PENYALURAN DANA BANSOS PERLU PENGAWASAN KETAT

Penyaluran dana Bansos (Bantuan Sosial) oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah sudah sepatutnya mendapat perhatian serius semua pihak. Pasalnya, terindikasi dana bansos mengalami penyimpangan atau disalahgunakan sehingga manfaatnya tidak dapat dirasakan masyarakat banyak. 

Ditemui Rabu (01/08/12), Wakil Ketua DPD GAIB Kalbar, Zulfahmi Anshari menilai sudah saatnya dibangun transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana bansos. 

Meskipun belum mempunyai data akurat mengenai penyimpangan dalam dana bansos, namun maraknya isu penyalahgunaan anggaran maupun penyimpangan dana bansos tidak dapat dipungkiri, sebab sudah begitu santer terdengar. 

Ada yang tidak diberikan kepada yang berhak, namun ada juga yang diberikan tapi besarannya tidak sesuai dengan nominal di proposal. 

Menurutnya, perlu ada proses verifikasi dan audit terhadap penyaluran bansos, bukan hanya Pemerintah namun juga lembaga penerima Bansos. 

Zulfahmi mengakui bahwa penyimpangan dana Bansos hampir merata terjadi di seluruh Indonesia, baik itu dana bansos yang dianggarkan oleh Kementrian dan lembaga pusat maupun melalui APBD Pemerintah daerah. Sehingga Indonesia Corruption Watch (ICW) memfokuskan monitoring dan pengawasan penyaluran bansos dari pusat hingga ke daerah. 

Meskipun sarat penyimpangan, namun Zulfahmi menolak penghapusan dana Bansos. Karena masih sangat dibutuhkan masyarakat, hanya saja pengawasannya perlu dierketat saehingga tidak menimbulkan penyelewengan.