Udah pasang kontrasepsi, kok Ngak bahagia ?

“saya sudah pasang kontrasepsi, pake kondom, pake spiral dan ikut vasektomi, tapi kok ngak kunjung sejahtera dan bahagia? "Padahal katanya KB mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera?

Pertumbuhan penduduk dewasa ini menjadi permasalahan di hampir setiap negara, termasuk Indonesia dengan populasi sekitar 240 juta jiwa dan laju pertumbuhan 1,49 %. Kalbar dengan wilayah yang sangat luas dan penduduk yang jarang, memang tidak perlu khawatir dengan trend peningkatan jumlah penduduk, namun bagaimana pun pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali sangat memberatkan pemerintah, dalam hal penyediaan dan pemenuhuan pelayanan publik. Persoalan ini dibahas dalam Aspirasi Merah Putih (AMP) di RRI Pontianak Kamis (19/01/12), dengan topik Optimalisai Strategi Pembangunan Bidang Kependudukan di Kalbar. 

2 nara sumber yang dihadirkan yakni Kepala Bidang Advokasi Penggerakan & Informasi BKKBN Kalbar, Eka Sulistyaningsih dan anggota Komisi D DPRD Kalbar Ikhwanin A. Rahim. Eka mengawali paparannya dengan menyatakan bahwa upaya pengendalian ledakan penduduk pernah berhasil diterapkan di masa lalu, dan pada saat yang bersamaan pemerintah juga berhasil meraih swasembada pangan, sehingga tercapai keseimbangan pertumbuhan populasi penduduk dengan kemampuan mencukupi kebutuhan. Tapi kini, kondisinya jusru terbalik. 

Menyikapi hal ini, BKKBN tetap fokus pada upaya untuk pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Upaya pengendalian ditempuh dengan menggencarkan promosi KB melalui penyuluhan atau mendatangi langsung masyarakat, baik oleh PLKB maupun dan para kader di seluruh pelosok daerah. Hambatannya adalah jumlah tenaga penyuluh yang terbatas. Saat ini tercatat di Kalbar ada 1.870 desa, idealnya 1 PLKB membina 2 desa. Tapi karena jumlah PLKB cuma 235 orang, maka penyebaran penyuluh belum pada tataran ideal. 

Dulu memang hampir 1. 000 orang, namun pasca penyerahan kewenangan pengelolaan KB dari pusat ke daerah, menyebabkan sebagian diantara penyuluh ditarik ke instansi lain yang secara kebetulan memang membutuhkan pegawai. Tapi Eka menyatakan, hal itu tidak mengurangi semangat petugas untuk menjangkau daerah – daerah terpencil dan pedalaman dalam memberikan pelayanan KB. Terkait tunjangan bagi PLKB, merupakan tanggungjawab dari masing – masing daerah, sedangkan fungsi BKKBN di sini hanya sebatas koordinasi dengan SKPD terkait. 

Ia mengakui, di beberapa Kabupaten Kota, program KB memang belum didudukung porsi pendanaan yang cukup, karena skala prioritas berada di sektor lain yang sangat menyedot anggaran belanja. Apalagi ada daerah yang tingkat kepadatan penduduknya baru 7 orang per KM, seperti di belahan timur Kalbar, program KB terkesan dinomor duakan. Meskipun ia yakin sebenarnya tidak begitu, tapi yang jelas kondisi itu menghambat efektifitas program KB, “bukan pada program pengendalian kuantitas melainkan di bagian peningkatan kualitas penduduk, jelas Eka.” Padahal, peningkatan kualitas memainkan peran penting terhadap keberhasilan program pemerintah dalam hal menurunkan angka kemiskinan. Ya, “karena program KB merupakan investasi jangka panjang, persoalan ini memang harus segera diatasi dengan adanya kesamaan persepsi dari semua stake holder,” harapnya. Tentunya saya berharap, “setelah mendengar hal ini semua, Pak Ikhwani dapat menindaklanjutinya melalui kelembagaan DPRD, agar program nasional ini dapat berjalan dengan baik di daerah”. 

Adapun program prioritas BKKBN adalah memperluas jangkauan pelayanan program KB melalui penyuluhan penundaan usia perkawinan, pengaturan jarak kelahiran, peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan bina ekonomi keluarga, untuk menuju masyarakat sejahteran dan bahagia. Tapi UU No 52 Th 2009 dan PP No 62 Th 2010 telah memberikan tambahan tupoksi bagi BKKBN untuk memberikan pendidikan kependudukan, yang kemudian ditindaklanjuti melaui sosialisasi tentang PHBK (Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan) 

Eka mengaku sering mendapatkan pertanyaan kocak dari akseptor atau masyarakat, “saya sudah pasang kontrasepsi, pake kondom, pake spiral dan ikut vasektomi, tapi kok ngak kunjung sejahtera dan bahagia? Padahal katanya KB mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera? Eka menjelaskan, sebenarnya penggunaan kontrasepsi baru pada tahap pengendalian kuantitas, sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan, BKKBN melakukan melaui program peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan bina ekonomi keluarga. 

Program KB tidak hanya melulu membicarakan alat kontasepsi, tetapi yang jauh lebih penting adalah terjadinya perubahan cara pandang, pola perilaku setiap orang tentang pengruh timbal balik antara pertumbuhan penduduk dan upaya peningkatan kesejahteraan. Mempunyai anak merupakan hak reproduksi yang merupakan bagian dari hak – hak azasi manusia, begitupula hak setiap individu untuk menetukan waktu menikah dan mengatur kelahiran. 

Untuk itu kita mengkampanyakan jangan sampai ada lebih dari 1 balita di dalam suatu keluarga, “menyitir seorang pakar, bahwa hak asuh dari anak pertama berkurang 20 %, “ungkap Eka. Eka mengakui, ditinjau dari perspektif HAM baik secara individu maupun kelompok memang semua program KB tidak perlu dipaksakan, artinya jika memang bisa menjamin pendidikan, kesehatan dan lainnya tentunya tidak masalah punya anak lebih dari 2. 

Menyikapi hal ini, anggota DPRD Kalbar Ikhwani A. Rahim mengakui bahwa salah satu program pemerintah adalah mengurangi angka kemiskinan, tentu saja ini tidak dapat terealisasi jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Jadi sudah saatnya kita membuat terobosan kebijakan untuk mencapai hal yang dimaksud. “Maka optimalisasi program KB perlu digencarkan kembali, tegas Ikhwani. 

Terkait permasalahan di BKKBN, maka perlu dievaluasi semua program yang telah berjalan dan mengkaji titik lemah permasalahannya. “Misalnya keterbatasan PLKB, ‘apakah karena kewenangan yang telah beralih ke daerah, atau kaderisasi di lembaga ini yang memang kurang prioritas,”. Untuk Kalbar sat ini, memang masih belum urgens, tapi kita harus melihat dalam skala nasional. Selanjutnya kita merancang suatu terobosan dengan target signifikan dalan jangka tertentu. Meskipun secara kelembagaan BKKBN bukan bagian dari Pemda, namun sangat dituntut adanya sinergisitas dari program mengenai kependudukan. 

Di bagian lain, tujuan Optimalisai Strategi Pembangunan Bidang Kependudukan adalah mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat. Untuk itu, harus disepakati seperti apa dan bagaimana indikator dari kesejahteraan maupun kebahagiaan tersebut. Yang tak kalah pentingnya adalah, anak – anak yang telah lahir tentu harus diperhatikan, paling tidak pemenuhan hak – hak dasar mereka. Terutama pada daerah – daerah yang saat ini belum memfokuskan program pendengalian kuantitas penduduk. 

Secara terus terang, Ikhwani mengapresiasi terobosan dari BKKBN yang menyiasati kekurangan tenaga penyuluh dengan mengajak keikutsertaan berbagai pihak, seperti keterlibatan Babinsa di setiap desa. Ia mengakui masih ada sekelompok masyarakat yang kurang merespon positif program KB dengan berbagai alasan, namun hal itu merupakan tanggung jawab kita semua untuk meningkatkan penyuluhan dengan mempertajam materi yang disampaikan. 

Terkait masalah belum terbangunnnya sinergitas antara lembaga penyelenggaran KB di daerah dengan BKKBN, Ikhwani berjanji untuk membicarakannya di internal Komisi dan selanjutnya mengundang semua pihak terkait untuk membicarakan masalah ini dan mencari titik temu dari semua persoalan. 

AMP di RRI Pontianak berlangsung selama 2 jam (02.00 - 04.00 WIB) dan disiarkan berjaringan secara nasional dengan membuka partisipasi para pendengar melalui line telpon. Pendengar yang ikut nimbrung tidak hanya berasal dari Kalbar, namun juga dari Madiun, Makassar bahkan ada yang dari Singapura. Pontianak, 21 Januari 2012 Boy Sinu