Usulan kenaikan biaya perjalanan dinas bagi 55 anggota DPRD Kalbar dalam APBD Perubahan Tahun 2011, terus menimbulkan pro dan kontra di kalangan dewan. Kenaikan sebesar 4,492 M dari 19.036 M menjadi 23,528 M dinilai teralu besar, mengingat Tahun Anggaran 2011 tinggal menyisakan waktu 3 bulan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Ananta Tur, ketika dimintai komentarnya terkait usulan kenaikan biaya perjalanan dinas anggota dewan di Sekretariat DPRD Kalbar Rabu, (14/09/11). Menurutnya, dengan sedikit waktu yang tersisa, sulit rasanya jika anggaran yang diajukan dapat terserap seluruhnya.
Untuk itu, dirinya mengusulkan adanya evaluasi yang mendetail atas usulan anggaran tersebut dengan menyesuaikan kebutuhan dan waktu, sehingga tidak menimbulkan pemborosan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalbar Minsen SH. menyatakan telah menginstruksikan Sekretaris DPRD, untuk menghitung kembali biaya perjalanan dinas yang disulkan dalam APBD Perubahan. Karena sifatnya baru usulan, maka masih terbuka untuk dikoreksi.
Namun, dirinya meminta semua pihak tidak terlalu tendesius menyikapi persoalan ini, karena jika mengacu pengalaman sebelumnya biaya perjalanan dinas sekitar Rp. 4 M dengan rentang waktu 4 bulan masih terbilang ideal.
Apalagi, agenda kunjungan ke daerah untuk meninjau proyek pembangunan yang memang menyedot anggaran besar, karena jika melibatkan Komisi terkait maka semua anggota harus turun. Berbeda dengan tinjauan dari jajaran eksekutif, maka cukup hanya pimpinan dari SKPD terkait.
Lebih lanjut, Minsen juga menghormati adanya keberatan dari beberapa rekan di legislatif, namun putusan akhir di Badan Anggaran nantinya juga harus dihormati. Jika kemudian putusan final kenaikan biaya perjalanan dinas disetujui, maka semua anggota dewan harus menerima dan menghormati putusan tersebut.
0 comments:
Posting Komentar