Para wakil rakyat di DPRD Kalbar menilai sejumlah program pemerintah pusat yang telah dan tengah berjalan, untuk mendongkrak perekonomian melalui kegiatan UKM belum berjalan secara optimal. Untuk itu, dalam pertemuan dengan Deputi I Bidang Ekonomi Makro Menko Ekuin, Komisi B DPRD Kalbar akan mempertanyakan kembali sejauh mana efektifitas semua program perekonomian yang digulirkan, terlebih dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
Ditemui Selasa (18/10/11), anggota Komisi B DPRD Kalbar, Syarif Izhar Assyuri menyebutkan berbagai program yang digulirkan, seperti penyaluran KUR dan KUM, belum berhasil mendongkrak perekonomian masyarakat di lapisan bawah. Bahkan, dari laporan pihak perbankan yang ditunjuk untuk menyalurkan kredit melalui program KUR, serapan baru berkisar 50 %. Terkesan pemerintah pusat hanya sebatas menyediakan anggaran, tanpa adanya upaya untuk melakukan penetrasi agar pemanfatan dana tepat sasaran.
Syarif Izhar mengusulkan Kementrian terkait dalam menjalankan program di daerah, sebaiknya juga menggunakan peran tenaga pendamping agar efektif. Selain dapat mengawal program yang berjalan, adanya pendamping yang direkrut juga membuka kesempatan bagi masyarakat di daerah semakin terlibat dalam kebijakan pemerintah.
0 comments:
Posting Komentar