Bukan hanya FPPP yang prihatin atas Nota Keuangan dan RAPBD Kalbar TA 2012 yang disampaikan eksekutif, FPAN DPRD Kalbar juga merasakan hal yang sama. Terutama menyangkut komposisi belanja langsung dan tidak langsung dalam RAPBD TA 2012, karena dari total belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp 1,99 Trilyun, belanja tidak langsung mencapai Rp. 1,078 Trilyun atau sebesar 54.17%. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 911,9 Milyar atau 45.83%. Hal itu tertuang dalam Pemandangan Umum FPAN atas Nota Keuangan dan RAPBD Kalbar TA 2012, yang disampaikan juru bicara Syarif Izhar Assyuri, pada Sidang Paripurna DPRD Kalbar Jum`at (11/11/11). Idealnya belanja langsung dialokasikan lebih besar, agar program-program yang pernah tertunda dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dapat segera dipenuhi. Apalagi jika program tersebut berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, membuka lapangan kerja, serta dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik.
Kendati demikian, RAPBD 2012 memang mengindikasikan kemajuan jika dibandingkan dengan APBD 2011 yang mengalami defisit sebesar Rp. 100 Milyar. Dimana Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah pada RAPBD 2012 meningkat 14, 46 % dibandingkan APBD 2011 sebesar Rp. 1,7 Trilyun lebih menjadi Rp 1,99 Trilyun lebih. Kemudian rencana belanja daerah pada RAPBD 2012 sebesar Rp. 1,99 Trilyun lebih, meningkat 10% lebih jika dibandingkan APBD 2011 sebesar Rp. 1,83 Trilyun lebih, yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Di bagian lain, FPAN juga mengkritisi plafond anggaran Pendidikan pada RAPBD 2012 yang justru menurun, jika dibandingkan dengan APBD 2011. Selain melanggar amanat konstitusi yang menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari total APBD, hal ini juga menghambat percepatan peningkatan SDM. Oleh karena itu, FPAN meminta Pemprov Kalbar menambah dan meningkatkan anggaran khusus di bidang pendidikan, di luar pendidikan kedinasan. Penambahan dapat melaui ; peningkatan pendapatan yang masih memungkinkan untuk memenuhi ketentuan 20 % anggaran pendidikan dalam APBD. Mengurangi dan menghemat belanja tidak langsung yang tidak terlalu mendesak, bersifat konsumtif serta kurang berpihak dan berdampak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat secara langsung. Mengurangi program-program yang tidak memiliki sasaran jelas di setiap unit kerja. Melakukan pengurangan terhadap program-program dengan alokasi anggaran cukup besar di setiap SKPD yang belum menggambarkan pada peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan pemerintah kepada publik. Mereformasi birokrasi guna mengurangi beban anggaran daerah.
Berkaitan dengan ketersediaan tenaga guru, maka Dinas Pendidikan diharapkan melakukan monitoring pemetaan dan evaluasi secara menyeluruh, terhadap seluruh lembaga pendidikan di kawasan perbatasan, daerah pesisir dan daerah/ pulau-pulau terpencil. Karena hingga kini masih ditemukan sekolah Pemerintah yang minim tenaga pengajar. Kedepan FPAN berharap agar penerimaan PNS diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan ditempatkan pada daerah perbatasan, pesisir dan pulau-pulau terpencil.
Kemudian Syarif Izhar menilai di bidang Ketenaga-kerjaan dan Transmigrasi, masih belum ada aktifitas yang signifikan untuk mengurangi angka pengangguran. Untuk itu, Disnakertrans harus membuat program-program yang dapat mengurangi angka pengangguran seperti pelatihan kewirausahaan dan keterampilan. Disnakertrans juga harus melakukan pengecekkan ke perusahaan-perusahaan maupun lembaga-lembaga pendidikan, guna memastikan bahwa perusahaan tersebut telah mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JAMSOSTEK. Sebab, masih ada pelaku usaha yang enggan atau belum mendaftarkan para karyawannya, sebagai peserta JAMSOSTEK. Disnakertrans harus lebih pro-aktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal menerima Transmigrasi baru, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan lahan. Hal ini untuk menghindari terjadinya gesekan antara sesama masyarakat. Guna mempercepat proses pembangunan dan mengisi kekosongan di kawasan perbatasan, FPAN mendorong Disnakertrans menginisiasi program Desa Mandiri di sepanjang perbatasan yang panjangnya 900 km, dimana setiap 30 - 50 km ada satu desa mandiri. Untuk mempercepat proses pengisian penduduk, tentulah program Transmigrasi yang paling pas dengan mengkombinasikan warga setempat dan warga dari luar Kalbar.
Selanjutnya Syarif Izhar menyebutkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, mestinya mendapatkan prioritas dalam RAPBD 2012, mengingat mayorits masyarakat Kalbar menggeluti sektor-sektor tersebut. Disamping itu, juga sangat menunjang program-program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Untuk itu FPAN menyarankan : adanya perda yang mengatur tatakelola tanaman buah dan tanaman khas, mengingat Kalbar memiliki produk-produk buah dan tanaman yang bernilai jual sangat baik di pasaran baik lokal maupun internasional. Contohnya ; Langsat, Durian dan pohon Tengkawang. Dengan demikian pengembangan jenis tanaman ini memiliki payung hukum yang menaungi agar masyarakat dapat lebih bergairah mengembangkan tanaman tersebut serta mencegah terjadinya penebangan jenis tanaman tersebut. Hal ini perlu dikemukakan, sebab banyak pohon-pohon durian dan tengkawang yang ditebang untuk diambil kayunya, jika tidak ada aturan yang mengatur masalah ini maka lambat laun Kalbar kehilangan produk buah tersebut dan pada akhirnya justru menjadi pegimpor. Karena disinyalir dibalik penebangan pohon-pohon durian dan tengkawang selama ini ada indikasi dibelakangnya adalah para cukong dari negara lain, apalagi Malaysia juga gencar mengembangkan kebun durian dan tengkawang.
Di sisi lain, dinas terkait dapat memberikan bantuan bibit kepada masyarakat baik karet, tengkawang , durian unggul, ternak dan lain-lain dalam rangka revitalisasi pada sector pertanian dan perkebunan. Dinas terkait dapat memberikan bantuan sarana yang dapat meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan perikanan. Disektor kehutanan, untuk mendukung wacana Desa Mandiri maka pilihan tepat adalah pengembangan Hutan Tanaman rakyat dan Kebun Bibit Rakyat. Sedangkan disektor perkebunan dapat mengembangkan jenis-jenis Tanaman yang sesuai dengan kharakteristik daerah perbatasan tersebut.
Kepada Dinas Pekerjaan Umum, Syarif Izhar meminta pembangunan infrastruktur dapat diarahkan pada pembukaan serta perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini rusak tanpa ada perhatian dari pemerintah daerah yaitu jalan - jalan yang ada di sentra-sentra pertanian dan perkebunan agar dapat meningkatkan kelancaran aktifitas perekonomian masyarakat. Penyelesaian Jembatan Melawi sangat mendesak mengingat jembatan tersebut telah bertahun-tahun dibangun namun hingga saat ini belum kunjung selesai. Dinas PU mulai kini juga harus memikirkan dampak terjadinya peningkatan volume kendaraan di dalam ibukota Provinsi dengan menseriusi terbangunnya outer ring road yang diselaraskan dengan oueter ring Canal. Sudah saatnya bila program yang selama ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pontianak apabila belum ada keseriusan untuk itu, mengingat ini merupakan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan bagi transportasi di dalam ibu kota Provinsi, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum lah hendaknya lebih pro aktif merealisasikannya.
Untuk mengantisipasi datangnya berncana baik bencana kebakaran maupun banjir, FPAN meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana untuk : menyiapkan/menyediakan sarana pemadam kebakaran yang dapat beroperasi di perairan/ Sungai. Hal ini penting karena Kalbar saat ini belum memiliki sarana tersebut sehingga kalau terjadi bencana kebakaran di daerah/kawasan yang sulit diakses oleh mobil pemadam kebakaran dan kawasan tersebut berdekatan dengan sungai/perairan maka akan lebih mudah mengatasi. Perlu menyediakan sarana pemadam kebakaran untuk daerah-daerah/kawasan pemukiman yang sulit diakses oleh mobil pemadam kebakaran dan juga jauh dari sungai yaitu pemukimam yang berada dalam gang-gang. Untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/Kota serta pemetaan daerah-daerah yang rawan banjir serta menyiapkan program aksi untuk mengantisipasi sebelum datangnya banjir.
Syarif Izhar juga menyinggung Pemekaran Provinsi Kapuas Raya, dimana Kalbar dengan luas satu setengah pulau Jawa dengan jaringan infrastruktur dan sumber daya manusianya yang masih tertinggal dari Provinsi lain tentu cukup berdampak pada pembangunan diberbagai Bidang. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Kalbar yang ada di 5 Kabupaten di bagian timur Kalbar tersebut menghendaki segera dilakukan pemekaran, agar pemerataan dan percepatan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Syarat untuk dilakukan pemekaran sudah cukup tinggal komitmen dan dukungan dari Pemprov Kalbar. Untuk itu, FPAN meminta Pemprov dapat memberikan dukungan terhadap rencana pemekaran tersebut.
Syarif Izhar juga berharap dalam pembahasan RAPBD 2012, pimpinan DPRD dapat mengadakan Public Hearing dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat serta stakeholder yang ada, guna menyerap aspirasi yang berkembang, sehingga pembahasan RAPBD 2012 dapat lebih komprehensif dan transparans. Dengan demikian, RAPBD 2012 dapat mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta mencegah berbagai kecurigaan dari elemen masyarakat terhadap DPRD dan Pemprov.
Dan yang terpenting adalah pembahasan RAPBD 2012 berjalan tepat waktu sesuai tahapan - tahapan yang tertuang dalam Peraturan yang berlaku, sehingga APBD 2012 sesuai dengan sasaran dan target yang hendak dicapai. Pembahasan harus dilakukan dengan seefisien dan seefektif mungkin, tanpa mengurangi kecermatan dan ketelitian. Untuk itu harus dilakukan kajian, analisa dan pembahasan yang lebih mendalam, terutama terhadap prioritas program dan alokasi anggaran yang berkorelasi dengan KUA dan PPAS RAPBD, sehingga terencana secara baik, jelas, program terarah, terukur dan mencerminkan aspirasi masyarakat .
0 comments:
Posting Komentar