Pemerintah daerah Kalbar berpeluang untuk meningkatkan PAD, melalui penarikan retribusi atas pengujian barang dan mutu karet. Apalagi tanaman karet termasuk salah satu komoditas unggulan, yang pengembangannya terus mengalami peningkatan. Kepda wartawan Senin (04/07/11), anggota Komisi B DPRD Kalbar Syarif Izhar Asyuri mengatakan, hingga saat ini uji barang dan mutu karet, masih dilakukan sendiri oleh pabrik pengolahan karet, dengan alasan telah mengantongi sertifikat ISO.
Namun, hasil pertemuan Pemda Kalbar ke Kementrian Perdagangan belum lama ini, menemukan fakta bahwa perusahaan yang mengantongi sertifikat ISO, tidak diperbolehkan untuk melajukan uji mutu karet sendiri. Tetapi diserahkan pada pihak atau lembaga yang berkompeten. Hal ini membuka peluang bagi daerah untuk melakukan uji mutu karet, melalui Balai Penguji Mutu Sertifikasi Barang (BPMSB) Dinas Perindutrian & Perdagangan Kalbar.
Lebih lanjut, Izhar mengatakan, jika peluang ini dapat tergarap secara maksimal, maka dapat mendongkrak PAD secara signifikan. Kendati belum dapat menyebutkan angkanya, tetapi dengan perkembangan komoditas karet di Kalbar, pungutan retribusi atas uji mutu karet diperkirakan dapat menyaingi PAD dari kendaraan bermotor antara 600 hingga 800 milyar rupiah.
0 comments:
Posting Komentar