Ketua DPD Gerakan Anak Indonesia Bersatu/GAIB Kalbar, Rudi Supriadi mewacanakan perubahan UU Pemilukada, khususnya pasal yang memuat aturan mengenai pembiayaan Pemilukada melalui APBD. Sebaiknya anggaran Pemilukada tidak dibebankan pada APBD, melainkan ditanggung oleh para peserta atau pasangan calon yang ikut pemilihan.
“Hal ini agar anggaran APBD tidak tersedot hanya untuk kegiatan politik, yang belum tentu menghasilkan pemimpin berkualitas, “ujar Rudi, Kamis (16/02/12). “Seperti Kalbar yang tahun ini menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, harus menyisihkan anggaran sebesar 150 milyar rupiah dalam APBD tahun 2012 untuk membiayai pesta demokrasi tersebut,” terang Rudi.
Menurutnya sudah sepantasnya mereka yang ingin menduduki kursi kekuasaan menanggung seluruh biaya Pemilukada.
Ia menyarankan Pemerintah mengadopsi cara Pemilihan Kepala Desa, untuk diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, bupati walikota maupun Presiden.
“Sebab semua biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, ditanggung oleh para kandidat yang bertarung, bukan oleh masyarakat, dan hal itu jauh lebih adil, “ tegasnya.
“Hal ini agar anggaran APBD tidak tersedot hanya untuk kegiatan politik, yang belum tentu menghasilkan pemimpin berkualitas, “ujar Rudi, Kamis (16/02/12). “Seperti Kalbar yang tahun ini menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, harus menyisihkan anggaran sebesar 150 milyar rupiah dalam APBD tahun 2012 untuk membiayai pesta demokrasi tersebut,” terang Rudi.
Menurutnya sudah sepantasnya mereka yang ingin menduduki kursi kekuasaan menanggung seluruh biaya Pemilukada.
Ia menyarankan Pemerintah mengadopsi cara Pemilihan Kepala Desa, untuk diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, bupati walikota maupun Presiden.
“Sebab semua biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, ditanggung oleh para kandidat yang bertarung, bukan oleh masyarakat, dan hal itu jauh lebih adil, “ tegasnya.
0 comments:
Posting Komentar