjatuhkan sanksi bagi SKPD yang kembali gagal membenahi asset. 

”Terkait pendanaan diupayakan terakomodir melalui APBD Perubahan 2012, sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut dengan DPRD Kalbar,”terangnya. 

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Nicodemus R. Toun menyatakan dukungannya atas pembenahan semua asset milik daerah. ”Pembenahan asset sangat penting demi memperjelas status dan menyelamatkan semua asset milik daerah,”ingatnya. 

Sehari sebelumnya di DPRD Kalbar, Ketua BPK RI Rizal Djalil menyampaikan sejumlah temuan pemeriksaan atas LHP tahun 2011. 

BPK mendesak Pemerintah daerah Kalbar bekerja keras dalam membenahi dan menata persoalan barang daerah agar tidak menimbulkan permasalahan yang selalu berulang. 

Namun, BPK kurang menyetujui jika persoalan ini ditindaklanjuti oleh DPRD Kalbar untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Read More

LHP KALBAR 2011 KEMBALI TERGANJAL ASET

Provinsi Kalbar kembali meraih hasil kurang memuaskan, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan untuk tahun 2011 dari BPK RI yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil tersebut sama seperti LHP tahun 2010 lalu dengan persoalan yang sama yakni kekacauan dalam pengelolaan asset. 

”Hasil tersebut akibat Pemerintah provinsi Kalbar, terutama Sekretaris Daerah dan jajaran SKPD tidak bersungguh – sungguh untuk membenahi asset. Misalnya mengurus bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikasi dari BPN,” ujar anggota BPK RI Rizal Djalil, usai Sidang di DPRD Kalbar Kamis (5/7/12). 

Menurutnya persoalan mengenai aset atau barang milik daerah, sebenarnya bukanlah masalah yang rumit asalkan ada keseriusan dari instansi terkait. 

Oleh karena itu, Rizal mendesak gubernur Kalbar bersikap tegas dengan memberikan target pada Sekretaris Daerah dan jajaran SKPD untuk membenasi aset, bahkan memberikan sanksi bagi yang tidak bekerja maksimal. 

Di tempat yang sama, gubernur Kalbar, Cornelis mengaku sangat kecewa karena LHP kembali gagal meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya karena masalah aset yang tidak tuntas. Yang lebih menyakitkan lagi, alasan yang dikemukakan sejumlah SKPD kepada BPK, belum tuntasnya permasalahan aset karena kesibukan. 

”Tapi kami akan segera menidaklanjuti semua rekomendasi BPK, untuk membenahi pengelolaan atas asset yang masih bermasalah,”janji Cornelis. 

Sementara itu, Sekretaris daerah Kalbar M. Zeet Hamdy Assovie juga berjanji untuk segera membenahi pengelolaan aset di semua SKPD, sesuai arahan dari BPK RI agar LHP tahun 2012 dapat lebih baik. 

 Sebelumnya, Anggota BPK RI Rizal Djalil dalam Sidang Paripurna di DPRD Kalbar kemarin, menyampaikan sejumlah temuan pemeriksaan atas LHP keuangan provinsi Kalbar. 

BPK mendesak Pemerintah daerah Kalbar bekerja ekstra keras dalam membenahi dan menata persoalan barang daerah agar tidak menimbulkan permasalahan yang selalu berulang. Namun, BPK kurang menyetujui jika persoalan ini ditindaklanjuti oleh DPRD Kalbar untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Read More

CORNELIS : “TIM PKR LAMA ANGGAP SAYA TUNGGUL”

Berbagai tudingan miring terus diarahkan kepada Gubernur Kalbar Cornelis, pasca keputusannya untuk membentuk Tim Pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) yang baru. 

Keputusan tersebut dinilai sebagai strategi politik Cornelis untuk memuluskan langkahnya memenangkan Pemilu Gubernur Kalbar 20 September mendatang. Mengingat Tim PKR lama yang diketuai Bupati Sintang Milton Crosby dapat menjadi sandungan bagi incumbent Cornelis – Christiandy Sandjaya dalam Pemilihan Gubernur. 

Ketika dikonfirmasi Kamis (5/7/12), Cornelis terlihat santai menyikapi berbagai tudingan yang diarahkan padanya. Ia mengatakan bahwa keputusan membentuk Tim PKR baru yang diketuai Mikael Abeng justru untuk membantu realisasi terbentuknya provinsi baru di belahan timur Kalbar. Mengingat kinerja tim lama kurang produktif. 

“Apalagi, Presiden telah menginstruksikan agar Pemerintah provinsi segera menyempurnakan beberapa persyaratan yang masih kurang, sesuai aturan dalam perundang – undangan terakit usulan daerah otonom baru,”ujar Cornelis. 

Namun Cornelis sontak emosional ketika mendengar nama Milton Crosby disebut. “Tim PKR lama yang dinakhodai Milton telah menganggap saya seperti sebuah tunggul, karena tidak pernah berkoordinasi dengan saya yang nota bene wakil Pemerintah pusat di daerah,”kata Cornelis dengan nada tinggi. 

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kalbar, Retno Pramudya menilai penyelesaian polemik seputar pemekaran PKR, jauh lebih bijak jika Pemerintah provinsi Kalbar melakukan pertemuan dengan Tim PKR lama yang diketuai Milton Crosby. Mereka merupakan penggagas pembentukan PKR dan perjuangan yang ditempuh Tim lama tinggal selangkah lagi, yakni mendapatkan persetujuan dari Gubernur,”ingat Retno. 

Menurut Retno, Pemerintah Provinsi tidak perlu menunggu tahun 2020, baru PKR yang mencakup 5 Kabupaten di belahan timur Kalbar terbentuk, yakni Sanggau, Sintang, Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu. 

“Sebab, hasil konsultasi Komisi A DPRD Kalbar ke Komisi III DPR RI dan Kementrian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, menyatakan bahwa usulan PKR mendapat prioritas. Mengingat beberapa Kabupaten yang tergabung dalam usulan PKR berada di wilayah perbatasan, sehingga pemekaran daerah dapat mempercepat pembangunan perekonomian berada terdepan negara,”pungkasnya.

Read More

ARAFAH TAMPIK SEMUA ISU MIRING

Berbagai isu tidak sedap yang menerpa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Mayjend TNI Armyn Angkasa Alianyang – Fathan A. Rasyid (ARAFAH) mulai membuat pasangan ini gerah. 

Tak terkecuali 3 parpol pengusung yakni PPP, Partai Hanura dan PBB juga risih karena diisukan telah menerima suap sebesar 6 Milyar, agar tetap mencalonkan Armyn – Fathan dalam Pemilukada Kalbar tahun 2012. 

Dalam jumpa pers Selasa (25/06/12), Fathan mengatakan, bahwa isu terkait suap tidaklah benar. Dirinya tidak menampik ada pihak tertentu yang ingin menjegal langkah mereka maju dalam Pemilukada Kalbar. 

”Bahkan ada yang menyatakan bahwa kami berdua tidak dapat mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur, karena belum mengantongi surat izin dari pimpinan di instansi masing – masing,”ungkap Fathan. 

Menurutnya, sesuai UU Pilkada bakal pasangan calon yang berasal dari TNI maupun PNS hanya di wajibkan melampirkan surat pengunduran diri dari jabatan ketika mendaftar ke KPU, bukan surat keputusan dari atasan atau pimpinan institusi. 

”Dan saya telah melampirkan surat pengunduran diri sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kalbar, begitu pula dengan pak Armyn yang menjabat sebagai Staf ahli Panglima TNI, juga telah melampirkan surat pengunduran diri ke KPU Kalbar,”tandasnya. 

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Kalbar Retno Pramudya mengatakan, munculnya nama Mayjend TNI Armyn Angkasa Alianyang merupakan aspirasi dari bawah. Sehingga PPP, Partai Hanura dan PBB menyepakati untuk membentuk koalisi parpol mengusung keduanya tanpa biaya atau ongkos perahu seperti yang diisukan. 

Lebih lanjut, Retno menyatakan bahwa dukungan politik untuk Mayjend TNI Armyn Angkasa Alianyang – Fathan A. Rasyid kini semakin menguat, menyusul bergabungnya 2 parpol dalam barisan koalisi, yakni Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan PPRN. 

”Dengan kian bertambahnya dukungan serta menguatnya kepercayaan masyarakat, saya optimis pasangan ARAFAH dapat memenangkan Pemilukada dengan 1 putaran,”tegasnya.

Read More