Pemerintah Pusat Kamis (13/10/11), menurunkan Tim Khusus ke Kalbar, untuk mendata ulang kebutuhan riil PNS di lingkungan Pemerintah provinsi. Keanggotaan Tim diantaranya berasal dari Sekretariat Wakil Presiden dan Biro Kepegawaian Kementrian Dalam Negeri.
Ditemui Kamis (13/10/11), Plt Sekretaris Daerah Kalbar Kartius menuturkan kedatangan Tim, memang berkaitan dengan kebijakan moratorium atau penghentian sementara penerimaan CPNS di Tahun 2011. Tim bersama Pemerintah Provinsi Kalbar akan memetakan penyebaran seluruh PNS, dengan menghitung ulang jumlah PNS yang ada di setiap SKPD. Sebagian PNS yang berada di unit kerja berlebihan, selanjutnya dipindahkan ke unit kerja yang masih kekurangan agar penyebaran PNS di lingkungan pemerintah provinsi dapat merata.
Kartius menambahkan, kebijakan moratorium ditempuh untuk mengurangi pembengkakan anggaran, negara melalui belanja pegawai. Selain itu, juga untuk perampingan birokrasi. Karena, selama ini terdapat ketidaksesuaian antara formasi yang kosong dengan formasi yang diusulkan, sehingga birokrasi menjadi gemuk dan tidak efektif.
Namun, jumlah total PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi saat ini yang mencapai 6.000 orang, sebenarnya masih terbilang kurang. Hanya saja penyebarannya memang tidak merata, karena terjadi kelebihan PNS di beberapa bidang, namun angka pastinya masih menunggu hasil penghitungan ulang bersama Tim Pemerintah Pusat.
0 comments:
Posting Komentar