Pemerintah punya alternatif selamatkan APBN

Pemerintah SBY masih memiliki beberapa alternatif untuk meningkatkan pemasukan negara demi menutupi besarnya beban subsidi BBM dalam APBN. Diantaranya membubarkan lembaga – lembaga negara yang dibiayai APBN, namun dalam pelaksanaan fungsinya justru tumpang tindih dengan lembaga negara yang telah dibentuk sebelumnya. Ditemui Kamis (29/03/12), Ketua DPRD Kalbar, Minsen mengatakan, sebenarnya Pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM, karena masih ada cara lain untuk menyelamatkan APBN. Yakni melakukan penghematan dengan melikuidasi lembaga – lembaga Pemerintah yang tidak jelas tupoksinya, seperti Satgas Mafia Hukum. Sebab, keberadaannya telah menyedot anggaran negara untuk menggaji pegawai, pengadaan fasilitas, sewa kantor serta pengeluaran rutin lainnya, padahal kurang mendapat legitimasi. Selain membebani anggaran, keberadaan Satgas juga kontra produktif dengan lembaga hukum formal yang telah ada. Jauh lebih baik, Pemerintah mempercayakan tugas penanganan hukum kepada lembaga hukum yang telah dijamin secara konstitusional, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Hal senada juga diungkapkan Ketua Partai Gerindra Kabupaten Ketapang Abul Ainen, yang menilai optimalisasi royalti sektor tambang dapat menjadi solusi untuk mengatasi besarnya subsidi BBM, tanpa harus mengeluarkan kebijakan yang membebani masyarakat.

Apalagi potensi pendapatan di sektor pertambangan non migas sangat besar, tingggal political will dari Pemerintah untuk melakukannya. Sementara itu, di Kalbar aksi demo menentang kebijakan tidak populis Pemerintahan SBY oleh kalangan mahasiswa, kemarin mencapai puncaknya dengan jumlah yang cukup besar di atas 1.000 orang. Mereka mengawali aksi di Bundaran Tugu Digulis Jl. Ahmad Yani Kota Pontianak dan kemudian melakukan longmarch ke gedung DPRD Kalbar. Selain meneriakkan yel – yel, membentang spanduk dan melakukan orasi, para mahasiswa juga mengusung replika keranda mayat sebagai simbolisasi matinya Pemerintahan SBY. Bahkan, kemarahan mahasiswa ditunjukkan dengan membakar keranda mayat yang berisi koran dan ban bekas tersebut.  Tuntutan mahasiswa akhirnya diakomodir DPRD Kalbar dengan melayangkan surat ke Pemerintah Pusat, yang berisi penolakan atau penundaan kenaikan BBM bersubsidi, dengan pertimbangan dapat menimbulkan gejolak di masyarakat akibat dampak dari kenaikan tersebut.