SIKAP BANGGAR DPR KIAN PERBURUK CITRA LEMBAGA

Sikap Badan Anggaran DPR RI yang menolak membahas Rancangan APBN Tahun 2012, menjadikan citra lembaga ini semakin terpuruk di mata rakyat. Hal ini menunjukkan arogansi sebagian anggota DPR, yang hanya mengedepankan sikap sebagai politisi, ketimbang wakil rakyat. 

Ditemui Jum`at (23/09/11), Tokoh masyarakat Kalbar Ibrahim Banson mengaku kecewa atas sikap Badan Anggaran DPR, yang telah membahayakan bangsa dan negara, karena egonya untuk menunda pembahasan RAPBN. Kalau memang ada unsur pimpinan DPR yang terindikasi melakukan kesalahan dan kini diperiksa oleh KPK, seharusnya hal itu diserahkan saja sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bukannya lalu menggelar aksi mogok untuk membahas anggaran, karena merupakan tugas yang diamanatkan rakyat bagi anggota DPR. Seharusnya anggota dewan menghormati proses hukum, soal benar atau salah itu persoalan lain. 

Apalagi keempat pimpinan Badan Anggaran yang diperiksa KPK yakni Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, dan Olly Dondokambey, masih sebatas dimintai keterangan, bukan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Banson, jika pembahasan anggaran masih ditunda, sudah sepantasnya seluruh rakyat Indonesia menggelar aksi demo di Senayan, menuntut mundur semua anggota Badan Anggaran. 

Terkait keputusan untuk menunda pembahasan karena proses pemeriksaan KPK dapat menggangu jalannya pembahasan anggaran, Banson menyatakan hal itu hanya akal – akalan agar tidak diperiksa oleh KPK. Karena pembahasan di Badan Anggaran merupakan tugas dan tanggungjawab anggota dewan dan tidak berkaitan sama sekali dengan kasus hukum. 

Sebenarnya jika dicermati, penundaan pembahasan anggaran juga berdampak pada pendanaan kegiatan kedewanan, bukan hanya bagi masyarakat banyak. Dirinya mengkhawatirkan kondisi ini akan semakin memperburuk citra lembaga DPR, yang bukan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya tidak lagi diakui oleh rakyat Indonesia. 

Di sisi lain Banson mendukung penuh sikap KPK untuk menegakkan supremasi hukum di tanah air, dengan memproses semua oknum yang terindikasi terlibat tindak korupsi termasuk anggota DPR.