Anggota DPRD Kalbar Mulyadi Yamin mengungkapkan, ditinjau dari Undang – Undang, tidak ada bedanya kekuasaan dan kewenangan antara dewan dan gubernur. Karena keduanya merupakan bagian dari pemerintah daerah yang harus sejalan. Tapi jika ditilik dari segi fasilitas maupun sarana dan prasarana, apa yang didapatkan anggota dewan masih jauh di bawah gubernur.
Ditemui Rabu, (14/09/11), Mulyadi menyatakan, bahkan, jika dibandingkan dengan pejabat eselon III di lingkungan pemerintah provinsi juga masih kalah. Misalnya saja dari fasilitas rumah jabatan dan mobil dinas. Tetapi anehnya, masyarakat selalu saja menyoroti dan memandang negatif, jika kebetulan dewan mengajukan tambahan fasilitas melalui APBD.
Padahal, penambahan fasilitas sebenarnya untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas kedewanan. Yang lebih parah lagi, ketidakhadiran dewan juga seringkali dipersoalkan. Seolah – olah anggota dewan sama seperti PNS/ yang harus selalu ada di Kantor. Padahal, anggota dewan yang baik tentu saja harus sering turun lapangan, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat banyak.
Mulyadi meminta masyarakat dapat menilai secara obyektif kinerja DPRD Kalbar, terutama besarnya tanggungjawab dalam menjalankan pembangunan bersama pemerintah. Jadi jangan hanya memandang dari sisi luarnya saja, jika kebetulan dewan mengajukan tambahan fasilitas atau biaya perjalanan dinas.
0 comments:
Posting Komentar