SIASATI KEKURANGAN RSUD DENGAN BANGUN RUMAH SAKIT KOMUNITAS

Gubernur Kalbar Cornelis MH mengakui beberapa Kabupaten di Kalbar belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah - RSUD, sehingga pelayanan kesehatan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, ketersediaan tenaga dokter dan peralatan medis juga belum sepenuhnya memadai di RSUD, sehingga sebagian masyarakat lebih memilih untuk ditangani di RSUD Soedarso. 

Hal itu disampaikan Cornelis dalam Pertemuan Komisi IX DPR – Muspida Kalbar Senin (19/12/11). Menurutnya, para pemegang Kartu Jamkesmas, juga lebih menyukai untuk dirujuk ke Rumah Sakit tersebut. Bahkan, untuk pengobatan penyakit ringan seperti demam biasa dan sakit perut, juga dibawa ke RSUD Soedarso. Akibatnya pelayanan kesehatan terkonsentrasi di Rumah Sakit milik Pemprov Kalbar. 

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning menyarankan gubernur Kalbar mengajukan ke Kementrian Kesehatan dengan tembusan ke Komisi IX DPR, untuk pembangunan Rumah Sakit komunitas yang khusus menerima pasien rujukan. Sebab, Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 12 milyar rupiah dalam APBN 2012 untuk pembangunan setiap Rumah Sakit komunitas, sedangkan Pemerintah Daerah hanya dipersyaratkan melakukan pembebasan lahan. 

Ribka menyatakan Rumah Sakit Komunitas dirancang tidak memiliki perbedaan Klas atau dengan kata lain semuanya dengan tipe Klas III serta tanpa dokter spesialis. Hal ini juga dapat menghindari benturan dengan UU Rumah Sakit yang mempersyaratkan setiap Rumah Sakit harus dilengkapi dokter spesialis. Apalagi jumlah dokter spesialis di Indonesia saat ini juga terbatas, bahkan total jumlah dokter masih di bawah 80. 000 orang. Sehingga pembangunan Rumah Sakit komunitas merupkan solusi tepat, untuk memperluas jangkauan kesehatan terlebih di daerah pedalaman dan terpencil .