Anggota fraksi PAN DPRD Kalbar Tony Kurniady mengkritik sikap gubernur Kalbar Cornelis, yang sering mewakilkan pejabat tidak berkompeten dalam Sidang Paripurna di DPRD Kalbar. Seperti Sidang Paripurna Penyampaian 3 Raperda oleh eksekutif di DPRD Kalbar Senin lalu, dimana Pemerintah provinsi hanya diwakili oleh Asisten Setda Kalbar.
Ditemui di DPRD Kalbar Rabu (06/07/11), Tony menyatakan, hal ini menunjukkan bahwa gubernur kurang memperhatikan DPRD, sebagai lembaga yang merepresentasikan suara rakyat. Terkesan gubernur mengabaikan dan melecehkan peran dan lembaga DPRD sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Menurutnya, jika dewan mengundang eksekutif dalam Sidang Paripurna, sebaiknya yang datang adalah gubernur atau wakil gubernur. Minimal Sekretaris Daerah, bukan pejabat setingkat Asisten.
Karena Sidang Paripurna adalah rapat penting, yang sudah seharusnya dihadiri Kepala daerah. Kalau Asisten dinilai wajar, tentunya Kepala Sat Pol PP juga wajar mewakili pemerintah provinsi menghadiri Sidang Paripurna. Mustahil pada saat yang bersamaan, gubernur, wakil gubernur maupun Sekretaris Daerah tidak berada di tempat atau berhalangan.
Lebih lanjut, Tony menyarankan agar pimpinan DPRD Kalbar mengambil sikap tegas, dengan membatalkan dan menunda Sidang Paripurna jika pemerintah provinsi diwakili oleh pejabat tidak berkompeten. Hal ini untuk menjaga nama baik dan kredibilitas anggota dan institusi DPRD, sebagai lembaga yang merepresentasikan suara rakyat.
0 comments:
Posting Komentar