Pembangunan jalan pararel di sepanjang perbatasan Kalbar sebenarnya hal yang urgens, bukan hanya untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan, melainkan mempermudah pengawasan terhadap segala aktifitas di perbatasan Malaysia – Indonesia. Namun, sejak dicetuskan Pemprov Kalbar beberapa tahun lalu, hingga kini belum tertangkap sinyal bakal terwujud.
Ditemui Selasa (22/02/12), Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan & Kerjasama (BKPK) Provinsi Kalbar, M.H Munsin, mengatakan, persoalan mendasar di perbatasan selain ekonomi sosial adalah aspek pertahanan dan keamanan. Bahkan, hal ini seringkali menimbulkan polemik yang berdampak terhadap hubungan bilateral kedua negara, misalnya traffcking dan isu pergeseran patok tapal batas. Tapi memang untuk membangun jalan pararel perlu didahului terbitnya Perpres, yang menetapkan wilayah perbatasan Kalbar sebagai Kawasan Strategis Nasional, mengingat sebagian daerah yang diusulkan sebagai jalan berada dalam kawasan hutan lindung.
Meskipun usulan telah berulangkali disampaikan, bahkan terkesan merengek agar kawasan perbatasan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, namun belum mendapat respon.
Pembangunan jalan pararel diusulkan membentang sepanjang 857 Km di wilayah perbatasan Kalbar – Serawak, dimulai dari Temajo di Kabupaten Sambas hingga Badau di Kapuas Hulu. Biaya pembangunan ditaksir menyedot anggaran hingga 7 trilyun rupiah, namun Pemprov Kalbar mengusulkan pengerjaannya dilakukan secara bertahap melalui proyek multi years dalam APBN.
Ditemui Selasa (22/02/12), Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan & Kerjasama (BKPK) Provinsi Kalbar, M.H Munsin, mengatakan, persoalan mendasar di perbatasan selain ekonomi sosial adalah aspek pertahanan dan keamanan. Bahkan, hal ini seringkali menimbulkan polemik yang berdampak terhadap hubungan bilateral kedua negara, misalnya traffcking dan isu pergeseran patok tapal batas. Tapi memang untuk membangun jalan pararel perlu didahului terbitnya Perpres, yang menetapkan wilayah perbatasan Kalbar sebagai Kawasan Strategis Nasional, mengingat sebagian daerah yang diusulkan sebagai jalan berada dalam kawasan hutan lindung.
Meskipun usulan telah berulangkali disampaikan, bahkan terkesan merengek agar kawasan perbatasan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, namun belum mendapat respon.
Pembangunan jalan pararel diusulkan membentang sepanjang 857 Km di wilayah perbatasan Kalbar – Serawak, dimulai dari Temajo di Kabupaten Sambas hingga Badau di Kapuas Hulu. Biaya pembangunan ditaksir menyedot anggaran hingga 7 trilyun rupiah, namun Pemprov Kalbar mengusulkan pengerjaannya dilakukan secara bertahap melalui proyek multi years dalam APBN.
0 comments:
Posting Komentar