Asosiasi Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalbar tetap mendukung program pemerintah membangun perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Apalagi, dari tahun ke tahun jumlah kekurangan rumah (backlog) terus bertambah, bukannya berkurang.
Ditemui Selasa (4/9/12), Bendahara DPD Apersi Kalbar, Ermin Buntoro mengakui, pembangunan rumah bagi MBR memang belum menjangkau semua daerah di Kalbar, seperti Kabupaten Kapuas Hulu dan Kayong Utara. Kendalanya harga bahan bangunan yang relatif tinggi, sehingga harga jual rumah tidak dapat disesuaikan dengan patokan Pemerintah sebesar Rp. 95 juta per unit.
Kendala lainnya yakni kelangkaan prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU perumahan dan permukiman.
Untuk mengatasi hal ini, sejak tahun 2009 Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menggulirkan bantuan PSU untuk perumahan MBR, namun tidak semua pengembang dapat memperoleh bantuan tersebut.
Ermin menambahkan, untuk menekan harga jual rumah, Apersi meminta Pemerintah agar memberikan keringanan. Misalnya biaya IMB rumah untuk MBR tidak diberlakukan sama dengan pembangunan perumahan dan pemukiman elit.
Selain itu, peraturan baru di tingkat pusat oleh Kementrian maupun lembaga terkait, sebaiknya disinergikan hingga ke tingkat daerah, agar tidak menimbulkan tumpang tindih.
Sementara itu, Apersi menargetkan pembangunan bagi MBR sebanyak 7.500 unit rumah tipe 36 di Kalbar pada tahun 2012, dengan harga jual sebesar Rp.95 juta per unit. Harga MBR setiap provinsi memang berbeda, untuk Kalbar telah dipatok sebesar 95 juta per unit. Sementara luas tanah antara 120 m2 hingga 150 m2.
0 comments:
Posting Komentar