MAHASISWA KALBAR GUGAT PRODUK UU TAK BERPIHAK PADA RAKYAT

100 an mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Kalbar Senin (29/10/12) pagi, menggelar aksi demo di Gedung DPRD Kalbar. Mereka berasal dari beberapa elemen kemahasiswaan seperti GMNI, FMN, UPB, BEM STAIN Pontianak serta BEM Fakultas Pertanian Untan. 

“Kami menuntut Pemerintah Mencabut UU Pendidikan Tinggi ; Meralisasikan anggaran pendidikan 20 % ; Mealisasikan anggaran kesehatan 15% ; membatalkan RUU KamNas ; serta Menegakkan hak – hak rakyat Indonesia tanpa diskriminasi dan kriminalisasi, tegas salah seorang perwakilan mahasiswa, Ishak Vito dalam orasinya. 

Ia juga mengecam kebijakan Pemerintah melalui produk perundang-undangan yang belum menunjukkan keberpihakan kepada generasi muda, khususnya dalam pendidikan tinggi. “UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengancam dunia pendidikan nasional, karena syarat kepentingan kaum kapitalis asing, “tambahnya. 

Selain meneriakkan yel – yel dan mengusung spanduk, para mahasiswa juga membawa replika keranda mayat sebagai simbolisasi lemahnya komitmen Pemerintah dan dewan dalam memperjuangkan kesejahteran rakyat serta melawan praktik korupsi. 

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Kalbar, Buang Prahto Wibowo yang menerima kedatangan para mahasiswa, menyatakan bahwa Pemerintah telah memperjuangkan peningkatan anggaran di sektor pendidikan. 

“Terbukti pada tahun 2012 anggaran di sektor pendidikan telah mencapai 20 %. Sedangkan untuk bidang kesehatan, Pemerintah dan dewan tengah merancang program pelayanan yang dapat menjangkau semua masyarakat, termasuk yang berada di wilayah perbatasan, “terang Buang. 

Sementara untuk RUU KamNas, Buang enggan berkomentar banyak, karena hingga saat ini belum melihat secara detail draf RUU yang dipolemikkan tersebut. Terkait UU Pendidikan Tinggi, dirinya justru menilai positif, karena mengakomodir kepentingan para mahasiswa. 

Sementara itu, sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi mahasiswa, Ketua Komisi B, Buang Prahto Wibowo dan Sekretaris Komisi B Martin Sudarno bersedia memenuhi permintaan mahasiswa untuk menandatangani pernyataan sikap. Disamping itu, dewan juga langsung mengirimkan 5 point tuntutan para mahasiswa melalui faks ke Ditjen Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Nasional dan DPR RI. 

Berdasarkan pantauan, aksi demo para mahasiwa berjalan tertib. Namun, untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan, puluhan petugas kepolisian tetap disiagakan selama berlangsungnya aksi demo.