Komisi D DPRD Kalbar telah mengusulkan pada Kementrian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud), agar menambah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program sertifikasi guru di Kalbar. Karena pelaksanaan sertifikasi guru yang hanya dilimpahkan pada FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak, tidak dapat mengakomodir banyaknya guru di Kalbar.
Ditemui Jum`at (21/10/11), anggota Komisi D DPRD Kalbar Martin Sudarno menerangkan bahwa Kemendikbud sebenarnya tidak membatasi kuota program sertifikasi guru di daerah, tetapi justru kemampuan pihak penyelenggara dalam melaksanakan uji sertifikasi yang terbatas.
Apalagi, hal ini bukan hanya terjadi di Kalbar, tetapi juga di daerah lain. Sehingga pemerintah memberi kesempatan pada Perguruan Tinggi Swasta/PTS, untuk ambil bagian dalam penyelenggarakan program sertifikasi guru. Saat ini tengah dijajaki sejumlah PTS di Kalbar, untuk ditunjuk sebagai pelaksana uji sertifikasi.
Martin menyebutkan saat ini baru sekitar 30 % guru yang telah mengikuti program sertifikasi. Padahal, ditargetkan tahun 2015 mendatang seluruh guru telah mengikuti program sertifikasi.
Untuk mengejar target tersebut, maka tidak ada pilihan lain, selain bekerjasama dengan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan – LPTK swasta, tentunya LPTK yang memenuhi syarat dan terakreditasi.
0 comments:
Posting Komentar