Komisi B DPRD Kalbar kembali menyampaikan beberapa hal penting, yang membutuhkan kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat, dalam pertemuan dengan Deputi I Bidang Ekonomi Makro Menko Ekuin. Antara lain ; rencana pembangunan pelabuhan laut, realisasi pelebaran landasan pacu di bandara Supadio Pontianak, keberlanjutan pengerukan alur sungai Kapuas serta tuntutan bagi hasil di bidang perkebunan.
Ditemui Kamis (20/10/11), anggota Komisi B DPRD Kalbar, Syarif Izhar Assyuri menyatakan, Deputi I Menko Ekuin Erlangga Manik merespon positif semua yang disampaikan, terlebih tuntutan adanya bagi hasil dari bidang perkebunan. Apalagi, beberapa provinsi yang merupakan sentra perkebunan skala besar, juga menuntut adanya pembagian sekian persen dari kontribusi di sektor perkebunan.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kalbar diminta memprioritaskan beberapa rencana pembangunan yang dianggap penting untuk terealisasi karena memiliki dampak ekonomi, melalui sebuah proposal yang diserahkan ke Pemerintah Pusat.
Di samping itu, Komisi B juga mempertanyakan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang tidak memasukkan Kalbar, ke dalam koridor pengembangan ekonomi di bidang Kelautan dan perikanan. Padahal Kalbar memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang potensial.
Tetapi Deputi I menjelaskan bahwa program MP3EI bukanlah harga mati.
Meskipun Kalimantan yang masuk dalam koridor II, dengan pengembangan ekonomi di bidang energi dan pangan, namun, pemerintah tetap mempertimbangkan pengembangan di bidang lainnya, jika memang memiliki daya dongkrak terhadap pertumbuhan perekonomian.
Lebih lanjut, Syarif Izhar menyatakan bahwa Deputi I akan membantu mengarahkan proposal yang diterima, untuk dibawa langsung ke Deputi V yang menjabat sebagai Sekretaris dalam program MP3EI. Sehingga rencana pembangunan dapat diarahkan pada Kementrian terkait, untuk dipertimbangkan menjadi prioritas direalisasikan.
0 comments:
Posting Komentar