9 fraksi di DPRD Kalbar dalam Sidang Paripurna Rabu (29/08/12) menyampaikan Pemandangan Umum atas Rancangan Perubahan APBD Kalbar TA 2012. Sebagian besar fraksi mengkritisi Nota Penjelasan Rancangan Perubahan APBD yang disampaikan oleh Gubernur Kalbar Cornelis sehari sebelumnya.
Melalui juru bicaranya, Summa Jenny Heryati fraksi Golkar menilai penyusunan Perubahan APBD tidak memiliki tolak ukur dan tidak berdasarkan evaluasi kinerja SKPD, sejauh mana tingkat implementasi dan realisasi anggaran murni pada Semester I tahun 2012.
“Seharusnya setiap kebijakan perubahan anggaran disusun dengan indikator dan tolak ukur yang jelas, dengan mencermati capaian masing – masing SKPD secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Summa dengan lantang.
Sedangkan Affandi HR. mewakili fraksi Demokrat meminta penjelasan mengenai dasar asumsi penetapan besaran jumlah target pendapatan dalam Rancangan Perubahan APBD 2012.
Dimana estimasi pendapatan semula sebesar 2,84 trilyun bertambah sebesar 54 milyar atau 1,9 % sehingga menjadi 2,89 trilyun.
Sementara itu, Pemandangan Umum fraksi PDI-P tampak datar atau kurang tajam dalam mengkritisi Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2012.
Fraksi PDI yang secara kebetulan merupakan partai dari gubernur Kalbar saat ini Cornelis, hanya menyarankan agar kegiatan yang bersifat fisik/konstruksi dibatasi dan lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintahan dan aspek atau kegiatan lain yang dinilai strategis dan prioritas.
“Sebab, waktu yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan APBD 2012 relatif efektif selama 4 bulan,” jelas juru bicara fraksi PDI P, Tapanus Tapat.
0 comments:
Posting Komentar