DEMO SOLMADAPAR NYARIS RICUH

Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat - Solmadapar Selasa siang (04/10/10), menggelar aksi demo di Gedung DPRD Kalbar. Selain meneriakkan yel–yel dan mengusung spanduk, para mahasiswa juga mengemukakan 6 pernyataan sikap atas berbagai persoalan di Kalbar, terutama mengkritisi bobroknya sistem dan aparatur pemerintahan.

Dalam orasinya salah seorang mahasiswa menilai aparatur pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelayan publik, ternyata telah terinfeksi virus Gayus Tambunan yang menjadi penyakit turun temurun, khususnya di jajaran birokrasi. Terbukti hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Kalbar Tahun 2010, ditemukan beberapa kejanggalan pada aset dan anggaran siluman yang meliputi bocornya anggaran senilai Rp. 156 milyar. Hal ini mengindikasikan adanya mafia anggaran dalam penyusunan APBD, sehingga perlu keseriusan dari aparat hukum, gubernur dan DPRD untuk menindaklanjuti masalah ini.

Meskipun para mahasiswa tidak melakukan aksi yang menggangu aktifitas dewan, namun pernyataan sikap yang tertulis pada spanduk ternyata menyinggung salah seorang anggota dewan dari fraksi PDI P Martin Sudarno. Bahkan, sempat terjadi tarik menarik, ketika Sudarno ingin merampas spanduk tersebut dari tangan para mahasiswa. Dirinya menyatakan tidak terima atas salah satu kalimat yang berbunyi, “Gubernur Zinahi DPRD Lahirkan Mafia Anggaran”.

Kalimat tersebut bukan hanya melecehkan DPRD, namun juga merendahkan martabat Gubernur dengan menuding kedua lembaga Pemerintah Daerah ini telah melakukan perbuatan yang sangat hina. Atas sikap Solmadapar yang telah menghina Pemerintah, Sudarno bermaksud menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasusnya ke pihak berwajib.

Aksi demo yang dilakukan Solmadapar kemarin bertepatan dengan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan APBD Tahun 2011. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Nicodemus R. Toun dan dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya. Dari Pantauan RRI, Wakil gubernur dan Pimpinan dewan seusai Rapat, tidak keluar melalui pintu depan Ruang Sidang, tetapi memilih melewati pintu samping.