Reformasi birokrasi yang menjadi tuntutan publik, sepenuhnya bergantung pada keseriusan pemerintah pusat. Tinggal mau atau tidak pusat untuk memulai. Kepada wartawan Jum`at (15/07/11), gubernur Kalbar Cornelis MH. mengatakan, reformasi birokrasi tentunya harus diawali pada tingkat kementrian di Kabinet pemerintahan, baru dilanjutkan ke kantor atau lembagai di daerah. Terkesan pemerintah pusat masih ragu untuk memulainya. Reformasi birokrasi memang berat dan perlu perjuanagn keras, tetapi jika dilakukan secara sungguh-sunguh tentu target dapat tercapai. Reformasi birokrasi dimaksudkan mencapai efesiensi, efektivitas dan produktifitas, yang pada akhirnya tercipta profesionalitas.
Menurutnya, esensi dari reformasi birokrasi adalah, terwujudya pelayanan publik yang semakin membaik dan bermanfaat langsung pada masyarakat. Di Kalbar sebenarnya telah dimulai kajian secara khusus, untuk selanjutnya dilakukan secara bertahap di lingkungan pemerintahan.
Terkait desakan kalangan legislatif terhadap evaluasi jajaran Kepala SKPD, Cornelis menegaskan, bahwa evaluasi dapat dilakukan kapan saja. Tidak perlu menunggu laporan atau desakan. Karena tidak terdapat aturan yang membatasi dan ketentuan yang mengikat. Bahkan, kalau perlu setiap hari hasil kerja para Kepala Dinas dievaluasi, termasuk kinerja seluruh staf di jajaran pemerintahan provinsi.
Ia mengakui kinerja birokrasi saat ini tengah mendapat sorotan, menyusul tingginya tuntutan publik terhadap pelayanan yang optimal. Tetapi sebenarnya pengawasan terhadap kinerja Kepala SKPD maupun jajaran birokrasi telah dan terus dilakukan. Dirinya juga telah menerima laporan baik secara lisan maupun tertulis, atas kinerja para bawahannya. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan birokrasi semakin membaik.
Terkait beberapa Kepala SKPD yang tersangkut kasus hukum, Cornelis menyerahkan semua pada proses hukum, sedangkan dari aspek pemerintahan tentunya penanganannya mengacu pada Undang – Undang Kepegawaian.
0 comments:
Posting Komentar