Angka buta aksara (buta huruf) di Kalbar masih tergolong tinggi, yakni mencapai 400.000 orang yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Hal ini adalah fakta yang menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu mengatasi persoalan buta aksara.
Ditemui di Sintang Senin (10/9/12), mantan Kepala Dinas Pendidikan Kalbar Ngatman, menilai selama 5 tahun Pemerintahan berjalan, dunia pendidikan di Kalbar belum menunjukan perubahan signifikan, terutama soal pemberantasan buta huruf. Sebab, selama ini anggaran pendidikan di Kabupaten/Kota di Kalbar ternyata tidak memfokuskan penanganan buta huruf.
Anggaran lebih banyak diarahkan pada pendidikan formal. Ironisnya pendidikan formal ternyata juga tidak fokus, sebab program wajib belajar juga belum mengenai sasaran.
Ngatman menyebutkan pemberantasan buta huruf di Kalbar termasuk tertinggi secara nasional. Masuk rangking 5 besar dari 33 provinsi di Indonesia. Dengan jumlah buta huruf sebanyak 400.000 jiwa, maka jika dibagi dengan jumlah penduduk Kalbar terdapat sekitar 9 persen lebih warga Kalbar yang buta huruf.
Menurutnya, kunci untuk mengatasi persoalan buta huruf di Kalbar harus terpadu dan terarah serta mau bekerja keras dan berkomitmen tinggi. Program pemberantasan buta aksara juga harus dikoordinasikan antar Kabupaten/Kota di Kalbar. Misalnya dengan memberdayakan lembaga luar sekolah di SKPD Kabupaten/Kota di Kalbar. Disamping itu, anggaran pendidikan non formal untuk mengatasi soal buta huruf juga harus searah.
Ngatman menambahkan, ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan provinsi Kalbar, anggaran pendidikan formal dan non formal menjadi fokus utama. Rincian anggaran sekitar 73 hingga 80 miliar dari APBD Provinsi. Sedangkan dana APBN mencapai Rp.1 triliun. Sementara alokasi anggaran saat ini, dirinya mengaku tidak mengetahui.
Ditemui di Sintang Senin (10/9/12), mantan Kepala Dinas Pendidikan Kalbar Ngatman, menilai selama 5 tahun Pemerintahan berjalan, dunia pendidikan di Kalbar belum menunjukan perubahan signifikan, terutama soal pemberantasan buta huruf. Sebab, selama ini anggaran pendidikan di Kabupaten/Kota di Kalbar ternyata tidak memfokuskan penanganan buta huruf.
Anggaran lebih banyak diarahkan pada pendidikan formal. Ironisnya pendidikan formal ternyata juga tidak fokus, sebab program wajib belajar juga belum mengenai sasaran.
Ngatman menyebutkan pemberantasan buta huruf di Kalbar termasuk tertinggi secara nasional. Masuk rangking 5 besar dari 33 provinsi di Indonesia. Dengan jumlah buta huruf sebanyak 400.000 jiwa, maka jika dibagi dengan jumlah penduduk Kalbar terdapat sekitar 9 persen lebih warga Kalbar yang buta huruf.
Menurutnya, kunci untuk mengatasi persoalan buta huruf di Kalbar harus terpadu dan terarah serta mau bekerja keras dan berkomitmen tinggi. Program pemberantasan buta aksara juga harus dikoordinasikan antar Kabupaten/Kota di Kalbar. Misalnya dengan memberdayakan lembaga luar sekolah di SKPD Kabupaten/Kota di Kalbar. Disamping itu, anggaran pendidikan non formal untuk mengatasi soal buta huruf juga harus searah.
Ngatman menambahkan, ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan provinsi Kalbar, anggaran pendidikan formal dan non formal menjadi fokus utama. Rincian anggaran sekitar 73 hingga 80 miliar dari APBD Provinsi. Sedangkan dana APBN mencapai Rp.1 triliun. Sementara alokasi anggaran saat ini, dirinya mengaku tidak mengetahui.
0 comments:
Posting Komentar