Gubernur Kalbar Cornelis kembali menegaskan polemik CPNS Kabupaten Kubu Raya tahun 2010, terjadi bukan akibat intervensi dari Pemerintah Provinsi. Tertundanya pengangkatan CPNS di daerah tersebut, karena Pemerintah Pusat menilai adanya kejanggalan dalam proses perekrutan yang dilakukan pemerintah setempat.
Hal itu disampaikan Cornelis dalam Sidang Paripurna Pendapat Akhir Fraksi, Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2010 di DPRD Kalbar Senin (08/08/11). Menurutnya, polemik CPNS Kubu Raya bermuara dari proses pengadaan CPNS yang tidak melibatkan Perguruan Tinggi Negeri.
Padahal, Pemerintah Provinsi telah mengingatkan hal tersebut, karena adanya aturan yang menyebutkan perlunya keterlibatan Perguruan Tinggi Negeri dalam pengadaan CPNS di daerah. Tetapi dari 14 Kabupaten Kota di Kalbar, hanya Kubu Raya yang mengabaikan hal tersebut, sehingga hasil kelulusan CPNS kemudian dipersoalkan oleh BKN dan Kementrian Birokrasi & PAN. Akibatnya, hingga saat ini belum satu pun peserta tes CPNS asal Kabupaten Kubu Raya, yang telah mendapatkan Nomor Induk Pegawai – NIP dan SK Pengangkatan, walau mereka telah dinyatakan lulus.
Cornelis menambahkan, bahwa Pemerintah provinsi telah menerapkan azas transparansi dalam Pengadaan CPNS Tahun 2010, dengan mempublikasikan semua rangkaian dan tahapan penerimaan serta tetap mengacu pada aturan perundang – undangan.
Bagi PNS yang telah diangkat selanjutnya digaji oleh Pemerintah pusat, melalui Dana Alokasi Umum – DAU, sehingga daerah hanya sebatas memanfaatkan jasa PNS sesuai kuota yang diajukan.
0 comments:
Posting Komentar