DPRD Kalbar dalam waktu dekat akan membentuk Pansus Pengelolaan dan Penertiban Aset, untuk menginventarisir dan menertibkan seluruh asset milik daerah yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di luar Kalbar. Usulan sebenarnya telah digagas oleh 21 anggota dewan awal tahun 2011 lalu, namun belum dapat ditindaklanjuti karena menunggu hasil audit BPK.
Ditemui Jum`at (27/01/12), Sekretaris fraksi Golkar Andry Hudaya Wijaya menyatakan, fraksinya telah menyurati pimpinan DPRD terkait hal yang dimaksud, untuk memenuhi persyaratan secara administratif. Pengelolaan aset selama ini memang belum tertata dengan baik, sehingga menjadi temuan BPK ketika mengaudit Laporah Keuangan Pemprov Kalbar mulai dari APBD tahun 2008, 2009, 2010 hingga tahun 2011.
Selain Golkar, fraksi PAN juga telah menyurati pimpinan DPRD agar membentuk Pansus Pengelolaan dan Penertiban Aset, bahkan Sekretaris fraksi PAN Syarif Izhar Asyuri menyatakan, tidak ada alasan untuk menunda kembali, karena semua persyaratan telah terpenuhi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ahmadi Usman menerangkan, dalam pertemuan antara pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi beberapa hari lalu, semua menyepakati untuk segera terbentuknya Pansus Aset. Namun, mengingat padatnya kegiatan dewan, diperkirakan pembentukan Pansus baru dapat dijadwalkan Bamus Maret mendatang. Setelah berakhirnya masa kerja 3 Pansus DPRD yakni Pansus RPJMD, Pansus Prolegda dan Pansus Revisi Tatib.
Amburadulnya manajemen asset di Pemprov Kalbar memang menjadi sorotan, bahkan anggota BPK Rizal Jalil meminta eksekutif dan legislatif bekerja keras dan lebih fokus membenahi dan menata persoalan barang daerah agar tidak menimbulkan permasalahan yang selalu berulang.
Ditemui Jum`at (27/01/12), Sekretaris fraksi Golkar Andry Hudaya Wijaya menyatakan, fraksinya telah menyurati pimpinan DPRD terkait hal yang dimaksud, untuk memenuhi persyaratan secara administratif. Pengelolaan aset selama ini memang belum tertata dengan baik, sehingga menjadi temuan BPK ketika mengaudit Laporah Keuangan Pemprov Kalbar mulai dari APBD tahun 2008, 2009, 2010 hingga tahun 2011.
Selain Golkar, fraksi PAN juga telah menyurati pimpinan DPRD agar membentuk Pansus Pengelolaan dan Penertiban Aset, bahkan Sekretaris fraksi PAN Syarif Izhar Asyuri menyatakan, tidak ada alasan untuk menunda kembali, karena semua persyaratan telah terpenuhi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ahmadi Usman menerangkan, dalam pertemuan antara pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi beberapa hari lalu, semua menyepakati untuk segera terbentuknya Pansus Aset. Namun, mengingat padatnya kegiatan dewan, diperkirakan pembentukan Pansus baru dapat dijadwalkan Bamus Maret mendatang. Setelah berakhirnya masa kerja 3 Pansus DPRD yakni Pansus RPJMD, Pansus Prolegda dan Pansus Revisi Tatib.
Amburadulnya manajemen asset di Pemprov Kalbar memang menjadi sorotan, bahkan anggota BPK Rizal Jalil meminta eksekutif dan legislatif bekerja keras dan lebih fokus membenahi dan menata persoalan barang daerah agar tidak menimbulkan permasalahan yang selalu berulang.
0 comments:
Posting Komentar