Anggota Komisi B DPRD Kalbar, Zulkarnain Siregar meminta aparat hukum segera mengusut terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi jenis urea di
Kalbar, yang dampaknya sangat merugikan kalangan petani. Apalagi, kelangkaan pupuk terjadi setiap tahun dan telah berlangsung lama.
"Persoalan kelangkaan pupuk di pasaran bukan akibat terhambatnya pendistribusian, melainkan akibat penyelewengan," tegas Zulkarnain Rabu
(26/12/12).
Ia mensinyalir pupuk bersubsidi dialihkan penggunaannya untuk perkebunan skala besar, memanfaatkan disparitas harga dengan pupuk non subsidi.
"Penyelewengan bukan hanya melibatkan oknum di tubuh perusahaan yang menjadi distributor, tetapi juga aparat hukum di lapangan," terang legislator
fraksi Golkar ini.
Oleh karena itu, ia meminta Kapolda Kalbar yang baru, untuk segera mengusut tuntas terjadinya penyimpangan pupuk bersubsidi.
5 hari lalu puluhan perwakilan kelompok tani dari 5 Kabupaten di Kalbar, mengeluhkan kelangkaan pupuk yang mulai terjadi sejak akhir September lalu.
Disinyalir kelangkaan dipicu pergantian distributor dari PT. Pupuk Kaltim kepada PT. Pupuk Iskandar Muda.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pontianak, Zulfachri Solek mengatakan jika kelangkaan terus terjadi, maka berimplikasi terhadap
produktifitas dan produksi padi pada para petani.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI asal Kalbar, H. Sukiman dalam kegiatan reses di Pontianak, berjanji untuk membantu petani dalam pengadaan
pupuk urea bersubsidi, sekaligus mengurai benang kusut persoalan kelangkaan pupuk yang mendera Kalbar sejak puluhan tahun silam.
Selain menyurati PT. Pupuk Iskandar Muda dan Kementrian Pertanian, dirinya juga berupaya untuk membahas persoalan ini di tingkat Komisi atau
kelembagaan DPR RI.
0 comments:
Posting Komentar