Bergulirnya program Jaminan Persalinan Cornelis (Jampercor), yang memberikan pelayanan persalinan bagi kaum ibu melahirkan sebaiknya tidak ditanggapi masyarakat Kalbar secara berlebihan. Meskipun nama program diambil dari nama gubernur Kalbar saat ini, Cornelis, tetapi bukan berarti yang bersangkutan mengklaim bahwa program tersebut didanai dari kantong pribadi.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Kalbar Krisantus Kurniawan Selasa (05/07/11), saat diminta komentarnya terkait program Jampercor. Dirinya membenarkan tidak terdapat program Jampercor dalam APBD Kalbar Tahun 2011, tetapi program Jaminan Persalinan. Hal itu sebenarnya tidak masalah karena seorang Kepala Daerah diperbolehkan menggulirkan program sosial dengan nama tertentu.
Apalagi istilah Jampercor justru diberikan oleh masyarakat, bukan oleh gubernur maupun unsur pemerintah. Menurutnya kebijakan populis berupa program sosial untuk pencitraan kepala daerah, merupakan hal yang wajar dan tidak melanggar aturan, sepanjang penggunaan anggaran sesuai aturan dan dapat menjangkau pelayanan persalinan gratis terhadap kaum ibu yang melahirkan.
Sehari sebelumnya, anggota DPRD Kalbar Tony Kurniadi mengkritisi nama program Jaminan Persalinan Cornelis (Jampercos) yang digulirkan, karena mengambil nama Gubernur Kalbar saat ini Cornelis. Menurutnya gubernur telah mempolitisasi program sosial yang dibiayai pemerintah, untuk mendongkrak popularitasnya di mata masyarakat.
Meskipun dirinya mengakui bahwa program tersebut sangat baik dan mendukung sepenuhnya Jaminan Persalinan gratis, tetapi sebaiknya tidak menggunakan nama gubernur. Apalagi anggaran berasal dari pemerintah, sehingga tidak sepantasnya kebijakan populis dikemas sedemikian rupa untuk ditampilkan secara personalitas.
0 comments:
Posting Komentar