Kisruh di Kementrian Dalam Negeri terkait laporan konsorsium tender yang kalah dalam lelang, adanya penyimpangan dalam lelang pelaksanaan proyek KTP Elektronik, diyakini tidak akan menggagalkan pelaksanannya secara keseluruhan. Meskipun sedikit terganggu menyusul 2 pejabat di Kemendagri yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, namun program KTP E telah terkoordinasi secara sinergis sejak awal hingga ke seluruh daerah, sehingga dampaknya tidak begitu signifikan.
Hal itu diungkapkan MY Roso dari Sekretariat Kabinet saat dimintai tanggapannya, terkait laporan adanya pengaturan dalam lelang rekanan pengerjaan KTP Elektronik Senin (26/09/11). Menurutnya semua prosedur pelaksanaan KTP telah dikuti, terlebih pelaksanaan tender untuk menentukan rekanan proyek, yang merupakan salah satu rekomendasi dari KPK.
Sementara untuk mendapatkan data aktual menyangkut kependudukan, Sekretariat Kabinet telah menerjunkan tim untuk memantau langsung proses pelaksanaan E KTP di beberapa daerah, termasuk di Kota Pontianak. Informasi yang nanti diperoleh kemudian disampaikan kepada Presiden, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
Mega proyek E KTP telah dimulai tahun lalu dan ditargetkan rampung tahun 2012, dengan besaran biaya mencapai angka 5,9 trilyun rupiah. Sebanyak 15 Kementrian terlibat dalam proyek E KTP, yang menargetkan selama 2 tahun menjangkau 200 juta pengguna.
0 comments:
Posting Komentar