Tuntutan para tokoh agama kepada KPU dan aparat hukum, terkait keamanan pada Pemilukada Gubernur tahun 2012 mencuat dalam Silaturrahim dan Dialog Ormas Islam Kalbar di Hotel Dangau Kabupaten Kubu Raya Minggu (26/02/12). Terutama menyangkut intimidasi terhadap masyarakat agar memilih salah satu pasangan calon, khususnya yang menimpa para transmigran.
Diantaranya menyangkut intimidasi terhadap warga agar memilih salah satu pasangan calon, khususnya yang menimpa para transmigran. Bahkan, persentase pemilih yang di atas 90 % dalam Pilbup Landak 2011 lalu, diragukan sebagian tokoh agama keabsahannya.
Disinyalir hal itu karena kecurangan, pasalnya banyak temuan yang ganjil dan penuh kejanggalan. Salah seorang peserta asal Landak mengungkapkan kejadian aneh di salah satu TPS, ketika kotak suara dibuka ternyata seluruh pemilih di situ mencoblos bagian kening dari gambar. Mustahil hal itu terjadi, terkecuali dicoblos oleh orang yang sama.
Berkaca pada pengalaman Pilgub tahun 2007 lalu yang sarat dengan berbagai kecurangan, maka diharapkan KPU dan aparat keamanan mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang dalam Pilgub tahun 2012.
Ketua FPI Kota Pontianak Ishaq Almuntahar mencatat 6 daerah yang rawan terjadinya kecurangan yakni Landak, Sanggau, Bengkayang, Sekadau, Singkawang dan Sintang. Untuk itu, seyogyanya di setiap TPS dapat ditempatkan personil dari kepolisian maupun TNI, untuk menghindari terjadinya pengembosan suara.
Menyikapi hal itu, Direktur Binmas Polda Kalbar Kombes. Pol. Suhadi SW. Meminta masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya intimidasi maupun kecurangan dalam tahapan pemilukada, segera melapor pada kepolisian terdekat. Bahkan laporan dapat disampaikan melalui pesan singkat (sms) pada nomor ponsel Kapolda Kalbar 0811 57 11111, jika memang merasa keselamatannya terancam.
Terkait hal itu, asisten teritorial Kodam XII Tanjungpura Kol. Inf Fajar Budiman menjelaskan, sesuai hasil pertemuan dengan Polda Kalbar beberapa waktu lalu, pihak TNI akan menempatkan 1 SSK di setiap Polres untuk memback up pengamanan kepolisian setempat. Yang jelas, Kodam tetap komit menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan semua rangkaian tahapan pilgub, mulai dari awal, masa kampanye, pemungutan suara, pleno rekapitulasi suara di KPU hingga pelantikan pasangan calon terpilih.
Sementara Ketua KPU Kalbar AR. Muzammil menjelaskan untuk mengawasi jalannya Pemilukada telah dibentuk Panwaslu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Bagi masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana pemilu dapat menyampaikan pada lembaga tersebut, yang tentunya disertai bukti agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Diantaranya menyangkut intimidasi terhadap warga agar memilih salah satu pasangan calon, khususnya yang menimpa para transmigran. Bahkan, persentase pemilih yang di atas 90 % dalam Pilbup Landak 2011 lalu, diragukan sebagian tokoh agama keabsahannya.
Disinyalir hal itu karena kecurangan, pasalnya banyak temuan yang ganjil dan penuh kejanggalan. Salah seorang peserta asal Landak mengungkapkan kejadian aneh di salah satu TPS, ketika kotak suara dibuka ternyata seluruh pemilih di situ mencoblos bagian kening dari gambar. Mustahil hal itu terjadi, terkecuali dicoblos oleh orang yang sama.
Berkaca pada pengalaman Pilgub tahun 2007 lalu yang sarat dengan berbagai kecurangan, maka diharapkan KPU dan aparat keamanan mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang dalam Pilgub tahun 2012.
Ketua FPI Kota Pontianak Ishaq Almuntahar mencatat 6 daerah yang rawan terjadinya kecurangan yakni Landak, Sanggau, Bengkayang, Sekadau, Singkawang dan Sintang. Untuk itu, seyogyanya di setiap TPS dapat ditempatkan personil dari kepolisian maupun TNI, untuk menghindari terjadinya pengembosan suara.
Menyikapi hal itu, Direktur Binmas Polda Kalbar Kombes. Pol. Suhadi SW. Meminta masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya intimidasi maupun kecurangan dalam tahapan pemilukada, segera melapor pada kepolisian terdekat. Bahkan laporan dapat disampaikan melalui pesan singkat (sms) pada nomor ponsel Kapolda Kalbar 0811 57 11111, jika memang merasa keselamatannya terancam.
Terkait hal itu, asisten teritorial Kodam XII Tanjungpura Kol. Inf Fajar Budiman menjelaskan, sesuai hasil pertemuan dengan Polda Kalbar beberapa waktu lalu, pihak TNI akan menempatkan 1 SSK di setiap Polres untuk memback up pengamanan kepolisian setempat. Yang jelas, Kodam tetap komit menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan semua rangkaian tahapan pilgub, mulai dari awal, masa kampanye, pemungutan suara, pleno rekapitulasi suara di KPU hingga pelantikan pasangan calon terpilih.
Sementara Ketua KPU Kalbar AR. Muzammil menjelaskan untuk mengawasi jalannya Pemilukada telah dibentuk Panwaslu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Bagi masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana pemilu dapat menyampaikan pada lembaga tersebut, yang tentunya disertai bukti agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
0 comments:
Posting Komentar