KBRN, Pontianak : Indonesia Corruption Watch (ICW) menggandeng 10 musisi indie meluncurkan Album Kompilasi Musik Antikorupsi yang diberi judul cukup unik yakni "Frekuensi Perangkap Tikus". Album tersebut berisi sepuluh komposisi bermutu secara musikal dan sarat semangat perlawanan terhadap praktik korupsi.
"Beberapa musisi tergabung dalam gerakan ini untuk mengkampanyekan isu anti korupsi, dan kota Pontianak termasuk satu diantara 16 kota yang menjadi target kampanye," terang Sekretaris Panitia, Hendrikus Adam Jumat (10/5/13) sore.
Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 11 Mei 2013 bertempat di Taman Budaya Kalimantan Barat Jl. Ahmad Yani mulai pukul 16.00 - 23.00 WIB.
Menurutnya, ICW memahami bahwa musik dapat digunakan sebagai sirine tanda bahaya untuk melawan korupsi.
"Di masa lalu, Iwan Fals melalui "Bongkar" dan "Bento" pernah berhasil membangkitkan semangat perlawanan terhadap korupsi Orde Baru," tambahnya.
Hal inilah yang mendorong pihaknya tetap yakin bahwa perjuangan melawan korupsi dapat dijalankan melalui music, sekaligus mendasari ICW melalui Gerakan "Berani Jujur Hebat" merilis album kompilasi "Frekuensi Perangkap Tikus", sebuah judul yang diilhami kesadaran untuk mengajak masyarakat membuat perangkap bagi tikus-tikus koruptor melalui frekuensi yang tepat.
Adam menuturkan, lirik-lirik lagu dalam album ini menggelorakan semangat melawan korupsi, pemilihan artis yang tergabung dalam album juga merupakan perwujudan semangat antikorupsi.
Kegiatan akan dimeriahkan oleh Navicula (Bali) dan Zeke Khaseli (Bandung) yang merupakan group band indie yang tergabung dalam aksi bersama terkait kampanye gerakan anti korupsi, serta akan dimeriahkan oleh band lokal, seniman perupa, sastra, teater dan kelompok urban di kota Pontianak.
"Semua musisi di album ini adalah artis independen yang tidak bisa diragukan telah bekerja sangat keras dan jujur dalam mencapai kematangan musik dan karir mereka," lanjutnya.
Acara juga akan diisi dengan orasi dan testimoni ilmiah terkait korupsi di sektor pelayanan publik, korupsi disektor kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pemutaran film dokumenter.
0 comments:
Posting Komentar